Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakKendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnyapengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagaikewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanismepenyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyataalasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehinggasecara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hinggamencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antarakonsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukumpositif."

"Paul Scholten, seorang sarjana hukum Belanda terkemuka, menjelaskan beberapa pemikiran di salah satu artikel utamanya: De Structuur der recthwetenshcap. Pada intinya ini mengambarkan beberapa catatan tentang bagaimana hubungan hukum mungkin ada, yang menurutnya hubungan semacam itu bisa bersifat logis dan alogikal. Scholten bahkan mengulangi paradigma semacam itu, dualisme yang logis dan alogikal, mendasari juga sifat ilmiah ilmu hukum (yurisprudensi). Akhirnya, dia juga menggali hubungan antara bahasa dan yurisprudensi. Catatannya itu semua meninggalkan beberapa catatan kritis, karena ada beberapa kontradiksi internal yang terkait, seperti yang dikatakan oleh teori hukum kritis, dengan reifikasi dalam doktrin hukum"

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."

"AbstrakKajian ini mengambil istilah baru gen hukum untuk menjelaskan tentang peta kesejarahan secara turun menurun atas model hukum di Indonesia. Metode berpikir gen tersebut kemudian dipadukan dengan metode historis-normatif sehingga bisa diperoleh unsur preskriptif sebagai hasil akhir dari kajian ini. Hasilnya adalah penelusuran gen hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, terutama kajian gen hukum yang lebih sistematis dan komprehensif sejak era kerajaan, kolonial, hingga era Republik Indonesia. Hal ini semakin diperparah karena Pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, akibatnya adalah wacana dan upaya pembangunan hukum nasional selalu berputar-putar dan tidak komprehensif. Selain itu, hukum Adat sebagai kekayaan bangsa Indonesia sering diabaikan padahal merupakan gen hukum yang sangat baik jika digunakan untuk dasar pembangunan hukum nasional. Sarannya pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius, sistematis, dan komprehensif untuk melakukan penelitian dan kajian terkait gen hukum Indonesia sehingga menjadi bahan utama pembangunan hukum nasional. Hal ini semakin mendesak di kala Indonesia juga sudah ikut masuk pada era industri 4.0."

"AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan dengan pengkebirian desa melalui produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Berpangkal Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengkebirian desa pada dasarnya merupakan sarana yang sepenuhnya tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan. Pertimbangan inilah yang menjadi perhatian bagi mereka yang memahami akan pentingnya keutuhan negara. Pelaksanaannya sangat bertolak belakang dimana desa-desa harus tunduk pada komando-komando yang telahditentukan oleh produk hukum."

"AbstrakJudicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Penulis mencoba untuk menemukan sistem hukum apa yang mendasari konsep Judicial Pardon yang diterapkan di beberapa negara serta bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai dengan Sistem Hukum di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Historis (Historical approach), pendekatan Perbandingan (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Saat ini hukum pidananya juga di pengaruhi oleh sistem hukum Anglo saxon. Menjawab permasalahan kedua lebih tepat ketika memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin serta menformulasikan dalam RKUHAP menjadi salah satu jenis putusan yang dapat diberikan oleh hakim atas pemaafan hakim yakni putusan salah tanpa pidana (a guilty verdict without punishment)."

"AbstrakDalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina"

"AbstrakPerkawinan Islam membolehkan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil. Konsep adil ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidaklah mudah mengukur rasa adil dalam suatu perbuatan. Dengan melalui kajian analisis yuridis dan menggunakan penelitian pustaka, penulis mengkaji dua pokok permasalahan yaitu bagaimana filosofi perkawinan poligami menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan konsep keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil. Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Keadilan yang dapat diukur adalah yang bersifat kualitatif tapi dengan memperhatikan kemaslahatan. Oleh karena itu, suami dan isteri yang akan melakukan poligami sebaiknya memikirkan hakekat dari suatu perkawinan poligami."