Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero) dengan pokok permasalahan 1. Apakah lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dan 2. Apa dampak hukumjika lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder dan teori kewenangan. Hasil yang diperoleh ialah pengaturan tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero)tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. OJK adalah lembaga pengawas perusahaan asuransi, sementaraa lembaga yang mengawasi PTAsabri (Persero) saat ini bukan hanya OJK tetapi juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kementerian Keuangaan dan juga BPK. Pengaturan tentang lembaga pengawas PT. Asabri (Persero) ini berdampak pada koordinasi antar lembaga pengawas dan regulasi yang saling tumpang-tindih yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang baik dan efektif. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan lembaga pengawas PT Asabri (Persero) seharusnya mengacu kepada UUP. Jika Itjen Kemenhan dan Kementerian Keuangan tetap perlu ditunjuk sebagai lembaga pengawas, maka OJK diatur sebagai pengawas utama dengan kewenangan koordinasi

---

This thesis discusses the supervisory agency PT Asabri (Persero) with the main problem 1. Is the institution that supervises PT Asabri (Persero) currently in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of Act Number 40 of 2014 concerning Insurance (UUP) and 2. What is the legal impact if the

institution that supervises PT Asabri (Persero) is currently not in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. The research method used is normative juridical, with secondary data and theory of authority. The result obtained was that the regulation regarding the supervisory agency PT Asabri

(Persero) was not in line with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. OJK is the supervisory agency for insurance companies, while the institution that supervise PT Asabri (Persero) is currently not only OJK but also the Ministry of

Defense and Security as well as the Ministry of Finance and also the BPK. Regulations regarding the supervisory agency of PT. Asabri (Persero) has an

impact on the coordination between supervisory agencies and overlapping regulations which results in poor and effective supervision. The suggestion from

this research is that the regulation of the supervisory agency PT Asabri (Persero) should refer to the UUP. If the Inspectorate General of the Ministry of Defense and the Ministry of Finance still need to be appointed as the supervisory agency, then the OJK is regulated as the main supervisor with the coordination authority."

"Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial.

---

The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants."

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."