Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini dilakukan secara deskriptif. Setelah itu, makalah ini menggunakan studi kasus berganda dan embedded. Unit analisis embedded pertama dimulai dari tingkat individu, tingkat organisasi sampai tingkat sistem, sedangkan, unit analisis embedded kedua dikategorikan oleh aktivitas online dan offline. Makalah ini menemukan bahwa fungsi dan kegiatan studi kasus memiliki kesamaan dan perbedaan. Terlepas dari kesamaan dan perbedaan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa petisi online tetap menjadi alat penting untuk advokasi kebijakan, meskipun mereka digolongkan sebagai taktik gerakan sosial berbasis internet dengan ambang batas rendah.This research paper analyses the functions and activities of online petitions. These functions and activities are analysed based on two successful Indonesian Change.org petitions, namely `#TolakRUUPermusikan` as Case Study 1 and `Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR` as Case Study 2. Both case studies are examined individually first, and this is done in a descriptive manner. An embedded, multiple case study research is then utilised. The first embedded unit of analysis starts from the individual-level, the organisational-level to the system-level, while the second embedded unit of analysis are categorised by online and offline activities. The research paper finds that both case studies` functions and activities possess similarities and differences. Despite these similarities and differences, the research concludes that online petitions remain an important tool for policy advocacy, even though they are classified as a low threshold internet-based social movement tactic."

"Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari advokasi. Penelitian ini menggunakan petisi online di Change.org Indonesia yang berjudul “Penghapusan Syarat Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Pada CPNS 2019” sebagai studi kasus. Hal yang menarik dari studi kasus ini adalah petisi ini dibuat oleh perseorangan tanpa membawa nama lembaga, Ormas, atau komunitas manapun. Selain itu, petisi ini hanya mendapatkan dukungan akhir sebanyak 1.894 tandatangan, namus petisi ini berhasil menang karena berhasil mengubah kebijakan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah segala upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah petisi online juga harus diikuti dengan aktivitas advokasi kebijakan lain baik secara online seperti kampanye dan menyebarkan isu petisi di media sosial, maupun secara offline seperti aksi unjuk rasa dan demonstrasi turun ke jalan, untuk memperkuat efektivitas petisi online dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

---

This research discusses the utilization of online petitions as a policy advocacy toolkit. The problem discussed in this research is how to use online petitions as a tool for policy advocacy to achieve the objectives of advocacy. This study uses an online petition at Change.org Indonesia entitled "Eliminating Discriminatory Conditions Against Persons with Disabilities in CPNS 2019" as a case study. The interesting things from this case study are that this petition was made by individuals without the name of any institution, CBO, or community. In addition, this petition only received final support of 1,894 signatures, but this petition won because it successfully changed public policy. In this research, the writer uses the policy advocacy theory. Policy advocacy is all efforts and activities undertaken to encourage policy change. This research has used qualitative research methods by conducting in-depth interviews to collect primary data and literature studies to collect secondary data. The findings of this study are that online petitions must also be followed by other policy advocacy activities both online such as campaigns and disseminating petition issues on social media, as well as offline such as demonstrations and street demonstrations, to strengthen the effectiveness of online petitions in influencing government policies."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."

"Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalampolitik melaluie-participation. Petisionlinemerupakan salah satu bentuk darie-participation. Penandatanganan petisionlinemelalui Change.org Indonesia semakin populer di Indonesia, akan tetapibanyak petisi yang hanya memperoleh sedikit dukungan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor pada domain informasi, sumber informasi, dan motivasi personal yang mempengaruhi niat orang untuk menandatangani petisi online. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna internet yang pernah menandatangani petisi di Change.org. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh responden penelitian sejumlah 211 orang yang kemudian dianalisis dengan menggunakanCovariance Based SEM(CB-SEM) dengan bantuan aplikasi IBM Amos v22. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwaattitudepengguna dipengaruhi olehsource credibility, argument quality, altruism, danpersonal relevance. Attitudeyang positif akan mendorong pengguna internet untuk menandatangani petisionline.

---

The development of technology made citizen could participate in politics through e-participation. Online petition is a kind of e-participation. Petition signing through Change.org increasingly popular in Indonesia, but many petitions is signedonlyby a fewpeople. This study aimed to analyzefactors in the domain of information, source of information, and personal motivation. This research conducted on quantitative approach through questionnaire to whom that have signed petitiononChange.org. After data collection,we got 211 respondentsin total. Thedata were analyzed byIBM Amos v22 applicationusing Covariance Based SEM (CB- SEM). Results from this study is attitude was influenced by source credibility, argument quality, altruism, and personal relevance. Positive attitude will encourage internet users to sign an online petition."

