Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakTujuan penulisan ini ada tiga: (i) menguraikan lebih detail mengenai rencana pemerintah (pusat) dalam mereposisi kelembagaan inspektorat; (ii) membahas respon beberapa inspektorat terhadap wacana pemerintah diatas; dan (iii) memberikan masukan, baik dari perspektif konseptual maupun praktikal, mengenai langkah penyesuian yang perlu diambil pasca terkait dengan respon tersebut. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, berbeda dengan yang mungkin dimaknai publik, wacana ini lebih ditujukan kepada inspektorat daerah saja; yaitu dengan membentuk mereka menjadi lembaga kuasi vertikal. Wacana ini akan berdampak pada peningkatan eselonisasi inspektur dan mempengaruhi pola relasi antara inspektorat dengan kepala daerahnya. Inspektorat yang pro dengan gagasan ini menyatakan bahwa reposisi tersebut dapat meningkatkan independensi inspektorat, sehingga lebih imun dari intervensi."

"AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan dengan pengkebirian desa melalui produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Berpangkal Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengkebirian desa pada dasarnya merupakan sarana yang sepenuhnya tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan. Pertimbangan inilah yang menjadi perhatian bagi mereka yang memahami akan pentingnya keutuhan negara. Pelaksanaannya sangat bertolak belakang dimana desa-desa harus tunduk pada komando-komando yang telahditentukan oleh produk hukum."

"AbstrakPemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah, hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki di daerah lain. Hal ini menjadi aset daerah yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani. "

"AbstrakBig data adalah data dalam volume besar yang tersedia dalam lalu lintas informasi dan dianggap memiliki nilai ekonomi pada masa sekarang. Data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan terkadang dianalisis untuk tujuan memberikan keuntungan ekonomi kepada organisasi tertentu. Sebagai individu yang memberikan data tersebut ke suatu organisasi, kita percaya bahwa data tersebut akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Namun, kenyataannya terkadang berbeda. Undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur pengumpulan, penyimpanan, publikasi, dan perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan. Tulisan ini akan membahas kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di Indonesia. Tulisan ini juga akan meninjau regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa sebagai referensi untuk melakukan reformasi hukum."

"AbstrakPasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis dogmatis. Dalam akhir tulisan disampaikan beberapa kesimpulan tentang penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUOJK atau berdasarkan UUPK"

"AbstrakPerkembangan yang terjadi saat ini, banyak terjadi sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat salim klaim penguasaan hak atas tanah. Sengketa tanah yang dimaksudkan adalah sengketa perdata tentang tanah. Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (litigation). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah tentunya adalah melalui alternative dispute resolution. dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas personalitas"

"AbstrakNovum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut."

"AbstrakBy the development of the airlines industry in Indonesia today, international lease finance from all around the world (lessor) puthigher trustto airline business in Indonesia. In reality many airlines company (lessee) is bankrupt, because of the inability to pay his debt to the lessor. Based on the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) in the Cape Town Convention, if the airlines company had been bankrupt and could not pay the debt of finance leasing, the aircrafts must bereturned to the finance leasing. In contrary, there is disparities with Bankruptcy and Suspension of Payments Act No.7 in 2004 in Indonesia, so we need to harmonize the regulation between Bankruptcy Law and Leasing Rule in Indonesia with International Regulation to create the legal certainty to both companies"

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."