Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan yang baik. Dalam situasi COVID-19 ini, industri kesehatan memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Penggunaan layanan kesehatan jarak jauh kemudian menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan penyelenggaraan mobile health (m-health) oleh Alodokter sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan publik di Indonesia di atur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Peraturan tentang pelayanan kesehatan secara mendasar diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. World Health Organization menyebutnya sebagai e-kesehatan (e-health). Salah satu penerapan yang saat ini cukup dikenal ialah telemedisin dan m-health. M-health merupakan layanan kesehatan yang didukung oleh perangkat komunikasi seluler, seperti aplikasi dan situs web. Alodokter merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dalam bentuk m-health. Layanan Alodokter mencakup artikel kesehatan, chat bersama dokter, buat janji konsultasi, proteksi Alodokter, dan aloshop. Dalam menyelenggarakan m-health, Alodokter kini tunduk pada SE Kemenkes tentang Pelayanan Kesehatan Melalui TIK dan Perkonsil Telemedicine. Dua peraturan yang muncul di tengah pandemi COVID-19 karena terjadi peningkatan penggunaan m-health di Indonesia. Sebelum hadirnya dua peraturan ini, tidak ada landasan atau dasar dari penyelenggaraan Alodokter ini.

---

Indonesia is a country that guarantees the right of its citizens to obtain public services, including good health services. In this COVID-19 situation, the healthcare industry has the challenge of continuing to perform health services by reducing face-to-face meetings as much as possible. The use of remote healthcare then becomes a safe option. This research will discuss about the regulation of public services in Indonesia, especially in the health sector and the implementation of mobile health (m-health) by Alodokter as one form of health services. The research method used is normative research method with qualitative approach. The results showed that the regulation of public services in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Health care is one form of public service. Regulations on health services are fundamentally regulated by Law No. 36 of 2009 on Health. Health services also feel the impact of the development of information technology. The World Health Organization refers to it as e-health. One of the applications that are currently quite well known is telemedicine and m-health. M-health is a health service supported by mobile communication devices, such as apps and websites. Alodokter is one form of health service in the form of m-health. Alodokter's services include health articles, chat with doctors, make consultation appointments, Alodokter’s protection, and aloshop. In organizing m-health, Alodokter is now subject to the Ministry of Health Circular letter on Health Services through Information and Communication Technology and the Regulation of the Medical Council on Telemedicine. Two regulations that emerged during the COVID-19 pandemic due to the increased use of m-health in Indonesia. Prior to the presence of these two regulations, there was no legal basis for the implementation of Alodokter.

"

"Penelitian ini fokus terhadap desentralisasi fiscal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Dengan menggunakan panel data dari 30 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2002-2015, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah berdampak positif terhadap belanja bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, capaian pelayanan publik bidang kesehatan secara positif dipengaruhi oleh proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja, tetapi belanja kesehatan per kapita berpengaruh negative terhadap capaian tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut atas temuan tersebut, penelitian ini membagi sampel kedalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat belanja kesehatan per kapita dan tingkat PDRB per kapita. Hasil penelitan menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita berdampak positif pada pelayanan kesehatan pada provinsi dengan tingkat belanja kesehatan per kapita dan provinsi dengan tingkat PDRB per kapita yang tinggi.

---

This study focused on the fiscal decentralization in Indonesia and its effect on public health service delivery. By using a panel data set of 30 provinces in Indonesia from 2002 to 2015, the results provided evidence that fiscal autonomy of local governments has a positive association with health expenditure that allocated by local governments. Then, the public health service outcomes are positively correlated with the share of health expenditure to total expenditure but negatively correlated with real health expenditure per capita. To further examination of the finding that health expenditure per capita negatively correlates with public health outcome, this study divided the sample based on the real health expenditure per capita and the real GRDP per capita. The results revealed that health expenditure per capita has a positive sign of public health service on the high real health expenditure per capita regions and high-income regions."

"Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan

---

Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants"

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjamin khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu wujud pemerintah Kota Depok dalam memperhatikan kesehatan masyarakat miskin adalah mendirikan UPT Jamkesda. UPT Jamkesda mempunyai fungsi melayani masyarakat secara administratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang utuh dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya pengajuan, peralihan, perpanjangan Jamkesda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perpanjangan kartu Jamkesda, UPT Jamkesda juga telah melakukan pelayanan dengan baik. Sedangkan untuk pelayanan peralihan kartu Jamkesda belum baik. Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Jamkesda dengan beberapa rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan juga telah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar para pasien peserta Jamkesda tidak selalu dirujuk.

