Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of criminal policy in Indonesia"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menciptakan peluangbaru bagi para teroris untuk menebarkan teror di cyberspace. Selain teror dicyberspace, teknologi informasi juga memberi peluang akan tehnik-tehnik baruterorisme di dunia nyata. Disisi lain, hukum melalui kebijakan kriminal sebagaiusaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, dituntut untuk selalu responsifdalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru yang salah satunya adalahcyberterrorism.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan kriminal, yurisdiksi dankebijakan hukum pidana di masa datang dalam cyberterrorism di Indonesia.Darihasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kriminal terkait dengancyberterrorism menggunakan pendekatan penal dan non penal. Denganpendekatan penal meskipun secara spesifik aturan mengenai cyberterrorismbelum ada, pendekatannya bisa menggunakan aturan-aturan dalam KUHPmaupun di luar KUHP, dimana dalam putusan-putusan pengadilan terhadapkasus-kasus cyberterrorism menggunakan aturan-aturan terkait dengan tindakpidana terorisme.Sedangkan pendekatan non penal menggunakan pendekatanbudaya berupa kampanye internet sehat. Pengaturan mengenai cyberterrorism didalam hukum pidana Indonesia yang akan datang belum diatur secara spesifik.Yurisdiksi dalam kasus cyberterrorism dilakukan berdasarkan aturan yangtercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP.Diharapkan adanya revisi terhadapUndang-Undang Nomor.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, dengan mencantumkan aturan kriminalisasi serangan terhadapsistem komputer atau jaringannya atau informasi yang terkandung didalamnyaserta publikasi dan propaganda termasuk penyebaran rasa kebencian,penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologiterorisme. Perlu ditingkatkannya kerjasama internasional, peran pemerintah untukmendorong penggunaan internet sehat, dan peningkatan kemampuan aparatdalam penanganan cyberterrorism.

---

ABSTRACTThe rapid development of information technology has created new opportunitiesfor terrorists to spread terror in cyberspace. Besides terror in cyberspace,information technology will also provide opportunities new techniques ofterrorism in the real world. On the other side , the law through criminal policy asa rational attempt to solve crimes, are required to always responsive inanticipation of new crimes, one of which is cyberterrorism. This research usesnormative legal research methods, in order to determine the criminal policyresearch, the future criminal policy and law jurisdiction of cyberterrorism inIndonesia. From the results of the study found that the criminal policies related tocyberterrorism using penal and non-penal approach. With the approach of specificpenal although there are no rules about cyberterrorism, the approach could use therules in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code, where the courtdecisions on cases of cyberterrorism using the rules associated with criminal actsof terrorism. While the non-penal approach using a cultural approach healthyinternet campaign. The regulation of cyberterrorism in the Indonesian criminalcode which would come not specifically regulated. Jurisdiction in the case ofcyberterrorism is based on the rules listed in the Criminal Code and the outside ofthe Criminal Code. Expected that the revision of the Act of 2002 Nomor.1 PrpAbout Anti-Terrorism, by stating the rules criminalizing attacks against computersystems or networks or the information contained and also including publicationsand propaganda spread hatred, incitement, glorification or worship of terrorism"

"ABSTRAKPerkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknyaperundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undangadministrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandungpidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuatundang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannyaternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur danmenertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantumanbab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalanganmenimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkanoverkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakankriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukanadministrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal,bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalamadministrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukanuntuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapenggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratifmasih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbagaadministrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan.Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi didalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasisehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifatadministrasi.

---

ABSTRACTCurrently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are somany administrative law containing criminal sanctions. Administrative law suchas banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions,which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to controland regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use ofcriminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can makeovercriminalization condition. Overcriminalization can arise because theregulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy.This researchobliged to answer the research questions such as how is theposition of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penalformulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can bedone to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is anormative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanctionin the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There isno specific pena formulation that used in the administrative penal law. Theprison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By theconditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to preventovercriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or nota conduct."

