Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kesehatan anak usia sekolah membutuhkan perhatian dalam penanggulangannya. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi guru dalam pelaksanaan program UKS dan usaha kesehatan siswa di sekolah yang komprehensif. Pelaksanaan program UKS di sekolah belum memperhatikan ekspektasi guru. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan ekspektasi dan karakteristik guru dengan pelaksanaan program UKS tingkat sekolah dasar di Pontianak, Kalimantan Barat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif non-eksperimental dengan jenis korelasional. Penentuan responden dilakukan dengan accidental sampling dengan jumlah sampel 227 guru. Analisis dilakukan dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara ekspektasi guru dengan pelaksanaan program UKS di sekolah dasar (p = 0.039). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program UKS sebaiknya memperhatikan ekspektasi guru sehingga didapatkan hasil lebih optimal.

---

Health problems of school age children require attention in overcoming them. One of them is by increasing teacher participation in the comprehensive UKS program and student health efforts in schools. The implementation of the UKS program in schools is still far below teacher expectations. The implementation of the UKS program has so far not paid attention to needs through teacher expectations. Teachers are still oriented towards academic achievement without seeing the causes of problems with academic achievement related to children's health. This study aims to identify the relationship between teacher expectations and the implementation of the UKS program at the elementary school level in Pontianak, West Kalimantan. The design of this research is non-experimental quantitative with correlational type. Respondents were determined by accidental sampling with a sample size of 227 teachers. The analysis was performed using the chi square test and multiple logistic regression. The results showed that there was a significant relationship between teacher expectations and the implementation of the UKS program in elementary schools (p = 0.039). This shows that in implementing the UKS program, it is better to pay attention to teacher expectations so that optimal results can be obtained."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Latar Belakang: Kewajiban mencantumkan informasi kandungan Gula, Garam dan Lemak GGL serta pesan kesehatan pada pangan siap saji telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, akan diberlakukan paling lambat tahun 2019 empat tahun setelah diundangkan . Saat ini belum diketahui keberhasilan pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan bagi peningkatan pengetahuan, perbaikan pemilihan menu serta penurunan asupan GGL masyarakat untuk mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular PTM serta belum tersedia petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan ini pada tempat penyedia pangan siap saji. Tujuan dan Metode : Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media papan menu untuk pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan dan menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan tentang GGL serta pesan kesehatan, pemilihan menu dan asupan GGL. Subyek penelitian berasal dari dua SMA di kota Depok sebanyak 374 siswa SMA yang dipilih secara bertingkat Multi Stage Random Sampling . Model pengembangan papan menu meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain pembelajaran, pengembangan produk, dan evaluasi produk yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tingkat pengetahuan diukur dengan kuesioner pengetahuan, pemilihan menu dinilai berdasarkan formulir Healthiness Quotient HQ , dan asupan GGL diukur dengan formulir food recall. Hasil : Disain papan menu yang memperoleh nilai paling baik adalah warna dasar papan menu hitam, dan warna tulisan daftar menu, harga, kandungan GGL putih, serta warna tulisan pesan kesehatan kuning. Penulisan daftar menu, harga dan kandungan GGL dalam bentuk