Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat publik yang salah satu wewenangnya adalah melakukan legalisasi. Legalisasi dilakukan terhadap dokumen publik yang berasal dari Indonesia yang akan digunakan di luar Negeri atau sebaliknya yang dilaksanakan oleh Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Dalam pelaksanaannya ALEGTRON belum menerapkan prinsip-prinsip keandalan sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik yang baik, ditambah lagi tidak adanya tanggung jawab ALEGTRON selaku penyedia jasa terhadap kebenaran isi dokumen yang dilegalisasi melalui aplikasi ini, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan hasil legalisasi dari dokumen publik tersebut. Masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan sistem keautentikan secara elektronik, akuntabilitas sistem elektronik dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem autentikasi dokumen yang dilegalisasi secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hukum keamanan informasi diatur dalam UU no. 11 tahun 2018 dan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahannya dan diatur lebih lanjut dalam PP No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan pengaturan tentang pertanggungjawaban akuntabilitas Sistem Elektronik diatur dalam pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum adalah Presumed Liability. ALEGTRON belum menyelenggarakan Sistem Elektronik yang sepenuhnya andal, aman dan bertanggung jawab, tidak patuh dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi sanksi administratif.

---

Notaries are officials whose one of its authority is to legalize. Legalization is carried out on documents originating from Indonesia that will be used abroad or vice versa carried out by a Notary or the Ministry of Law and Human Rights of the Re of Indonesia through the Electronic Legalization Application (ALEGTRON). In its implementation, ALEGTRON has not applied the principles of reliability of a good Electronic System Operator, plus the lack of responsibility of ALEGTRON as a service provider for the correctness of the contents of documents legalized through this application, thus opening the gap for misuse of the results of the legalization of the documents. The issues raised in this thesis are regarding the regulation of the electronic authenticity system, the accountability of the electronic system and the legal responsibilities of the document authentication system that is legalized electronically. This research is a normative juridical research with descriptive type of research with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the regulation of information security law is regulated in Law no. 11 of 2018 and Law No. 19 of 2016 concerning amendments and are further regulated in PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, while the regulation on accountability of Electronic System accountability is regulated in article 15 of the Electronic Information and Transaction Law, that the System Provider Electronics must carry out electronic systems in a safe, reliable and responsible manner. Whereas for legal liability is Presumed Liability. ALEGTRON has not implemented an Electronic System that is fully reliable, safe and responsible, non-compliant and does not fulfill its obligations as an Electronic System Operator, the Director General of General Law Administration (AHU) can be held accountable and subject to administrative sanctions."

"[ABSTRAKDalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untukmeningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberianinformasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagisemua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badanhukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawabNotaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agartercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam prosespenerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukanpemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnyakepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusantersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidakcukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digitaldengan digital certificate.

---

ABSTRACTIn the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate., In the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate.]"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari penyelengggara sistem perdagangan elektronik terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Penelitian ini meneliti bagaimana perbandingan antara perjanjian secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUH Perdata memandang transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Telematika, PP 82 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Perdagangan Elektronik terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu selaku penyelenggara sistem harus membenahi sistemnya agar aman digunakan oleh anak.

---

This thesis describes how the legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction. This study is using a juridical normative and will analyze the comparison between conventional and electronic agreement, also how the Indonesian Civil Code describes the transaction performed by minors.

Furthermore, this research will discuss about the form of responsibility from electronic commercial sistem in Indonesia, such as that will be seen from several regulations such as Consumer Protection Law, Information and Technology Law, PP 82 Tahun 2012 and Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016.

This research found that implementation of a legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction has not suitable with Indonesian regulation. Furthermore, electronic commercialsystem should improved their electronic system and obey the regulation that have been settled."

"Analisis Dokumen Luar Negeri Agar Dapat Dilaksanakan Di Indonesia. Legalisasi dokumen publik melalui Apostille memudahkan masyarakat dalam melakukan legalisasi, aktivitas bisnis antar negara yang berdampak pada kualitas ekonomi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai analisis dokumen luar negeri yang tidak memiliki sertifikat apostille yang akan digunakan di Indonesia pada kasus dalam Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normative. Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa yang tidak memiliki sertifikat Apostille akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas Dokumen dan Surat tersebut yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku di Indonesia dan Pertimbangan Hakim yang tidak melakukan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 53/PDT.SUS.MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST adalah tidak menjadikan Konvensi Apostille sebagai dasar agar Dokumen-Dokumen Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa dapat berlaku di Indonesia. Para Pihak harus mengurus dari awal dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja sama. Dikarenakan sejak awal dokumen-dokumen tidak sah, maka akibat lebih lanjut termasuk diantaranya produk antigen dengan merek Clungene Ind harus ditindaklanjuti.

