Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesiadalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) danmemberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapatmenghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnyalaba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakanterdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55.Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunanlaba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasusdengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalampenelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh darihasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71,peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian iniadalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupunpersiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapathambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur BankX. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalahdengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip,memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelumdebitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegeramungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bankdapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikansehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil

---

This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK

71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate

the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due

to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially

decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and

PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a

sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study

method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were

interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came

from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and

questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations

about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive

analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71

on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In

mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending

is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more

effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as

carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and

foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant

increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller"

"Laporan Magang ini membahas mengenai ketepatan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)menurut PSAK 71 tentangPengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan (berlaku efektif per 1 Januari 2020)yang dilakukan oleh KAP ABCterhadap Bank XYZdengan menggunakan kerangka standar prosedur audit KAP ABCyang telah sesuai dengan ISA dan berusaha untuk memenuhi asersi-asersi audit.Hasil analisis menemukan bahwa Bank XYZ telah melakukan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)sesuai dengan PSAK 71 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan. Hasil analisis juga menemukan bahwa KAP ABC telah melaksanakan prosedur audit atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)Bank XYZ sesuai dengan standar prosedur audit KAP ABC untuk CKPN meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi, sehingga memerlukan adanya perbaikan.

---

The purpose of this intership report is to assess the Allowance for Credit Losses account by KAP ABC for XYZ Bank’s based on PSAK 71 about Financial Instruments. The purpose of this internship report is also to analyse audit procedure on Allowance for Credit Losses account which is done by KAP ABC towards XYZ Bank, with using KAP ABC's audit procedure standard framework, which comply to ISA 540 and designed to fulfill audit assertions. The result of analysis found that XYZ Bank already classified their Allowance for Credit Losses account based on PSAK 71 about Financial Instrument. The result of analysis also found that KAP ABC already did the audit procedure on Allowance for Credit Losses account of XYZ Bank based on KAP ABC audit procedure standard framework for Allowance for Credit Losses, even if there are still some weaknesses on the implementation and need some improvements."

"Laporan magang ini berisi pembahasan terkait evaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Piutang yang dilaksanakan oleh PT EDLY. PT EDLY merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi dan kegiatan produksi bahan pendukung kegiatan konstruksi. Pembahasan dan evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini mengacu pada perbandingan antara standar yang dijelaskan dalam PSAK 71 dengan prosedur perhitungan CKPN pada PT EDLY sebagaimana yang dilaksanakan selama aktivitas magang berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terlihat kesesuaian dalam perhitungan CKPN menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dengan yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan. Namun, ketidaksesuaian terlihat dalam penerapan perhitungan CKPN menggunakan pendekatan umum dengan pendekatan 12 month expected credit losses yang dilaksanakan oleh PT EDLY karena tidak terlihat penggunaan rumus probability of default dengan jelas dan juga digunakan untuk menghitung piutang usaha yang mengandung komponen pendanaan signifikan. Selain itu, laporan magang ini juga menjelaskan hasil refleksi diri selama melakukan aktivitas magang di PT EDLY dan tindak lanjut sebagai respon terhadap refleksi diri yang telah dilakukan.

---

This internship report contains a discussion related to the evaluation of the calculation process for Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Receivables carried out by PT EDLY. PT EDLY is a company engaged in providing construction services and production of materials supporting construction activities. The discussion and evaluation carried out in this internship report refers to a comparison between the accounting standards described in PSAK 71 and the procedure for calculating CKPN at PT EDLY as carried out during the internship activity. Based on the results of the evaluation carried out, it appears that the suitability of the CKPN calculation uses a simplified approach for trade receivables that do not contain a significant financing component. However, discrepancies are seen in the application of the CKPN calculation using the general approach with the 12 month expected credit losses approach implemented by PT EDLY because it does not clearly show the use of the probability of default formula and is also used to calculate trade receivables that contain a significant financing component. In addition, this internship report also explains the results of self-reflection during internship activities at PT EDLY and follow-ups in response to the self-reflection that has been carried out."

