Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Repo Antar Bank seiring dengan diresmikannya Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai payung hukum bagi para pelaku Transaksi Repo Antar Bank di Indonesia Bank yang mengalami kesulitan likuiditas wajib mencari pendaan terlebih dahulu di Pasar Uang sebelum Bank Indonesia menajalankan fungsinya sebagai lender of resort. Sebelum dikeluarkannya Mini MRA Pasar Uang Antar Bank PUAB merupakan sumber pendanaan yang paling dominan. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengelohan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Transaksi PUAB bersifat uncollateralized karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh bank yang membutuhkan uang terhadap bank yang memberikan pinjaman. Transaksi PUAB yang bersifat uncollateralized cenderung rentan terhadap shock yang dapat dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian risiko kredit sedangkan transaksi Repo bersifat lebih aman karena adanya jaminan berupa surat berharga atau dengan kata lain transaksi Repo ini bersifat collateralized. Transaksi Repo yang bersifat collateralized dapat memitigasi permasalahan default risk counterparty risk serta memitigasi risiko kredit.

---

This thesis discusses the Interbank Repo Transaction under Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA facilitated by Bank Indonesia Indonesian Central Bank as the legal basis for Interbank Repo Transactions stakeholders in Indonesia. Before Bank Indonesia perform its function as the lender of last resort banks having liquidity problems is obliged to find fresh money in the money market. Prior to the enactment of Mini MRA scheme Interbank Money Market Pasar Uang Antar Bank PUAB is the most dominant source of bank funding. This study uses data obtained through the collection of primary data in the form of interviews with sources and secondary data collection form library research In the data processing stage the method used is descriptive analysis. From this study it was found that the interbank transaction is an unsecured transaction since no securities are provided by the debtor bank to the lender bank. Given these facts the unsecured interbank transactions tend to be vulnerable to shocks which are triggered by the increasing of credit risk uncertainty while the Repo transaction is more secure since it is equipped by securities. The secured Repo transactions may mitigate the problems of default and counterparty risk as well as credit risk."

"Pemberlakuan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04.2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan meletakkan fondasi terhadap penyeragaman bentuk transaksi Repo sebagai sebuah perikatan. Peraturan ini mewajibkan adanya perpindahan kepemilikan terhadap efek yang menjadi objek transaksi Repo. Namun, keberlakuan payung hukum untuk transaksi Repo belum sepenuhnya selaras, karena PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia di dalam peraturan operasionalnya masih mengakomodasi tata cara penyelesaian transaksi Repo dengan mekanisme collateralized borrowing dimana efek tetap berada di rekening penjual dijual pada masa berjalannya transaksi. Perbedaan konstruksi perikatan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum kepada keabsahan transaksi dan penentuan pihak mana yang dapat menikmati hak-hak yang melekat dari saham. Penelitian ini turut mengulas tri-party repo salah satu pilar pengembangan infrastruktur pasar modal yang diwacanakan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap mekanisme tri-party repo yang telah berlangsung di Amerika Serikat dan Uni Eropa Peran pihak ketiga dalam tri-party repo ditemukan  tidak hanya berada dalam lingkup keagenan, tetapi juga ada yang merangkap peran sekaligus sebagai kreditur. Perbedaan peran tersebut berhubungan bentuk pertanggung jawaban yang dapat dituntut terhadap pihak ketiga apabila terjadi peristiwa kegagalan. Bentuk pertanggung jawaban pihak ketiga berdiri terpisah dari konsep pertanggung jawaban berupa pemberian ganti kerugian dari pihak penjual dan pembeli sebagai pihak inti transaksi Repo apabila salah satu pihak melakukan kegagalan.

