Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Mekanisme ganti rugi yang terdapat di Indonesia sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Aspek utama yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara pembanding adalah di Indonesia pihak yang melakukan pengurusan ganti rugi adalah investor, sementara di negara pembanding Otoritas diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan ganti rugi. Kedua, belum terdapat wadah atau rekening khusus yang berfungsi untuk menyimpan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penggantian terhadap investor korban kejahatan dalam Pasar Modal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, People`s Republic of China, Japan, and England. Based on the comparison it can be seen the advantages and disadvantages of each mechanism that applies in each country as well as the formulation of appropriate compensation mechanisms to be applied in Indonesia capital market. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method using secondary data obtained through the library method. The civil compensation mechanism applied in Indonesia is very lagging behind when compared to other countries. The main aspect that causes Indonesia to lag behind comparative countries is that the party that takes care of compensation is an investor, while in the comparative country the authority is authorized to take care of compensation. Secondly, there is no special account that functions to save funds which will later be used to replace investor who are victims of capital market fraud."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal inimerupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistemyang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam halyang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesiaskema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar,tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkandapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahasbagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan DanaPerlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund diAmerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanyayang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jikadibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitungbesar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitanrancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuahterobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatupelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagipenerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yangdiakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasarmodal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perinciantentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurangtepat dalam konsideransnya.

---

Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated.

These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticated

techniques and systems carried out by certain parties in doing various things that

can be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnity

scheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed by

an investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is very

measly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by the

Financial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against losses

encountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on the

subject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in its

consideration"

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar, tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang tepat dalam konsideransnya.Criminal acts and activities in the capital market are increasingly complex and sophisticated. this is one of the impacts of the increasingly advanced and sophisticated techniques and systems carried out by certain parties in carrying out various kinds of things that can be categorized as criminal acts in the capital market. Meanwhile, in Indonesia, the compensation schemes that can be carried out by investors are still very vague, uncertain, and very small in number. Therefore, the Financial Services Authority with Disgorgement can be said to be a remedial action that is expected to prevent parties who commit violations. This paper will discuss how the comparison of disgorgement and disgorgement funds with the Indonesian Investor Protection Fund and disgorgement and disgorgement funds in the United States with normative juridical research methods. With a scheme that is not difficult and guarantees the certainty of receiving compensation by investors when compared to the previous compensation mode and the amount is quite large when compared to the previous compensation mode. So the issuance of the draft regulation on Disgorgement and Disgorgement Funds is a new breakthrough for the capital market industry in Indonesia in dealing with a violation of the law, increasing investor protection and effectiveness. law enforcement in the Capital Market sector as well as a turning point for the application of restorative justice to the losses suffered by investors caused by violations of the provisions of the legislation in the capital market sector. However, there are still some things that need to be improved, such as details about the subject that can accept claims and the use of the editor that is not quite right in the consideration."

"Tesis ini membahas permasalahan hukum yang timbul dari Initial Public Offering (IPO) startup company di pasar modal Indonesia, dengan membandingkan praktik dan regulasi di Amerika Serikat dan China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup company Indonesia dalam melakukan IPO, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan bagi pemodal dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan IPO startup company di Indonesia, antara lain: ketidaksesuaian kriteria emiten, ketidaksiapan infrastruktur pasar modal, ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan saham, serta potensi konflik kepentingan dan manipulasi pasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat dan China memiliki praktik dan regulasi yang berbeda dalam mengatur IPO startup company, yang dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas pasar modal, bursa efek, dan startup company Indonesia untuk memfasilitasi IPO startup company di Indonesia, seperti: merevisi kriteria emiten, memperkuat infrastruktur pasar modal, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal dan investor, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

---

This thesis discusses the legal issues arising from the Initial Public Offering (IPO) of start-up companies in the Indonesian capital market, by comparing the practices and regulations in the United States and China. The purpose of this research is to identify the challenges and opportunities faced by Indonesian start-up companies in conducting IPOs, as well as to provide legal recommendations to improve the competitiveness and protection of capital providers and investors. The research method used is doctrinal law using secondary data such as legislation, official documents, literature, and case studies. The research results show that there are several legal issues related to the IPO of start- up companies in Indonesia, such as: inconsistency of issuer criteria, unpreparedness of capital market infrastructure, ambiguity of legal status and share ownership, and potential conflicts of interest and market manipulation. This research also finds that the United States and China have different practices and regulations in regulating the IPO of start-up companies, which can provide inspiration for Indonesia to carry out capital market law reform. This research recommends some legal steps that can be taken by the government, capital market authorities, stock exchanges, and Indonesian start-up companies to facilitate the IPO of start-up companies in Indonesia, such as: revising issuer criteria, strengthening capital market infrastructure, providing legal certainty and protection for capital providers and investors, as well as improving supervision and enforcement of capital market law."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan serta penanganan Insider Trading di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia seperti Amerika, Australia, Singapura, Jepang dan Cina. Perbandingan dalam skripsi ini di fokuskan pada cara penanganan kasus Insider Trading di setiap negara, dimulai dari teori yang digunakan sebagai dasar pengaturan, dasar hukumnya, badan pengawas dan kemudian pengawasan dan sanksinya. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan jumlah kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan di negaranya. Pengawasan dan penanganan kasus di negara-negara pembanding dapat dinilai lebih maju dibandingkan dengan penanganan kasus di Indonesia apabila melihat dari seberapa jauh kasus-kasus tersebut diselesaikan di negaranya. Di Indonesia sendiri, belum ada kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menilai dimana kekurangan dan ketinggalan dari hukum Insider Trading di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus di negaranya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses the handling of Insider Trading in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, Australia, Singapore, Japan and China. Comparisons in this thesis focused on how to handle cases of Insider Trading in each country, starting from the theory used as the basis for the setting, the basic legal, regulatory bodies and then monitoring and sanctions. The countries were selected based on the number of cases of Insider Trading successfully completed in the country. Handling cases in comparator countries can be considered more advanced than the handling of cases in Indonesia if notice of how far the case is settled in the country. In Indonesia alone, there has been no case of Insider Trading were successfully completed. The purpose of this comparison is to assess where the deficiencies and out of the Insider Trading laws in Indonesia when compared with countries that successfully completed cases in the country. The method used in this thesis is the method of literature."