"ABSTRAKPolemik terkait fenomena preman dan praktik premanisme yang terjadi akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak (stakeholder). Hal ini dapat dilihat di mana banyaknya praktik premanisme yang dituangkan dalam berbagai bentuk (tindakan) kriminal ataupun berbagai tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat serta gencarnya upaya yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam menanggulangi praktik premanisme tersebut. Dapat dilihat bahwasannya tidak ada pengertian, batasan ataupun arti yang pasti akan arti dari preman dan premanisme. Pada dasarnya terminologi preman dan premanisme hanya merujuk pada pengertian sosiologis dan tidak dikenal dalam arti secara yuridis. Di dalam penelitian (thesis) ini akan fokus pada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagaimanakah bentuk-bentuk praktik premanisme yang ada dan terjadi di masyarakat; bagaimanakah kebijakan kriminal (criminal policy) yang ada di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme; serta apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi semua stakeholder di dalam menanggulangi fenomena preman dan praktik premanisme di masyarakat. Penelitian (thesis) ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian (thesis) ini melihat bentuk-bentuk praktik premanisme yang terjadi di masyarakat secara umum dapat dilihat ke dalam 2 (dua) bagian besar, yakni bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi level atau tingkatan (levelitiy) dan bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi perbuatan atau tindakan (action). Adapun terkait kebijakan kriminal (criminal policy) saat ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme belumlah memiliki sebuah kebijakan kriminal (criminal policy) yang strategis dan integratif, karena saat ini semua stakeholder masih menitikberatkan pada upaya atau sarana penal (refresif), tanpa diimbangi dengan upaya atau sarana non-penal (preventif). Adapun faktor-faktor penghambat di dalam menanggulangi praktik premanisme yang dilakukan oleh preman secara umum ialah karena belum adanya koordinasi yang integral dan terpadu antar stakeholder; belum adanya kesamaan cara pandang dari semua stakeholder di dalam melihat fenomena preman dan praktik premanisme, adanya perbedaan program kerja prioritas antar semua pihak (stakeholder), faktor masyarakat itu sendiri serta faktor sarana dan prasarana. Selanjutnya adapun faktor penghambat fenomena preman dalam konteks organized crime, ialah karena belum adanya aturan atau dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai organized crime yang dilakukan oleh preman serta tingkat kesulitan yang tinggi di dalam pengungkapan organized crime itu sendiri yang dilakukan oleh preman.

---

ABSTRACTThe polemic of Premanism (street thug) practice and phenomenon that occurs recently had become a highlights and paid many parties (stakeholder) on their attention. Many of this law violators can be found in a form of criminal action or that similar with disrupting publicly order and people security and strong effort that stakeholder ever conducted to overcome this law violators. There are no comprehension, certain, limited and meaning that consist of preman and street thug. Preman (street thug) and its terminology is only refers to sense of sociology view and unknown in a meaning juridically. This thesis will focus in on several issues that relate to on what the form of violators exist and practice in society, and how is the criminal policy that already exist in an effort to prevent and overcome of this practice, so as to what become an inhibited factor to all stakeholder in overcoming a thug phenomenon in society. The research shall apply to normative research method with a conceptual approach and statue approach. The result of this research is shown many street thug practice that generally occurs in society and it could be seen in 2 (two) part of section, namely street thug form practice that looked at of level side or levelity and street thug practice if looked at action. In an effort to make a prevention and solution in this matter has not yet a strategical and integrative criminal policy. Since today all stakeholders are still imposing on an effort or penal facility (repressive), without an effort or non-penal facility (preventive). Generally, Inhibition factors to overcoming street thugs practice is comprise of no integral and integrated coordination between stakeholders, different way of view of all stakeholder in looking at street thug‟s phenomenon and practice, working program priority differentiation between all parties (stakeholder), society factors itself and prefacility and facility factors. Furthermore, inhibition factors of a street thugs phenomenon in a contex of organized crime has happened since there are no regulation or clearly basic law that regulates organized crime which conducted by street thug and highly complicated in revealing the case of organized crime itself which had been done by them."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, melahirkan kebijakan pengetatan pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi Hak Pembebasan Bersyarat, Hak Remisi, Hak Asimilasi, Hak Cuti Bersyarat, Hak Cuti Menjelang Bebas kepada narapidana tertentu. Hal tersebut menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan pemasyarakatan, Narapidana yang haknya  di perketat enggan mengikuti program pembinaan. Puncaknya timbul kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pengetatan tersebut bertentangan dengan konsepsi pemasyarakatan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina dan membimbing narapidana bukan lagi sebagai tindakan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 harus segera di cabut agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konsepsi pemasyarakatan dengan memasukkan klausul kepentingan perlindungan dan pengayoman bagi narapidana.

