Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang Cina-Jepang Kedua mengakibatkan putusnya hubungan persahabatan antara Cina dengan Jepang. Selain itu, perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian besar secara ekonomi terhadap Cina. Republik Rakyat Cina dan Jepang juga berada pada blok yang berbeda pada periode Perang Dingin, namun rekonsiliasi Cina-Jepang dapat terealisasikan pada tahun 1972. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apa saja faktor yang mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang dan bagaimana rekonsiliasi Cina Jepang secara resmi terlaksana? Rangkaian pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini terungkap bahwa ada tiga faktor yang memiliki kontribusi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain dalam mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang pada periode 1949-1972.

---

The Second Sino-Japanese War resulted in the breakdown of friendly relations between China and Japan. In addition, the war caused numerous death tolls and heavy economic losses to China. The Peoples Republic of China and Japan were also on different blocs during the Cold War period, but Sino-Japanese reconciliation could be realized in 1972. This phenomenon raises the question what are the factors that drive Sino-Japanese reconciliation and how Sino-Japanese reconciliation is officially done? These questions are the main problem that will be discussed in this paper. The study was conducted using qualitative methods with a historical approach. From this study, it was revealed that there were three factors which each contributed and complimented each other in driving Sino-Japanese reconciliation in the period 1949-1972."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat beserta faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah mengalami berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh perubahan kebijakan mengenai pembentukan daerah otonom baru di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa faktor kebutuhan/urgensi berupa efiensi dan efektifitas pelayanan, percepatan pembangunan, kebutuhan demokrasi, serta dorongan para elit menjadi pendorong adanya usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

---

The purpose of this research is to describe the process of establishing Bogor Barat Regency's proposal and its driving factors. This research uses post-positivist approach through in-depth interview and document study as the collecting data techniques. The theories which are used in this research are public policy, decentralization and autonomy region, autonomous region and catchment area.

The result of this research shows that the establishment of Bogor Barat Regency's proposal has some dynamics which are influenced by the changing of policy about establishing the new autonomous region in Indonesia. The result of this research also shows that its driving factors/urgency are efficiency and effectiveness of public services, accelerating the development, democracy's need and role of elits as the driving factors of establishing Bogor Barat Regency's proposal."

"17 Desember 2014 menjadi momentum normalisasi hubungan AS dan Kuba yang sempat terhenti secara diplomatis pada 1961. Keputusan itu diambil oleh AS akibat Revolusi Kuba pada 1959 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasinya. AS mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Fidel Castro melalui Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) dan Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dari normalisasi hubungan AS-Kuba. Melalui metode taksonomi, penulis membagi faktor-faktor tersebut melalui lima kategori yaitu 1) peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia, 2) peran Cuban American National Front (CANF), 3) peran restrukturisasi politik dan ekonomi Raul Castro, 4) peran Vatikan, dan 5) faktor-faktor pendorong lainnya. Berdasarkan pembagian tersebut, penulis menemukan lima konsensus yaitu 1) Semua tulisan mengkritik embargo ekonomi terhadap Kuba, 2) CANF sebagai kelompok lobi memiliki peran untuk memobilisasi suara, 3) munculnya organisasi regional yang tidak mengikutsertakan AS, 4) adanya perubahan regionalisme kawasan menjadi post-liberal/post-hegemonic, dan 5) pemerintahan Obama yang mengedepankan penggunaan soft power. Tidak hanya konsensus, ada pula dua perdebatan yang ditemukan. Pertama, kesuksesan restrukturisasi ekonomi dan sosial Kuba yang masih dipertanyakan. Kedua, adanya perdebatan terkait motivasi apa yang dimiliki Vatikan sebagai mediator normalisasi AS-Kuba. Walaupun bahasan mengenai peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia merupakan bahasan yang dominan, penulis berargumen bahwa peran individu dalam normalisasi AS-Kuba menjadi faktor pendorong terkuat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Melalui tinjauan ini, penulis juga melihat bahwa tulisan tentang normalisasi AS-Kuba masih didominasi dengan tulisan argumentatif dan kurang beragam dalam penggunaan perspektif.

