Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law."

"Risa Lisdiyanti Devi, 058900192.2, Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Charter Pesawat, Skripsi.Bersamaan dengan dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II dan memasuki era globalisasi dan komunikasi, maka pembangunan nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Salah satu sarana yang memiliki posisi penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah sarana transportasi udara. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan meningkatnya permintaan a kan j asa angkutan udara maka bidang angkutan udara juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan angkutan udara yang pesat tersebut juga menimbulkan beberapa masalah hukum baru yang berkaitandengan penyelenggaraan angkutan melalui udara. Salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam Hukum Angkutan Udara adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan charter pesawat, karena dewasa ini banyak perusahaan angkutan udara yang menye lenggar akan angkutan udara dengan charter. Namun dalam praktek perundang-undangan yang berlaku sekarang belum banyak yang mengatur secara tegas mengenai aspek hukum dari charter pesawat ini. Walaupun angkutan udara menggunakan pesawat yang berteknologi tinggi namun dalam penyelenggaraan pengangkutan udara tidak terlepas dari beberapa resiko yang akan timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan pengangkut, misalnya dalam hal terjadi kecelakaan pesawat. Berkaitan dengan hal itu masih banyak maaalah mengenai penyelesaian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat yang berkaitan erat dengan tanggungjawabpengangkut. Miaalnya saja, siapa yang harus bertanggung-jawab jika terjadi suatu kecelakaan pesawat dan bagaimana penyelesaian klaim ganti ruginya bagi pihak penumpang atau pengirim barang. Jadi dalam Hukum Penerbangan atau Hukum angkutan melalui udara banyak masalah-masalah yang satu sama lain s aling oerkaitan erat dan semuanya penting diketahui oleh semua pihak terutama oleh kalangan pemakai jasa angkutan melalui udara, termasuk didalamnya masalah charter pesawat. ( Riea Lisdiyanti Devi/0589001922)"

"ABSTRAKPesawat Udara merupakan moda transportasi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh kebutuhan manusia dalam melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan cepat. Seringkali penggunaan pesawat udara ini dilakukan melalui charter pesawat udara atau sewa-menyewa pesawat udara. Namun tidak serta merta seluruh charter pesawat udara dapat dianggap sebagai suatu sewa-menyewa, karena pada dasarnya dalam perjanjian charter pesawat udara tersebut juga terdapat unsur-unsur perjanjian bernama lainnya. Dalam hal pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara sendiri, kemungkinan untuk terjadi suatu risiko juga tidak dapat dipungkiri. Bahwa kenyamanan serta keamanan daripenumpang tidak selamanya terjamin, untuk itu dalam hal terjadinya suatu risiko penumpang dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pengangkut. Perjanjian yang digunakan dalam skripsi ini adalah antara PT. X dan PT. Y yang mana memperlihatkan bahwa dalam hal perjanjian charter pesawat udara tidak digunakan oleh PT. Y melainkan Pihak Ketiga.

---

ABSTRACTAn aircraft is the most appropriate mode of transportation to fulfill the human needs to travel from one region to another quickly. Often the use of the aircraft is done via charter or thru lease. But a charter aircraft agreement cannot be considered as a lease, because in the Aircraft Charter Agreement it contained elements of the other nominaat contract. In the implementation of the Aircraft Charter Agreement, the possibility of a risk cannot be denied. The comfort and security of the passenger who used the capacity of aircraft is not always guaranteed, for it in the event of a risk, Passenger will sought accountability tothe carrier. The Aircraft Charter Agreement used in this thesis is between PT. X and PT. Y, which shows that in the case of an Aircraft Charter Agreement, the aircraft is not used by PT. Y but by a Third Party."

"Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

---

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors."

"ABSTRAKSetiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhikebutuhan hidupnya pasti akan berhubungan dan menggunakan hukum perjanjian.Namun, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaan perjanjian, tidak menutupkemungkinan timbulnya perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satudengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma hukumagar di dalam proses pergaulan hidup antar manusia terdapat kedamaian danketertiban.Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalahmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. B dan Bapak Cterhadap PT. A. Pada kasus tersebut terdapat hubungan kontraktual yang terjadiantara pihak PT. A dengan pihak PT. B. Namun, menjelang berakhirnyaperjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilikasli dari kapal (tongkang) yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah perbuatan pihak PT. B dengan Bapak C dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana akibat hukumyang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan,sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah dantipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakanpencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang dilakukan oleh Bapak C dantidak adanya upaya pencegahan dari pihak PT. B akan tindakan yang dilakukanoleh Bapak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumyang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawanhukum pihak PT. B dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitupasal 1338 jo 1555 KUH Perdata karena tindakan pencegahan penyandaraan kapal(tongkang) yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pacta sunt servanda.Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. B dan Bapak C tersebut menimbulkankerugian terhadap pihak PT. A, sehingga mewajibkan para pihak yangmenimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita olehpihak PT. A. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Aadalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365KUH Perdata.

---

ABSTRACTIn every human activity is certainly using the laws of the agreement tofulfill their needs. But, in a workmanship or execution of the agreement, it canappear the dispute or conflict between other human as a parties. As the result, weneeds law norm, so that in social human intercourse is created the peacefulnessand correct conduct.In this research, the focus in the study is about the onrechtmatigedaad byPT. B and Mr. C to PT. A. In that case, there is a contractual relationship betweenPT. A and PT. B. However, when the implementation would be over, Mr. C cameout and claimed him self as the owner of the cargo ship. The objective of thisresearch is knowing whether the deed done by PT. B and Mr. C can becategorized as onrechtmatigedaad and how the consequence of the action is. Thisresearch uses method of document's research, therefore we need secondary datacollected by document's study. The type of this research is problem identificationand problem focus. In conclusion, the prohibition to tie up the cargo ship by Mr. Cand no action carried out by PT. B to prevent Mr. C, not only can be categorizedas onrechtmatigedaad, but also incompatible with etiquette and morality. Besides,the deed is also incompatible with ordinance, especially article 1338 jo 1555article of civil code because the prohibition to tie up the cargo ship chartered isbreaking the basis of pacta sunt servanda. The action excecuted by PT. B and Mr.C caused a financial loss for PT. A as well, so the parties causing the loss have toreplace it. Thus, the legal remedy claimed by PT. A is regarded asonrechtmatigedaad. This matter is based on article 1365 of Civil Code."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibentuknya charter untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai operating arm dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini membahas pula mengenai tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham perusahaan induk dan anak perusahaan dengan adanya charter tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakan PT X, yang merupakan badan usaha yan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Dalam charter PT X tersebut, disebutkan bahwa pemberlakukan charter ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing anak perusahaan hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka charter tersebut belum memiliki kekuatan mengikat bagi anak perusahaan hulu.

---

This thesis is concerning the application of charter of corporate relation between and inter-subsidiary company. The purpose of this charter is to regulate the distribution of duties, authorities, synergy, coordination, and communication between the holding company as the responsible party/caretaker and business/activities supervisor with subsidiary company as the operating arm of holding company in strategy performance and operational implementation in order to achieve the best interest of the holding company.

This thesis also concerning the responsibilities of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of holding company and its subsidiaries by the existence of such charter. In this matter, writer takes an example, the charter that used by PT X, is a business entity in oil and gas sector, in conducting the control against its subsidiaries. In such charter of PT X stated that the enforceability of this charter is conducted through the mechanism of General Meeting of Shareholders of each of subsidiaries. In consequence of the General Meeting of Shareholders is not conducted, such charter has not had a binding effect to its subsidiaries."