Implementasi PSAK 50/55 di masing-masing Bank di Indonesia merupakan salah satu syarat regulatory compliance dari Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu cakupan dari PSAK 50/55 adalah Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisionin / Loan Impairment) atau dikenal dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang wajib dibentuk oleh Bank, sebagai akibat dari penyaluran kredit atau pembiayaan. Perhitungan CKPN membutuhkan data pembiayaan dari berbagai source system (core banking) dalam kurun waktu minimal 3 tahun. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi Bank adalah kesiapan dalam menyusun laporan pembentukan CKPN secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan metodologi perhitungan yang disyaratkan oleh regulator. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan akibat volatilitas pembentukan CKPN sesuai dengan aturan PSAK 50/55. Volatilitas tersebut akan berpengaruh kepada tingkat profitabilitas Bank itu sendiri dan potensi kerugian risiko kredit. Apabila penyisihan terlalu besar, maka berdampak pada profitabilitas bank, sedangkan apabila penyisihan terlalu kecil, maka dapat meningkatkan risiko kredit bank khususnya apabila kredit yang bermasalah meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan datamart PSAK 50/55 yang mampu mengumpulkan berbagai sumber data pembiayaan yang dapat digunakan untuk perhitungan CKPN sesuai dengan ketentuan PSAK 50/55. Dengan adanya datamart ini penyusunan laporan penyisihan kerugian kredit (CKPN) oleh Bank X dapat dicapai secara tepat waktu dan akurat. Implementasi datamart juga merupakan fondasi dalam penerapan OLAP yang dapat memberikan jawaban atas tantangan pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas bagi Bank X. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, pemahaman kebutuhan bisnis dan informasi, perancangan arsitektur datawarehouse dan perancangan dan implementasi datamart, termasuk proses ETL dan penerapan OLAP. Hasil penelitian ini berupa implementasi datamart PSAK 50/55 dan penerapan OLAP dalam pelaporan dan monitoring penyisihan CKPN pada portfolio pembiayaan sesuai dengan PSAK 50/55.

---

Implementation of PSAK 50/55 in each Bank in Indonesia is one of the regulatory compliance requirements from Bank Indonesia (BI) and Indonesia Accountants Association (IAI). The scope of PSAK 50/55 is the allowance for credit losses or known as CKPN. In order to calculate loan impairment allowance, Banks need to consolidate from variety of source systems (core banking) with at least 3 years loan historical data. The challenge faced is the readiness of Banks in preparing the report of impairment allowance in timely and accurate manner. Other challenge is the decision making made by the Bank related to the volatility of impairment provision as a result of PSAK 50/55. This volatility will affect Bank’s profitability and credit risk exposure. If the allowance is too high, it impact on the profitability, whereas if the allowance is too small, credit risk is impacted, particularly when the bad debt is also increase. Therefore it required a datamart, which is able to consolidate a variety of data sources in a single view, spesific for the purpose of calculation impairment allowance in accordance with PSAK 50/55. Preparation of the report can be achieved on time and provide accurate result along with analytical capability for decision making support. Implementation datamart is also the foundation for OLAP application which can answers to the challenges of decision making. Those all benefits provide efficiencies and effectiveness of the Bank X. This research start with data collection, understanding the requirements of business and information, design of datawarehouse architecture and datamart design and implementation, including ETL processes and end with OLAP application. The result of this research is the implementation of PSAK 50/55 datamart and OLAP for the reporting and monitoring allowance for impairment in accordance with PSAK 50/55.