Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran semakin marak yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Uang Elektronik beredar, transaksi, serta jumlah Penerbit yang menawarkan produk Uang Elektronik. Dengan perkembangan yang besar, Uang Elektronik tentunya memiliki risiko-risiko dalam pengoperasiannya, termasuk risiko terhadap dana Pengguna yang harus dimitigasi dengan pengelolaan dana para Pengguna sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian risiko oleh Penerbit karena dana tersebut masih menjadi kewajibannya terhadap Pengguna dan penyedia jasa dan/atau barang. Untuk itu, Penulis mencoba mendalami peraturan-peraturan terkait Uang Elektronik dan penggunaannya, serta menganalisis cara yang dapat diterapkan untuk mengelola dan melindungi dana pengguna.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis bagaimana pendekatan dan regulasi yang mensyaratkan Penerbit Uang Elektronik untuk melindungi dana Pengguna dan mengelola dana float. Penulisan ini menemukan bahwa PBI No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur secara lengkap mengenai karakteristik dan tipe Uang Elektronik, perizinan bagi Penyelenggara, pengelolaan dana float, serta telah mengakomodasi prinsip Syariah dalam penggunaan Uang Elektronik. Risiko-risiko yang terkait dengan dana pengguna termasuk risiko likuiditas, risiko insolvensi, serta risiko operasional. Selain itu, cara-cara pengelolaan dan perlindungan dana yang diterapkan di negara-negara lain berbeda baik itu dengan menggunakan konsep Trust, Fidusia, maupun larangan penggunaan dana Pengguna.Kata kunci: Dana Float; Dana Pengguna; Uang Elektronik

---

The use of Electronic Money as a payment instrument is increasing as evidenced by the increasing number of Electronic Money circulation, transactions, and the number of Issuers offering Electronic Money products. With its great development, Electronic Money certainly has risks in its operations, including risks to customers’ funds that must be mitigated by the management of customer's funds as a form of consumer protection and risk management by the Issuer because such funds are still an obligation towards the customers and provider of goods and/or services. To that end, the author tries to explore the regulations related to Electronic Money and their use, and analyze the applicable means to manage and protect customer's funds.This writing is a normative legal research that uses descriptive analytical research method to analyze how approaches and regulations require Electronic Money Issuers to protect customer’s funds and manage Float Funds. This writing found that PBI No. 20/06/PBI/2018 on Electronic Money has thoroughly stipulated the characteristics and types of Electronic Money, licensing, Float Funds management, and has accommodated Sharia principles in the use of Electronic Money. Risks associated with customer’s funds include liquidity risk, insolvency risk, and operational risk. In addition, the methods of managing and protecting funds that are applied in other countries are different, whether it applies the concept of Trust, Fiduciary, or restriction of use."

"Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU.

---

To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law."

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menerbitkan produk-produk simpanan, yaitu salah satunya ialah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan produk perbankan yang menawarkan simpanan dalam bentuk deposito, namun dapat dipindahtangan dengan mudah oleh pemiliknya. Saat ini penggunaan sertifikat deposito masih terhitung sangat rendah bila dibandingkan dengan produk simpanan bank lainnya, padahal terdapat banyak keunggulan di dalamnya. Selain simpanan bank, seritfikat deposito juga merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di Pasar Uang. Dalam perkembangannya, sertifikat deposito mengalami berbagai perubahan, baik secara definisi, penerbitan, maupun transaksinya. Perubahan-perubahan ini ternyata juga melahirkan suatu permasalahan hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Dari tipe penelitian tersebut berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan pasar sertifikat deposito dapat mendorong perekenomian nasional. Di samping itu, terdapat juga suatu permasalahan hukum mengenai klasifikasi sertifikat deposito sebagai produk simpanan bank yang berbentuk surat-surat berharga.

---

ABSTRACTIn conducting business activities, Bank offers corporations of Deposit Products, one of which is the Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit is a financial product that offers savings in a form of deposit, however it can be transferred to another person by endorsement. Current use of negotiable certificates of deposit is still very low if compared to the rate of other bank deposit products. Even though, it has many excellence traits in it. Besides a bank deposits, negotiable certificate of deposit is also an instrument that can be traded in the Money Market. In its developments, Negotiable certificate of deposit have various changes, either in its definition, issuance, as well as the transactions. These changes have also created a legal issue, which is going to be discussed in this thesis. In this research the writer is using the normative juridical method that emphasize the use of norms in writing which is supported with the result of interviews with interviewees and informants. Based on that type of research seen from its character, this research is a descriptive research. The results of this study indicate that with an expansion of negotiable certificate of deposit, it can improve the national economy. Other than that, there is also a legal problem regarding the classification of negotiable certificate of deposit as a bank deposit product in a form of negotiable instruments"