"Implementasi PSAK 50/55 di masing-masing Bank di Indonesia merupakan salah satu syarat regulatory compliance dari Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu cakupan dari PSAK 50/55 adalah Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisionin / Loan Impairment) atau dikenal dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang wajib dibentuk oleh Bank, sebagai akibat dari penyaluran kredit atau pembiayaan. Perhitungan CKPN membutuhkan data pembiayaan dari berbagai source system (core banking) dalam kurun waktu minimal 3 tahun. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi Bank adalah kesiapan dalam menyusun laporan pembentukan CKPN secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan metodologi perhitungan yang disyaratkan oleh regulator. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan akibat volatilitas pembentukan CKPN sesuai dengan aturan PSAK 50/55. Volatilitas tersebut akan berpengaruh kepada tingkat profitabilitas Bank itu sendiri dan potensi kerugian risiko kredit. Apabila penyisihan terlalu besar, maka berdampak pada profitabilitas bank, sedangkan apabila penyisihan terlalu kecil, maka dapat meningkatkan risiko kredit bank khususnya apabila kredit yang bermasalah meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan datamart PSAK 50/55 yang mampu mengumpulkan berbagai sumber data pembiayaan yang dapat digunakan untuk perhitungan CKPN sesuai dengan ketentuan PSAK 50/55. Dengan adanya datamart ini penyusunan laporan penyisihan kerugian kredit (CKPN) oleh Bank X dapat dicapai secara tepat waktu dan akurat. Implementasi datamart juga merupakan fondasi dalam penerapan OLAP yang dapat memberikan jawaban atas tantangan pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas bagi Bank X. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, pemahaman kebutuhan bisnis dan informasi, perancangan arsitektur datawarehouse dan perancangan dan implementasi datamart, termasuk proses ETL dan penerapan OLAP. Hasil penelitian ini berupa implementasi datamart PSAK 50/55 dan penerapan OLAP dalam pelaporan dan monitoring penyisihan CKPN pada portfolio pembiayaan sesuai dengan PSAK 50/55.

---

Implementation of PSAK 50/55 in each Bank in Indonesia is one of the regulatory compliance requirements from Bank Indonesia (BI) and Indonesia Accountants Association (IAI). The scope of PSAK 50/55 is the allowance for credit losses or known as CKPN. In order to calculate loan impairment allowance, Banks need to consolidate from variety of source systems (core banking) with at least 3 years loan historical data. The challenge faced is the readiness of Banks in preparing the report of impairment allowance in timely and accurate manner. Other challenge is the decision making made by the Bank related to the volatility of impairment provision as a result of PSAK 50/55. This volatility will affect Bank’s profitability and credit risk exposure. If the allowance is too high, it impact on the profitability, whereas if the allowance is too small, credit risk is impacted, particularly when the bad debt is also increase. Therefore it required a datamart, which is able to consolidate a variety of data sources in a single view, spesific for the purpose of calculation impairment allowance in accordance with PSAK 50/55. Preparation of the report can be achieved on time and provide accurate result along with analytical capability for decision making support. Implementation datamart is also the foundation for OLAP application which can answers to the challenges of decision making. Those all benefits provide efficiencies and effectiveness of the Bank X. This research start with data collection, understanding the requirements of business and information, design of datawarehouse architecture and datamart design and implementation, including ETL processes and end with OLAP application. The result of this research is the implementation of PSAK 50/55 datamart and OLAP for the reporting and monitoring allowance for impairment in accordance with PSAK 50/55."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan prosedur audit untuk menilai kewajaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap CKPN pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X.Pembahasan akan memaparkan prosedur-prosedur audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) dan PAPSI. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X. Dari prosedur audit CKPN pembiayaan murabahah yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan terkait nilai CKPN piutang murabahah telah sesuai dengan standar yang diatur oleh PAPSI dan PSAK 102 (Revisi 2013)

---

This Internship Report aims to explain the audit procedures to assess the reasonable value of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X, describe the audit process conducted by KAP ABC of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X.

