Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPerkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) berdampak pada potensi peningkatan ekonomi melalui distribusi pengiriman barang bagi penyelenggara pos dan logistik. Untuk menunjang percepatan e-commerce pada sektor pos dan logistik, maka diperlukan gambaran kondisi peran TI dalam perusahaan. Gambaran tersebut dapat memberi informasi awal bagaimana implementasi TI yang dilakukan di perusahaan penyelenggara pos memberikan dampak terdahap daya saing dan keunggulan perusahaan di era e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada responden perwakilan high manajerial pada 19 perusahaan yang memiliki ijin penyelenggaraan pos di 4 kota besar di Indonesia yaitu Kota Batam, Jakarta, Semarang dan Makasar. Berdasarkan hasil pemetaan dalam IT Strategic Impact Grid dari perusahaan yang menjadi responden, diketahui bahwa mayoritas perusahaan di luar kota Jakarta berada di mode Support, di mana penggunaan TI hanya dilakukan untuk kegiatan pendukung bisnis. Sedangkan perusahaan yang berlokasi di Jakarta umumnya berada di mode Factory yang mengimplementasikan sistem handal karena sebagian besar proses bisnis utama sudah online. Kurangnya e-leadership dan keterbatasan investasi TI merupakan hambatan utama bagi perusahaan pos dan logistik untuk dapat menginplementasikan TI bagi perusahaan. Strategi yang diusulkan terkait peningkatan kapasitas TI perusahaan pos dan logistik untuk dapat berkontribusi pada potensi pasar e-commerce di Indonesia yaitu dengan membangun e-leadership, pemanfaatkan plaform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM TIK."

"AbstrakDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) bertugas menjalankan sistem kependudukan elektronik kartu identitas (e-KTP). Metodologi yang digunakan berdasarkan kerangka kerja Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.1. COBIT merupakan framework yang menjembatani kesenjangan antara risiko dan masalah bisnis dengan teknis sehingga sistem informasi teknologi e-KTP berjalan sangat. Hasil analisis yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) menghasilkan nilai 2,48 yang berarti pada tingkat 2 (dapat diulang). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor telah memiliki pola untuk mengelola proses terkait berdasarkan keberhasilan pengalaman yang berulang yang pernah dilakukan sebelumnya tetapi pola yang dilakukan belum berstandar. Hasil tersebut menjadi dasar penentuan analisis gap serta rekomendasi yang diperlukan berdasarkan standar COBIT untuk Disdukcapil."

"Penyelenggara pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi. Namun kebanyakan badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi tidak menyelenggarakan layanan jasa pos pada pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, karena dari sisi bisnis layanan jasa pos tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini menugaskan PT. Pos Indonesia (Pesero) untuk menyelenggarakan layanan jasa pos pada pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil. Penugasan oleh pemerintah itu sendiri pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dimana berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Namun kewajiban pelayanan umum sektor pos yang diemban oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak sejalan dengan hukum korporasi. Entitas perusahaan perseroan (persero) yang disandang oleh PT Pos Indonesia (Persero) pada dasarnya diperuntukkan dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan, sementara pelayanan umum seyogyanya diemban oleh BUMN dengan entitas perusahaan umum (Perum)."

"AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model sistem informasi jaminan mutu berdasarkan integrasiakreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008 untuk Institusi Perguruan Tinggi bersertifikasi ISO. Masalah yang timbulketika pendidikan tinggi telah bersertifikat ISO 9001:2008 yang akan melaksanakan akreditasi program studiberdasarkan BAN-PT. Masalah lain, institusi perguruan tinggi belum memiliki model terpadu sistem informasijaminan mutu berdasarkan integrasi Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008. Penelitian ini merupakan tahapberikutnya dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan kerangka kerja hasil akreditasi BANT-PT dan ISO9001:2008. Penelitian Strategi Nasional Institusi ini adalah jenis penelitian terapan yang menggunakan pendekatankualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pemodelan sistem informasi penjaminan mutu berbasis integrasiakreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008. Pemodelan Quality Assurance Information System (QAIS) ini nantinya akanmemfasilitasi dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak pada tahap berikutnya penelitian di masa depan. ModelSistem Informasi Penjaminan Mutu ini akan menjadi alat yang sangat berguna untuk perguruan tinggibersertifikat ISO yang berencana menerapkan Akreditasi BAN-PT."

"ABSTRAKKebijakan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus memperhatikan tidak hanya pengembangan paar (pro-growth policy), tetapi juga kebijakan yang pro-poor, Barrantes (2007) telah mendefinisikan keterbatasan akses dan penggunaan TIK sebagai digital poverty yangmeliputi tindak hanya dimensi ekonomi tetapi juga kemampuan literasi TIK. empat kategori kemiskinan digital seperti levelling yaitu extremely digitally poor, digitally poor, connected dan digital " wealthy" . penelitian ini fokus pada masalah yang terjadi di Indonesia dengan memetakan dan menganalisis kondisi digital poverty. hasil penelitian ini akan berguna untuk mempertajam kebijakan pro-poor di sektor TIK seperti salah satunya adalah kebijakan layanan telekomunkasi universal. dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari survei indikator TIK untuk Rumah Tangga dan Individu yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir yaitu 2014,2015 dan 2016, dan juga dilengkapi dengan data potensi Desa (Podes) tahun 2014, maka penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan baik dari digitally "wealthy" dan extremeley digitally poor. pembangunan TIK telah mendorong pemanfaatan internet untuk aktivitas e-commerce dan interaksi layanan e-goverment dan e-busness, namun di sisi lain terdapat potensi digital exclusion untuk individu yang dalam kondisi kemiskinan digital yang ekstrim. penelitian ini juga menemukan bahwa selainfaktor ekonomi, faktor kondisi kemiskinan digital yang ekstrim. penelitian ini juga menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor kondisi SDM rumah tangga dan kondisi supply TIK dan listrik juga ikut berpengaruh terhadap kemiskinan digital. bahkan dari ketiga faktor tersebut, kondisi SDM adalah faktor yang paling berpengaruh."

