Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan dukungan data kualitatif untuk meneliti komunikasi bencana yang dilakukan melalui media sosial. Analisis yang dilakukan mengintegrasikan konsep teoritis dari Social Mediated Crisis Communication Model untuk melihat komunikasi bencana yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku melalui media sosial. Data dari penelitian ini diambil melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, serta data media sosial dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku. Temuan dari studi ini menunjukan bahwa komunikasi bencana yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku melalui media sosial dapat dipetakan melalui model komunikasi Social Mediated Crisis dengan beberapa pertimbangan tambahan seperti adanya unsur komponen pemerintah, dan integrasi dengan bentuk informasi lain.

---

This research is a qualitative study with the support of qualitative data to examine disaster communications through social media. The analysis carried out integrates the theoretical concept of the Social Mediated Crisis Communication Model to see disaster communications carried out by the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency through social media. The data from this study were taken through observation and in-depth interviews with various sources, as well as social media data from the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency. The findings of this study indicate that disaster communications carried out by the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency through social media can be mapped through the Social Mediated Crisis communication model with several additional considerations such as the existence of elements of government components, and integration with other forms of information."

"Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana media televisi dan BMKG menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan James Grunig. Excellence Communication memiliki tiga unsur berkaitan yakni; Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan media televisi dan BMKG menerapkan Excellence Communication, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria Grunig, karena tidak semua televisi menjalani SOP penyebaran informasi gempa, sehingga kadang terjadi perbedaan menindaklanjuti informasi gempa. Selain itu, posisi Humas tidak memiliki akses langsung, sehingga tidak terlibat rapat pembuatan keputusan menganalisa informasi gempa.

---

This study aims to discuss how to apply the principles Communication Excellence by James Grunig at television and BMKG. Communication Excellence has three elements; Core Knowledge, Shared Expectation, and Participative Culture. This study used the paradigm of post-positivism, qualitative approach and descriptive. Methods of data collection through literature study, observation and in-depth interviews. Research shows television Communication Excellence has implemented, but not fully meet the Grunig's criteria, because not all television crew follow SOP of earthquake information dissemination, so sometimes there is a difference in following the earthquake information. In addition, the position of public relation (PR) does not have direct access, so no decision-making meeting involved analyzing earthquake information."

"Studi literatur mengenai krisis komunikasi terus berkembang. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh isu-isu di masyarakat, seperti pandemi atau bencana alam. Literatur mengenai krisis komunikasi juga berkembang karena kehadiran dan perkembangan media baru, salah satunya adalah media sosial. Sepanjang satu dekade terakhir, studi ilmiah yang menganalisis praktik terbaik atau implikasi praktik penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi terus berkembang. Makalah ini melakukan kajian literatur terhadap lima belas jurnal pene litian internasional tentang penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi. Hasilnya, ditemukan lima tema utama tentang peran media sosial dalam manajemen krisis komunikasi, yaitu media sosial berbasis teks lebih efektif dalam manajemen krisis komunikasi dibandingkan media sosial berbasis visual, media sosial efektif jika berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat dan akurat, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dialog interaktif dengan pemangku kepentingan sosial dapat digunakan untuk melakukan monitoring , media atau pengawasan terhadap opini publik di masa krisis komunikasi, serta penggunaan media sosial harus tetap dilengkapi oleh penggunaan media tradisional dalam manajemen krisis komunikasi.

---

Literature studies related to crisis communication continue to grow. The growth is not only caused by the issues within the society, such as pandemics or natural disasters, but als o caused by the presence and development of the new media, one of which is social media. Over the past decade, scientific studies analyzing best practices or practical implications on using social media as a part of communication crisis management have con tinued to evolve. This paper conducts a literature review of fifteen international research journals about the use of social media in crisis communication management. The result shows that there are five main themes regarding the topic, namely textmanagement than visualbased s ocial media is more effective in communication crisis based social media, social media is effective if it is used to disseminate information quickly and accurately, social media can be utilized as a means to build interactive dialogu e with stakeholders, social media can be used to monitor or supervise public opinion in times of communication crisis, and the use of social media must still be complemented by the use of traditional media in crisis communication management."

"Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Sekolah Tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pada tahun 2015 terjadi perubahan kelembagaan dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan AMG menjadi STMKG. Perubahan kelembagaan ini membuat perubahan arahan strategis di STMKG. Berdasarkan Rencana Induk BMKG tahun 2015-2019 penguatan pondasi sarana prasarana akademik yaitu penggunaan TI menjadi tulang punggung (enabler) bagi STMKG. Namun berdasarkan data observasi dan wawancara menunjukan TI belum menjadi tulang punggung di STMKG dengan kurangnya pemakaian TI dan semua manajemen akademik dilaksanakan secara manual sehingga sasaran strategis STMKG untuk akreditasi belum tercapai.Adapun perumusan rencana strategis penelitian ini menggunakan metodologi Ward & Peppard untuk menghasilkan perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini menghasilkan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Strategi SI berupa pembuatan 15 aplikasi baru dan pengembangan 4 aplikasi lama. Strategi TI berupa pengadaan perangkat keras PC, laptop dan proyektor serta pengembangan jaringan STMKG. Strategi manajemen SI/TI berupa pembuatan IT Masterplan, SOP, penambahan SDM TI dan pengembangan kompetensi SDM TI.

---

School of Meteorology Climatology and Geophysics (STMKG) is a College under the auspices of the Meteorology Climatology and Geophysics Agency (BMKG). In 2015 an institutional change from the Academy to the the Collage based on Presidential Regulation No. 35 of 2014 on AMG changes to STMKG. These institutional changes make strategic direction changes in STMKG. Based on the BMKG Master Plan 2015-

2019 strengthening the foundation of academic infrastructure facilities is the use of IT into the backbone (enabler) for STMKG. However, based on observation and interview data shows IT has not been the backbone in STMKG with the lack of IT usage and all academic management is done manually so that STMKG strategic objectives for accreditation have not been achieved.

The formulation of this research strategic planing using the Ward & Peppard methodology to produce IS / IT strategic planning. This research resulted in an IS strategy, an IT strategy, and an IS / IT management strategy. The SI strategy consists of making 15 new applications and developing 4 old applications. IT strategies include procurement of PC hardware, laptops and projectors and STMKG network development. SI / IT management strategies in the form of making IT Masterplan, SOP, adding IT human resources and developing IT HR competencies"

"Invensi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam setiap invensi yang dihasilkan tak lepas dari hak kepribadian dan hak ekonomi bagi para inventornya. Semua inventor, tanpa kecuali, memiliki hak atas perlindungan kekayaan intelektualnya dalam hal pengakuan dan manfaat ekonomi yang ada dalam invensi tersebut. Hal itu juga berlaku untuk inventor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang menghasilkan suatu invensi karena hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah juga memiliki hak ekonomi berupa imbalan atas paten yang melekat pada invensi tersebut. Meskipun pengakuan hak atas invensi sudah ada, pembagian imbalan paten atas invensi yang dihasilkan oleh ASN mengalami polemik karena terbentur dengan acuan regulasi keuangan negara. Selain itu, mekanisme pembagian imbalan paten kepada inventor berstatus ASN tidak dapat terakomodir dalam wadah ataupun mata anggaran penggajian. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai invensi adalah BMKG. Invensi yang dihasilkan oleh ASN BMKG disebut Rekayasa Aloptama MKG. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder serta diperkuat dengan hasil wawancara, penulis mengeksplor bagaimana BMKG memberikan pengakuan hak kepribadian dan hak ekonomi dari inventor Rekayasa Aloptama MKG dengan upaya mengalokasikannya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BMKG telah melakukan langkah-langkah untuk menghitung imbalan paten bagi inventor Rekayasa Aloptama MKG sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum mencapai proses pengalokasiannya dalam RKA BMKG Tahun 2023.

---

Invention is a form of embodiment of intellectual property owned by someone. Each invention that produced cannot be separated from the rights of personality and economic rights for the inventors. All inventors, without exception, have the right to protection of their intellectual property in terms of the recognition and economic benefits contained in the invention. This also applies to inventors with Civil Servant. Civil Servant that produce an invention due to their official relationship with a government institution also have economic rights in the form of royalty for the patent attached to the invention. Even though the recognition of rights to inventions already exists, the distribution of patent rewards for inventions have polemics because it collides with references to state financial regulations. In addition, the mechanism for distributing patent rewards to inventors with Civil Servant status cannot be accommodated in the payroll framework or line item. One government institution that has an invention is BMKG. The invention produced by Civil Servant in BMKG is called Engineering Aloptama MKG. Through normative juridical research with a qualitative approach that uses secondary data and interview, the authors explore how BMKG recognizes the personality rights and economic rights of the Aloptama MKG Engineering inventor by way of allocating them in the BMKG Work Plan and Budget (RKA) document. The results of the study suggest that BMKG has taken steps to calculate patent fees for Aloptama MKG Engineering inventors in accordance with the provisions of laws and regulations, although it has not yet reached the allocation process in the BMKG RKA 2023.

"

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan deskripsi analisis terhadap manajemen komunikasi krisis humas pemerintah dengan menggunakan kerangka berpikir dari Image Restoration Theory serta Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 29 tahun 2011. Kasus yang diteliti adalah Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM menghadapi dua periode pemberitaan negatif seputar korupsi pimpinan instansi tersebut. Analisis dilakukan terhadap dimensi sebelum, selama, dan setelah krisis. Penelitian menemukan bahwa strategi pemulihan krisis sudah dilakukan namun belum ideal sehingga perlu meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, memberi perhatian penuh pada strategi pemulihan citra, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan komunikasi yang telah dilakukan selama ini.

