Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 ini kemudian memunculkan permasalahan, yang itu berkaitan degan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi dan mengenai mekanisme mediasi itu sendiri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kemenkumham tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi  dan penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkumham maupun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam hal mekanisme mediasi yang digunakan merupakan suatu kekeliruan, karena mediasi merupakan mekanisme yang biasa diterapkan dalam perkara yang bersifat privat, dimana para pihak bertindak untuk dan atas namanya sendiri. sehingga menjadi aneh apabila mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan yang normanya mengatur secara umum. Adapun hasil dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiberikan dampak hukum terhadap keberlakuan dari norma peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

---

ABSTRACT

---

Abstract

This research discusses the conflict completion of legislative norm through mediation path which is held by Ministry of Justice and Human Rights based on Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 about Completion Disharmony of Regulation by Mediation. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on completing conflict of legislative norm by mediation, the mediation mechanism, and legal consequences. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Justice and Human Rights did not has any authority for completing legislative norm by mediation and conflict compelation of legislative norm through mediation is not include in duties and function of the Ministry of Justice and Human Rights or Directorate General of Legislation. Moreover, mediation mechanism used by Justice and Human Rights Ministry is a mistake. Mediation is a mechanism which is used on private cases, in which the parties act and to their name self. As a result, mediation is a weird feature if it used for completing legislative norm conflict which was created for general norm. Its outcomes have no binding legal force and no legal consequence on the validity of legislative norm which was agreed.

"

"Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana.Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang.Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan."

"From the leading authors in mediation and dispute resolution comes this new psychology-based work on the nuts and bolts of mediation. Using the behavioral theories of interests, rights, and power, Goldberg, Brett, and Brenneur explain what mediators do, what makes for a successful mediator, and how best to structure a mediation, essentially the role of the mediator and the disputing parties at each step of the process. Also included is an essential chapter on the relationship between mediation and the law by Nancy Rogers, one of the foremost U.S. authorities on the topic."

"ABSTRACTIntegrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 02 of the year 2003 and also under the Supreme Court Regulation Number 01 of the year 2008 is still far behind expectation. The percentage of success mediate cases on this regulation in district court pilot project of the Supreme Court of Republic of Indonesia is below 2,5 %, in spite of the contradiction between the amicable tradition of Indonesian people. The constraints which have been hampering the implementation of court-annexed mediation in district court pilot project are categorized into three factor, such as structure, substance and legal culture. Although court-annexed mediation is still far behind expectation, there are still so many things to be optimal in the effort to make court-annexed mediation success in Indonesia. There is a need to improve the procedures of court-annexed mediation by involving all stakeholders. The big hope comes from judges, mediator, advocates and the nature of Indonesian people?s way resolving conflict or disputes through amicable settlemen."

"[Dalam skenario keuangan ekonomi dan non-keuangan dimana kelangsungan hidup organisasi dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih dikondisikan dari sebelumnya oleh kinerja kompetitif. Karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penggabungan strategis dari tindakan yang bertanggung jawab secara sosial, lebih peduli, keterlibatan usaha dengan para stakeholder, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan competitive performance organisasi. Dengan demikian, keberadaan hubungan langsung atau peran mediasi antara pengembangan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan competitive performance dianalisis dari perspektif stakeholder. Data dikumpulkan dari sampel 150 UMKM di Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan praktik CSR kontribusi untuk meningkatkan kinerja kompetitif baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kemampuan organisasi-organisasi ini untuk mengelola peningkatan hubungan dengan stakeholder;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders., In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME’s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.]"

"Salah satu akta yang dibuat notaris yaitu Akta Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh notaris yang bersertifikat mediator. Jika kesepakatan perdamaian hanya dibuat di hadapan notaris yang bersertifikat mediator tanpa didaftarkan dan dikukuhkan ke pengadilan maka hanya mengikat bagi para pihak sepanjang para pihak mentaatinya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk itulah Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Pasal tersebut mengatur kesepakatan yang dibuat seorang mediator di luar pengadilan, untuk dapat mengukuhkan hasil kesepakatan perdamaian nya ke pengadilan, dimana nantinya akan dikeluarkan putusan pengadilan berupa akta kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap, para pihak wajib mantaati perdamaian itu, yang mana terhadap putusan demikian tidak diperkenankan banding. Kewajiban seorang notaris pula dalam menjalankan fungsi sosialnya, sudah semestinya menjadi mediator sejati yang harus dapat menjamin kekuatan dari kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya. Maka penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan tentang norma hukum tertulis dalam pengaturan dan penerapan hukum terhadap implementasi Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan peran notaris sebagai mendiator, dengan menekankan pada penelitian yuridis-normatif.