---

The enactment of Financial Services Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines of Repurchase Agreement Transaction for Financial Service Institution has laid out the fundamental basis to uniformise the conceptual legal arrangement of repurchase agreement. The regulation requires total transfer of ownership of securities. However, the legal instrument regulation Repo transaction has not been fully aligned, since Indonesian Central Securities Depository still accomodates the settlement procedures of repo transaction in the sense of collateralized borrowing, whereby securities remain in seller accounts during the life cycle of the transaction. The conceptual differences between legal forms stipulated may have legal implications upon the validity of the transaction itself and the determination of parties who may benefit from the  inherent rights of the shares. The study also examines mechanism of tri-party repo as one of the pillars of capital market infrastructure development initiated by the Finansial Service Institution, through comparative approach of existing tri-party repo mechanism in United States and Europe Union. The role of the third party in a tri-party repo is not found strictly within the scope of agency, yet there is also conccurent role as creditor. The differences between the third party role correlates to the form of liability which can be sought against the third party in the occurence of an event of default. Third party’s liability must be distinguished apart from the liability concept applied for seller and buyer in the form of indemnification once either party commits default."

"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa RepurchaseAgreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembeliankembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukantransaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat danmudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salahsatu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunyadipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risikodefault ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yanglalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan hargasaham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risikountuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena sahamyang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisisfinansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasiojaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme topup yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminansaham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repomaka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis inidibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimanadefault nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yangdilakukan pihak penjual Repo SIAP.

---

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market

instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a

repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.

Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to

quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the

parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of

default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one

of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of

1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a

breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian

capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of

companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the

risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for

the reason that the shares which constituted the underlying assets of the

transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share

value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset

of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is

used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up

mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a

breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case

study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is

influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the

SIAP repo."

"Transaksi repo di Indonesia yang selama ini mekanisme dan perjanjiannya belum terstandarisasi, melatarbelakangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meluncurkan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia yang menjadi landasan pelaksanaan transaksi repo di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. GMRA Indonesia merupakan standarisasi perjanjian transaksi repo yang mengadopsi standar perjanjian GMRA yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dengan klausul yang disesuaikan dengan kondisi hukum dan pelaku pasar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu bagaimana perbedaan implementasi penggunaan GMRA dalam transaksi repo di Indonesia dengan negara lain. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa GMRA dijadikan acuan internasional dalam melakukan transaksi repo di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Singapore yang sudah terlebih dahulu menggunakan GMRA dalam transaksi repo untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangannya. Tesis ini juga membahas ketentuan dalam GMRA Indonesia yang diharapkan dapat mencegah sengketa apabila terjadi peristiwa kegagalan (default) dikemudian hari guna melindungi semua pihak terlibat termasuk investor agar tidak mengalami kerugian. GMRA juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan Penawaran Perdana saham (Initial Public Offering/IPO), dimana dalam pelaksanaannya tidak lepas dari fungsi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal.

---

Within the practice in Indonesia, its mechanism and agreement have not been standardized, a circumstance which brings about the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to launch the Indonesia's Global Master Repurchase Agreement (GMRA) called GMRA Indonesia as a basis for the implementation of repo transactions in the capital market as stipulated in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 / POJK.04 / 2015 on Guidelines for Repurchase Agreement Transactions for Financial Services Institutions (Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan). GMRA Indonesia is a standardized Repo Transaction Agreement that adopts the GMRA standard agreement issued by the International Capital Market Association (ICMA) with clauses tailored to the legal and market conditions in Indonesia. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, GMRA is used as an international reference in conducting Repo transactions on various countries, such as the United States and Singapore which have already been long utilizing GMRA in Repo transactions for its financial markets. This thesis also discusses the provisions in GMRA Indonesia which are expected to prevent disputes in case of default event in the future to protect all parties involved including investors from the risk of loss. GMRA could also encourage companies to conduct Initial Public Offering (IPO), which in its implementation is not possible without the function of Notary as one of the professions supporting the capital market."

"Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), namun demikian dalam hal akan diterbitkannya suatu SUN maka Menteri Keuangan harus terlebih dahulu melakukan konsultasi terhadap Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Transaksi repo SUN adalah transaksi jual beli SUN yang disertai adanya janji untuk membeli kembali SUN yang menjadi objek transaksi pada waktu dan dengan harga tertentu. Dalam rangka untuk menciptakan keseragaman perihal transaksi repo Surat Utang Negara, serta juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo, maka telah disusunlah suatu perjanjian induk untuk transaksi repo, yang dinamakan Master Repurchase Agreement (MRA). Adapun masalah yang dibahas adalah mengenai pengaturan terhadap penerbitan Surat Utang Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai tata cara transaksi repo sebagaimana ditetapkan dalam MRA, dan mengenai sejauh mana efektifitas MRA dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku transaksi repo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang menyimpulkan bahwa MRA telah cukup dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo SUN dengan dicantumkannya beberapa klausul yang cukup dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo, yaitu: pembayaran dan pengalihan, pernyataan dan jaminan, pemahaman resiko dan kemandirian bertransaksi, pemeliharaan marjin, wanprestasi, penyesuaian, tuntutan terbatas, pengakhiran perjanjian, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa."

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi pelaku pasar keuangan terhadap penggunaan instrumen Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Surat Berharga Syariah Negara dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada treasury sembilan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 85,38% market share dari keseluruhan BUS/UUS. Kuesioner terdiri enam dimensi pengukuran, yaitu Likuiditas, Tenor, Pricing, Biaya/Imbalan, Sanksi dan Preferensi lain. Preferensi pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut termasuk rendah karena BUS/UUS relatif tidak memiliki kesulitan likuiditas, Tenor yang kurang variatif, Pricing dan biaya/imbalan yang kurang menarik. Fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar instrumen tersebut lebih menarik adalah variasi Tenor, Pricing dan biaya/imbalan. Tesis ini merekomendasikan kepada regulator keuangan syariah (BI/Kementerian Keuangan) untuk mempertimbangkan fitur-fitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut.

---

This research analyzes the preference of Islamic money market players to use instruments of Bank Indonesia Islamic Repo certificate, government sukuk Repo and Reverse Repo of the government sukuk. This is being analyzed since their preferences are quite low. Technically, data and information are collected through questioners to nine Islamic commercial banks (BUS)/Islamic banking windows (UUS) treasuries representing 85,38% of the total Islamic banking market shares. The questioners contain six dimensions, namely liquidity, maturity term, pricing, cost/yield, penalty and other preferences. The preferences of islamic money market players to use those instruments are low because BUS/UUS relatively do not have liquidity problems, maturity term, pricing and cost/yield is quite limited. However, there are some features that can be included to increase the preferences, which are variaties of maturity terms, pricing and cost/yield. Then, the thesis recommends the Islamic finance regulators (BI/Ministry of Finance) to consider those features in order to increase the preferences of Islamic money market players to use those instruments."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penentuan trading limit [R1], pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham dan fasilitas repo saham khususnya terhadap nasabah ritel di PT. CIMB Securities Indonesia PT. CSI . PT. CIMB Securities Indonesia memiliki framework [R2] dalam penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham kepada nasabah ritelnya. Analisis yang dilakukan melalui penelaahan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang berkaitan dengan Trading Limit,[R3] Fasilitas Pembiayaan Transaksi Saham, dan Fasilitas Repo Saham yang tertuang dalam Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. Selain itu hasil analisis juga mengacu kepada hasil pemeriksaan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. CIMB Securities Indonesia selaku angota bursa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada proses penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan diperlukannya peningkatan kualitas manajemen risiko di PT CIMB Securities Indonesia. [R1]Cetak miring [R2]Cetak miring [R3]Cetak miring.

---

This report discusses the analysis of the determination of trading limit, the provision of financing facility of stock transaction and repo stock facility mainly to the retail customer in PT. CIMB Securities Indonesia. PT. CIMB Securities Indonesia has a framework for determining trading limits, providing share financing facilities and repo share facilities to the retail customers. Analysis conducted through the review of Standard Operating Procedures of the Company related to Trading Limit, Financing Facility of Stock Transaction, and Repo Share Facility as stipulated in Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. In addition, the results of the analysis also refer to the results of the examination by the Indonesia Stock Exchange against PT. CIMB Securities Indonesia as a member of the stock exchange. Based on the result of the analysis, it can be concluded that in the process of determining the trading limit, the provision of financing facility for stock transactions, and repo stock facilities there are still some things that are not in accordance with the Standard Operating Companies and the need to improve the quality of risk management at PT CIMB Securities Indonesia."