---

The analysis of Foreign Documents so that they can be implemented in Indonesia. The legalization of public documents through Apostille makes it easier for people to legalize, business activities between countries that have an impact on the quality of the economy in Indonesia. The problem in this study is about the analysis of foreign documents that do not have an apostille certificate that will be used in Indonesia in the case in Decree No. 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. This research is in the form of normative. Juridical analysis of the Signing of a Cooperation Agreement, a Statement of Statement of amendment to the Cooperation Agreement and a Power of Attorney that does not have an Apostille certificate will result in the absence of legal certainty over the Document and the Letter that has no legal force and cannot apply in Indonesia and Consideration of Judges who do not make legal considerations in Court Decision No. 53/PDT. SUS. BRAND/2021/PN. TRADE. JKT. PST is not to make the Apostille Convention as the basis for the Cooperation Agreement Documents, Statements on changes to the Cooperation Agreement and Power of Attorney can apply in Indonesia. The Parties shall take care of from the beginning the documents related to cooperation. Because from the beginning the documents are not valid, further consequences including antigen products under the brand name Clungene Ind must be followed up."

"Bank sebagai penyelenggara layanan sistem elektronik untuk nasabah dapat terhenti akibat tidak diselenggarakannya layanan sistem elektronik yang handal, aman dan terpercaya. Terhentinya layanan perbankan dapat merugikan masyarakat yang menjadi nasabah bank sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 38/POJK.3/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank Umum. Selain POJK tersebut sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adanya peraturan yang sama yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui masalah tersebut maka metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan membandingkan ketentuan tersebut dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaannya pada kegiatan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengelolaan kode sumber program komputer dimana dalam POJK No.38/POJK.3/2016 tidak mengharuskan bank sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki perjanjian penyimpanan kode sumber sementara dalam PP No. 82 Tahun 2012 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mempunyai perjanjian penyimpanan kode sumber dengan pihak ketiga apabila tidak memiliki kode sumber program komputer yang dipergunakannya. Adanya perbedaan ini mengakibatkan sebagian bank mempunyai perjanjian penyimpan kode sumber dan sebagian tidak.

---

Banks as providers of electronic system services for customers can be stopped due to the absence of reliable, safe and reliable electronic system services. The cessation of banking services can be detrimental to the people who become bank customers so the Financial Services Authority issues Regulation of the Financial Services Authority POJK No. 38 POJK.3 2016 concerning Guidelines for Application of Risk Management in the Use of Information System Technology by Commercial Banks. In addition to the POJK, there is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The existence of the same regulations issued by different agencies has the potential to cause problems in its implementation. To find out the problem, the research method used is to compare the provisions and conduct research on the implementation of banking activities. The results of the study indicate that there are differences in treatment of the management of computer program source code where in POJK No.38 POJK.3 2016 does not require banks as providers of electronic systems to have a temporary storage agreement for source code in PP No. 82 of 2012 requires electronic system operators to have an agreement to store source code with third parties if they do not have the computer program source code used. The existence of this difference results in some banks having agreements to store the source code and some not."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"Fleksibilitas kontenUser-Generated Content (UGC) pada media sosial memungkinkan pesatnya penyebaran informasi di masyarakat. Terlebih, konten UGC mengizinkan pengguna memiliki kebebasan berekspresi melalui berbagai cara untuk saling berbagi, berdiskusi maupun mengungkapkan opini di ruang digital. Namun, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini seringkali melanggar hak privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembatasan hak kebebasan berekspresi jika dikaitkan dengan hak privasi, pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial menurut hukum Indonesia, dan kebijakan Twitter sebagai Lingkup Privat UGC dalam melindungi hak individu terkait penyebaran data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi sesuai Prinsip Siracusa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo 5/2020”). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyebaran data pribadi dibandingkan UU ITE dan UU Adminduk. UU ITE hanya menekankan persetujuan dari individu terkait informasi yang memuat data pribadi, sedangkan UU Adminduk melarang penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 di mana sanksi tersebut diatur lebih berat dalam UU PDP, yaitu penyebaran data pribadi diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00. Dalam melindungi data pribadi, Twitter sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki kebijakan yang wajib dipatuhi oleh pengguna dalam penggunaan layanannya. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi penilaian internal Twitter terkait penghapusan konten tweet yang melanggar data pribadi. Oleh karena itu, selain pelaku penyebaran data pribadi, Twitter juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

