Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31035 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahmad Budi Setiawan
"Abstrak
Peningkatan penggunaan ponsel cerdas dan
ketersediaan pita lebar nirkabel telah mendorong
penggunaan platform dan layanan berbasis Internet
yang sering bersaing dengan layanan serupa
berdasarkan teknologi yang lebih lama. Platform seperti
itu telah mendapatkan popularitas terutama di negaranegara berkembang karena menelepon melalui internet
jauh lebih murah daripada membuat panggilan di
jaringan telekomunikasi. Penelitian ini menunjukkan
bahwa aplikasi dan layanan online ini mengubah sektor
tradisional dan mengubah lanskap ekonomi pasar.
Meningkatnya popularitas aplikasi dan layanan
tersebut, sering disebut oleh regulator telekomunikasi
sebagai layanan "Over-The-Top" (OTT), membawa
tantangan regulasi baru bagi pemerintah. Dibutuhkan
strategi regulasi yang matang untuk dapat terus
mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.
Keluaran dari kajian ini menghasilkan rekomendasi
untuk kebijakan terkait dengan kebijakan layanan
aplikasi dan konten pada ekosistem digital melalui
internet (Over-The-Top). Kajian ini dilakukan secara
kualitatif melalui studi literatur. Materi yang digunakan
dalam kajian ini berasal dari makalah, paparan
kebijakan dari pemangku kebijakan, buku yang terkait
dengan ekonomi digital, termasuk surat kabar, majalah,
maupun jurnal penelitian yang terkait dengan bidang
kajian. Tindak lanjut dari kajian ini adalah tersedianya
kebijakan yang tepat untuk mendukung penyediaan
layanan aplikasi dan konten pada ekosistem digital
melalui akses internet. "
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Susanto
"ABSTRAK
Kebijakan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus memperhatikan tidak hanya pengembangan paar (pro-growth policy), tetapi juga kebijakan yang pro-poor, Barrantes (2007) telah mendefinisikan keterbatasan akses dan penggunaan TIK sebagai digital poverty yangmeliputi tindak hanya dimensi ekonomi tetapi juga kemampuan literasi TIK. empat kategori kemiskinan digital seperti levelling yaitu extremely digitally poor, digitally poor, connected dan digital " wealthy" . penelitian ini fokus pada masalah yang terjadi di Indonesia dengan memetakan dan menganalisis kondisi digital poverty. hasil penelitian ini akan berguna untuk mempertajam kebijakan pro-poor di sektor TIK seperti salah satunya adalah kebijakan layanan telekomunkasi universal. dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari survei indikator TIK untuk Rumah Tangga dan Individu yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir yaitu 2014,2015 dan 2016, dan juga dilengkapi dengan data potensi Desa (Podes) tahun 2014, maka penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan baik dari digitally "wealthy" dan extremeley digitally poor. pembangunan TIK telah mendorong pemanfaatan internet untuk aktivitas e-commerce dan interaksi layanan e-goverment dan e-busness, namun di sisi lain terdapat potensi digital exclusion untuk individu yang dalam kondisi kemiskinan digital yang ekstrim. penelitian ini juga menemukan bahwa selainfaktor ekonomi, faktor kondisi kemiskinan digital yang ekstrim. penelitian ini juga menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor kondisi SDM rumah tangga dan kondisi supply TIK dan listrik juga ikut berpengaruh terhadap kemiskinan digital. bahkan dari ketiga faktor tersebut, kondisi SDM adalah faktor yang paling berpengaruh."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016
607 JPPI 6:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Vidyantina Heppy Anandhita
"Abstrak
Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) berdampak pada potensi peningkatan ekonomi melalui distribusi pengiriman barang bagi penyelenggara pos dan logistik. Untuk menunjang percepatan e-commerce pada sektor pos dan logistik, maka diperlukan gambaran kondisi peran TI dalam perusahaan. Gambaran tersebut dapat memberi informasi awal bagaimana implementasi TI yang dilakukan di perusahaan penyelenggara pos memberikan dampak terdahap daya saing dan keunggulan perusahaan di era e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada responden perwakilan high manajerial pada 19 perusahaan yang memiliki ijin penyelenggaraan pos di 4 kota besar di Indonesia yaitu Kota Batam, Jakarta, Semarang dan Makasar. Berdasarkan hasil pemetaan dalam IT Strategic Impact Grid dari perusahaan yang menjadi responden, diketahui bahwa mayoritas perusahaan di luar kota Jakarta berada di mode Support, di mana penggunaan TI hanya dilakukan untuk kegiatan pendukung bisnis. Sedangkan perusahaan yang berlokasi di Jakarta umumnya berada di mode Factory yang mengimplementasikan sistem handal karena sebagian besar proses bisnis utama sudah online. Kurangnya e-leadership dan keterbatasan investasi TI merupakan hambatan utama bagi perusahaan pos dan logistik untuk dapat menginplementasikan TI bagi perusahaan. Strategi yang diusulkan terkait peningkatan kapasitas TI perusahaan pos dan logistik untuk dapat berkontribusi pada potensi pasar e-commerce di Indonesia yaitu dengan membangun e-leadership, pemanfaatkan plaform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM TIK."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016
607 JPPI
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Hernikawati
"ABSTRACT
Faktor penilaian PeGI terdiri dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Implementasi e-government tingkat provinsi belum optimal, dari 26 provinsi yang dinilai, hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor. Hasil dari penelitian ini, untuk dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan seluruh indikatornya valid untuk digunakan dalam penilaian PeGI. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016
