Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana, baik alam maupun nonalam, seperti : gempa, longsor, kekeringan, kelaparan, kebakaran, penyakit berbahaya dan menular, malapraktik teknologi dan kerusuhan/konflik sosial...."

"Salah satu permasalahan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dalam menangani bencana-bencana alam besar. Salah satu yang dilakukan pemerintah suatu negara adalah menerima bantuan dari negara asing. Meski demikian, bantuan internasional ternyata tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap suatu negara, tetapi juga bisa mengancam ketahanan nasional suatu negara. bantuan internasional membuat penanganan bencana alam bukan sekedar bersifat kemanusiaan dan filantropisme, tapi juga bersifat politis. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari penerimaan bantuan internasional untuk bencana alam di suatu negara terhadap dinamika ketahanan nasional dengan metode Delphi. Analisis akan dijabarkan melalui sejumlah gatra dalam ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang pelru menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam, yaitu jenis dan skala bencana, bentuan bantuan, asal negara pendonor dan motif atau kepentingan dari negara pendonor. Para pakar juga menyarankan pemerintah untuk menerima bantuan berupa dana, barang/kebutuhan pokok dan teknologi/fasilitas, dan menolak bantuan berupa tentara dan relawan asing.

---

Problem that arises in developing countries like Indonesia is the limitations in dealing with major natural disasters. One of the actions of the government of a country is to receive assistance from a foreign country. However, foreign aid does not fully contribute to a country, but can also threaten a country's national resilience. Carneige and Dolan (2015) show that international assistance makes handling natural disasters not just humanitarian and philanthropic, but also political. Therefore, this study analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of receiving foreign aid for natural disasters in a country against the dynamics of national resilience by the Delphi method. The analysis will be elaborated through a number of gatra in national security, namely economic, political, ideological, socio-cultural and defense and security. Based on the results of the study, there are 4 factors that are considered by the government in responding to foreign aid in natural disasters, namely the type and scale of disasters, aid provisions, donor country of origin and motives or interests of donor countries. The experts also advised the government to accept aid in the form of funds, basic goods / needs and technology / facilities, and refused assistance in the form of foreign troops and volunteers."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai tingkat kesiapan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam menghadapi bencana. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif berdesain cross sectional dengan sampel sebanyak 417 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sudah siap terhadap bencana diantaranya dalam hal validitas sumber edukasi bencana, pengetahuan tentang langkah respon tanggap darurat, pengetahuan tentang adanya klinik di sekitar kampus, kesadaran terhadap potensi bencana di kampus, kesadaran persiapan bencana, dan kepemilikan asuransi bencana. Namun dibutuhkan peningkatan terhadap beberapa hal seperti pengetahuan sistem peringatan dini di lingkungan kampus, keikutsertaan dalam pelatihan dan simulasi bencana, langkah persiapan menghadapi bencana, dan persepsi tentang tingkat kesiapan bencana.

---

ABSTRACTThis study discusses the readiness level of Public Health Faculty of University of Indonesia students in facing disasters. The design of this study uses a descriptive quantitative method with a cross sectional approach and a total sample of 417 respondents. The results of this study concludes that generally, Public Health Faculty of Indonesia students are prepared in facing disasters, specifically in terms of the validity of disaster education source, knowledge of disaster response, knowledge of health clinics around the campus area, awareness of the potential of disasters on campus, awareness of disaster preparation, and owning disaster insurance. However there are also several factors, such as preparation for disasters, knowledge towards early warning systems, involvement in training or simulations for disasters, readiness in facing disasters, and perception towards the level of readiness in facing disasters that needs to be improved."

"Kawasan Muara Baru sebagai salah satu Kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana, harus mampu dan tetap bertahan serta berkelanjutan untuk menunjang sebagai salah satu wilayah pesisir Jakarta perlu membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan. Pada kawasan ini juga terdapat permukiman kumuh atau daerah slum area yang perlu ditingkatkan agar menjadi pemukiman yang inklusif. Kawasan Muara Baru mengalami banjir ROB yang merupakan adanya perubahan iklim global. Dengan demikian perlu dilakukan analisis mitigasi bencana kawasan Muara Baru dengan konsep resilien city (berketahanan). tujuan dari kegiatan penelitian ini menganalisis risiko bencana dari aspek fisik., sosial, dan ekonomi, mengevaluasi penanganan risiko bencana berdasarkan RDTR Provinsi DKI Jakarta dan mengevaluasi terkait konsep mitigasi dan tindakan mitigasi pada RW 17 menuju kawasan berketahanan terhadap bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial dan aspasial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis risiko bencana dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial diketahui bahwa wilayah penelitian berada pada katagori sedang sebesar 59,97 % dan tinggi sebesar 33,53 % dari luas wilayah penelitian. Kebijakan kebencanaan dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial, dan sejalan dengan baik dari RTRW dan RDTR berdasarkan struktur ruang dan pola ruang, perlunya usulan zona baru berupa zona mangrove dan RTH untuk menciptakan lingkungan berketahanan. Mitigasi bencana dalam rangka ketahanan di RW 017 berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi dan penyediaan sarana prasarana seperti marka jalan, usulan bentuk rumah adaptif terhadap banjir.