---

The flexibility of User-Generated Content (UGC) on social media enables the rapid dissemination of information in society. Moreover, UGC allows users to express themselves freely through various means of sharing, discussing, and expressing opinions in the digital realm. However, the exercise of this freedom of expression often violates privacy rights and personal data. This study aims to explore the limitations of freedom of expression in relation to privacy rights, the regulation of personal data dissemination on social media according to Indonesian law, and Twitter's policies as a Private User-Generated Content Platform in protecting individuals' rights regarding the dissemination of personal data in Indonesia. The research methodology employed is a normative juridical approach with a focus on legal regulations. The findings indicate that freedom of expression can be restricted in accordance with the Siracusa Principles, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), its derivative regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Permenkominfo 5/2020). In comparison, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) offers more comprehensive legal protection concerning the dissemination of personal data compared to the ITE Law and the Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk Law). The ITE Law emphasizes obtaining consent from individuals regarding information containing personal data, while the Adminduk Law prohibits the dissemination of population and personal data without authorization, punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a fine of up to Rp25,000,000. In contrast, the PDP Law imposes stricter penalties for the dissemination of personal data, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000. Twitter, as a Private User-Generated Content Platform, has policies that users must comply with in using its services to protect personal data. However, there are uncertainties in the procedures and a lack of transparency in Twitter's internal assessment regarding the removal of tweets that violate personal data. Therefore, in addition to holding data disseminators accountable, Twitter can also be held legally responsible under Article 11 of Permenkominfo 5/2020."

"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."

"Bank Indonesia melakukan pengawasan kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan pembayaran Devisa Pembayaran Impor (DPI) melalui SiMoDIS (Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika) yang merupakan sistem pengelolaan data dan informasi untuk melakukan monitoring kepatuhan serta pemantauan transaksi DHE dan DPI dengan mengintegrasikan data arus dokumen ekspor impor, arus uang, dan arus barang. Namun Bank Indonesia mengalami kendala pengawasan DHE dan DPI yang ditandai dengan banyaknya keluhan dari pengguna SiMoDIS dan menurunnya kualitas data DHE dan DPI hasil pemantauan dan pengawasan. Akar penyebab masalah antara lain modul-modul dalam aplikasi SiMoDIS belum optimal dan belum ada pengukuran kepuasan aplikasi untuk SiMoDIS. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesuksesan SiMoDIS untuk selanjutnya menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan kesuksesan SiMoDIS. Penelitian ini merupakan jenis mixed method dengan kerangka teoretis yang digunakan adalah gabungan dari Information System Success Model DeLone & McLean, Path Model Seddon & Kiew dengan tambahan variabel yaitu Training, yang divalidasi melalui focus group discussion. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan responden 171 orang eksportir dan importir sebagai pengguna yang melakukan aktivitas di SiMoDIS dalam 6 bulan terakhir, untuk selanjutnya diolah menggunakan pengolahan data PLS-SEM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dari 13 hipotesis terdapat 8 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak. Faktor yang berpengaruh kuat secara positif dan signifikan terhadap kesuksesan SiMoDIS adalah System Quality, Information Quality, System Importance, Training yang secara bersama-sama berpengaruh kuat terhadap Usefulness SiMoDIS yang dirasakan oleh pengguna dan pada akhirnya akan meningkatkan Net Benefit. Rekomendasi kemudian disusun berdasarkan hasil pengujian tersebut dan dilakukan validasi melalui wawancara rekomendasi dengan tiga narasumber yaitu pejabat di Bank Indonesia yang menghasilkan 20 rekomendasi untuk meningkatkan kesuksesan SiMoDIS.

---

Bank Indonesia supervises the obligation to receive Export Proceeds (DHE) and Import Payment (DPI) through SiMoDIS (Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika) which is a data and information management system to monitor compliance and monitor DHE and DPI transactions by integrating data flow of import-export documents, flow of money, and flow of goods. However, Bank Indonesia has experienced problems in monitoring DHE and DPI, which is indicated by many complaints from SiMoDIS users and the declining quality of DHE and DPI data as a result of monitoring and supervision. The root cause of the problem is that the modules in the SiMoDIS application are not optimal and there is no measurement of application satisfaction for the SiMoDIS. This study aims to analyze the factors that influence the success of SiMoDIS to further develop recommendations that can increase the success of SiMoDIS. The theoretical framework used is combination of the DeLone & McLean Information System Success Model, Seddon & Kiew Path Model, with an additional variable, namely Training, which was validated through focus group discussion. Data were collected through questionnaires with 171 exporters and importers as users who perform activities in SiMoDIS in the last 6 months, to be further processed using PLS-SEM. Based on the results of hypothesis testing of 13 hypotheses, there are 8 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. Factors that have positive and significant impact on the success of SiMoDIS are System Quality, Information Quality, System Importance, Training which together have a strong influence on the usefulness of SiMoDIS perceived by users and will ultimately increase Net Benefit. Recommendations were then compiled based on the results of these tests and validated through recommendation interviews with three people from Bank Indonesia and propose 20 recommendations to improve the success of SiMoDIS."