---

17th December 2014 became the momentum of normalization of US and Cuba relations which was stopped diplomatically in 1961. The decision was taken by the US due to the Cuban Revolution in 1959 which was not in line with its democratic values. The US issued several policies aimed at overthrowing the Fidel Castro regime through the Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) and the Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Therefore, this paper will try to review what factors are driving the normalization of US-Cuba relations. Through taxonomic methods, this literature review divides these factors into five categories, namely 1) the role of Latin American and Caribbean regions and organizations, 2) the role of the Cuban American National Front (CANF), 3) the role of Raul Castro's political and economic restructuring, 4) the role of the Vatican, and 5) other driving factors. Based on this division, there are five consensuses, namely 1) all writings criticized the economic embargo on Cuba, 2) CANF as a lobby group had a role to mobilize votes, 3) the emergence of regional organizations that did not include the US, 4) the change of regional regionalism into post- liberal / post-hegemonic, and 5) the Obama administration which prioritizes the use of soft power. Not only consensus, there are also two debates found. First, the successful economic and social restructuring of Cuba is still questionable. Second, there is debate about what motivations the Vatican has as a mediator for US-Cuban normalization. Although the discussion about the role of regions and organizations of Latin America and the Caribbean is the dominant discussion, the authors argue that the role of individuals in US-Cuban normalization is the strongest motivating factor compared to other factors. This literature review also see that writing about US-Cuba normalization is still dominated by argumentative writing and lacks diversity in the use of perspective."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis faktor-faktor penting yang mendorong pemilihan darimerek smartphone yang dilakukan dengan pendekatan stated dan derivedimportance. Analisis stated importance menggunakan mean score dan derivedimportance menggunakan analisis Jaccard Similarity Coefficient. Hasil penelitianini adalah perbedaan demografi (jenis kelamin, pengeluaran, usia), dan usershipdari suatu merek smartphone akan mempengaruhi faktor pendorong pemilihansebuah merek smartphone. Perbedaan ini bisa menjadi salah satu tambahanstrategi para produsen smartphone untuk meluncurkan produknya dengan lebihefektif dan efisien kedepannya

---

ABSTRACTFocus of this study is to analyze importance factors that driving preferencetowards smartphone brands. This analysis utilize stated and derived importanceapproach where stated importance calculated using means score while derivedimportance calculated using jaccard Similarity Coefficient. Result of this study isdifferent profile of demographic (gender, expenditure, age) and brand usershipwill affect factors that driving preference towards smartphone brands. Thisdifference will become valuable inputs for smartphone manufacturer to createmore efficient and effective products in the future"

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Why have some former enemy countries established durable peace while others remain mired in animosity? When and how does historical memory matter in post-conflict interstate relations? Focusing on two case studies, Yinan He argues that the key to interstate reconciliation is the harmonization of national memories. Conversely, memory divergence resulting from national mythmaking harms long-term prospects for reconciliation. After WWII, Sino-Japanese and West German-Polish relations were both antagonized by the Cold War structure, and pernicious myths prevailed in national collective memory. In the 1970s, China and Japan brushed aside historical legacy for immediate diplomatic normalization. But the progress of reconciliation was soon impeded from the 1980s by elite mythmaking practices that stressed historical animosities. Conversely, from the 1970s West Germany and Poland began to de-mythify war history and narrowed their memory gap through restitution measures and textbook cooperation, paving the way for significant progress toward reconciliation after the Cold War."

"ABSTRAKNarkoterorisme sebagai sebuah bentuk ancaman bukan merupakan hal baru dalam isu keamanan internasional Pada perkembangannya Narkoterorisme tidak hanya tidak hanya dipahami sebagai aksi aksi teror yang digunakan oleh kelompok narkotika tetapi juga sebagai suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara kelompok teror dan kelompok narkotika untuk mencapai tujuan kelompok teror Di Indonesia tindak kejahatan Narkoterorisme masih tergolong baru Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menemukan faktor faktor pendorong dan penghambat Narkoterorisme di Indonesia yang nantinya akan bermanfaat dalam formulasi kebijakan atau strategi keamanan di masa yang akan datang Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Analisis Faktor sebagai metode analisa data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara elisitasi terhadap 20 praktisi mengenai variabel variabel pendorong dan penghambat Narkoterorisme di Indonesia dan penyebaran kuesioner terhadap 422 responden yang berasal dari berbagai lembaga penegakan hukum dan pendidikan tinggi Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kunci Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 tujuh faktor pendorong dan 5 lima faktor penghambat Narkoterorisme di Indonesia Faktor lemahnya fungsi negara krisis nilai ideologis dan pemahaman ancaman lemahnya pranata sosial dan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan dan peluang pendanaan berkontribusi kuat dalam mendorong Narkoterorisme di Indonesia Sementara faktor peningkatan fungsi negara dan perbaikan sistem hukum peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan pemahaman Narkoterorisme dan pengembangan kemitraan lembaga strategis berkontribusi kuat dalam menghambat Narkoterorisme di Indonesia Dengan demikian rekomendasi yang dapat dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Badan Narkotika Nasional BNN Kepolisian RI dan lembaga terkait lainnya disarankan terfokus pada faktor faktor tersebut Kata kunci Narkoterorisme teror narkotika.