---

Kawasan Muara Baru as one of the areas that has a vulnerability to disasters, must be able to survive and be sustainable to support as one of the coastal areas of Jakarta, it needs to build quality, reliable, sustainable infrastructure. In this area there are also slum areas or slum areas that need to be improved so that they become inclusive settlements. The Muara Baru area is experiencing ROB flooding which is a result of global climate change. Thus it is necessary to carry out an analysis of disaster mitigation in the Muara Baru area with the concept of a resilient city.the purpose of this research activity is to analyze disaster risk from the physical, social, and economic aspects, evaluate disaster risk management based on the DKI Jakarta Provincial RDTR and mevaluating the concept of mitigation and mitigation actions in RW 17 towards a disaster-resilient area. This study uses a quantitative method with spatial and aspatial analysis. The results obtained from this study are the results of disaster risk analysis from the physical, economic and social aspects, it is known that the research area is in the medium category at 59.97% and high at 33.53% of the total area of ​​the study. Disaster policies taking into account physical, economic and social aspects, and in line with both the RTRW and RDTR based on spatial structure and spatial patterns, it is necessary to propose new zones in the form of mangrove and green open space zones to create a resilient environment. Disaster mitigation in the framework of resilience in RW 017 in the form of evacuation routes and evacuation sites and provision of infrastructure such as road markings."

"Latar Belakang Kematian ibu dan anak merupakan permasalahan global yang masih dihadapi hingga sangat ini mengingat angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Indonesia. Pelatihan merupakan salah satu implementasi metode untuk menekan angka kematian ibu dan anak, keefektifan pelatihan dapat dinilai menggunakan ujian simulasi saat masa pendidikan seorang dokter menggunakan instrument yang sesuai. Metode Penerjemahan Ottawa Crisis Resouce Management Global Rating Scale versi Indonesia dilakukan pada 15 peserta ujian simulasi berdasarkan pengalaman pelatihan. Validasi didapatkan dengan melakukan uji validitas isi dan validitas konstruksi dengan menghitung nilai pearson correlation dan nilai signifikansi. Reliabilitas didapatkan dengan menghitung nilai konsistensi internal dalam bentuk nilai Cronbach Alpha. Hasil Instrumen Ottawa Crisis Resouce Management Global Rating Scale versi Indonesia memiliki rentang nilai korelasi sebesar 0,685 – 0,995 dengan uji KMO Barlett test of sphericity sebesar 0,827 dan nilai reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,969. Instrumen Daftar Tilik Kasus Maternal Collapse memiliki rentang nilai korelasi sebesar 0,287 – 0,995 dengan hasil dari uji KMO Barlett test of sphericity sebesar 0,668 dan nilai reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,882, terdapat 2 butir instrument yang tidak valid yaitu Initial Assessment dan Transfer Intensive Theraphy Unit. Kesimpulan Ottawa Crisis Resouce Management Global Rating Scale dan Daftar Tilik Kasus Maternal Collapse valid dan reliable pada kasus Maternal Collapse, namun diperlukan beberapa modifikasi.

---

Introduction Maternal and child mortality is a global problem that is still being faced to this day considering that the maternal and child mortality rates are quite high in Indonesia. Training is one of the implementation methods for reducing maternal and child mortality. The effectiveness of training can be assessed using simulation exams during a doctor's training period using appropriate instruments. Method The translation of the Indonesian version of the Ottawa Crisis Resource Management Global Rating Scale was carried out on 15 simulation exam participants based on training experience. Validation is obtained by testing content validity and construct validity by calculating the Pearson correlation value and significance value. Reliability is obtained by calculating the internal consistency value in the form of Cronbach Alpha value. Results The Indonesian version of the Ottawa Crisis Resource Management Global Rating Scale instrument has a correlation value range of 0.685 – 0.995 with the KMO Barlett test of sphericity of 0.827 and a Cronbach Alpha reliability value of 0.969. The Maternal Collapse Case Checklist instrument has a correlation value range of 0.287 – 0.995 with the results of the KMO Barlett test of sphericity of 0.668 and a Cronbach Alpha reliability value of 0.882. There are 2 invalid instrument items, namely Initial Assessment and Transfer Intensive Therapy Unit. Conclusion The Ottawa Crisis Resource Management Global Rating Scale and Maternal Collapse Case Checklist are valid and reliable in Maternal Collapse cases, but some modifications are needed."