Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTKekayaan mineral Indonesia yang merupakan berkah dari posisi strategis Indonesia yang secara geologis berada di jalur Ring of Fire dan jalur timah dunia belum dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Dengan kemajuan teknologi mineral (teknologi maju atau advanced technology) telah terbukti bahwa mineral strategis untuk industri pembuat Alutsista atau sering dikenal sebagai Oxide Dispersion Strengthened/ODS Metal Alloys semakin penting dan sudah menjadi sebuah komoditas yang menarik dan diperebutkan bagi industri maju. Fakta bahwa mineral ODS tersebut belum dioptimalkan tampak dari belum ketatnya pengawasan terhadap perusahaan atau korporasi tambang dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun pabrikpemurnian (smelter) dan memastikan untuk mengolah lebih lanjut hasil pemurnian mineral tersebut yang notabene berupa mineral ikutan yang strategis ( ODS) di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh U U Minerba. Hambatan-hambatan yang ada seperti lemahnya sinergitas kelembagaan, regulasi yang kontraproduktif dan terbatasnya infrastruktur bagi terwujudnya pengelolaan, pengolahan dan penguasaan mineral strategis ( ODS) bagi kepentingan nasional terutama industri pertahanan harus diminimalkan dengan intervensi negara untuk menata ulang master plan industri nasional yang dipadukan dengan roadmap industri pertahanan yang sudah ada serta merumuskan master plan industri pertahanan berbasis pemanfaatan ODS dengan percepatan penguasaan teknologi maju di bidang mineral."

"ABSTRAKTesis ini membahas skenario industri pertahanan Indonesia 2029. Industripertahanan Indonesia berarti seluruh industri nasional yang terdiri atas BUMNdan swasta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan alat peralatanpertahanan dan keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhikepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi diwilayah Indonesia. Tahun 2029 adalah tahun akhir dalam rencana pengembanganpostur Alpalhankam dan industri strategis yang menjadi waktu industri pertahananharus mandiri, baik secara kapasitas industri untuk melakukan inovasi teknologi,maupun dalam membeli, menggunakan, merawat, dan membuat/memproduksiAlpalhankam. Skenario digunakan untuk menguak masa depan yang mungkin(possible) dan masuk akal (plausible) di antara ketidakpastian dan risiko dalamindustri pertahanan Indonesia. Dua faktor ketidakpastian kritis masa depan dalamindustri pertahanan Indonesia menuju kemandirian dipilih untuk menjadi sumbudalam matriks klasik 2 x 2 skenario kemandirian industri pertahanan Indonesiadalam tesis ini

---

ABSTRACTThe focus of this study is the scenario of Indonesia?s defense industry in 2029.Indonesia?s defense industry means the entire national industry consisting of smallstate-owned enterprises (SOEs) and private companies set up by the governmentto produce defense and security equipments (Alpalhankam) and providemaintenance services to meet the strategic interests in the field of defense andsecurity within the Indonesia?s region. The year 2029 is the end year in thedevelopment plan of the Alpalhankam posture and strategic industries when thedefense industry is expected to have become autarky, both in terms of industrialcapacity for technological innovation and also in terms of purchasing, using,maintaining, and manufacturing Alpalhankam. A scenario is used to uncover anypossible and plausible future between the uncertainties and risks in theIndonesia?s defense industry. Two critical factors of uncertainty in the future ofIndonesia?s defense industrial plan toward independence are selected to be theaxis of a classical 2 x 2 matrix scenarios of Indonesia's defense industry autarky inthis thesis."

"ABSTRAKIstilah yang agak umum bagi golongan "tukang pukul" dan seorang yang suka berkelahi oleh masyarakat Indonesia disebut jagoan. Jagoan bernada lebih positif ketimbang istilah preman pada masa kini.Jagoan adalah sebutan untuk anggota masyarakat yang berpengaruh dan disegani di kampungnya, orang yang kuat, tukang pukul dan pemberani.Dalam masyarakat Bekasi, jawara dianggap lebih tinggi tingkatannya dari pada jagoan. Jawara dianggap sebagai pendekar, ksatria yang ditokohkan masyarakat Bekasi sebagai orang yang suka memberi perlindungan dan keselamatan secara fisik terhadap masyarakat, juga dianggap sebagai orang yang dituakan atau sesepuh.Penelitian ini mengangkat permasalahan peranan jawara pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah Bekasi. Semangat nasionalisme yang dimiliki para jawara akibat pengaruh kelompok-kelompok pemuda di Jakarta dan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia.Kelompok-kelompok pemuda, pemimpin-pemimpin nasionalis, dan para jawara bahu membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka ditujukan untuk melawan tentara Jepang dan tentara Belanda yang ingin bercokol kembali di wilayah Indonesia.Karena semangat revolusionernya, maka aksi-aksi yang dilakukan para jawara berekses pada perampokan-perampokan dan pembakaran Gereja Wetan di Kampung Sawah yang oleh mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonial Belanda.

---

ABSTRAK

The rather common term for faction " bouncer" and a pugnacious by Indonesia society referred as a champion. The champion impressing more positive compared to freeman term at present day.

The champion is mention for the society member having an effect on and respected in his kampong, one who the strength, bounce and brave.

In Bekasi society, jawara is assumed as someone who has higher level than a champion. Jawara is considered to be a hero, chevalier who is figured by Bekasi society as one who likes to give safety and protection in physical to society. He is also considered to be someone who old or doyen.

This research is carefully examined the jawara's role from Bekasi in the Indonesian Revolution. The spirit of nationalism was possessed by the champions influenced by the young man groups and the nationalist leaders in Jakarta.

The young man groups, the nationalist leaders, and jawara-jawara were in cooperative to defend the country. Their struggle intended to against Japanese military and the restoration of the Dutch colonialism.

Because of The of spirit of revolutionary so many kinds of bad action there were robberies and the burning of the Catholic Church in Kampong Sawah that it was regarded to back up the Dutch colonialism."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"ABSTRAKMerujuk data dari Mabes Polri ada 5 daerah yang masuk kategori rawan yaitu Jawa barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan barat dan Papua, Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA. Halhal seperti inilah yang harusnya perlu diwaspadai sehingga ke depan, dalam prosespenyelenggaraan Pemilu baik Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Penulis membahas dalam tulisan ini tentang pentingnya mewaspadai dampak penggunaan media sosial dalam tahun politik 2018-2019 dan upaya yang dapat dilakukan guna terjaganyakeamanan yang kondusif."

"Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut."

"ABSTRAKPartai politik belum berhasil menjadi pendorong perubahan dan katalisator keberhasilan pembangunan nasional. Partai politik masih kerap menciptakan kegaduhan politik nasional dan mempertontonkan etika politik yang negatif. Diperlukan peningkatan kinerjapartai politik agar mampu menjadi lokomotif pembangunan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan merujuk pada peran dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tulisan ini membahas urgensi dan upaya revitalisasi partai politik nasional. "