"Perusahaan pemeringkat efek memiliki pengaruh besar terhadap pasar modal. Dewasa ini, perusahaan pemeringkat efek memiliki dual role: (i) sebagai penyedia informasi dan (ii) pengemban fungsi regulasi. Pengaruh yang besar ini butuh diseimbangi dengan akuntabilitas yang sama besarnya. Maka dari itu, perlu dipastikan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kokoh seputar perusahaan pemeringkat efek. Melalui metode penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif, skripsi ini mengidentifikasi dan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari seperangkat pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia. Skripsi ini pun membahas cara mengatasi kekurangan dari pengaturan di pasar modal Indonesia apabila dibandingkan dengan pengaturan serupa di Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian yang dilangsungkan, skripsi ini menemukan bahwa, di samping sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, terdapat beberapa kekurangan yang patut diperbaiki. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berkaca pada ketentuan di Inggris dan Amerika Serikat yang telah mengatur hal serupa dengan konkret. OJK dapat membertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia untuk menyempurnakan pengaturan yang sudah ada dan menutup celah hukum guna memastikan bahwa perusahaan pemeringkat efek dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif, independen, akuntabel, dan transparan.

---

Credit rating agencies have a vast influence on the capital market. Nowadays, credit rating agencies have a dual role: (i) as information providers and (ii) as regulatory function bearers. This great influence needs to be balanced with equally great accountability. Therefore, it is necessary to ensure that Indonesia has a solid regulatory framework surrounding credit rating agencies. Through a doctrinal research method that uses a comparative approach, this thesis identifies and examines the advantages and deficiencies of regulations related to credit rating agencies in Indonesia. It also discusses how to overcome said deficiencies by comparing the Indonesian regulations to similar regulations in the United Kingdom and the United States. Based on the research conducted, this thesis finds that, in addition to the strengths possessed by the Indonesian regulations, there are several deficiencies that should be improved. To overcome these shortcomings, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) can reflect on the provisions in the United Kingdom and the United States that have regulated similar matters concretely. OJK may consider revising the regulations on credit rating agencies in Indonesia to enhance the existing regulations and close legal loopholes to ensure that credit rating agencies can perform their duties objectively, independently, accountably, and transparently."

"Perbandingan pandangan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura merupakan salah satu cara untuk memahami lebih dalam terkait dengan eksistensi praktik ini, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila investor mengalami kerugian, serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat dan Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang mengalami praktik window dressing dalam Pasar Modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh pembahasan secara deskriptif dalam melakukan perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah praktik window dressing dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam Pasar Modal baik di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Singapura dan Amerika Serikat telah melakukan penegakkan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik window dressing yang terjadi dalam penyelenggaraan pasar modalnya sebagaimana tercermin dalam Putusan MAS v. Tan Chong, dkk dan Putusan SEC v. Jeff Skilling. Kemudian, terkait dengan perlindungan investor dapat dilakukan melalui regulasi, prinsip keterbukaan, serta lembaga atau organisasi tertentu yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap investor. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan penegakkan hukum terhadap praktik window dressing dalam penyelenggaran pasar modal Indonesia melalui regulasi, peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum pasar modal, penguatan terhadap perlindungan investor, dan penyempurnaan sistem dalam pengawasan dan/atau monitoring penyelenggaraan pasar modal di Indonesia.

---

A comparison of the legal views of the practice of window dressing in the Indonesian, United States, and Singapore capital markets is one way to understand more deeply the existence of this practice, the actions that can be taken if an investor suffers a loss, as well as the law enforcement mechanism against this practice. The formulation of the problem in this thesis is how to compare the legal practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States of America and how the legal protection for investors who experience the practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States. The research method used is normative juridical, supported by descriptive discussion in making comparisons between Indonesia, Singapore, and the United States. The conclusion obtained based on this research is that the practice of window dressing can be qualified as a crime in the Capital Market in Indonesia, Singapore, and the United States. In this regard, Singapore and the United States have strictly enforced the law against window dressing practices that occurred in the administration of their capital markets as implemented in the MAS Decision v. Tan Chong, et al and SEC Judgment v. Jeff Skilling. Then, related investor protection can be carried out through regulations, enforcement principles, as well as certain institutions or organizations that carry out the function of protecting investors. Suggestions that can be given are optimizing the implementation of law enforcement against window dressing practices in the implementation of the Indonesian capital market through regulations, increasing the capabilities of capital market law enforcement officers, strengthening investor protection, and improving the system for supervising and/or monitoring the implementation of the capital market in Indonesia."

"Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK.

---

Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"