---

Peace Agreement is one of the deeds made by notary through mediation, it was made by a notary who is certified as a mediator. If the peace agreement was made in the presence of a mediator-certified notary without being registered and confirmed to the court, then it will only bind the parties as long as they are obedient and do not have the executorial authority. Article 6 paragraph (7) Act No. 30 of 1999 on Arbitration and the Alternative Settlement of Disputes, explaining that the settlement dispute should be registered in the District Court. For this reason, the Supreme Court Regulation Article 23 No. 1 of 2008 regulates the procedure of mediation in court. The article regulates the agreements which were made by a mediator outside the court, in order to confirm the results of its peace agreement to the court, where there will be court verdict in the form of peace agreement which has the power of legal law, the parties shall obey the agreement, in such a decision appeal will not be allowed. Obligation of a notary in running its social functions has to be a true mediator that able to ensure the strength of a peace agreement that has been made. This research is made to answer the question about the written legal norms in regulation and application on implementation of Article 23 of the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Court that associated with notary role as mediator and emphasize on the judical-normative."

"ABSTRAKTesis ini membahas perbandingan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Adanya sengketa antara nasabah dengan bank tidak harus diselesaikan melalui pengadilan melainkan dapat diselesaikan melalui suatu mediasi perbankan yang diajukan oleh salah satu pihak (Bank atau Nasabah). Dalam mediasi perbankan, Bank Indonesia bertindak sebagai penengah. Mediasi perbankan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam suatu penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank karena pengajuannya tidak melalui prosedur gugatan seperti prosedur mediasi di pengadilan yang cenderung rumit dan memakan waktu yang lama Hasil dari mediasi perbankan merupakan kesepakatan bersama para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, mediasi perbankan merupakan pilihan yang efektif karena selain mempersingkat waktu juga hasil mediasi dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

---

ABSTRACTThe focus of this study is a comparison between the customer dispute resolution through mediation with the bank with the banking dispute resolution through mediation in the courts. The existence of disputes between customers and banks do not have to be settled through the courts but can be resolved through a mediation banks filed by one party (the Bank or the Customer). In mediation banking, Bank Indonesia acting as a mediator. Mediation can facilitate banking and shorten the time in a banking dispute resolution between the customer and the bank because the request was not in a procedure such as a lawsuit in court mediation procedures which tend to complex and time consuming results of banking mediation is an agreement with the parties that have binding force. This research using normative methods. The results suggest that in the event of disputes between customers and banks, banking mediation is an effective option because in addition to shortening the results of mediation can be implemented by both parties."

"The practices of good offices as a mean of peaceful settlement of dispute have been recognized by states and international organizations for ages. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international regional organization in the Southeast Asia region, which has a dispute settlement mechanism for its member states through the Treaty of Amity and Cooperation 1976, ASEAN Charter 2007, and Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010. Indonesia?s implementations of good offices under the ASEAN mechanism as a member state of ASEAN were depicted in the Moro National Liberation Movement Case, Dispute of Spratly Islands, as well as in the Thailand and Cambodia Border Dispute. Despite the fact there have not been many good offices practices within the ASEAN, this method has given significant results due to its implementation upon the previous disputes.

---

Praktek good offices sebagai bentuk penyelesaian sengketa internasional secara damai telah diakui oleh negara maupun organisasi internasional sejak lama. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara memiliki mekanisme penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggotanya melalui good offices yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation 1976, Piagam ASEAN 2007, dan Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010. Penerapan good offices Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN berdasarkan mekanisme ASEAN telah diterapkan dalam kasus pemberontakan Front Pembebasan Bangsamoro, sengketa atas Kepulauan Spratly, dan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Metode good offices belum banyak digunakan dalam lingkup ASEAN, akan tetapi metode ini telah membuahkan hasil yang signifikan pada sengketa-sengketa yang telah diselesaikan menggunakan metode good offices."