Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagimasyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dantepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubahkedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan darisebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian,layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan(resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuatkoordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan postpositivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusahauntuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelahterjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektifinstrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung JatiCirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkanantara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagailiteratur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnyaorganisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggappaling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubunganatasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yangburuk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACTRegional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, thereforeits existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improvethe RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as aTechnical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being aRegional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in everyorganization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able todisturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and thehospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted atGunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung JatiCirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumentalperspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysisis carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supportedby various literature both from books, publications, reports or news about organizationalchanges, especially public organizations. The results of the study show that the form oforganizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity andnot as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poorcoordination between the health office and the hospital."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pelayanan rekam medis rawat jalan di RSUD GunungJati Kota Cirebon. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahuilama waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan rekam medis rawat jalanserta mengidentifikasi hambatan. Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama waktuyang dibutuhkan adalah 151 menit. Proses terlama terdapat di tahap pencarianrekam medis rawat jalan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pelayanan rekammedis rawat jalan yaitu > 10 menit, dipengaruhi oleh minimnya pelatihan tentangpenyimpanan, serta belum optimalnya lemari penyimpanan rekam medis dibagianpenyimpanan

---

ABSTRACTThis research analyzed the outpatient medical record services at RSUD GunungJati Cirebon. The purposes of this study were to determine the length of time ittakes in a series of processes of outpatient medical record services and to identifyobstacles. The type of research employed was qualitative research. The resultsshowed that the average length of was 151 minutes. The longest process occurredin the search stage of outpatient medical records. The time required in the processof outpatient medical record services was still within the old category, i.e. >10minutes, which was affected by the lack of training on storage, and the nonoptimumuse of medical record storage cabinets in the storage section"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Kinerja dalam kerangka SAKIP serta menganalisis kendala utama yang menghambat penerapan SAKIP pada UPT BPOM dan solusi untuk meminimumkan kendala tersebut. Objek studi yang digunakan adalah Balai Besar/Balai POM, yang merupakan UPT BPOM di daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (problem solving).  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode descriptive analysis, dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer (hasil dari wawancara semi terstruktur yang mendalam) dan data sekunder (hasil dari dokumentasi).  Hasil penelitian adalah implementasi SAKIP pada  UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kendala utama yang dihadapi adalah penetapan target kinerja belum semuanya berdasarkan basis data yang memadai, penggunaan berbagai macam aplikasi Monev yang tidak terintegrasi, dan pemanfaatan informasi kinerja yang belum maksimal. Penelitian ini akan membantu UPT BPOM menyempurnakan tata laksana sistem akuntabilitas kinerja, dengan berfokus pada penetapan target kinerja disertai data dukung memadai, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi, dan  pembuatan kertas kerja rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja.

---

This study aims to analyze the implementation of the Performance Management System within the SAKIP framework and the main obstacles that hinder the implementation of SAKIP at UPT BPOM, and solutions to minimize these obstacles. The object of study used is the Balai Besar/Balai POM, which is the UPT BPOM in the regions that carry out operational technical tasks in the drug and food control field. This study uses a qualitative research methodology through a case study approach (problem-solving). The data were analyzed using the descriptive analysis method, combining primary data (results from in-depth semi-structured interviews) and secondary data (results from documentation). The results are that the implementation of SAKIP at  UPT BPOM showed good results and result-oriented governance; however, several aspects needed improvement and refinement.   The main obstacles faced are the setting of performance targets that are not all based on adequate databases, the use of various types of Monev applications that are not integrated, and the utilization of performance information that is not optimal. This research will help UPT BPOM improve the management of the performance accountability system, focusing on setting performance targets with adequate supporting data, developing and perfecting the Monitoring and Evaluation applications, and making recommendation working papers for utilizing maximum performance information."

