Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Lingkungan strategi perpajakan yang sangat dinamis membutuh tata kelola kolaboratif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana institusi pajak tidak bisa bekerja sendiri. Selain itu, melihat penggunaan pajak yang saling interdepensi antara setiap lembaga pemerintah membuat sinergi dari setiap institusi menjadi sebuah keharusan. Selama rentan tahun 2014 hingga 2016, realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Melihat dari keadaan ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta selaku kanal penerimaan pajak melakukan inovasi dengan menyusun empat program prioritas unggulan BPRD DKI Jakarta dimana program ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam menjalankan empat program unggulan ini BPRD DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa BPRD DKI Jakarta sebagai lembaga/institusi yang memimpin jalannya tata kelola kolaboratif dinilai kurang proaktif serta percaya diri dalam menjalankan kebijakannya. Selain itu, dalam dimensi system context terjadi hambatan pada elemen level of conflics/trust dimana kolaborasi yang dibangun BPRD DKI Jakarta dengan salah satu aktor didasari oleh unsur politik bukan kebutuhan.

 

---

The tax strategy environment that is very dynamic requires collaborative governance in order to optimize local tax revenues, where tax institutions cannot work alone. In addition, seeing the use of interdependent taxation between each government institution makes the synergy of each institution a must. During the vulnerable years of 2014 to 2016, the realization of DKI Jakarta regional tax revenues never reached the specified target. Seeing from this situation, the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) as a channel for tax revenue innovates by compiling four priority programs of the DKI Jakarta BPRD where the program has the aim of optimizing tax revenues. In carrying out these four excellent programs, the DKI Jakarta BPRD collaborates with various government and non-government agencies. This study uses a post-positivism approach in which data collection uses qualitative methods with in-depth data collection techniques and documentation studies. This research shows that the DKI Jakarta BPRD as an institution that leads the way of collaborative governance is considered to be less proactive and confident in carrying out its policies. In addition, in the context of the system context there are obstacles to the level of conflics / trust element where the collaboration built by the DKI Jakarta BPRD with one of the actors is based on political elements rather than needs.

 

"

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang memungkinkan dan ideal untuk dilakukan dalam pengelolaan APBS. Metode yang digunakan melalui kuisioner serta data diolah menggunakan AHP. Dari hasil penelitian ini didapatkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta model BOT yang paling ideal.

---

The Western Surabaya Access Channel (APBS) as the navigation channel to get to the Port of Tanjung Perak is in the limited support to serving large international vessels. This is due to the depth and width of channel that are less adequate. Law number 17 of 2008, allows the Bussines Entity (Private) to be able to participate in the management of ports and other support facilities including the management of access channel.

This research was conducted to identify risks and their mitigation and allocation, identifying the role and authority of the stakeholders and also determine the Public Private Partnership ideal scheme to do in management of APBS. The method used through questionnaires and data processed using the AHP. From the research results obtained Public-Private Partnership BOT scheme is the most ideal."

"Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan.

---

This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts."

"Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah membuka peluang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut serta baik dengan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang merepresentasikan Pemerintah atau menjadi pihak Badan Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah, dan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

Currently, the Government continued to try to spur infrastructure development to promote equitable development across the country. To overcome the limitations of the state budget (APBN), the government is using the Public Private Partnership scheme. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision has opened an opportunity for the State Owned Enterprises (SOEs/BUMN) to participate either by being Cooperation Project Responsible (PJPK) representing the Government or be a party to business entities.

Based on Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN is possible to get a special assignment from the Government, and if the assignment is not financially feasible, according to research, the government should provide compensation for all expenses incurred BUMN including the expected margin. This study discusses the extent to which the compensation provided by the Government to BUMN given special assignments in Public Private Partnership. This research uses norvative judicial study."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum.menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. . Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method .The research concludes that foreign "