---

The implementation of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 Year1999 on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of inmates, confined the policy tightening in granting rights to the prisoners, such as the rights of Conditional Parole, Remission Rights, Rights of Assimilation, rights of Conditional leave, leave rights before the release to certain inmates. The policy generate the impact on the implementation of correctional system, inmates are reluctant to follow the treatment program. The climax of the prisoners responses is riotsin several prisons. The tightening policyis contrary to the conception of correctional as regulated in the Law No.12 Year 1995 on Corrections which  aim to promote and guide the inmate as no longer an act of retaliation. Based on the above the Government Regulation No. 99 Year 2012should be revoked or with drawed as soons possible to conform the spirit embodied in the concept of correction by inserting clauses for the protection of prisoners."

"ABSTRAKNama : Raka Momon SaputraNPM : 1406518276Program Studi : KriminologiJudul Tesis : Perspektif Penjeraan Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Penenggelaman Kapal Pencuri IkanKegiatan illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal illegal asing KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tesis ini bertujan untuk mengetahui kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan dalam perspektif penjeraan serta merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar tetap mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. kegiatan pencuri ikan lebih banyak dilakukan oleh kapal illegal asing dengan perbandingan 63 KIA dan 37 kapal illegal Indonesia KII . Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Wilayah terbanyak kegiatan IUU fishing di WPP-NRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan. Penenggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat eksploitasi illegal terhadap sumber daya ikan sekitar 30-35 . Pemikiran penggentarjeraan menurut Winters et al, 2014, bahwa proporsionalitas adalah kekuatan penghukuman yang proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Severity adalah kekuatan penghukuman serta kecepatan penghukuman yang diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan tidak dapat dihindari. Merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan, agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang adalah dengan sebanyak mungkin mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut dan selanjutnya dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga.

---

ABSTRACTABSTRAC Name Raka Momon SaputraNPM 1406518276Study program CriminologyThesis Title Perspectives deterrent In Order Policy Criminal Sinking Ship Thieves Fish Illegal Fishing activity which is most often occurs in the area of fisheries management Indonesia is illegal fishing by foreign vessels illegally KIA , which comes from several neighboring countries. This thesis aims to determine the criminal policy of sinking fish thieves in the perspective of deterrence and designing criminal policies sinking fish thieves in order to remain able to provide a deterrent effect in the future. This study used a qualitative approach. Illegal fishing activity is mostly done by illegal foreign vessels with a ratio of 63 KIA and 37 illegal vessels Indonesia KII . The type of offense are often done are not to have licensing documents and using gear not in accordance with the authorization document. The region most IUU fishing WPP NRI 711 is includes Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Sinking of the fish thieves that have been implemented by the current administration is an act that is very firm and effective. It can be seen from the decline in the level of illegal exploitation of the fish resources approximately 30 35 . Thought deterrence deterrent according to Winters et al, 2014, that proportionality is the power of punishment proportionate to the seriousness of the crime. Severity is the power of condemnation, as well as the speed of the judgment is given after the crime occurred, will increasingly influence the perpetrators. Certainty of punishment should be a definite action was dropped and can not be avoided. Designing the criminal policy of sinking the illegal fishing vessels, in order to provide a deterrent effect in the future is to develop as much as possible Indonesia MoU with other countries. Made the rules clear of the MoU and then performed a declaration with neighboring countries."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metodekualitatif yang didasarkan pada sistem library research dan field research dalam pengumpulandata. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dituangkan dalam data deskriptif analisis.Kebijakan kriminal merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapatditempuh dengan cara penal dan non penal. Kebijakan kriminal juga berlaku dalampemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan kerugian negara akibat tindak pidanakorupsi diterapkan ketentuan tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti yangawalnya diatur dalam ketentuan lama Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971dan kemudian diubah dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,diharapkan mampu untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Akantetapi, karena ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang terlalu singkatsehingga sulit dilaksanakan. Hal tersebut tergambar dalam perkara Ahmad Dadang, Kamaludin,Endang Suhendar dan Kunkun Kurniadi yang menjadi studi kasus dalam penulisan tesis ini.Penggunaan sistem pembebanan pembayaran uang pengganti secara tanggung rentengmerupakan persoalan pertama. Istilah tanggung renteng tidak dikenal dalam ranah pidana dansebenarnya masuk dalam privatrecht. Disisi lain, efek penerapan pidana yang salah dan tidakdipergunakannya yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkarakorupsi dengan penyertaan mengakibatkan terjadinya disparitas dalam putusan pidana tambahanuang pengganti. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap menjadi sulit untuk dilaksanakan dimana upaya pengembalian kerugian negara tidakdilaksanakan dengan benar dan maksimal karena hanya mampu membayar sebagian pidanatambahan uang pengganti yang dijatuhkan. Upaya terakhir yang dilakukan adalah melakukanpenagihan uang pengganti dengan mengoptimalkan kinerja dari Jaksa Pengacara Negara.