tabel. Penulisan pesan kesehatan diletakkan di bawah tabel dengan posisi tengah disertai dengan sumber pesan kesehatan tersebut yaitu Permenkes Nomor 30 tahun 2013. Secara keseluruhan penulisan tulisan pada papan menu ini mengikuti pola F yaitu pada tulisan bagian pertama ditulis secara horizontal dan pesan kesehatan ditulis dengan area yang lebih pendek. Daftar makanan yang dicantumkan pada papan menu tidak hanya pada hidangan yang dijual tetapi juga mencantumkan bahan yang sering ditambahkan pada makanan yang dipesan seperti saos, kecap, mayonaise, gula, sirup dan kerupuk. Uji GLM Multivariate Repeated Measure memperlihatkan setelah dikontrol jenis kelamin, status gizi, jumlah uang jajan, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, terdapat pengaruh pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan pada papan menu di kantin sekolah terhadap peningkatan pengetahuan tentang GGL serta pesan kesehatan, perbaikan pemilihan menu jajanan dan penurunan asupan GGL di kantin sekolah, luar kantin sekolah dan sehari-hari. Pengukuran di lakukan mulai pre intervensi, minggu ke-3, ke-6 dan ke-9 setelah intervensi. Pada kelompok intervensi terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 45,1, menjadi 49,6, 55,4 dan 58,8, rata-rata skor HQ pemilihan menu jajanan semakin sehat dari 1,5 menjadi 1,2, 1,2 dan 0,9 kantin sekolah , 3,4 menjadi 2,8, 2,5 dan 2,2 luar kantin sekolah , dan 4,7 menjadi 3,7, 3,6 dan 2,9 sehari-hari , rata-rata asupan gula menurun dari 36,5 g menjadi 32,4 g, 30,2 g dan 21,1 g di kantin sekolah , 46,1 g menjadi 39,9 g, 34,7 g dan 30,3 g luar kantin sekolah , dan 82,3 g menjadi 71,7 g, 64,9 g, dan 51,4 g sehari-hari , rata-rata asupan garam menurun dari 897,5 mgNa menjadi 669,4 mgNa, 707,5 mgNa dan 584,8 mgNa kantin sekolah , 1997,3 mgNa menjadi 1646,4 mg Na, 1409,8 mgNa dan 1335,8 mgNa luar kantin sekolah , dan 2894 mgNa menjadi 2299,7 mgNa, 2111,9 mgNa dan 1902 mgNa sehari-hari , rata-rata asupan lemak menurun dari 21,3 g menjadi 16,8 g, 16,8 g dan 16,2 g kantin sekolah , 67,1 g menjadi 60,1 g, 49,9 g dan 44,9 g luar kantin sekolah , dan 88,4 g menjadi 76,9 g, 66,7 g dan 61,2 g sehari-hari . Pada kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan pengetahuan skor 42,7 menjadi 43,9, 42,8, dan 43,4 , tidak terjadi perbaikan pemilihan menu di kantin sekolah skor 1,6, menjadi 1,5, 1,8 dan 2,0 , luar kantin sekolah skor 3,0 menjadi 2,9, 2,8 dan 3,1 , dan sehari-hari skor 4,2 menjadi 4,2, 4,2 dan 4,6 , tidak terjadi penurunan asupan gula dari makanan di kantin sekolah 40,9 g menjadi 39,8 g, 47,5 g dan 57,5 g , luar kantin sekolah 39,7 g menjadi 48,1 g, 40,6 g dan 47,6 g dan sehari-hari 78,9 g menjadi 88,9 g, 87,2 g dan 102,5 g , tidak terjadi penurunan asupan garam dari makanan di kantin sekolah 900 mgNa menjadi 854,9 mgNa, 1002,9 mgNa dan 888,1 mgNa , luar kantin sekolah 1715,3 mgNa menjadi 1777,5 mgNa, 1601,8 mgNa dan 1676 mgNa , dan sehari-hari 2592,9 mgNa menjadi 2480,4 mgNa, 2599,4 mgNa dan 2551,6 mgNa , tidak terjadi penurunan asupan lemak dari makanan di kantin sekolah 25,2 g menjadi 22,3 g, 26,6 g dan 24,7 g , luar kantin sekolah 59 g menjadi 55,8 g, 51,2 g dan 56,9 g dan sehari-hari 83,9 g menjadi 77,7 g, 77,8 g dan 81,7 g. Kesimpulan : Pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan pada papan menu di kantin sekolah meningkatkan pengetahuan siswa SMA tentang GGL serta pesan kesehatan, memperbaiki pemilihan menu dan menurunkan asupan GGL.Saran : Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang menguatkan kewajiban pencantuman informasi GGL serta pesan kesehatan untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular dengan mengedukasi masyarakat melalui pencantuman informasi GGL serta pesan kesehatan pada pangan siap saji dan disain papan menunya dapat diadop oleh kementerian kesehatan untuk menjadi bagian dari petunjuk teknis pelaksanaan Permenkes Nomor 30 tahun 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617 terutama untuk pangan siap saji.Kata kunci : kandungan GGL, pesan kesehatan, papan menu, asupan GGL.