"Daerah dalam memberi pembiayaan RS masih belum bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan operasional rurnah sakit, kenyataan kesanggupan pemerintah untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan RS selama ini baru mencapai 50-60 % dari kebutuhan riil. Hal ini secara implisit memberikan gambaran adanya keterbatasan rumah sakit dalam upaya pengembangan kinerja secara optimal. Sementara itu dilain pihak penerimaan yang dihimpun rumah sakit tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan rumah sakit karena harus disetorkan ke kas negara. pengelolaan yang di dasarkan kepada PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dart Kepres No.40 tahun 2003 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah, serta PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 clan 59, Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya RS khususnya yang temasuk Lembaga Teknis Daerah dalam pembiayaan operasional. Pemberlakukan pola manajerial Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan menjadi solusi bagaimana pola pengeloIaan operasional rumah sakit dapat tertata dengan baik. BSC merupakan sistem pengukuran dan pengendalian manajemen yang secara cepat, tepat dan komprehensif mengarahkan performence bisnis, Balanced scorecard adalah suatu alat pengukuran yang diturunkan dari strategi oganisasi dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari pimpinan kepada karyawan dan stakeholder untuk mencapai misi dan tujuan, ukurannya mencakup 4 perspektif; perspektif keuangan, perspektif costumer, perspektif proses bisnis intrenal, dan perspektif pemebelajaran Penelitian ini adalah ingin mencoba mengukur bagaimana kinerja RSUD yang telah menerapkan pengelolaan BLUD dan RSUD yang masih menerapkan pengelolaan LTD dengan menggunakan Balanced Scorecard. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian survey analitik, teknik pengambilan data melalui wawancara, pembagian kuisioner dan observasi. Ukuran-ukuran yang menjadi operasionalisasi variabel dalarn tesis ini adalah customer acquisition ,customer retention dan customer satisfaction untuk perspektif pelanggan,pertumbuhan pendapatan, tingkat pengeluaran dan cost recovery rate untuk perspektif keuangan, waktu tunggu, standar kinerja pelayanan dan pasien dirujuk untuk perspektif proses bisnis internal, serta peningkatan kapabilitas pegawai dan kepuasan pegawai untuk perspektif pembelajaran dan perturnbuhan. Dalarn tesis ini dilakukan survey untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai, untuk kepuasan pelanggan digunakanpuiposive sampling dan untuk survey kepuasan pegawai digunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 100 pasien dan 100 karyawan di dua rumah sakit yakni RSU Tangerang dan RSU Serang sedangkan informan sebagai subjek penelitian ini adalah 10 orang tenaga. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan BLUD pada RSU Tangerang sudah menerapkan pola pengelolaan fleksibilitas anggaran dan keuangan, natnun Sebagai instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah RS BLUD Kab. Tangerang meskipun dalam pengeloIaan keuangan intren sudah menggunakan konsep BLU namun secara ekstren masih diwarnai oIeh kebijakan Pemda yang ber corak SKPD atau LTD, pada pengelolaan RSU Serang masih menerapkan konsep instansi birokrasi atau sebagai Lembaga Telmis Daerah /SKPD yang wajib tunduk pada kebijakan daerah datam mengelola keuangannya. Hasil pengukuran dengan Balanced scorecard menunjukan bahwa didapat penilaian RSU Tangerang dari 18 komponen sub dari 4 perspektif BSC maka didapatkan penilaian sebesar sekor 66,6 % jadi menurut penilaian ini RSU Tangerang dalam keadaan kinerja baik ,namun pada penilaian di RSU Serang didapatkan sebesar sekor 50% maka didapatkan penilaian RSU Serang dalam keadaan ldnerja hampir baik. Namun dalam perincian pengukuran ini; di RSU Tangerang di dapatkan sekor kepuasan pasien masih dibawah RSU Serang serta waktu tunggu yang masih cukup lama rata rata pasien menunggu Iebih dari 2 jam untuk mendapatkan pelayanan dokter. Peneliti menyimpulkan bahwa pengeIolaan yang berbeda pada dua konsep pengelelolaan rumah sakit antara konsep BLUD dan LTD ini belum bisa meyebabkan antara keduanya lebih baik pada salah satu pola pengelolaan, disebabkan ada dimensi lain yang mempengaruhinya yakni ; political will Pemerintah Daerah dan Kemampuan Surnber Daya Manusia RS yang mengelola Rumah Sakit itu sendiri.

---

Ability of the Government and the Local Government in providing financing hospitals still can not meet and cover the operational needs of the hospital, the fact the government ability to provide operational and maintenance costs during the hospital has recently reached 50-60% of the real needs. Meanwhile, in other hand, revenue collected by the hospital could not be used directly to support the activities of the hospital due to be deposited into the state treasury. management in base to the PP No.41 of 2007 on Regional and Organization of the Presidential No.40 of 2003 on institutional guidelines and penelolaan derah hospital, and Government Regulation No.58 year 2005 concerning regional finance, bank management, article 57 and 59, this Condition can lead to the collapsed hospital in particular that includes the Regional Technical Institute in operational funding Entry into the pattern of managerial Public Service Board and Local Public Service Board is expected to be the solution for how the pattern of the operational management of the hospital can be ordered with either BSC is a measurement and management control systems that are fast, accurate and comprehensive business performance directs, Balanced scorecard is a measurement tool which is derived from oganisasi strategy and serves as a means of communication from leadership to employees and stakeholders to achieve the mission and objectives, its size includes four perspectives ; financial perspective, customer perspective, intrenal business process perspective, and perspective education. This research is like trying to measure how the performance of hospitals that have implemented BLUD management and management of hospitals that still apply using the Balanced Scorecard LTD.

