Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pangan adalah kebutuhan pokok, pangan adalah hidup dan kehidupan pangan merupakan mata pencaharian, sumber pendapatan, penyedia bahan baku industri, merupakan basis perekonomian regional dan nasional, sehingga membangun sektor pangan adalah keniscayaan, wajib hukumnya. Sebagai negara besar, berpenduduk 250 juta jiwa memerlukan bahan pangan yang cukup besar dengan kualitas yang baik pula, sehingga kita harus swasembada pangan, mandiri pangan bahkan berdaulat dalam pangan, sehingga kita mewujudkan kedaulatan pangan. Pasal 33, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bagaimana penting dan strategisnya pangan sebagai komoditi ekonomi, yang harus diusahakan secara bersama, kekeluargaan dan merupakan cabang produksi penting, menyangkut hajat orang banyak dan pemenuhan pangan setiap rakyat dijamin oleh HAM, Pasal 28A, UUD NRI 1945. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dan komprehensif untuk membangun sektor pangan menuju kedaulatan pangan."

"Penelitian ini mengeksplorasi dinamika spasial dan teritorialitas pemenuhan kebutuhan primer dalam konteks kepulauan, yang berfokus di Pulau Moyo, Indonesia, menggunakan dasar teori Archipelagic Thinking. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengelola wilayahnya yang luas dan tersebar. Pulau Moyo, sebagai pulau kecil yang terisolasi dengan akses terbatas ke pulau disekitarnya, memberikan kasus yang menarik untuk menyelidiki hubungan antara Pulau Moyo dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Melalui analisis data deskriptif, studi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan primer penduduk Pulau Moyo, dan teritorialitas yang terjadi dalam upaya pemenuhannya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pemukiman pesisir Pulau Moyo terbagi menjadi klaster barat dan timur, dengan aksesibilitas terbatas meliputi jalan setapak hutan dan jalur laut musiman. Teritori primer klaster barat dan timur ditemukan telah memenuhi kebutuhan primer ekonomi dan sosial, didukung oleh sektor ternak, nelayan, perkebunan, dan jasa. Teritori sekunder kebutuhan primer ekonomi dan sosial dipenuhi oleh pulau seberang dengan melewati jalur laut. 

---

This research explores the spatial dynamics and territoriality of fulfilling primary needs in an archipelago context, focusing on Moyo Island, Indonesia, using the basic theory of Archipelagic Thinking. As an archipelagic nation, Indonesia faces unique challenges in managing its vast and dispersed territory. Moyo Island, as a small isolated island with limited access to the surrounding islands, provides an interesting case for covering the relationship between Moyo Island and its surroundings in meeting basic needs. Through analysis of descriptive data, this study examines the factors that influence the fulfillment of the primary needs of the Moyo Island population, and the territoriality that occurs in fulfilling them. From this study, it was found that the coastal settlements of Moyo Island were divided into western and eastern clusters, with limited accessibility including forest trails and seasonal sea routes. The primary territories of the western and eastern clusters were found to have fulfilled primary economic and social needs, supported by the livestock, fishing, plantation and service sectors. The secondary territory of the primary economic and social needs is fulfilled by the opposite island by sea. "

"Pembelian rumah pertama (first housing buyer) penting dibahas dalam penyediaan perumahan khususnya MBR, karena rumah ini untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga berupa rumah yang aman dan nyaman dalam melaksanakan pembinaan keluarganya. Pengenalan karakteristik pembeli rumah pertama MBR penting untuk diketahui karena kelompok ini tidak dapat dilempar ke pangsa pasar sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan rumah tersebut"

"Politik pangan Indonesia tertuang dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Pencapaian politik pangan diukur lewat konsep ketahanan pangan. Konsep ini diadopsi ternyata tidak mampu mengatasi masalah kelaparan. Konsep ketahanan pangan yang tidak mempersoalkan siapa yang memproduksi, dari mana produksi pangan, dan bagaimana pangan diproduksi kemudian jadi "kuda troya" kapitalisasi sisitem pembangunan pangan dunia yang didesain oleh negara-negara utara.Hasilnya, sistem pertanian negara-negara selatan hancur.Kondisi ini melahirkan konsep tandingan: kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan yang teknis, kedaulatan pangan adalah konsep politik. Ada perbedaan mendasar antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan: model produksi pertanian industri VS agroekologis dan multikultur; pasar bebas VS proteksionis dan lokal; memakai instrumen WTO vs International Planning committee for food sovereignty; memuja paten vs anti paten dan komunal; dan wacana economic rationalism vs green rationalism. Jadi, diverfikasi pangan hanya bagian kecil untuk menggapai kedaulatan pangan. Diversifikasi pangan dirintis sejak 1960-an, tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal pola konsumsi dan produksi/ketersediaan pangan tidak seimbang, inefisiensi sisitem distribusi dan liberalisasi pasar pangan. Dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia memiliki daya dukung lahan cukup baik. Untuk memperkuat diversifikasi pangan harus dipastikan SD ada di bawah kontrol petani/komunitas untuk memproduksi aneka pangan sesuai kondisi lokal, mendahulukan pangan yang bisa diproduksi sendiri daripada impor, mengolah pangan lokal menjadi tepung, mengubah kebijakan diversifikasi pangan yang tidak konsisten, merancang ulang pasar pangan, dan menjaga konsisitensi kebijakan."

"Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan mendirikan badan ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan pangan selama ini bersifat temporer dan justeru melemahkan kedaulatan pangan yang dinilai bersifat strategis. Ketahanan pangan merupakan peluang bagi pihak asing dan kedaulatan pangan merupakan ancaman bagi pihak asing. Kedaulatan pangan merupakan ancaman, karena apabila kemandirian pertanian Indonesia menjadi kuat, pihak asing tidak dapat memasarkan produknya…."

"Salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling strategis baik bagi seorang individu, keluarga, kelompok sosial ataupun dalam tataran bangsa atau negara adalah pangan. Dalam perkembangan peradaban manusia nilai strategis pangan dalam bentuk politik ekonomi pangan mengalami pasang surut. ...."