---

Background: The obligation to include information on the content of Sugar, Salt and Fat SSF also health messages on ready to eat foods has been regulated in Minister of Health Regulation No. 30 of 2013 on inclusion of information on sugar, salt and fat contents also health message for prepared food and ready to eat State Gazette of the Republic of Indonesia No. 617 of 2013 as already amended by Minister of Health Regulation No. 63 of 2015 on Amendment to Regulation of the Minister of Health No. 30 of 2013, shall be effective in 2019 four years after the enactment . It isn rsquo t currently known the success of the inclusion of information on SSF contents also health messages for the improvement of knowledge, improvement of menu selection and the decrease of SSF intake to reduce the risk of NonCommunicable Diseases NCDs and the technical guidance inclusion of information on SSF contents and health message is not yet available at the food seller.

Objectives and Methods: This study aims to develop menu board media for the inclusion of information on SSF contents also health messages and analyze its effect on the level of knowledge about SSF also health messages, menu selections and SSF intake. The research subjects are from two senior high schools in Depok city as many as 374 high school students selected in stages Multi Stage Random Sampling . The menu board development model includes the stages of needs analysis, instructional design, product development, and product evaluation consisting of formative evaluation and summative evaluation. The level of knowledge measured by a knowledge questionnaire, menu selection assessed by the Healthiness Quotient HQ form, and the SSF intake measured by a food recall form.

Result: The best menu board design that get the best value is the basic color of the black menu board, and white color is for the menu listing, price, SSF content, while yellow color is for health message. Writing menu lists, pricing and SSF content in tabular form. Health message writing placed under the table at the middle position accompanied by the health message source is Minister of Health Regulation No. 30 of 2013. Overall writing on board menu follows the F pattern that is on the first part of the writing is written horizontally and health messages written have more areas. The list of foods that listed on the menu board is not only on the dishes that they sold but also lists of the ingredients that are often added to the ordered food such as sauces, soy sauce, mayonnaise, sugar, syrup and crackers. GLM Multivariate Repeated Measure test shows after sex, nutritional status, amount of money, attitude, subjective norm and perception of behavior control had controlled, and there is influence of inclusion of information on SSF contents also health message on school menu board in school cafeteria to increase knowledge about SSF and health message , improved menu selections and decreased SSF intake at the school cafeteria, outside of the school cafeteria and daily intake. Measurements made from pre intervention, 3rd, 6th and 9th week after intervention. In the intervention group there was an increase in the average of score of knowledge from 45.1, to 49.6, 55.4 and 58.8, the average of HQ score from 1.5 to 1.2, 1.2 and 0.9 school cafeteria , 3.4 to 2.8, 2.5 and 2.2 outside of the school cafeteria , and 4.7 to 3.7, 3.6 and 2.9 daily intake , the average of sugar intake decreased from 36.5 g to 32.4 g, 30.2 g and 21.1 g school cafeteria , 46.1 g to 39.9 g, 34.7 g and 30 , 3 g outside of the school cafeteria , and 82.3 g to 71.7 g, 64.9 g, and 51.4 g daily intake , the average of salt intake decreased from 897.5 mgNa to 669, 4 mgNa, 707,5 mgNa and 584,8 mgNa school cafeteria , 1997,3 mgNa to 1646,4 mg Na, 1409,8 mgNa and 1335,8 mgNa outside of the school cafeteria , and 2894 mgNa become 2299,7 mgNa, 2111.9 mgNa and 1902 mgNa daily intake , while the average of fat intake decreased from 21.3 g to 16.8 g, 16.8 g and 16.2 g school cafeteria , 67.1 g to 60.1 g, 49.9 g and 44.9 g outside of the school cafeteria , and 88.4 g at 76.9 g, 66.7 g and 61.2 g daily intake . Meanwhile, the control group, there wasn rsquo t increase in knowledge scores of 42.7 to 43.9, 42.8, and 43.4 , no improvement in menu selections in the school cafeteria scores 1.6, 1.5, 1.8 and 2.0 , outside of the school cafeteria score 3.0 to 2.9, 2.8 and 3.1 , and daily intake score 4.2 to 4.2, 4.2 and 4.6 , there was not decrease in the intake of sugar from school cafeteria 40.9 g to 39.8 g, 47.5 g and 57.5 g , outside of the school cafeteria 39.7 g to 48.1 g, 40.6 g and 47.6 g and daily intake 78.9 g to 88.9 g, 87.2 g and 102.5 g , there was no decrease of salt intake from school cafeteria 900 mg Na to 854.9 mgNa , 1002.9 mgNa and 888.1 mgNa , outside of school cafeteria 1715.3 mgNa to 1777.5 mgNa, 1601.8 mgNa and 1676 mgNa , and daily intake 2592.9 mgNa to 2480.4 mgNa, 2599.4 mgNa and 2551.6 mgNa , no decrease in dietary fat intake in the school cafeteria 25.2 g to 22.3 g, 26.6 g and 24.7 g , outside of the school cafeteria 59 g being 55.8 g, 51.2 g and 56.9 g and daily intake 83.9 g to 77.7 g, 77.8 g and 81.7 g.

Conclusion: Inclusion of information on SSF contents also health messages on the menu boards in the school cafeteria enhances senior high school students rsquo knowledge of SSF and health messages, improves menu selections and decrease SSF intake.Suggestions The results of this study can be use as a reference to strengthen the obligation of inclusion of information on SSF information also health messages to reduce the risk of non communicable diseases NCDs by educate the public through the inclusion of information on SSF contents and health messages on fast food and design of the menu board can be adopted by the Health Ministry to be part of the technical guidance on the implementation of Health Ministry Regulation No. 30 of 2013 State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 617 , especially for fast food.Keywords SSF contents, health message, menu board, SSF intake. "

"Data hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) menunjukkan peningkatan prevalensi anemia dari 22.7% ditahun 2013 menjadi 32% di tahun 2018. Remaja putri menjadi kelompok yang rentan mengalami anemia. Pendistribusian tablet tambah darah (TTD) melalui usaha kesehatan sekolah (UKS) menjadi salah satu upaya pencegahan anemia remaja dan didukung berbagai kegiatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai gambaran pelaksanaan UKS terkait pencegahan anemia di SMAN 63 Jakarta. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan informan meliputi penanggung jawab UKS Puskesmas, Kepala Sekolah, Guru Pembina UKS, Pengurus UKS, dan siswa sekolah terkait. Hasil penelitian menunjukkan komponen input untuk pencegahan anemia sudah tersedia baik SDM, dana, sarana prasarana. Dalam komponen proses, kegiatan pencegahan anemia meliputi penyuluhan, distribusi TTD, deteksi dini, sarapan bersama, dan hari minum TTD bersama di sekolah. Namun masih ada kegiatan yang belum rutin dilakukan dan proses pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. Capaian kegiatan pencegahan anemia di sekolah tersebut untuk distribusi TTD sudah mencapai target yang ditetapkan (> 70%) namun untuk konsumsinya belum diperhatikan. Oleh sebab itu, disarankan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan konsumsi TTD para siswinya. Puskesmas diharapkan memastikan terlaksananya kegiatan minum TTD bersama di sekolah dan dinas pendidikan turut mengawasi pihak sekolah terkait kegiatan pencegahan anemia yang dilakukan.

---

Data from basic health research (Riskesdas) shows an increase in the prevalence of anemia from 22.7% in 2013 to 32% in 2018. Adolescent girls are a group that is vulnerable to anemia. The distribution of iron tablets (TTD) through school health program (UKS) is one of the efforts to prevent anemia in adolescents and is supported by various other activities. This study aims to explore in-depth information regarding the description of UKS implementation related to anemia prevention at SMAN 63 Jakarta. This research was qualitative research with informants including the person in charge of UKS program in the community health center, school principals, UKS supervisor teachers, UKS administrators, and related school students. The results of the study show that input components for anemia prevention are available both man, money, material. In the process component, anemia prevention activities include counseling, iron tablets distribution, early detection, breakfast together, and day of taking iron tablets together at school. However, there are still activities that have not been routinely carried out and the monitoring process has not been carried out optimally. The achievement of anemia prevention activities in these schools for the distribution of iron tablets has reached the set target (> 70%) but the consumption has not been considered. Therefore, it is suggested for the school to increase supervision of the consumption of iron tablets for their students. The Community Health Center is expected to ensure that joint iron tablets activities are carried out at schools and the education office will also oversee the school regarding anemia prevention activities being carried out."

"Anak usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup dan sehat (PHBS) sehingga berpotensi sebagai agent of change untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, karena itu Pemerintah telah mengupayakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah (AUS) dalam program usaha kesehatan sekolah (UKS) yang terus dikembangkan dan dilaksanakan secara terpadu serta menghadirkan perawat kesehatan sekolah sebagai penanggung jawab usaha kesehatan sekolah dalam melakukan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan peran perawat kesehatan sekolah dalam program usaha kesehatan sekolah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Desain penelitian menggunakan rancangan cross sectional dan pengambilan sampel dengan metode non probability sampling dengan cara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 139 AUS. Analisis menggunakan uji chi square yang menunjukkan terdapat hubungan antara peran perawat kesehatan sekolah dengan pengetahuan AUS terkait PHBS dengan nilai P<0.05, tidak terdapat hubungan antara peran perawat kesehatan sekolah dengan sikap AUS terkait PHBS dengan nilai P>0.05 dan terdapat hubungan antara peran perawat kesehatan sekolah dengan keterampilan terkait PHBS dengan nilai P<0,05. Kehadiran perawat kesehatan sekolah dalam layanan kesehatan sekolah berdampak baik terhadap pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah karena itu program ini dapat dijadikan sebagai inovasi dalam upaya pelayanan kesehatan anak sekolah.

---

School-age children are a golden age to instill the values of clean and healthy living behavior (CHLB) so that they have the potential as agents of change to promote CHLB in schools, families and communities, therefore the government has made efforts to provide health program for school age children in the school health program, which continues to be developed and implemented in an integrated manner and presents school health nurses who are responsible in school health program to providing health education, health services and healthy school environment. This study aims to identify the relationship between the role of school health nurses in the school health program on clean and healthy living behavior. The research design used a cross sectional design and the sampling method was non-probability sampling by means of purposive sampling with 139 school age children as a sample. The analysis used the chi square test which showed that there was a relationship between the role of school health nurses and the knowledge of school-age children regarding CHLB with value of P <0.05, there was no relationship between the role of school health nurses and the attitudes of school-aged children related to CHLB with value of P > 0.05 and there was a relationship between the role of school health nurses and skills related to CHLB with value of P<0.05. The presence of school health nurses in school health services has a good impact on the formation of clean and healthy behavior for school-age children, therefore this program can be used as an innovation in efforts to provide health services for school children."

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."

"Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar.

---

Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated.

In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination.

This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat.

The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs.

By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well."

"Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini sedang terpuruk. Hal ini ditandai dengan fenomena temuan kasus gizi buruk di beberapa daerah di Indonesia. Data Departemen Kesehatan Menyebutkan kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita tahun 2005 berturut-turut sejumlah 8,8% dan 19,20%. Di Dinkes Depok sendiri, selama tahun 2007 tercatat 959 penderita gizi buruk. Gizi buruk di Indonesia masih merupakan masalah, meski pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Upaya pemerintah antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan pelayanan gizi melalui pelatihan-pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk kepada tenaga kesehatan. Upaya ini berhasil menurunkan angka gizi buruk menjadi 6,3% pada tahun 2001. Pada awal April 2008, Dinkes Depok menyelenggarakan pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk sebagai bentuk persiapan panti pemulihan gizi di beberapa puskesmas yang ada di Depok. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pelatihan maka dilakukan penelitian mengenai ?Gambaran Penyelenggaraan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Dalam Rangka Persiapan Therapeutic Feeding Center (TFC) di Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Tahun 2008?. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendapatkan gambaran pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk dalam rangka persiapan Therapeutic Feeding Center (TFC) atau Panti Pemulihan Gizi di Dinas Kesehatan Depok Jawa Barat tahun 2008. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini berupa deskriftif kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yag diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan program dan sangat membantu pelaksanaan kegiatan Panti Pemulihan Gizi. Dari segi pelatih sudah cukup memiliki kualifikasi yang memadai. Sedangkan dari segi peserta latih memiiki latar belakang yang sesuai dengan pelaksanaan program sehingga memperlancar proses pelatihan. Dari segi materi juga sangat komprehensif yang bisa menjadi bekal peserta latih ketika terjun langsung di lapangan Hanya saja ditemui beberapa kendala terutama pada komponen fasilitas yang ada. Hal ini berakibat pada terganggunya proses penerimaan informasi yang diberikan oleh pelatih. Sehingga saran yang diberikan adalah penyediaan fasilitas serta sarana yang mendukung kelancaran program pelatihan."

"Cakupan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Subang masih rendah, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas.Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat di Kabupaten Subang pada Tahun 2006. Dengan mempelajari hubungan antara kemampuan manajerial kepala Puskesmas tersebut dengan faktor internal yang terdiri dari Umur, Pendidikan dan Lama kerja serta faktor eksternal yang terdiri dari Supervisi, Pelatihan, Umpan balik dan Sarana kerja.Dalarn penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat melalui kegiatan wawancara mend alam dan Focus Group Discussion dengan informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Tokoh Masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran dokumen baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian.Dari wawancara mendalam dapat diketahui bahwa rendahnya cakupan peran serta masyarakat dipicu oleh beberapa permasalahan mendasar, selain karena kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada masih sangat terbatas, kemampuan manajerial kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya juga rata-rata masih kurang, mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membantu pelaksanaan program Puskesmas.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga faktor internal yang diteliti ternyata faktor yang tampak cenderung berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat adalah faktor lama kerja. Sedangkan dari keempat faktor eksternal temyata tidak ada satupun yang mempengaruhi kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat.Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas terutama lama kerja pegawai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya. Disamping itu sebaiknya pihak Dinas lebih menyeimbangkan porsi pelatihan antara pelatihan teknis medis dengan pelatihan manajemen, khususnya mengenai manajemen dalam peningkatan peran serta masyarakat.

---

Public Cooperation in health sector in Subang distric still far from adequate, one of the causes from those problems related with Puskesmas chief managerial ability.

Related with those cases then done research that aim to get the view about related factors related with Puskesmas chief managerial ability in moving society Subang distric in year 2006. By learn the relation between Puskesmas chief managerial ability along with internal factor that consist of Age, Education, and Working Length and also external factor that consist of Supervision, Training, Feedback and Working tools.

In this research, approach that used is qualitative approach, where collected data is primary data that got from deep interview activity and Focus Group Discussion with informant from Health Agency, Puskesmas Chief and Public Figure, while secondary data got from document study activity whether in Health Agency or Puskesmas that become research location.

From deep interview also known that public cooperation in health sector still far from adequate those cases triggered by some basic problems, besides quality and quantity of health source that still limited, Puskesmas chief managerial ability as highest leader in his working area even still low, they not yet can maximize available potency to help in conduct Puskesmas program.

Research result be known that from three researched internal factor obviously factor that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society is working length. While from four external factors obviously no one that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society.

Suggestion that can be submitted based on this research result showed to Public Health office is better considering those factors especially employee working length in giving position of Puskesmas Chief in his working area. Besides, Agency should balance training portion between medical techniques with management training, especially about management in improving public role."