---

ABSTRACTThis thesis is a study of normative legal (juridical-normative) with a qualitative method which isbased on the system of library research and field research in data collection. Furthermore, thedata collected is processed and reflected in the descriptive data analysis. Criminal policy is toprevent and control crime can be reached by way of penal and non-penal. Criminal policy alsoapplies in the eradication of corruption. Associated with the loss of the country due to corruptionof the criminal provisions apply additional compensation payment which was originally set inthe old provisions of Article 34 letter c of Law No. 3 of 1971 and subsequently amended byArticle 18 letter b of Law No. 31 of 1999, is expected able to prevent or solve crimes ofcorruption. However, due to additional penal provisions for compensation is too short sodifficult to implement. This is illustrated in the case of Ahmad Dadang, Kamaludin, EndangSuhendar and Kunkun Kurniadi that became a case study in this thesis. The use of loadingsystem for compensation jointly and severally a first issue. The term joint liability is notrecognized in the criminal realm and actually go inside privatrecht. On the other hand, the effectof the application of criminal wrong and failed to use jurisprudence as consideration for decidingcases of corruption by inclusion resulted in a disparity in the criminal verdict additionalcompensation. Execution of court decisions that have permanent legal force be difficult toenforce the return loss of the state where the effort is not implemented properly and as onlyafford to pay some extra money penalty imposed replacement. The last attempt to do is performbilling reimbursed by optimizing the performance of the State Attorney."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Peredaram online obat palsu dan ilegal sebagai bentuk illegal enterprise dalam organized crime di dunia siber sulit diminimalisir karena anonimitas pelaku dan kesenjangan hukum dengan perkembangan teknologi. Perlaksanaan Operasi Pangea bertujuan memberantas peredaran online obat palsu dan ilegal oleh BPOM, Dirjen Bea Cukai, Interpol, dan Kemenkominfo dengan kerangka analisis model Multi-Agency Anti-Crime Partnerships. Kepemimpinan BPOM dalam Operasi Pangea menjadi kelebihan dari kerja sama multi agensi ini. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam Operasi Pangea sehingga mempengaruhi mekanisme kinerja antar lembaga. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga serta studi literatur terhadap sumber sekunder lainnya.

---

The online circulation of counterfeit and illegal medicines as illegal espterprise from organized crime model in the cyberspace is difficult to minimize because of anonymity of the perpetrators and gaps between law with technological developments. The implementation of the Pangea Operation aims to eradicate the circulation of counterfeit and illegal medicine by BPOM, the Director General of Customs, Interpol, and the Ministry of Communication and Information with the analytical framework of the Multi-Agency Anti-Crime Partnerships from Rosenbaum. BPOM's leadership in Pangea Operations is act as the strength of this multi-agency collaboration. However, there are internal and external constraints in the Pangea Operation which affect the inter-agency coordination mechanism. The research method in this thesis uses a qualitative approach in the form of interviewing with each institution and literature study on other secondary sources."