Type of thesis research is an analytical survey research, data collection techniques through interviews, distribution of questionnaires and observation. The sizes of the operationalization of the variables in this thesis are: customer acquisition, customer retention and customer satisfaction for the customer perspective, revenue growth, the level of expenditure and cost recovery rates for the financial perspective, waiting time, performance standards and patient referral services for business process perspective internally, as well as increasing the capability of employees and employee satisfaction for learning and growth perspective. In this thesis, we conducted surveys to measure customer satisfaction and employee satisfaction, customer satisfaction and use of purposive sampling used for employee satisfaction survey technique Random Sampling. The sample in this study were 100 patients and 100 karywan at two hospitals ie RSU RSU Tangerang and Serang, while informants as subjects of this study is 10 workers.

The results of this study is the management of the RSU Tangerang BLUD already applying the pattern of budget management and financial flexibility, but as a government agency under the Local Government District Hospital BLUD. Tangerang despite financial management intern already uses the concept of a ekstern BLU but still colored by the local government policy which had shades SKPD or LTD, in Serang Hospital management still apply the concept of bureaucracy or agency as the Regional Technical Institute / SKPD shall be subject to local policies in managing its financial.

Results with the Balanced Scorecard measurement showed that the assessment is obtained from 18 RSU Tangerang sub components of the four perspectives of BSC are obtained sekor 66.6% rating so by this assessment Tangerang General Hospital in a state of good performance, but On the assessment at Serang General Hospital found 50% of sekor are obtained in a state assessment Serang General Hospital nearly good performance But the details of this measurement; in RSU Tangerang in getting sekor Hospital patient satisfaction is still under attack as well as waiting times are still long enough average patient waited more than two hours to get a service physicians.

Researchers concluded that the management is different on the two concepts pengelelolaan BLUD hospital between concept and there is no known cause LTD of both better management on one pattern, because there are other dimensions that may influence namely, political will and ability of Local Government Human Resources RS Hospital manage itself."

"Analysis of the Management of Referral Standard Operational Procedure at the Polyclinics of Arjawinangun General Hospital CirebonAt the end of 20th century, the development of health industry, especially the hospital sector growth very fast, and influence the development of regional Government's hospital.On the other hand level education and economic condition increasing and affecting their demand on health services. Therefore Regional Government's Hospital as the top of referral center in the regional level must be capable to manage the increasing demand by increasing quality of service to the community.Arjawinangun Hospital is type C general hospital and. owned by the Regional Government of Cirebon Regency. The hospital manage to increase quality of services through the introduction of referral procedure from general practitioner to the specialist doctors using the standard operating procedure of outpatient management.This study analyze the changes of the number of referral cases in the polyclinic of Arjawinangun Hospital. Secondly the study measure the level of satisfaction among the customer and doctors agree the introduction of standard operating procedure of outpatient management.The result shows that there is a sharp increased on the number of referral cases the specialist doctors, and a large number of patient, specialist doctors and general practitioner who are satisfied with the new the standard operating procedure of outpatient management. In conclusions the implementation of the standard operating procedure should be continuously monitored and supervise to increase the satisfaction among customer and doctors at Arjawinangun Hospital Cirebon.Bibliography : 23 (1971 - 1997)"