"Berdirinya perusahaan pertambangan emas di Desa S menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu. Kubu pertama sebagian masyarakat mendukung perusahaan pertambangan dan kubu kedua sebagian masyarakat lainnya menolak berdirinya perusahaan pertambangan. Selama ini fenomena terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu, sering dilihat dalam ranah nasional maupun lokal. Penelitian ini ingin melihat fenomena tersebut terjadi dalam ranah rumah tangga. Terbelahnya masyarakat dalam ranah rumah tangga menarik untuk dipahami ketika peran aktor negara tingkat lokal berada di dalamnya. Kondisi ini terjadi dalam penelitian saya, dimana terdapat tiga rumah tangga yang di dalamnya terdapat aktor-aktor negara tingkat lokal. Posisi aktor-aktor negara ini cukup dilematis, di satu sisi salah seorang anggota rumah tangga mendukung perusahaan pertambangan, di sisi lain salah seorang anggota rumah tangga menolak perusahaan pertambangan. Kajian relasi negara-masyarakat adalah kajian yang tepat dalam memahami kondisi tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji relasi negara-masyarakat adalah state in society milik Migdal. Salah satu argumen utama Migdal dalam pendekatan ini adalah negara bekerja di dua level, yaitu praktek dan citra, dimana Migdal mengandaikan suatu entitas memiliki batas sosial antara public (negara dan agensinya) dan private (subjek aturan negara). Namun, yang terjadi dalam penelitian yang saya lakukan, tidak ada pemisahan mengenai public dan private dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ingin memperlihatkan bahwa batasan antara public dan private itu blurred dan saling tumpang tindih dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga.The establishment of a gold mining company in Desa S caused the split of society into two part. The first part of the community supported mining companies and the second part, some of them refused the establishment of mining companies. So far, the phenomenon of the split of society into two part, often seen in the national and local domains. Whereas, this study wants to see this phenomenon occur in the realm of the household. The division of society in the realm of households is interesting to understand when the role of local state actors is in it. This condition occurred in my research, where there were three households in which there were local level state actors. The position of these state actors is quite dilemma, on the one hand, a family member supports a mining company, on the other hand, one family member rejects a mining company. The study of state-society relations is an appropriate study in understanding these conditions. In this study, the approach used in assessing the relation of state-society is Migdal's. One of Migdal's main arguments in this approach is that the state works on two levels, practice and image, where Migdal presupposes an entity to have a social boundary between the public (state and agency) and private (subject to state rules). However, what happened in the research that I did, there was no separation between public and private in the state-society relations in the household domain. Therefore, this study would like to show that the boundary between public and private is blurred and overlaps each other in the relations of the state-society in the household domain."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalammelakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan sektoral yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri.Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, skema KPS yang digunakan dalam proyek-proyek NCICD telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai KPS serta arah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang diatur di dalamperaturan sektoral untuk masing-masing proyek. Kemudian diketahui juga bahwa proyek-proyek NCICD terikat dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta kepemilikan aset yang terdapat dalam peraturan sektoral masing-masing proyek, sehingga perencanaan proyek-proyek tersebut tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the form of Public Private Partnership (PPP) in the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) project planned by the Government of Indonesia, as well as legal review of sectoral regulations in Indonesia in charge of NCICD projects against the PPP scheme used in the project. References used in the review are sectoral regulation in the form of laws, government regulations, presidential regulation, or ministerial regulation. Based on the legalreview that have been made to these regulations, the PPP scheme used in NCICD projects has been in line with the provisions of the PPP and policy direction desired by the Indonesian government for infrastructure development regulated in the sectoral regulations for each project. Then from the review also known that NCICD projects bonded by the rules relating to financing, technical planning, construction, operation and maintenance, and assets ownership contained in the sectoral regulations of each projects, so that the planning of these projects should not deviate of the provisions contained in the sectoral regulations in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur satelit multifungsi pemerintah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara penanggung jawab pelaksana pekerjaan (PJPK) dalam hal ini adalah Menteri komunikasi dan informatika dengan badan usaha pelaksana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme perjanjian KPBU dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU satelit multifungsi. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam perjanjian KPBU tidak dapat disebut sebagai pihak penerima delegasi yang ditugaskan oleh PJPK yang melaksanakan tahap transaksi dan perjanjian dalam KPBU. BLU hanya berperan sebagai penerima mandat. Tingginya risiko dalam pelaksanaan melalui mekanisme KPBU ini membuat besar kemungkinan Pemerintah dapat digugat secara perdata di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedudukan dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU perlu ditegaskan dalam perjanjian agar jelas mengenai batas-batas tanggung jawabnya dan badan layanan umum dapat optimal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan terkait yang ada.

---

This thesis consists of agreement which uses Government Cooperation Scheme with Business Entities or known as Public Private Partnership (“PPP”) scheme in terms of providing government multifunctional satellite infrastructure. This Agreement is within Cooperation Project Responsible (PJPK) in this case Communication and Informatics Minister and Business Entities in Infrastructure Provision. This research consists of the issue related to agreement mechanism of PPP and the responsibility of Public Service Agency (BLU) in terms of agreement implementation of multifunctional satellite’s PPP. The methodology of this research is normative judicial study in which a legal research whose objective is the references materials with primary legal sources as a bound legal references. The role of BLU in PPP agreement can not be stated as delegation party recipient which assigned by PJPK who executes the transaction and agreemet in PPP. BLU only takes part as mandate recipient, The higher risk of PPP mechanism impacts on higher chance of government on being sued perdataly in the court or Indonesian National arbitrary unit. The state and responsibilities of BLU in terms of PPP agreement needs to be confirmed so that the boundaries of responsibilities. Therefore BLU might be optimizing their role as a unit who delivers services by conforming related rules."