"Prinsip mengenal nasabah (know your customer) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No. 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Apabila dalam melakukan identifikasi terdapat transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai profil nasabah maka Bank wajib untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada pihak yang berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Hasil penelitian menunjukkan praktek pencucian uang mempunyai akibat yang kompleks yaitu merongrong perbankan, merugikan masyarakat, dan negara yang berdampak menghambat pembangunan nasional. Adapun perangkat hukum yang diterapkan berupa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia secara materi sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya terutama oleh perbankan belum berjalan efektif karena terdapat beberapa kendala baik di perbankan sendiri yang belum optimal melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah karena pertimbangan adanya kemungkinan kehilangan nasabah. Upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh Bank Ganesha adalah dengan cara menunjuk Direktur Kepatuhan dan membentuk UKPN untuk melaksanakan penerapan prinsip ini, melakukan pembuatan sistem teknologi/software guna memonitor transaksi dan monitoring profile nasabah dan terus mengadakan pengembangan dari sistem-sistem yang sudah ada, memberikan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada pejabat dan staf Bank. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang belum memahami dan menerima pemberlakuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, adanya sikap kurang kooperatif dari pihak nasabah itu sendiri, dan belum tersosialisasikan dengan baik tentang adanya peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam masyarakat. Untuk efektifnya mencegah dan memberantas pencucian uang penerapan prinsip ini perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah, Bank dan masyarakat.

---

Know Your Customer Principles or commonly known as KYC applied by the Bank is to know the identity of customers, monitored the activity of the customer's transaction, including suspicious transaction report. This principle is not only useful for detecting financial transactions which may have been laundering money but also protects the Banks from the risks in dealing with customers or counter-party. Based on UU No. 8 Tahun 2010, Know Your Customer Principles, was transformed into the principle of recognizing the service user, known as Customer Due Dilligence (CDD) and Enhanced Due Dilligence (EDD). CDD and EDD were done not only to new customers but also to existing customers. When Bank identify his customer and find a suspicious transaction and inappropriate with the customer?s profile, Banks are required to submit it as Suspicious Transaction Report (STR) or Cash Transaction Report (CTR) to the competent authorities, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

The results of study show that money laundering practices have made complex impacts of undermining the banking sector, harming the public and the state, which in turn, make the impact of disrupting national development. The legal instruments applied in the form of the Law on the crime of Money Laundering and the Regulation of the Bank of Indonesia have materially been reasonable, but, ini practice, mainly in terms of the Banking sector have not yet proceeded effectively, because there are still some constraints in the Banking sector itself. Those banks themselves have not optimally practiced the "Know Your Customer" Principles due the fear of losing customers. The efforts to apply the "Know Your Customer" Principle by Bank Ganesha are to appoint the Director of Compliance and to form UKPN in order to realize the application of this principle, to develop a technological system/software in order to monitor transactions and customers profiles, and continue developing the existing systems, to give training programs of application of the "Know Your Customers" Principle to the Bank officials and staffs. The constraints to be faced: the fact that the general public has poor understanding and accepts the application of the "Know Your Customer" Principle; the fear of losing customers if the "Know Your Customer" Principle is applied, a less cooperative attitude shown by customers themselves, and poor familiarization of the general public with the regulation on the "Know Your Customer Principle". For the effective prevention and eradication of money laundering, the application of this principle requires the support and cooperation of the government, the Banking sector, and the general public."

"Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negarabertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSOkepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilangpendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah danabantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajakpenghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilanyang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian inimenelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak ataspenghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliancecost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitiandeskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhikriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept,sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilanatau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan,penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaaninterpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukanmenjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanyamerupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajakpenghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajakmaka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akarpermasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalammenentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastianakibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yangharus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi.

---

The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the

state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants

to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a

different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an

income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment

for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the

tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the

principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs

faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist

paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and

secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview

field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be

categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax

treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the

existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the

taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a

taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are

categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are

categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the

different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO

grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase

in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute."

"Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer).Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktriner atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Uang Elektronik, dan Penerbit Uang Elektronik.Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menerbitkan Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, yaitu pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer) adalah bahwa Bank Indonesia (BI) berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan uang elektronik dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran.Saran setelah melakukan penelitian hukum ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang Penerbit Uang Elektronik. Bank Indonesia (BI) sebaiknya tidak menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB) karena dinilai kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

---

The problem with this legal research is: (i) the position of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) in supervising Electronic Money Issuer; (ii) supervision of Bank Indonesia (BI) for the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions; and (iii) coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) under the supervision of Electronic Money Issuer.The type of research used in this thesis is normative legal or juridical legal research, namely research that uses secondary data as a source or primary legal material and secondary legal material. Thus, this research was carried out based on existing legal regulations. The problems examined in the research and writing of this law are the regulations related to the Financial Services Authority (OJK), Electronic Money, and Electronic Money Issuer.The results of this legal research show that the Financial Services Authority (OJK) is a supervisory institution of Financial Services Institutions that issues Electronic Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) consisting of Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions. The supervision of the Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions is based on the authority of the Financial Services Authority (OJK) as supervisor, namely supervision of Electronic Money Publishers to encourage Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) to support economic growth and maintain monetary stability. Coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in the supervision of Electronic Money Issuer is that Bank Indonesia (BI) has the authority to grant permission to become an Electronic Money Issuer and the Financial Services Authority (OJK) has the authority to supervise towards Electronic Money Issuer in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB). In the case of issuance by Non-Financial Services Institutions, supervision of issuance and electronic money is carried out by Bank Indonesia (BI) as a payment system supervisory institution.The suggestion after conducting this legal research is that the Financial Services Authority (OJK) should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) which specifically regulates Electronic Money Publishers. Bank Indonesia (BI) should not use the term Non-Bank Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understanding."

"ABSTRAKInvestor tertarik untuk melakukan investasi karena investasi dianggap menghasilkannilai lebih jika dana yang tadinya digunakan untuk dikonsumsi, pada akhirnya disimpan dalamjangka waktu tertentu untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Demikian juga tujuantraders melakukan trading adalah untuk mendapatkan profit. Mereka dapat memilih varianinstrumen (asset class) yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan dana, profil risiko danbiaya dalam melakukan transaksi. Bagi trader ritel, selain saham, terdapat pilihan tradingseperti obligasi ritel indonesia, sukuk ritel indonesia ataupun reksa dana. Namun pada saatmemilih kemana dana harus diinvestasikan, trader juga harus mempertimbangkan berapabiaya transaksi yang harus ditanggung oleh trader dan apakah biaya tersebut dapat ditutupoleh imbal hasilnya. Dari hasil penelitian, setelah menghitung net return keseluruhan obligasireturn mempunyai return yang positif. Namun, disisi lain terdapat reksa dana yang mempunyainet return yang positif dan negatif. Hal ini berarti terdapat reksa dana yang returnnya tidakmenutupi transaction cost. Tesis ini membahas analisis deskriptif obligasi, reksa danapendapatan tetap dan reksa dana pasar uang.

---

ABSTRACTInvestors are willing to invest because investment is considered generating more valueif the money invested in a certain assets rather than used for consumption. Even so, tradersare trading to make profit. They can choose a variant of instruments or asset class desiredaccording to availability of fund, risk profile and cost of doing transaction. For retail traders,in addition to stocks, there are many choices to trades such as retail bond, retail sukuk or anymutual fund. However, traders must consider how the transaction costs will be covered by allthe asset return. After calculated transaction cost and sort all the results, the mutual fundshave positive and negative net returns but all retail government bonds have positive returns. Itmeans, all of the retail government bonds can cover their costs therefore result in positivereturn. But on the other hand, not all of mutual funds produce positive results which meansthese mutual funds are unable to cover their transaction costs"

"Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronikTechnological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money."

"ABSTRAKDi era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik Elektronik Money sebagai alat pembayaran Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money Namun kehadiran Uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek tanggungjawab penerbit terhadap kerugian pemegang uang elektronik atas tindakan penyalahgunaan kartu Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik bagaimana bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang uang elektronik dan bagaimana tanggung jawab penerbit terhadap penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pemegang uang elektronik Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesa dan kedua penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha Penyalahgunaan uang elektronik dan tanggungjawab dapat dilakukan oleh penerbit dalam kedudukannya sebagai penyelenggara uang elektronik atau pihak ketiga atau pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa tanggung jawab penerbit hadir sebagian besar karena lemahnya sistem keamanan dan kesalahan manusiawi dalam penyelenggaraan human error Sehingga kedepan diharapkan Bank Indonesia sebagai regulator dapat secara berkala mengkaji dan memperbaiki kelemahan pengaturan serta memperketat pengawasan penyelenggaran uang elektronik.