"Dengan menggunakan pemikiran Henry Jenkins, skripsi ini membahas kelompok Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP), pendukung politisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah bentuk fandom dan fan activism. Aktivitas fandom yang dilakukan antara lain pengetahuan mendalam tentang Jokowi disertai upaya mencari tahu informasi terbaru tentang Jokowi, serta terdapatnya ikatan emosional terhadap sosok Jokowi hingga tahap merubah identitas. Motivasi untuk bergabung dengan Bara JP sangat didasari oleh pemuasan emosional seperti nasionalisme. Terbentuknya fan activism Bara JP didorong oleh teknologi Facebook, anggota Bara JP yang memiliki pengalaman dalam pergerakan dan keahlian beragam.

---

Using Henry Jenkins work, this literature tries to understand Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014, the supporter group for politician Joko Widodo (Jokowi), as fandom and fan activism. This studies shows that Bara JP fandom activity including collecting extensive and latest information on Jokowi and forming emotional attachment to the extend of changing one identity. Emotional gratification such as nationalism is informant main reason to join the movement. Facebook technology and the involvement of priviledged actor with wide range of experience and skill forms Bara JP as fan activism."

"Studi ini bertujuan menemukan bukti empiris secara kuantitatif tentang Pengaruh Pembiayaan Dalam Era Presiden Jokowi Dan SBY Pada Tahun 2010-2019 Terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan Di Indonesia. Analisis dilakukan dengan regresi data panel melalui metode common effect, dengan unit observasi yaitu 11 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2019. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjang jalan nasional, sementara variabel independennya adalah APBN, Pinjaman Luar Negeri, Jumlah Penduduk, PDRB, dummy pemeimpinan dan dummy kewilayahan. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa panjang jalan nasional pada masa pemerintahan Jokowi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan nasional di Indonesia. Jika dilihat dari dummy kewilayahan semuanya berpengaruh positif dan signifikan di beberapa kepulauan seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali NTT, dan Pulau Papua Maluku. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik.

---

This study aims to find quantitative empirical evidence on the Effect of Financing in the Era of Presidents Jokowi and SBY from 2010 to 2019 on the Equitable Improvement of Road Construction in Indonesia. The analysis was carried out using panel data regression and common effect method, with the unit of observation being 11 provinces in Indonesia over a period of 10 years, during from 2010 to 2019. The dependent variable in this study is the length of the national road, while the independent variables are the APBN, Foreign Loans, Population, GRDP, the leadership dummy and the regional dummy. After doing the overall analysis, it can be seen that the length of the national road during the Jokowi administration had a positive and significant impact on the development of national roads in Indonesia. When viewed from the regional dummy, all of them have a positive and significant impact on several islands such as Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, and Papua Maluku. This indicates that equitable development during the Jokowi administration is going well."

"Penelitian ini membahas tindak tutur ilokusi dan bentuk tuturan langsung atu tidak langsung pada Pidato Vladimir putin dalam sebuah konferensi pers setelah melakukan pembicaraan dengan presiden Jokowi pada kunjungannya di kremlin Moskow tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tindak tutur ilokusi serta bentuk tuturan yang terdapat pada pidato Vladimir Putin dalam konferensi Pers pada kunjungan Presiden Jokowi di Kremlin, Moskow Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori tindak tutur George Yule (1996). Sumber data penelitian ini adalah transkrip video yang diunggah oleh situs kremlin.ru berjudul «Заявления для прессы по итогам российско-индонезийских переговоров». Hasil penelitian ini menunjukkan dari temuan 23 ujaran yang mengandung tindak tutur ilokusi terdapat 13 tuturan ilokusi dengan jenis representatif, 2 tuturan ilokusi jenis direktif, 4 tuturan ilokusi jenis komisif dan 4 tuturan jenis ekspresif. Tidak ditemukan jenis tindak tutur deklaratif dalam ujaran pidato. 20 tuturan di antaranya merupakan bentuk tindak tutur langsung dan 3 tuturan merupakan bentuk tindak tutur tidak langsung.

---

This study discusses the illocutionary speech acts and direct or indirect forms of speech in Vladimir Putin's speech at a press conference after holding talks with President Jokowi during his visit to the Moscow Kremlin in 2022. The study aims to identify and classify the types of illocutionary speech acts and the forms speech found in Vladimir Putin's speech at a press conference during President Jokowi's visit to the Kremlin, Moscow in 2022. The research method used in this research is descriptive qualitative using George Yule's (1996) speech act theory. The data source for this research is a video transcript uploaded by the site kremlin.ru entitled «Заявления для прессы по итогам российско-индонезийских переговоров». The results of this research show that from the findings of 23 utterances containing illocutionary speech acts, there are 13 illocutionary utterances of the representative type, 2 illocutionary utterances of the directive type, 4 illocutionary utterances of the commissive type and 4 utterances of the expressive type. No type of declarative speech act was found in the speech utterance. 20 utterances are direct speech acts and 3 utterances are indirect speech acts."