Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami akibat adanya lonjakan impor produk ubin keramik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum lain. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kepatuhan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan terhadap lonjakan impor ubin keramik terhadap GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards, dan PP No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan TIndakan Pengamanan Perdagangan serta preseden-preseden yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan tindakan pengaman pedagangan terhadap Impor ubin keramik belum memenuhi semua batasan yang telah diberikan oleh GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards dan juga putusan yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB dan memerlukan pembaharuan dalam metode penyelidikan serta pemberian pengamanan perdagangan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing regarding the application of safeguards measures on the import of ceramic tiles which was conducted by the Indonesian Committee of Safeguards Measure as a protection to minimize of serious injury or threat of serious injury which was caused by the surge of import on ceramic tiles product. The method that is used in this research is prescriptive, which are to study about the purposes of the law, the value of justice, the validity of the law, the concept and the other principlas of law. Main issue in this thesis is to understand the compliance of application of safeguard measure that has been done by the Indonesian Committee of Safeguards Measure on conducting the investigation the surge of imports of ceramic tiles to the GATT 1946, WTO Agreement Safeguards, and Government Regulation No. 34/2011 regarding Antidumping Measure, Cumpolsory Measure, and Trade Safeguard Measure as well as the precedent of WTO-DSB. Based on the writers research, the application of the safeguard measures on import of the ceramic tiles did not comply to all the factors that has been made by GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards and WTO-DSB decisions. It needs modifications concerning the methods of investigation and the application of the safeguards measures."

"Liberalisasi perdagangan memberikan tantangan besar bagi industri ubin keramik di Indonesia yang menghadapi dominasi produk impor dari negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) pada produk ubin keramik yang berlaku sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap berat dan nilai impor ubin keramik, menggunakan data bulanan periode 2014–2024. Metode Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) dalam kerangka model gravitasi diterapkan untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BMTP secara signifikan menurunkan berat dan nilai impor ubin keramik dari negara-negara pemasok utama. Namun, dampak signifikan tersebut berkurang secara substansial dalam konteks penerapan penurunan tarif sebesar 2% per tahun, sebagaimana diatur dalam kebijakan tarif BMTP untuk produk ubin keramik di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Namun, untuk mendukung efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, diperlukan upaya strategis dari pemerintah, termasuk peningkatan efisiensi produksi dan pemberian insentif energi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri keramik domestik dalam menghadapi persaingan global.

---

Trade liberalization presents significant challenges to Indonesia's ceramic tile industry, which faces domination by imported products from countries such as China, India, and Vietnam. To protect the domestic industry, the Indonesian government implemented the Safeguard Duty (BMTP) on ceramic tile products, effective since 2018. This study aims to analyze the impact of the policy on the weight and value of ceramic tile imports using monthly data from the 2014–2024 period. The Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) method within a gravity model framework was employed to produce accurate estimations. The results indicate that the BMTP policy significantly reduced the weight and value of ceramic tile imports from major supplier countries. However, this significant impact diminished substantially in the context of the gradual tariff reduction of 2% per year, as stipulated in Indonesia's BMTP tariff policy for ceramic tiles. Additionally, the policy provided an opportunity for local producers to enhance their production capacity and competitiveness. Nevertheless, the long-term effectiveness of the policy requires strategic efforts from the government, including improvements in production efficiency and the provision of energy incentives. These measures are crucial to ensuring the sustainability of the domestic ceramic industry in the face of increasingly intense global competition."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Skripsi ini membahas pengaturan tindakan safeguard dalam ketentuan World Trade Organization (WTO), yaitu Pasal XIX The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Safeguards (SA). Dalam menerapkan tindakan safeguard, harus diperhatikan unsur prosedural dan substantifnya. Dalam unsur prosedural, harus dipenuhi langkah-langkah investigasi, notifikasi, dan konsultasi. Dalam unsur substantif harus diperhatikan kenaikan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancamannya terhadap industri domestik. Selain itu, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengenakan tindakan safeguard terhadap negara lain, khususnya terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki hak khusus berdasarkan Pasal 9.1 SA yang dapat dikecualikan atas dikenakannya tindakan safeguard, jika memenuhi persyaratan de minimis levels. Selanjutnya, skripsi ini membahas kasus tindakan safeguard di negara-negara berkembang terkait Pasal 9.1 SA, yaitu kasus US - Line Pipe (2002), US - Steel Safeguards (2003), dan Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric (2012).

---

This thesis studies the regulations concerning safeguard measure under the provisions of World Trade Organization (WTO), which are Article XIX of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Agreement on Safeguards (SA). In order to apply safeguard measure, the procedural and substantive elements must be observed. Procedurally, it shall meet the requirements of investigation, notification, and consultation. Substantively, it shall consider the increase of import that causes a serious injury or threat thereof to the domestic industry. Furthermore, there are limits in applying safeguard measure to other countries, especially developing countries.

Developing countries have special rights pursuant to Article 9.1 SA, where they can be excluded from the safeguard measure application, if they fulfill the requirement of de minimis levels. This thesis, additionally, studies some cases of safeguard measure in developing countries pursuant to Article 9.1 SA, which are US - Line Pipe (2002), US - Steel Safeguards (2003), and Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric (2012)."

"Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional.Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius.Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakanpengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian inijuga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23-G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yangakan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakanmetode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salahanggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang didalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards).Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamananmenyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamananyang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telahmengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakanpengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan denganpeningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapatdipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untukmengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri.Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO

---

A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia

rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in

imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious

losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in

accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the

investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN

/ 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken

by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up

juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO

has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement.

Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there

are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article

4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree

No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of

Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection

with the increase in imports of certain products. In both notifications it is

understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious

losses suffered by the domestic industry.

"

"

Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis terhadap putusan Badan Panel WTO atas gugatan yang diajukan oleh Taiwan dan Vietnam dalam Menanggapi keberlakuan PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Metode penelitian Tesis ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa yuridis atas putusan Badan Panel WTO terhadap gugatan Taiwan dan Vietnam dalam hal pemberlakuan Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan melindungi industri dalam negeri terutama dalam hukum ekonomi dan perdagangan internasional Indonesia, dalam hal untuk melihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam pemberlakuan tindakan pengamanan yang ada di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus tersebut Badan Panel WTO memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia bukanlah suatu Tindakan Pengamanan Perdagangan. Namun, apabila melihat peraturan yang berlaku tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang ada di GATT dan WTO. Namun tetap saja Badan Panel WTO memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian internasional atas tindakan pengamanan perdagangan.

---

This thesis discusses about juridical analysis studies on WTO Dispute Settlement Body’s resolution on Taiwan and Vietnam’s accusation of Indonesia’s Safeguard Measures action on the Import of Product Flat Rolled of Iron Or Non-Alloy Steel based on PMK No. 137.1/PMK.011/2014. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance Indonesia government to protect domestic industry, especially on the economic and international trade law to assessing the regulation of Safeguard Measures, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Safeguard Measure regulation. It is necessary, because what has happen so far, the Dispute Settlement Body has decided that Indonesia’s existing regulation on Safeguard Measures was not a Safeguard Measures action as stated and regulated under the provisions of WTO and GATT.

"