---

ABSTRACT

In today 39 s of globalization the development of science and technology advanced rapidly This also occurs in the Indonesian banking system which at one banking products has presented the electronic money Electronic Money as a one of various payment method It has been stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 16 8 PBI 2014 on Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 11 12 PBI 2009 on Electronic Money Electronic Money However the presence of electronic money it still needs to be studied especially in the aspect of the responsibility of the issuer of electronic money holders against losses on misuse of the card In this thesis the author raised the issues related to how the legal position of the issuer of electronic money in the electronic money system implementation how the forms of abuse that lead to losses for holders of electronic money and how responsibility for misuse of electronic money Through the study methods of normative law with juridical and legal substance use primary secondary and tertiary authors answer these problems so as to provide general knowledge to readers and especially for writers Based on the results of the study found that the legal position of the issuer of electronic money can be seen from the publisher as the competent authority for issuing electronic money as stipulated in the regulations of Bank Indonesia and secondly the issuer as the party issuing electronic money in accordance with the Law on Consumer Protection which has no legal status as an offender business Misuse of electronic money and responsibilities can be done by a publisher in his capacity as the organizer of electronic money or any third party or any other party outside of the organizers of electronic money The research conclusion is the issuer responsibility in most largely because of weak security systems and human errors in the operation So in the future author expect to Bank Indonesia as regulator can periodically review and correct weaknesses of regulation and tighten supervision of electronic money."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat (intention) mahasiswa dalam melakukan tindakan whistleblowing atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dan merumuskan metode whistleblowing yang sesuai untuk dapat diterapkan di organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa mengetahui telah terjadi fraud, namun tidak mampu melaporkan karena terbentur hubungan pertemanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi reseach gap, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui mekanisme whistleblowing menggunakan theory of planned behavior dengan memasukan moral norms ke dalam kerangka penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) jenis fraud yang terjadi di organisasi kemahasiswaan yang sejalan dengan yang diungkapkan oleh ACFE (2010) di antaranya, fraudulent financial reporting asset misappropriation, dan corruption. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi, yaitu attitude, subjective norms, perceived behavioural control tidak menjadi faktor yang dominan, sedangkan moral norms menjadi faktor dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi. Penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). Namun pada penelitian ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh faktor-faktor dalam pembentukan niat, di mana moral norms memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan niat dan perilaku anggota organisasi. Mekanisme whistleblowing dilakukan dengan pendekatan internal dengan membentuk lembaga independen sebagai pengelola whistleblowing. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor atau non-anonymous, dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan baik secara hukum maupun keselamatan pelapor. Penelitian ini mendukung penelitian Gokce (2013) yang menyatakan non-anonymous menjadi salah satu cara untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini tidak sejalan dengan Latan & Lopes (2017) dan Lee & Fergher (2013) yang memilih menggunakan cara anonymous dalam melakukan tindakan whistleblowing. Sedangkan sistem pelaporan dilakukan dengan berbasis aplikasi gawai, demi meningkatkan partisipasi dari pelapor.

---

This study aims to analyze and evaluate the factors that influence student intention in conducting whistleblowing actions against fraud in managing student organization funds and formulating appropriate whistleblowing methods to be applied in student organizations. Students know fraud has occurred, but are unable to report due to collision with friendships. This study seeks to fill the reseach gap, which is to look at the phenomenon of student decision making in reporting fraud actions in managing student funds through the mechanism of whistleblowing using the theory of planned behavior by incorporating moral norms into the research framework. The results showed that there were 3 (three) types of fraud that occurred in student organizations that were in line with what was stated by ACFE (2010) including, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, and corruption. Factors that influence the intentions of members of the organization in taking action reporting on fraud in the management of organizational funds, namely attitude, subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, while moral norms are the dominant factor in forming the intention of student organization members to take action reporting of fraud in managing the organization's funds. This research is in line with Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). However, this study adds an analysis of the dominant level of influence of factors in intention formation, where moral norms provide the dominant influence in the formation of intentions and behavior of members of the organization. The whistleblowing mechanism is carried out with an internal approach by forming an independent institution as a whistleblowing manager. Reporting is done by stating the identity of the reporter or non- anonymous, by maintaining the confidentiality of the reporter's identity and providing protection both legally and the safety of the reporter. This study supports the research of Gokce (2013) which states that non-anonymous is one way to do whistleblowing. This study is not in line with Latan & Lopes (2017) and Lee & Fergher (2013) who choose to use anonymous methods in conducting whistleblowing. While the reporting system is based on a gadget app-based, in order to increase the participation of the reporter."