"ABSTRAKTrans Maminasata adalah sebuah layanan Bus Rapit Transit (BRT) yang telah diluncurkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan guna melayani kebutuhan transportasi umum bagi para pengguna angkutan BRT di wilayah Maros, Makassar, Sungguminasa, Gowa dan Takalar (Mamminasata). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan trans mamminasata mengenai titik-titik lokasi keberadaan bus trans mamminasata secara periodik sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui tracking dan keberadaan dari bus trans mamminasata. Metode atau teknologi yang digunakan adalah Google Maps Api untuk menetahui titik-titik keberadaan bus trans mamminasata, Google Maps Api adalah kumpulan API yang memungkinkan seseorang menghamparkan data di peta khusus google dan berbasis mobile . Hasil dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan teknologi Google Maps Api yang berbasis mobile i maka masyarakat pengguna bus Trans Mamminasata dapat mengetahui titik-titik keberadaan bus trans mamminasata secara periodik serta mengetahui informasi tracking yang dilewati oleh bus trans mamminasata. Berdasarkan hasil kuesioner yang diambil sampel 25 responden dari masyarakat pengguna bus Trans Mamminasata untuk mengetahui tingkat manfaat dari sistem tracking adalah 82% sangat bermanfaat, 15% bermanfaat, 3% cukup bermanfaat dan 0% tidak bernanfaat."

"ABSTRACTPenelitian ini berjudul "Pengembangan model Manajemen Data dan Informasi menggunakan Soft Systems methodology pada Pemerintah Daerah DIY". Penelitian ini bertujuan membuat model konseptual manajemen data dan tata kelola informasi Pemda DIY yang terkoneksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sistem Lunak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, FGD, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen data dan tata kelola infromasi di Pemda DIY menunjukkan ciri-ciri tidak sistematik dan ciri-ciri organisasi yang mengalami ketidak mammpuan belajar. Untuk itu perlu perubahan cara berpikir lama (old mindset) stakeholder ke cara berpikir baru (new mindset) dalam manajemen data dan tata kelola informasi Pemda DIY."

"ABSTRACTSMS advertising menjadi salah satu metode pemasaran produk saat ini. Layanan produk telekomunikasi bisa diiklankan melalui pesan iklan. Dalam perundang-undangan terdapat Undang-undang No.11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaki ELektronik yang menjadi payung hukum dalam mengatur aktivitas tersebut, khususnya dalam pasal ke-9 tentang kelengkapan informasi produsen, produk serta syarat kontrak dalam pemasaran melalui media elektronik. Operator Telkomsel merupakan salah satu operator dengan pengguna terbanyak yang sering memanfaatkan sms advertising untuk memasarkan produk layanannya. Penelitian ini melihat kesesuaian sms advertising dengan pasal ke-9 Undang-undang ITE. Metode yang digunakan dengan analisis is isms advertsing pada Telkomsel Simpati dan Telkomsel As. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa isi sms advertisng Telkomsel lengkap pada informasi produsen dan produk, namun kekurangan informasi dalam syarat kontrak."

"AbstrakPeningkatan penggunaan ponsel cerdas danketersediaan pita lebar nirkabel telah mendorongpenggunaan platform dan layanan berbasis Internetyang sering bersaing dengan layanan serupaberdasarkan teknologi yang lebih lama. Platform sepertiitu telah mendapatkan popularitas terutama di negaranegara berkembang karena menelepon melalui internetjauh lebih murah daripada membuat panggilan dijaringan telekomunikasi. Penelitian ini menunjukkanbahwa aplikasi dan layanan online ini mengubah sektortradisional dan mengubah lanskap ekonomi pasar.Meningkatnya popularitas aplikasi dan layanantersebut, sering disebut oleh regulator telekomunikasisebagai layanan "Over-The-Top" (OTT), membawatantangan regulasi baru bagi pemerintah. Dibutuhkanstrategi regulasi yang matang untuk dapat terusmengembangkan ekosistem digital di Indonesia.Keluaran dari kajian ini menghasilkan rekomendasiuntuk kebijakan terkait dengan kebijakan layananaplikasi dan konten pada ekosistem digital melaluiinternet (Over-The-Top). Kajian ini dilakukan secarakualitatif melalui studi literatur. Materi yang digunakandalam kajian ini berasal dari makalah, paparankebijakan dari pemangku kebijakan, buku yang terkaitdengan ekonomi digital, termasuk surat kabar, majalah,maupun jurnal penelitian yang terkait dengan bidangkajian. Tindak lanjut dari kajian ini adalah tersedianyakebijakan yang tepat untuk mendukung penyediaanlayanan aplikasi dan konten pada ekosistem digitalmelalui akses internet. "