607 JPPI 6:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
R.M. Agung Harimurti
"ABSTRACT
Penelitian ini berjudul "Pengembangan model Manajemen Data dan Informasi menggunakan Soft Systems methodology pada Pemerintah Daerah DIY". Penelitian ini bertujuan membuat model konseptual manajemen data dan tata kelola informasi Pemda DIY yang terkoneksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sistem Lunak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, FGD, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen data dan tata kelola infromasi di Pemda DIY menunjukkan ciri-ciri tidak sistematik dan ciri-ciri organisasi yang mengalami ketidak mammpuan belajar. Untuk itu perlu perubahan cara berpikir lama (old mindset) stakeholder ke cara berpikir baru (new mindset) dalam manajemen data dan tata kelola informasi Pemda DIY."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016
607 JPPI 6:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
I Putu Arya Dharmaadi
"Abstrak
Di era persaingan usaha restoran yang semakin ketat, pimpinan membutuhkan alat bantu agar bisa mendapatkan laporan kinerja penjualan secara cepat dan akurat. Alat bantu yang saat ini banyak digunakan oleh puluhan ribu restoran di Indonesia adalah sistem aplikasi point of sales (POS) yang berperan sebagai pencatatan transaksi bisnis. Umumnya, sistem tersebut terdiri dari aplikasi waiter sebagai pemesanan makanan atau minuman, aplikasi cash register sebagai pencatatan pembayaran atau kasir, dan aplikasi report sebagai pemantau kinerja. Sistem tersebut tidak menyediakan aplikasi untuk bagian dapur sehingga koki menggunakan cara manual untuk melihat pesanan secara cepat, mengupdate status pesanan, dan memperbaharui status ketersediaan makanan. Tidak terintegrasinya dapur ke dalam sistem membuat restoran tidak bisa bekerja secara efisien. Untuk itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah sistem informasi pengelolaan restoran yang terintegrasi antara kasir, waiter, dan dapur serta bisa dipantau secara real time oleh manager atau pemilik usaha. Sistem ini berbasis web dan memanfaatkan teknologi java web socket sehingga ketika aplikasi waiter mencatat pesanan, aplikasi dapur otomatis menerima notifikasi dengan cepat. Dengan demikian, kinerja restoran menjadi lebih cepat dan efisien."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Insa Ansari
"Penyelenggara pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi. Namun kebanyakan badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi tidak menyelenggarakan layanan jasa pos pada pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, karena dari sisi bisnis layanan jasa pos tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini menugaskan PT. Pos Indonesia (Pesero) untuk menyelenggarakan layanan jasa pos pada pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil. Penugasan oleh pemerintah itu sendiri pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dimana berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Namun kewajiban pelayanan umum sektor pos yang diemban oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak sejalan dengan hukum korporasi. Entitas perusahaan perseroan (persero) yang disandang oleh PT Pos Indonesia (Persero) pada dasarnya diperuntukkan dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan, sementara pelayanan umum seyogyanya diemban oleh BUMN dengan entitas perusahaan umum (Perum)."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Salman Alfarisi
"Abstrak
Meramalkan produksi bordir untuk penjualan periode berikutnya merupakan hal yang selalu dilakukan oleh para produsen bordir Tasikmalaya. Biasanya para pengusaha bordir menggunakan intuisi diri sendiri berdasarkan data historis dan pengalaman mereka sendiri untuk menentukan jumlah produksi bordir mereka dan menulis sendiri di buku catatan penjualan bordir. Peramalan jumlah produksi merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan penjualan karena dengan nilai peramalan penjualan bisa dijadikan acuan untuk menentukan suatu penjualan produk dimasa yang akan datang. Dalam menentukan nilai peramalan dalam sistem aplikasi ini menggunakan tiga metode penghalusan eksponensial yakni metode penghalusan eksponensial tunggal untuk menentukan peramalan bulan berikutnya, metode penghalusan eksponensial ganda dua parameter dari Holt untuk menentukan nilai peramalan berdasarkan trend, dan metode penghalusan eksponensial tiga kali untuk menentukan nilai peramalan berdasarkan musiman. Selain berisi tentang penghitungan nilai peramalan untuk di masa mendatang, sistem aplikasi ini juga digunakan sebagai media penyimpanan data hasil peramalan dan penjualan bordir serta dapat mencetak data hasil peramalan dan data penjualan."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Irene M Nadhiroh
"Abstrak
Sektor Telekomunikasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, Indonesia diharapkan bukan hanya menjadi pasar pagi sektor tersebut, akan tetapi bisa menjadi pemain utama dalam industri Telekomunikasi dan Komunikasi di Indonesia. Untuk mendukung gagasan tersebut diperlukan dukungan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tersebut. Artikel ini menjelaskan deskripsi kapabilitas riset bidang telekomunikasi dan komunikasi di Indonesia dengan menggunakan data publikasi dari scopus.com. Selain itu artikel ini juga mencoba melihat peta kolaborasi riset bidang telekomunikasi dan komunikasi pada level institusi di Indonesia. Harapannya artikel ini bisa memberikan gambaran umum terhadap kapabilitas riset di Indonesia dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan sektor tersebut di Indonesia."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>