The discussion will describe the procedures needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of allowance for losses-murabahah loan impairment in accordance with the PAPSI and PSAK number 102 (Revised in 2013). Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of allowance for losses- murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X. Based on audit procedures for Allowance for Losses Murabahah Loan Impairment in the Financial Statement of PT Bank Syariah X 2013, it can be concluded that the presentation and disclosure related to allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X has complied with the Standard of PAPSI 2013 and PSAK 102 (Revised in 2013)."

"PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang yang dilakukan oleh KAP ABC pada PT AD. PT AD merupakan perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan peralatan suku cadang untuk sektor kereta barang dan transit. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara standar dalam PSAK 109 dengan prosedur perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada piutang yang dilakukan KAP ABC pada PT AD. Perhitungan CKPN yang dilakukan KAP ABC menggunakan pendekatan yang disederhanakan. Perhitungan CKPN yang dilakukan pada PT AD menunjukkan nilai ECL sebesar Rp10.946.410. Berarti kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp10.946.410 dari total piutang sebesar Rp118.211.769.426 (0,926%).Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang ini sangat kecil karena pelanggan PT AD hanya satu perusahaan dan pembayaran selalu lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa piutang pada PT AD masih tergolong dalam kondisi baik. Sehingga, pencadangan yang dilakukan tidak perlu terlalu besar. Secara keseluruhan, KAP ABC telah melaksanakan prosedur perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 109. Terdapat juga refleksi diri penulis selama melakukan kegiatan magang di KAP ABC, dan rencana tindak lanjut penulis.

---

The purpose of this intersnhip repot is to evaluate the process of calculating the Allowance for Impairment Losses on Receivables carried out by KAP ABC at PT AD. PT AD is a company engaged in providing spare parts equipment for the freight and transit train sectors. The evaluation was carried out to compare the conformity between the standards in PSAK 109 and the procedure for calculating the Allowance for Impairment Losses on receivables carried out by KAP ABC at PT AD. The CKPN calculation carried out by KAP ABC uses a simplified approach. The CKPN calculation carried out at PT AD shows an ECL value of IDR 10,946,410. This means that the possibility of uncollectible receivables is IDR 10,946,410 out of total receivables of IDR 118,211,769,426 (0.926%). The allowance for impairment losses on these receivables is very small because PT AD's customers are only one company and payments are always smooth. So it can be concluded that receivables from PT AD are still in good condition. So, the backup done does not need to be too large. Overall, KAP ABC has implemented CKPN calculation procedures in accordance with PSAK 109. There is also the author's self-reflection during his internship at KAP ABC, and the author's follow-up plans."

"Laporan magang ini membahas mengenai implementasi Management Letter tahun 2011 terhadap laporan keuangan tahun 2012 terkait penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) atas Kredit yang Diberikan dan perhitungan CKPN Kredit pada PT Bank XYZ. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006). Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh industri perbankan. Akan tetapi, per 1 Januari 2012, Bank harus sudah menerapkannya. Berdasarkan PSAK 50/55 (Revisi 2006), CKPN Kredit dievaluasi menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian individu dan penilaian kolektif. Dari hasil, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 PT Bank XYZ baru menerapkan evaluasi terhadap perhitungan CKPN menggunakan penilaian kolektif.