---

Public service especially of health services belong to government’s duty and its purpose is to guarantee people especially get their access easily and all served without discrimination. In order to provide health services for poor people, the government of Depok City established UPT Jamkesda. UPT Jamkesda’s function is serve people administratively and and cooperate with various parties in delivering health services to people. Those service were submission, transfer, and extension length of time service of Jamkesda. This research applied qualitative approach and analized descriptively.

The result of this research shows in terms of extra card of Jamkesda, UPT Jamkesda has well service delivered. As for service of transactional card of Jamkesda were not good. Cooperation established by UPT Jamkesda with some of hospitals as a health services were good, but there are some aspects need to be improved for a better service."

"Salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian khususnya dibidang perdagangan adalah keagenan, dalam hal ini keagenan adalah salah satu bentuk perikatan khusus dibidang perdagangan. Masalah-masalah yang biasa atau mungkin timbul didalam praktek keagenan khususnya di Indonesia juga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keagenan di Indonesia, Bentuk hubungan keagenan umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Perjanjian keagenan tersebut mengandung berbagai aspek hukum."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan di Indonesia. Masalah terkait Sistem Informasi Kesehatan tersebut penulis kaji berdasarkan pedoman internasional terkait Sistem Informasi Kesehatan ,ketentuan hukum nasional terkait Sistem Informasi Kesehatan, serta tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat analitis deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan merupakan Sistem Informasi Kesehatan yang bersifat lintas sektor dan mencakup berbagai data serta sumber daya dan upaya kesehatan dengan tanggung jawab hukum dari masing-masing penyelenggara di tiap sektornya, mulai dari sektor kesehatan di tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, hingga Kementerian Kesehatan di sektor pusat.

---

The focus of this study is the implementation and development of Health Information System as the health public service in Indonesia. Problem related is being analyzed using international instrument and national instrument of law related to the Health Information System. This research is qualitative with the approach of analytical descriptive method.

The result of the research is that Health Information System as the health public service is Health Information System which sectorally connected. Health Information System itself is a combination of data, people, indicators, health service, and all the aspects in health sector as the public service which necessitate responsibilities from the organizer in each sector, start from district sector, province, to the Ministry of Health as the highest sector."

"Survei di sarana pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakrasionalan penggunaan obat masih tinggi. Salah satu indikator utama penggunaan obat rasional yang ditetapkan oleh WHO adalah pelayanan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pelayanan pasien pada seluruh puskesmas kecamatan (PKMC) di Kota Depok. Parameter yang dinilai adalah rata-rata waktu konsultasi medis dan waktu penyiapan obat, persentase kesesuaian penyerahan obat; pelabelan cukup; dan pengetahuan pasien. Penelitian dilakukan dengan metode studi potong lintang secara prospektif dari Februari-Mei 2011 di seluruh (11) PKMC di Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Populasi adalah seluruh pasien yang berobat di sebelas PKMC Kota Depok. Sampel adalah pasien lakilaki dan perempuan berumur 15-55 tahun yang berobat di poli umum. Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling, 55 pasien/PKMC untuk mengobservasi waktu konsultasi medis, 55 pasien/PKMC untuk parameter lainnya. Total sampel berjumlah 1210 pasien. Berdasarkan observasi yang dilakukan, rata-rata waktu kosultasi medis 2,21 menit; rata-rata waktu penyiapan obat 10,92 menit; persentase kesesuaian penyerahan obat 96,20%; persentase pelabelan cukup 38,99%; dan persentase pengetahuan pasien 60,40%. Pelayanan pasien berbeda bermakna (p=0.000) antar PKMC di Kota Depok. Tiga PKMC terbaik dalam memberikan pelayanan pasien adalah PKMC Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis.

---

Survey on Indonesia’s health facilities shows that irrational use of drug is still high. One of core indicators for rational drug use designed by WHO is patient care. The purposes of this research were to analyze and compare patient care at all subdistrict public health centers (SPHC) in Depok City. Patient care was analyzed by measuring average consultation and dispensing time, percentage of drugs actually dispensed; drugs adequately labeled; and patient’s knowledge. A cross sectional study was conducted prospectively on this research using observation and interview method from February until May 2011. The population was all patients who visited SPHC in Depok City. Samples were male and female with age 15-55 who visited general doctor in SPHC. Samples were taken consecutively, 55 patient/SPHC for observing consultation time, 55 patient/SPHC for other parameters. Total samples were 1210 patients. The result showed that, average consultation time and dispensing time were 2.21 and 10.92 minutes, percentage of drug actually dispensed; drugs adequately labeled; and patient knowledge were 96.20%; 38.99%; and 60.40% consecutively. There was a significant difference (p=0.000) on patient care among all (11) SPHC in Depok City. Top best three SPHC in providing patient care are Sukmajaya, Pancoran Mas, and Cimanggis SPHC."