"ABSTRAKKeputusan Presiden nomor 38 tahun 1991 tentang unitswadana dan tatacara pengelolaan keuangannya, yang merupakankebijaksanaan nasional dan berlaku umum untuk semua satuan kerjaPemerintah, oleh Departemen Kesehatan ditindak lanjuti dalambentuk kebijaksanaan rumah sakit unit swadana. Pada tahun angga-ran 1992/1993 Departemen Kesehatan mengusulkan empat rumah sakitumum miliknya dan sebelas rumah sakit umum Daerah, dikonversimenjadi unit swadana Pusat dan unit swadana Daerah. Satu diantararumah sakit umum Daerah yang diusulkan adalah RSUD Pasar ReboJakarta.Untuk rumah sakit yang diubah menjadi unit swadanaPusat, sudah ada kebijaksanaan keuangan dari Menteri Keuanganyang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 tahun1992 tentang Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unitswadana Pusat. Kebijaksanaan keuangan ini diharapkan bisa menjadipedoman dan menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit sebagai unit swadana pusat.Sampai dengan tesis ini diserahkan, belum ada kebijak-sanaan keuanuan untuk unit swadana Daerah dari Departemen DalamNegeri, walaupun Departemen Keuangan sudah menyerahkan kewenangan untuk membuat kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah,kepada Departemen Dalam Negeri.Kebijaksanaan keuangan untuk RSUD sebagai unit swadanaDaerah, diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan RSUD yangdihadapi saat ini dan dapat mengantisipasi masalah keuanganpotensial yang akan datang. Dari analisis masalah keuangan RSUD saat ini dihasilkan: pertama, identifikasi duabelas masalah keuangan dan dua masalahkeuangan potensial ; kedua, sebagian besar penyebab dari masalahkeuangan RSUD bersumber dari kebijaksannan PemerintahPusat/Daerah ; ketiga, sebagian besar masalah keuangan menjadiselesai dengan berubahnya RSUD menjadi unit swadana Daerah,sebagian lagi memerlukan dukungan kebijaksanaan lain baik dariPusat maupun Daerah dan keempat, masalah keuangan RSUD terkaiterat dengan aspek lain manajemen RSUD.Berdasarkan analisis ini, disarankan dibuat beberapamacam kebijaksanaan dari tingkat Pusat maupun Daerah , yang dapatmenyelesaikan masalah keuangan yang ada, melengkapi KeputusanPresiden dan Menteri Keuangan yang sudah ada. Khusus untuk RSUDPasar Rebo disarankan, sambil menunggu kebijaksanaan keuanganunit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, melaksanakanujicoba RSUD Pasar Rebo sebagai unit swadana Daerah dengan meng-gunakan kewenangan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahandi Daerah, dapat mengatur segala sesuatu kebijaksanaan Pusat yangbelum jelas. Disamping itu berdasarkan Undang undang nomor 11tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus IbukotaNegara Republik Indonesia Jakarta, dimungkinkan melakukan pengat-uran tersendiri."

"Salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah rumah sakit. Rumah sakit memiliki karakteristik banyak menyerap tenaga kerja, padat teknologi, terbukanya akses bagi pasien, pengantar, dan pengunjung, serta kegiatan berjalan selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem manajemen kebakaran mulai dari pra kebakaran, saat kebakaran, hingga pasca terjadinya kebakaran di RSUD KiSA Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2022, Pedoman Teknis di Bidang Bangunan dan Sarana Rumah Sakit, standar NFPA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi observasional dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang didukung dengan instrumen berupa daftar tilik. Analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan manajemen terkait kebakaran sudah disosialisasikan. Telah terbentuk tim K2G, namun papan struktur K2G belum diisi dengan rutin. Terdapat dokumen identifikasi bahaya kebakaran dan telah terlaksana pelatihan sebanyak 2 kali dalam setahun, namun pasien dan pengunjung belum mendapat pembinaan. Persentase tingkat kesesuaian penerapan sistem proteksi kebakaran aktif adalah 80%, sistem proteksi kebakaran pasif adalah 67%, dan sarana penyelamatan jiwa adalah 81%. Inspeksi kebakaran internal belum dilakukan secara rutin dan masih terdapatnya pegawai yang merokok di rumah sakit. Terdapat prosedur tanggap darurat kebakaran yang komprehensif, namun HT dalam kondisi rusak untuk mendukung komunikasi darurat. Penyelidikan dan pelaporan telah terlaksana oleh pihak K3RS, kepala bagian, dan perwakilan instalasi terkait, serta audit kebakaran telah dilakukan setiap 4 tahun sekali dan 1 tahun sekali berupa pemeriksaan dan pengujian. Saran yang diberikan, yaitu mensosialisasikan kembali kewajiban untuk mengisi papan K2G, memberikan sosialisasi kepada pasien dan pengunjung terkait keselamatan kebakaran, memperhatikan jarak pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif, melakukan inspeksi secara rutin pada seluruh sarana keselamatan kebakaran, membentuk sanksi bagi pegawai yang merokok, dan memperbaiki HT yang rusak untuk digunakan saat komunikasi darurat.