---

ABSTRACTThis research gives analyzes to Crisis Communication Management of the Government Public Relations by using Image Restoration Theory and The General Guidelines of Crisis Communication Management from The Regulation of Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN RB) No. 29/2011 as the guidelines. The case is Public Communication Center of Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) faced two periods of negative publicity because of the corruption case. Analysis was performed on three dimension: before crisis, during crisis, and after crisis. The research found that the crisis recovery strategy has been carried out but not ideal, so it is necessary to improve the quality and capabilities of human resources, to give full attention to the image recovery strategies, and doing evaluation of the communication crisis that has been done so far."

"Penggunaan media sosial dari tahun ke tahun di Indonesia terus mengalami tren yang positif terutama media sosial seperti Twitter, Facebook serta media sosial lainnya. Pergeseran penggunaan media sosial sebagai salah satu strategi public relations terus mengalami peningkatan, tetapi penggunaan media ini umumnya hanya untuk melakukan promosi bukan untuk melakukan penanganan krisis yang dialami suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui sejauhmana pemanfaatan media sosial Facebook sebagai strategi public relations Big Daddy Entertainment dalam manajemen krisis konser Lady Gaga, dan (2) mengetahui sejauhmana pemanfaatan media sosial Twitter sebagai strategi public relations Big Daddy Entertainment dalam manajemen krisis konser Lady Gaga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Facebook secara keseluruhan memiliki peran yang penting dalam komuniksi krisis yaitu sebagai media untuk penyedia dan pendistribusian informasi kepada khalayak luas saat krisis. Bahkan, karena karakteristiknya, penerima informasi bukan hanya terbatas yang ada di wilayah tempat krisis berlangsung, bahkan informasi tersebut dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok dunia. Fungsi yang sama juga dimiliki oleh Twitter. Meskipun jenis media sosial ini terbatas hanya pada 140 karakter, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang kecepatan penyebaran informasi yang sangat penting pada saat situasi krisis. Salah satu elemen penting dalam manajemen sebuah krisis adalah komunikasi. Keberhasilan sebuah organisasi dalam menangani krisis dengan baik ditentukan juga oleh bagaimana organisasi yang bersangkutan dalam mengemas dan mendistribusikan informasi sepanjang proses penanganan krisis tersebut.

---

The use of social media in Indonesia, such as Facebook, Twitter and other platforms, continues to show a positive trend every year with more people include the tool as part of their public relations strategies. However, it is still limited to promotion only without many people understand how it could also be leveraged to assist them in managing a crises. The purposes of this study are (1) to understand the use of Facebook as part of public relations strategies during the crisis management of Lady Gaga concert and also (2) to understand the use of Twitter as part of public relations strategies during the crisis management of Lady Gaga concert.

This study shows that Facebook as a social media tool can play an important role in supporting the communications process during crises management. The platform could effectively disseminate information and reach out to wider external audiences of the organization. With the platform, the organization can even reach out to audience broader audience with no limitation of time and regions. The same function is also offered by Twitter. Although it only limits to 140 characters in one tweet, it does not limit how it can distribute information to wider audience in a second and this contributes significantly to an effective crisis management. Communications is an essential element when managing a crises. The success of an organization in managing a crises effectively is determined by the way the information is being packaged and distributed throughout the entire process.

"

"Sebuah studi kualitatif didukung data kuantitatif yang meneliti strategi komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari manajemen krisis, yaitu mengalisis setiap tahapan krisis dan menganalisis image restoration theory untuk melihat strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan dalam menghadapi krisis. Penelitian ini mengambil data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber internal dan eksternal lembaga sebagai data utama, serta laporan media monitoring dan dokumen terkait digunakan sebagai data kuantitatif yang mendukung data kuantitatif. Tahapan krisis dilihat dari nada pemberitaan yang diolah dari hasil media monitoring.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan belum sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan krisis yang dikemukakan para ahli dan pedoman penanganan krisis. Namun, strategi komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan cukup cepat dalam memulihkan citra lembaga peradilan.

---

A qualitative study supported with quantitative data investigates the communication crisis strategy of a state institution, particularly justicial institution in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of crisis management to analyse each stage of crisis and analyse image restoration theory to see communication crisis strategy used by the judicial institution to facing crisis. Primary data was collected from observation and depth interviews with stakeholders while secondary data was collected from media monitoring report and others related documents as quantitative data. Stage of crisis seen from the news tonality in media monitoring report.

The finding of the study indicates that the communications strategy the crisis done not based on crisis response steps that was mentioned the experts and guidelines crisis response. But, the communications strategy the crisis and strategies recovery image is fairly quickly in restore the image of justicial institution."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image. "