Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam hukum Indonesia, namun pelaksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat peletakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia.

---

PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with risk allocation between the related parties. As Indonesia is one of the member countries of the IBRD loan program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisions is the negative pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. PPP is applying a BOT scheme, where SPV is liable for the project’s financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing scheme in which SPV is the party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent, those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign investor certainty."

"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

---

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajibandebitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaandengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber terkait.The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting onForeign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Pemberdayaan aset wakaf menjadi hal yang perlu untuk dikembangkan ditengah masih banyaknya tanah wakaf yang sampai dengan saat ini masih belum diberdayakan secara produktif. Minimnya pendanaan untuk mengembangkan aset wakaf menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Nazhir, pengelola aset wakaf, selain kurangnya pengalaman dan rendahnya kompetensi Nazhir dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi terhadap aset wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh suatu skema pembiayaan aset wakaf yang tepat melalui sukuk bank syariah sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dalam rangka memberdayakan aset wakaf yang tidak produktif serta meningkatkan produktifitas aset wakaf potensial untuk berkembang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan analisis struktur sukuk ijarah khususnya merancang skema Sukuk Ijarah Bank Syariah berbasis aset wakaf, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan merancang formula kuantitatif dan simulasi dari Nazhir, Investor dan Bank Syariah dalam pelaksanaan Sukuk berbasis aset wakaf. Simulasi dari skema Sukuk ijarah bank syariah mencakup simulasi pembiayaan dan pengembalian investasi terhadap rencana pembiayaan aset wakaf produktif Nazhir. Hasil dari penelitian menghasilkan: (i) usulan skema pembiayaan aset wakaf dengan menggunakan sukuk ijarah bank syariah, (ii) formula Sukuk ijarah bank syariah dapat diaplikasikan (menjadi rujukan) pihak-pihak yang terlibat di dalam skema Sukuk ini, (iii), hasil simulasi menunjukkan kelayakan skema pembiayaan dari sisi keuangan bagi para pihak yang terlibat yaitu Nazhir dan Investor Sukuk. Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sukuk ijarah sebagai salah satu sumber pembiayaan aeset produktif dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf.

---

Empowerment of waqf assets is a thing that needs to be developed amidst the many waqf lands which until now are still not productively empowered. The lack of funding to develop waqf assets is one of the problems faced by Nazhir, a waqf asset manager, in addition to lack of experience and low Nazhir competence in carrying out activities that can generate economic added value to waqf assets . This research is conducted to obtain an appropriate waqf asset financing scheme through Islamic bank sukuk so that it can become one of the funding sources to overcome financing needs in order to empower unproductive waqf assets and increase asset productivitypotential waqf to develop. The approach taken in this study is a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative methods are carried out by analyzing the structure of the ijarah sukuk in particular designing the waqf asset-based Islamic Bank Sukuk Ijarah scheme, while the quantitative analysis is carried out by designing quantitative formulas and simulations from Nazhir, Investors and Islamic Banks in implementing waqf asset-based Sukuk. The simulation of the Islamic Bank Sukuk Ijarah scheme includes a simulation of financing and return on investment to Nazhir's productive waqf asset. The results of the study resulted in: (i) the proposed scheme of financing waqf assets using Islamic Bank Ijarah Sukuk, (ii) the Islamic Bank Sukuk Ijarah formula can be applied (as a reference) to the parties involved in this Sukuk scheme, (iii), results simulation shows the feasibility of the schemefinancial financing for the parties involved, Nazhir and Sukuk Investors. Based on the results of the simulation and discussion, this study recommends sukuk ijarah as a productive source of financing in order to empower waqf land ."

"ABSTRAKKarya Akhir ini ditujukan untuk mengetahui aspek hukum yang berkenaan denganproject finance pembangun jalan tol ruas Cikampek-Padalarang khususnya masalahjaminan yang diberikan oleh PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) selakudebitor sekaligus sebagai pengelota kekayaan unit ekonomi ruas jalan tol tersebutkepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Karya Akhir ini adalahdengan metode penelitian skunder, yaitu dengan cara penelitian dokumen-dokumenhukum dalam rangka project finance nias jalan toi Cikainpek-Padalarang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para kreditor menggunakan tiga bentukinstrumen jaminan yaitu gadai sahani CGMN yang diberikan oleh para pemegang sahamdalam CGMN, akses kontrol terhadap manajemen CGMN dan kepastian bahwa ruasjalan tol tersebut tetap akan dapat beroperasi secara komersial untuk mengembalikanpinjaman manakala CGMN dinyatakan default oleh para kreditor. Ketiga bentukjaminan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perjanjian dan dokumen jaminansebagaimana diuraikan di dalam karya akhir ini"

"ABSTRAKPembangunan bendungan besar membutuhkan biaya investasi yang besar. Kebutuhan akan bendunganpun terus meningkat setiap waktunya. Hal ini mendorong tumbuhnya kebutuhan alternatif pembiayaan untuk pembangunan bendungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Apasaja potensi ekonomis bendungan yang dapat menarik kalangan investor serta kelayakan ekonomis yang harus dimiliki bendungan untuk dikatakan layak investasi serta skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha KPBU seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam pembangunan bendungan sehingga melalui studi kasus bendungan Karian dapat dilihat bagaimana bila diterapkan skema tersebut. Untuk mendapatkan potensi ekonomi bendungan yang dilakukan pembahasan dari data sekunder dan dipertajam dengan pendekatan resiko untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap pembangunan bendungan dengan skema kerjasama. Dari hasil matrik probabilitas dan dampak dilakukan kajian rekayasa ekonomi untuk mendapat kelayakan dari bendungan Karian. Hasil penelitian menunjukan bahwa bendungan karian memiliki potensi ekonomi yang baik dengan potensi penghematan APBN hingga 80 . Sesuai dengan kajian literature skema KPBU yang paling sesuai dengan skema pembiayaan bendungan adalah kontrak konsesi.

---

ABSTRACTConstruction of large dams require large investment costs. The need for the dam continues to increase every time. This encourages the growth of alternative financing requirements for the construction of large dams. This study aims to analyze anything what economic potential of dams to attract investors as well as the economic feasibility must be owned dams to be feasible investment and schemes Partnerships Enterprises KPBU as what is appropriate for use in the construction of the dam so that through case studies dam Karian it can be seen how when applied to the scheme. To get the economic potential of the dam conducted discussion of secondary data and sharpened risk approach to determine which variables are the dominant influence on the construction of a dam with the cooperation scheme. From the results of the probability and impact matrix engineering study done to obtain economic feasibility of the dam Karian. The results showed that the dam Karian has good economic potential with potential savings of up to 80 of the state budget. In accordance with the study of literature KPBU scheme that best suits the financing scheme dam was the concession contract."

"The second edition of this best-selling introduction for practitioners uses new material and updates to describe the changing environment for project finance. Integrating recent developments in credit markets with revised insights into making project finance deals, the second edition offers a balanced view of project financing by combining legal, contractual, scheduling, and other subjects. Its emphasis on concepts and techniques makes it critical for those who want to succeed in financing large projects. With extensive cross-references and a comprehensive glossary, the Second Edition presents anew a guide to the principles and practical issues that can commonly cause difficulties in commercial and financial negotiations."