---

ABSTRACTNarcoterrorism as a form of threat is not a new thing in international security issues In its development Narcoterrorism is not only to be understood as the acts of terror used by the narcotic groups but also as a form of cooperation that intertwined between the terror groups and narcotic groups to achieve the goal of a group of terror In Indonesia Narcoterrorism crime is still relatively new Therefore this study aimed to identify the driving and inhibiting factors of Narcoterrorism in Indonesia which will be useful in the formulation of policy or security strategy in the future This research was conducted through a quantitative approach using factor analysis as a method of data analysis Data collection techniques performed by way of elicitation of 20 practitioners on the driving and inhibiting variables of Narcoterrorism in Indonesia and distributing questionnaires to 422 respondents from various law enforcement agencies and higher education Further analysis was conducted based on interview with key informants The results indicate that there are 7 seven driving factors and 5 five inhibiting factors of Narcoterrorism in Indonesia Factors of the weak functioning of the State the crisis of ideological values and the understanding of the threat the weak of social institutions and economic inequality and the needs and funding opportunities have strong contributions in encouraging Narcoterrorism in Indonesia While the factor of increase the state functions and the improvement of the legal system increase the social and economic welfare of the community and increase the understanding of Narcoterrorism and strategic agencies partnership development have strong contribution to inhibiting the Narcoterrorism in Indonesia Thus the recommendations that can be developed by the National Agency for Combating Terrorism BNPT National Narcotics Agency BNN the National Police and other relevant agencies advised to focus on those factors "

"The purpose of this study is to understand what are the driving factors and focuses of CSR implementation by family businesses in Indonesia, Japan and Thailand. We investigated how these countries differ and are similar to one another. An in depth literature review was conducted which was also analyzed using NVivo; We also conducted in depth interview with several family businessmen from Indonesia and Japan to gain more insight regarding the topic. The result show that culture religion moral and ethics as the driving factors for these family businesses They all focus their CSR program on education community and the environment. Although all countries were similar they each had their own uniqueness and characteristics.

---

Tujuan studi ini adalah untuk memahami apa saja motivating drivers dan fokus pelaksanaan CSR oleh perusahaan keluarga di Indonesia, Jepang dan Thailand. Kami menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan negara negara ini Pene litian ini melibatkan in depth literature review dan juga analisa menggunakan NVivo. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan pelaku perusahaan keluarga untuk menggali lebih dalam informasi perihal topik studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur agama moral dan ethics sebagai driving factors untuk perusahaan keluarga Semua perusahaan keluarga memfokuskan program CSR mereka terhadap pendidikan komunitas dan lingkungan hidup Meskipun semua Negara memiliki kesamaan tetapi mereka juga memiliki."

"Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan perspektif enabling framework for data-driven public sector yang dikembangkan oleh Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, dan Benjamin Welby (2019). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disamping ditemukannya faktor-faktor pendorong terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan terhambatnya upaya mendorong data-driven public sector. Berdasarkan temuan peneliti diperlukan rekomendasi strategis seperti bergerak cepat, mendorong keterbukaan, mengurangi ego sektoral, pelibatan pihak ketiga, dan pembentukan satuan tugas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat terwujudnya data-driven public sector khususnya di Kementerian PPN/Bappenas

---

As technology develops, data plays an important role in decision making. Regarding these developments, the Indonesian government stipulates Presidential Regulation No.39 of 2019 about the Indonesian one data policy, but Kementerian PPN/Bappenas as policy coordinator in its implementation is still not optimal. Based on these problems, the research was conducted to analyze the driving factors and provide recommendations for the implementation of the saty data Indonesia policy at the Kementerian PPN/Bappenas based on the perspective of the enabling framework for data-driven public sector developed by Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, and Benjamin Welby (2019). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings of the study indicate that in addition to the discovery of the driving factors, there are several aspects that are not fulfilled, causing delays in efforts to encourage the data-driven public sector. Therefore from these findings strategic recommendations are needed such as move faster, encouragement to openness, reduce sectoral ego issues, involvement of third parties, and the formation of a task force which is expected to be a solution in solving problems that hinder the realization of a data-driven public sector, especially the Kementerian PPN/Bappenas."