---

One sector that has a high risk of fire hazards is hospitals. Hospitals have the characteristics of being labor-intensive, technology-intensive, open access for patients, caregivers, visitors, and operations for 24 hours. This study aims to analyze the implementation of the fire management system from pre-fire, during fire, to post-fire at RSUD KiSA Depok City in accordance with the Indonesian Minister of Health Regulation No. 40 of 2022, Technical Guidelines in the Field of Hospital Buildings and Facilities, NFPA standards, and Minister of Public Works Regulation No. 20 of 2009. This research used an observational study research design with a qualitative approach. Data collection was obtained through observation, interviews, and document review supported by an instrument in the form of a checklist. Data analysis was carried out by descriptive analysis and compared with applicable regulations and standards. The results showed that management policies related to fire have been socialized. The K2G team has been formed, but the K2G structure board has not been filled regularly. There is a fire hazard identification document and training has been carried out 2 times a year, but patients and visitors have not received guidance. The percentage of conformity level of active fire protection system implementation is 80%, passive fire protection system is 67%, and means of escape facilities are 81%. Internal fire inspections have not been conducted regularly and there are still employees who smoke in the hospital. There is a comprehensive fire emergency response procedure, but the HT is in poor condition to support emergency communication. Investigation and reporting have been carried out by the K3RS, section heads, and representatives of related installations, and fire audits have been carried out every 4 years and once a year in the form of inspection and testing. The suggestions given are to re-socialize the obligation to fill in the K2G board, provide socialization to patients and visitors regarding fire safety, pay attention to the installation distance of active fire protection systems, conduct regular inspections of all fire safety facilities, establish sanctions for employees who smoke, and repair damaged HTs to be used during emergency communication."

"Menurut World Health Organization (2007), sampah yang dihasilkan rumah sakit hampir 80% berupa sampah non-medis dan 20% berupa sampah medis. Limbah merupakan parameter penting dalam menentukan suatu rumah sakit dengan citra ramah lingkungan. Penerapan konsep Green Hospital merupakan bagian dari alasan mengapa rumah sakit perlu berubah menuju pada pemenuhan konsep industri pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di RSUD Tarakan telah dipisahkan antara sampah medis dan non-medis. Untuk sampah non-medis, pengelolaannya belum terlaksana dengan baik yang disebabkan sarana dan prasarana tidak memadai dan prosedur tetap dalam pengelolaan sampah non-medis tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan mengenai sistem pengelolaan sampah nonmedis melalui perumusan ulang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis berdasarkan konsep Green Hospital. Penelitian pada sampah non-medis RSUD Tarakan dilakukan dengan pengukuran sampel (sampling) pada sampah gedung. Hasil sampling menunjukkan bahwa rata-rata timbulan gedung sebesar 1,7 kg/bed/hari atau 12,4 L/bed/hari dengan komposisi sampah non-medis terdiri dari 63,8% organik, 14,34% kertas, 10,62% plastik, 5,62% popok dan pembalut, 3,8% styrofoam, 0,63% karet, 0,51% kaleng, 0,41% kaca, 0,21% kain, dan 0,06% kayu. Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pengangkutan akhir. Dalam pengolahan sampah, terdapat rencana penerapan pengomposan dan pemanfaatan sampah anorganik.

---

According to the World Health Organization (2007), hospital solid waste generated nearly 80% in the form of non-medical solid waste and 20% in the form of medical solid waste. Waste is a major parameter in determining a hospital with environmentally friendly image. The application of the concept of Green Hospital is part of the reason why hospitals need to change towards the fulfillment of the concept of healthcare industry according to market needs and the community. In waste management in Tarakan Hospital had separated between the medical waste and non-medical. For non-medical waste, the management has not done well due to inadequate infrastructure and procedures remain in the non-medical solid waste management is not well planned. Therefore, standard of non-medical waste management system is required byreformulatinga Standard Operating Procedure (SOP) of non-medical solid waste based on the concept of Green Hospital. Research on non-medical solid waste Tarakan Hospital performed with sample measurement on building waste. Based on the results of measurements, the rate of generation of hospital building is 1,7 kg/bed/day or 12,4 L/bed/day with nonmedical solid waste composition consisted of 63,8% organic, paper 14,34%, 10,62% plastic, 5,62% diapers and pads, 3,8% styrofoam, rubber 0,63%, 0,51% tin, 0,41% glass, 0.21% textile, and 0.06% wood. Designing Standard Operating Procedure (SOP) for non-medical solid waste management includes storage, collection, transfer, transportation, treatment, and final disposal. There are two plans for non-medical solid waste treatment, it is composting and utilization of inorganic waste."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin."