Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACTAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach."

"ABSTRAKAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi bersama di Indonesia Indonesia. Bentuk perusahaan asuransi bersama sering menyebabkan masalah keuangan Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 sejak Krisis India Timur Belanda pada tahun 1922 sampai sekarang. Sebagai upaya restrukturisasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesiamenetapkan peraturan bernama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 1 / POJK.05 / 2018 tentang Kesehatan Keuangan untuk Perusahaan Asuransi Reksa, di mana Pasal 48 angka (3) menyatakan bahwa demutualisasi adalah salah satu yang finansialupaya restrukturisasi untuk perusahaan asuransi bersama. Menurut kondisi tersebut, ada dua masalah utama: 1. Apakah demutualisasi merupakan restrukturisasi keuangan yang tepat upaya untuk perusahaan asuransi bersama?; 2. Bentuk badan hukum apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan asuransi? Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa demutualisasi adalah upaya restrukturisasi keuangan yang tepat untuk asuransi bersama perusahaan, dan bentuk badan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam asuransiperusahaan adalah Perseroan Terbatas. Demikianlah, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 harus mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Ini Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTLife Insurance with Bumiputera 1912 is the only joint insurance company in Indonesia, Indonesia. The form of joint insurance companies often causes financial problems Bumiputera Life Insurance Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As an effort to financial restructuring, the Indonesian Financial Services Authoritystipulate a regulation called the Indonesian Financial Services Authority Regulation 1 / POJK.05 / 2018 concerning Financial Health for Mutual Insurance Companies, where Article 48 number (3) states that demutualization is a financial onerestructuring efforts for joint insurance companies. Under these conditions, there are two main problems: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a joint insurance company ?; 2. What form of legal entity is suitable to be applied in an insurance company? Finally, it can be concluded that demutualization is an appropriate financial restructuring effort for joint insurance companies, and an appropriate form of legal entity to be applied in insurancecompany is a Limited Liability Company. Thus, Life Insurance with Bumiputera 1912 had to change the form of its legal entity into a Limited Liability Company. This research uses a normative juridical approach."

"Skripsi ini membahas tentang karakteristik bentuk Usaha Bersama dan bentuk tanggung jawab hukum dari AJB Bumiputera 1912. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yuridis ini mengungkapkan bahwa Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai badan hukum; perkumpulan orang yang tidak menerbitkan saham; setiap anggotanya juga merupakan tertanggung; diselenggarakan dengan prinsip demokrasi dan solidaritas; dan laba perusahaan dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan berbentuk Usaha Bersama tidak menyatakan dengan jelas bentuk tanggung jawab hukumnya dan hanya menentukan bahwa para anggota dapat juga dibebakankan tanggung jawab hukum, dalam kondisi tertentu. Namun berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 20 Oktober 1865 jo. pasal 1661 KUHPER diketahui bahwa bentuk tanggung jawab Usaha Bersama adalah terbatas (limited).

---

This thesis discusses the characteristic of a Mutual Insurance and the liability of an insurance company named AJB Bumiputera 1912. By conducting a normative legal research, it reveals that the Mutual Insurance has the characteristic as a legal entity; is an association of people who do not issue shares; each member is also an insured; organized by the principles of democracy and solidarity; and the profits will be used for the benefit of its members. Statutes of AJB Bumiputera 1912 does not clearly state the form of its liability and only determine that, in certain situations, the members can also be held liable. However based on the Hoge Raad Arrest dated October 20, 1865 and Article 1661 of the Civil Code, it is known that the liability of Mutual Insurance is limited."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui adanya bentuk Usaha Bersama sebagai badan hukum, namun bentuk badan hukum ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Fokus pembahasan Tesis ini pada masalah apakah Usaha Bersama merupakan badan hukum; bagaimana tugas dan tanggung jawab organ Usaha Bersama; dan apa saja kekurangan yang dihadapi Usaha Bersama jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Jenis penelitian ini adalah normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait Usaha Bersama khususnya pada AJB bumiputera 1912. Sebagai hasil penelitian didapat bahwa Usaha Bersama merupakan badan hukum, sehingga sebagai badan hukum melekat ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum; AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama, menurut Anggaran Dasarnya, memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Badan Perwakilan Anggota, Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh dari dalam badan hukum AJB Bumiputera 1912, menjalankan roda kegiatan perusahaan ke arah visi dan misinya. Kegiatan organ-organ tersebut meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan; Dibandingkan dengan Perseroan Terbatas, Usaha Bersama memiliki beberapa kekurangan seperti terbatasnya akses penambahan modal; Usaha Bersama menjadi kurang dapat berkompetisi karena terbatasnya modal; penerapan tata kelola perusahaan berkurang kualitasnya karena aspirasi anggota terpaksa melalui sistem perwakilan; perlindungan yang rendah terhadap pemegang polis dan tertanggung asuransi dari risiko kegagalan perusahaan dan pengurangan hak-hak dalam polis bila terjadi masalah kesehatan keuangan; pembagian hasil keuntungan baru dapat dinikmati pada waktu klaim polis ataupun pada saat polis habis kontrak; dan kemungkinan adanya demutualisasi sebagai proses konversi badan usaha dari Usaha Bersama menjadi Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACT

Indonesian Act No. 40 of 2014 on Insurance acknowledges the form of Mutual Company as a legal entity, but this form of legal entity has not been regulated specifically in Indonesia. The focus of this thesis lies on the issues such as is the Mutual Company a legal entity or not; What are the duties and responsibilities of Mutual Company?s organ in Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company; and what are the disadvantages of Mutual Company compared to a Limited Liability Company. This is a normative research using analytical description. The method used in this research is literature study using all of related literatures or secondary data related to Mutual Company especially on Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company. The research points out that: Mutual Company is a legal entity. It has characteristic features similar to legal entity; Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company, according to its Articles of Association, has organs consisting of Representative Board Members, Board of Commissioners and Board of Directors. All of them are running the company's activities toward its vision and mission. Activities of these organs including the functions of policy making, implementation and supervision; Compared to the Limited Liability Company, Mutual Company has some disadvantages such as: Lack to the access towards additional capital; Mutual Company become less able to compete due to limited capital; Application of corporate governance is deteriorating due to the aspirations of members forced through a system of representation; a low protection against the policyholder and insured person according to the risk of company failure and the reduction of the rights under the policy in the issue of financial health problem; The profit sharing only can be enjoyed at the time of claims under the policy or at the end of the contract limit time; The possibility of demutualization as the conversion process of a business entity from a Mutual Company into a Limited Liability Company."

"Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait.

---

This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties."

"Undang-undang mengatur bahwa bentuk perusahaan asuransi di Indonesia terbagi atas: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk mutual dan merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Meskupin demikian, terjadi kekosongan hukum yang cukup lama terhadap badan usaha berbentuk mutual ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI di mana seorang direktur melakukan suatu perbuatan pidana yang diputus dengan menggunakan UU Asuransi. Sedangkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XVIII/2020, telah menyatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak tunduk pada UU Asuransi dan harus dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai usaha bersama. Terhadap Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, maka Direktur AJB Bumiputera tersebut seharusnya dikenakan kepada KUHP, bukan kepada UU Asuransi. Mengenai pengaturan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan kondisi kekosongan hukum tersebut mengacu pada KUH Perdata, KUHD, dan KUHP.

---

The law stipulates that the form of insurance companies in Indonesia is divided into: Limited Liability Companies, Cooperatives, and Mutual Company. AJB Bumiputera 1912 is the only mutual company and is the oldest insurance company in Indonesia. Thus, there is a long legal vacuum for this mutual business entity which causes legal uncertainty. As in Verdict No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI where a director commits a criminal act that is decided using the Insurance Law. Meanwhile, referring to the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XVIII/2020, it has been stated that AJB Bumiputera 1912 is not subject to the Insurance Law and must make a separate law regarding Mutual Company. Regarding Case Decision No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, the Director of AJB Bumiputera should be subject to the Criminal Code, not to the Insurance Law. Regarding the regulation of the 1912 Bumiputera AJB with the condition of a legal vacuum, it refers to the Civil Code, the Business Code, and the Criminal Code."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan merekomendasikan metode restrukturisasi utang yang tepat untuk penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada industri dengan nilai belanja modal tinggi, yang dipicu oleh adaptasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Untuk pembiayaan belanja modal yang tinggi, perusahaan mengandalkan pembiayaan utang, yang sebagian porsinya dalam mata uang asing USD , sehingga perusahaan mengalami transaction exposure akibat currency risk. Dari analisis rasio keuangan dan financial distress, perusahaan tidak berada pada kondisi kesulitan likuiditas dan masih berada pada level di atas financial distress. Sehingga dari beberapa perbandingan metode restrukturisasi utang seperti metode penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali, dan kontrak lindung nilai. Kontrak lindung nilai direkomendasikan untuk dapat mengurangi transaction exposure perusahaan.Dari pilihan metode kontrak lindung nilai kontrak forward, pasar uang, dan kontrak opsi. Penggunaan metode lindung nilai kontrak forward dapat dipenuhi oleh ketersediaan kas perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi transaction exposure lebih besar dibandingkan metode lindung nilai lainnya, dari kerugian akibat selisih nilai tukar kurs utang USD perusahaan.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to recommend the proper method of debt restructuring for the firm PT. Indosat, Tbk because the firm suffered losses in three consecutive years from period of year 2013 2015.From this thesis results, it can be seen that the companies is belong in industry with high capital expenditure spending, which driven by adaptation to rapid technological progress. For high technology spending activities, companies rely on debt financing, which partly is in the portion of foreign currency USD , thus the company suffered due to transaction exposure of currency risk. From the analysis result of financial ratios and financial distress, the company is not in a state of liquidity problems and is at a level above financial distress. Hence from several comparison of debt restructuring methods such as debt reconditoning, debt rescheduling, debt restructuring, and hedging contracts. Hedging contracts is recommended to reduce transaction exposure of the company towards currency riskFrom the several selection of hedging contracts methods such as forward contract, money markets hedge, and options hedge. The use of forward contract hedge could be accommodated by availability of the firm rsquo s cash, and has the biggest potential to reduce transaction exposure compare to other hedge method, from the risk of losses due to the difference in the exchange rate of the firm debt in USD. "

"Riset ini mengangkat permasalahan terkait pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Manajer Investasi Perusahaan Asuransi dalam pembelian reksa dana. Terdapat dua pokok permasalahan yang dianalisis yakni terkait dengan tata cara pengawasan dan studi kasus untuk membahas pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan. Riset terkait dengan tata cara pengawasan dilakukan melalui metode perbandingan hukum dengan negara Singapura dan Malaysia. Analisis pertanggungjawaban dilakukan dengan menganalisis secara yuridis normatif kasus PT Asuransi ABC.  Singkatnya, dari hasil riset ini diperoleh hasil bahwa pengawasan sudah dilakukan secara optimum dan berlapis dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dapat ditindak dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk meningkatkan respons aparat pengawas yang menemukan pelanggaran perlu peraturan tata cara penindakan temuan pelanggaran yang meliputi sanksi kelalaian bagi pengawas yang tidak menindak pelanggaran yang ditemukan agar kerugian yang timbul tidak terus membesar.

---

This research raises issues related to the supervision of the Financial Services Authority of Insurance Company Investment Managers in purchasing mutual funds. There are two main problems analyzed, namely related to the procedures for supervision and case studies to discuss accountability in the event of abuse. Research related to supervision procedures is carried out through the comparative method of law with Singapore and Malaysia. Liability analysis is carried out by analyzing the normative juridical case of PT Asuransi ABC. In short, the results of this research show that supervision has been carried out optimally and in layers and accountability for violations can be dealt with by applicable law. However, to improve the response of supervisory officers who find violations, it is necessary to have regulations on procedures for taking action against findings of violations which include sanctions for negligence for supervisors who do not act on violations found so that the losses incurred do not continue to grow. "

"Dalam rangka Pembangunan Nasional dibutuhkan modal besar untuk pembiayaan. Kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam proyek pembangunan memerlukan fasilitas kredit dalam pertumbuhan usahanya. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pinjaman tersebut. Penyediaan Jaminan adalah hal yang penting untuk mendapatkan pinjaman baik dari perseorangan, badan hukum maupun Bank. Secara umum dikenal dua macam jaminan, yaitu jaminan yang bersifat perorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan perorangan dapat dijumpai dalam bentuk penanggung (borgtocht). Jaminan yang bersifat kebendaan dapat dalam bentuk hipotik, gadai, creditverband dan fiducia. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak meliputi pula surat- surat yang berharga, salalh satunya adalah polis. Polis adalah surat berharga bagi penanggung dan tertanggung sebagai penutup asuransi. Penggadaian sepucuk polis bisa terjadi dalam hubungan mengenal pinjaman uang yang dilakukan oleh tertanggung atau penutup asuransi kepada penanggung. Pada umumnya masyarakat sudah mengenal polis sebagai tanda bukti adanya perjanjian asuransi. Akan tetapi fungsi polis asuransi sebagai jaminan hutang belum semua orang mengetahuinya. Folis sangat bermanfaat bagi seseorang penutup asuransi pada pertanggungan jiwa yang membutuhkan uang, dapat meinjam kepada penanggungnya dengan polis sebagai jaminannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, amak akan dibahan sampai sejauh mana pelaksanaan jaminan kebendaan (dalam pengikatan gadai) terhadap polis, perkembangannya dewasa ini, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada serta bagaimana penyelesaiannya."

"Komunikasi dalam berbagai sisi kehidupan merupakan sarana kebutuhan paling mendasar dari hakekat keberadaan manusia. Tak terkecuali di setiap perusahaan tempat interaksi manusia dalam melakukan aktivitas kerjanya. Perusahaan yang dibangun atas dasar mencari profit sangat memerlukan komunikasi yang cepat namun akurat. Tujuannya agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para kliennya.Di AJB Bumiputera 1912, perusahaan yang bergerak di industri jasa asuransi jiwa sangat memahami benar bagaimana komunikasi sangat vital dalam berbagai aktivitas kerjanya. Menyadari akan keperluannya maka penggunaan sarana komputer dengan aplikasi e-mail dan internet merupakan satu alternatif pilihan perusahaan untuk mempercepat proses kerja para karyawannya dalam memberikan data. Tujuan akhir dari perusahaan agar tercipta kepuasan pelanggan. Sementara tujuan lainnya adalah dukungan proses pengambilan keputusan yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dapat terlaksana secara cepat dan berpihak kepada keuntungan. Sebab, perhitungan keputusan saat ini didasarkan pada waktu singkat namun mampu mewujudkan keputusan besar.Selain sebagai fasilitas dan aktvitas kerja; komunikasi melalui e-mail dan internet menjadi alternatif cara bekomunikasi antarpribadi yang dilakukan antarpegawai di perusahaan AJB Bumiputera 1912. Bahkan kebiasaan baru dalam berkomunikasi ini menumbuhkan budaya kerja baru bagi pegawai terutama Manajer, asisten Manajer.Budaya baru senantiasi menumbuhkan cara atau etika kerja baru dalam aplikasi dan proses kerjanya. Selain itu tentunya menuntut kesiapan para sumber daya manusianya untuk mampu mengoperasionalkan pemakaian komputer dengan tersedianya saluran internet di ruang kerjanya.Begitu pun harapan dari perusahaan bahwa adanya barang mahal dan canggih tersebut mampu membantu para pekerja bekerja secara optimal tanpa dikekang batasan waktu dan jarak.Namun dari penelitian yang dilakukan masih ditemukan beberapa kendala yang masih menghambat jalan mulus saat melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa kendala yang berujung tidak dapat optimalnya komunikasi yang ada sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Dalam hal ini ditemukan faktor pengambilan keputusan belum mampu terlaksana baik melalui kegiatan e-mail. Walaupun ditemukan adanya implikasi positip dari para karyawan dalam cara bekerja dan sesuai yang diharapkan dalam mencapai tujuan perusahaan.Sementara penggunaan komunikasi e-mail berlaku efektif dalam meraih tujuan komunikasi antarpribadi. Sesuai harapan dan tujuan dari pekerja saat berinteraksi dengan sesama antarpegawai atau dalam mewujudkan naluri sosialnya untuk berkomunikasi.

---

In the whole life of human activity, communication use as a potential and basic needs for the many side of essential humankind.

Including the corporate or company which is a places for human being looking activity working for a living. As a corporate, the shareholders or the owners always concentrate to the whole employee or staff that the corporate are looking for profit. So, the company will be need more fast and use an accurate medium for communication. The whole reason is for a costumer satisfied or for the best cooperation between personal communication and the goal of productivity at the office..

In Bumiputera 1912, Mutual Life Insurance Company, which have activity for the financial services and specialization for the life insurance, must be understand the important thing of communication. So that communication will be support as a vital for the whole work activities.The hardware tools such as computers with e-mail and internet facilities will be need for faster and growing communication

The facilities of e-mail communication with e-mail will be an alternative choice for the company to the fast process activity job such as sending and receiving datas between the employee. The goal of company are to be satisfied of customers and employee_ 'On the other hands, that facilities for making of decision from the Board of Management will be effects to the works activities. One of the good reason for that activity is to make a fast decision or activity so can be effect to the activity employee. For this decade, the countablitily of decision it depends on a short time. Because of that the company needs a faster communication for the decision.

Communicating with e-mail in Bumiputera 1912 are also as an interpersonal communication between employee with the other unit. We found that there are a new habit for the communicating between employee especially between manager, assistant manager or directors. The new culture will be impact to the new way or ethic work for application and process. On the other hand, the human resources must accepted and can working with computer.

The research found a little barriers. The e-mail communication facilities still not as a primary activity for working. There are still finding that the decision not always working with that communication. On the other hand, interpersonal communication with e-mail between the employee still process and there are activity for exchange data or information for the activity of each job description."