---

This internship report discusses about the implementation of Management Letter in 2011 to the financial statements in 2012 related to PSAK 50/55 (Revised 2006) for loans and the calculation of allowance for impairment losses credit in PT Bank XYZ. It takes quite a long time in the implementation of PSAK 50/55 (Revised 2006). This is due to the many constraints faced by the banking industry. However, as of January 1, 2012, all of banking industry had to have them. Based on PSAK 50/55 (Revised 2006), the allowance for impairment losses credit evaluated using two assessment, that is individual assessment and collective assessment. From the results, it can be concluded that in 2012 PT Bank XYZ recently implemented evaluation of the calculations allowance for impairment losses credit using collective assessment."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi prosedur audit substantif yang dikerjakan penulis di KAP LOL terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit Bank ALM untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang terdiri dari loan products untuk komersil korporasi, komersil individu, konsumsi, dan kredit modal kerja. Hasil evaluasi mengacu pada perbandingan antara teori prosedur audit substantif, regulasi serta kriteria asesmen terkait perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, dan prosedur audit substantif secara keseluruhan yang dilakukan tim audit KAP LOL berdasarkan notulensi diskusi tim audit dan tim spesialis KAP LOL yang telah diolah kembali. Prosedur audit yang dikerjakan terdiri dari proses reperformance yang secara spesifik pada kegiatan loan review sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh direct manager. Dari hasil evaluasi, praktik prosedur audit yang dikerjakan oleh penulis telah sesuai dengan teori prosedur audit substantif, regulasi serta kriteria asesmen perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, dan prosedur audit substantif secara keseluruhan berdasarkan notulensi diskusi tim audit dan tim spesialis KAP LOL. Namun, terdapat sejumlah rekomendasi terkait prosedur loan review yang dijalani oleh KAP LOL untuk meningkatkan kinerja prosedur tersebut untuk masa mendatang. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis terhadap pengalaman yang didapatkan selama magang di KAP LOL.

---

This internship report discusses evaluation towards KAP LOL’s substantive procedure which is relevantly done by the author towards Bank ALM’s allowance for credit impairment losses for the financial year ended in December 31st 2022. Allowance for credit impairment losses refers to Bank ALM’s loan products which consists of commercial corporate, commercial individual, consumers, and working capital credit. The evaluation results refer to the comparison between the theory of substantive audit procedures, regulations and assessment criterias related to the calculation of allowance for impairment losses in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks and Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks, and overall substantive audit procedures carried out by the KAP LOL’s audit team based on the minutes of discussion of the audit team and specialist team of LOL KAP which have been reprocessed. The audit procedures carried out consist of a reperformance process that is specific to loan review activities in accordance with the work given by the direct manager. From the results of the evaluation, the practice of audit procedures carried out by the author is in accordance with the theory of substantive audit procedures, regulations and assessment criteria for calculating allowance for impairment losses, and overall substantive audit procedures based on the minutes of discussion of the audit team and KAP LOL specialist team. However, there are a number of recommendations regarding the loan review procedures undertaken by KAP LOL to improve the performance of these procedures in the future. This internship report also discusses the author’s self reflection towards the experiences he has gotten during the internship period in KAP LOL."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas pembaruan dokumen kebijakanakuntansi penurunan nilai berdasarkan regulasi baru, yakni PSAK 71 yang berlaku efektifmulai 1 Januari 2020, oleh Bank BBB. Laporan ini bersifat deskriptif dan kualitatif yangdisusun berdasarkan pengalaman serta pembelajaran yang didapat penulis selamamenjalani magang. Laporan magang ini menyajikan uraian mengenai proses pembaruandokumen kebijakan akuntansi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 sebagai penggantikebijakan akuntansi lama yang didasarkan pada PSAK 55. Dalam laporan magang inidituangkan kumpulan pengetahuan yang penulis dapatkan selama magang mengenaiproses menerjemahkan regulasi PSAK 71 kedalam instrumen kebijakan akuntansipenurunan nilai. Selain itu juga disampaikan evaluasi mengenai kelengkapan poin-poinregulasi PSAK 71 Paragraf 5.5. tentang penurunan nilai dalam dokumen kebijakan, danapakah hasil pembaruan dokumen kebijakan akuntansi telah memenuhi kriteria kebijakanakuntansi yang baik."