Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tahun 2009-2011 sebagai upaya politik perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisa latar belakang, alasan-alasan, formasi kepentingan dan kondisi-kondisi yang mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tersebut. Interdependensi ketenagakerjaan lintas-negara akibat migrasi global, proses pembuatan kebijakan (policy making process), serta konsep politik luar negeri dan diplomasi menjadi kerangka analitis yang digunakan dalam menganalisa fenomena politik perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis is a work of qualitative research that aimed and conducted to describe and explain the Government of Indonesia?s Placement Moratorium Policy of Indonesian Migrat Domestic Workers into Malaysia in 2009-2011 as an effort by Susilo Bambang Yudhoyono?s Governance to raise the protection for Indonesian Migrant Workers abroad. This reseach tries to identify and analyze the background, justification, formation of actors and interests, and conditions that pushed the Government of Susilo Bambang Yudhoyono to adopt and implement this policy. The concepts of policy-making processes, inter-state workforce?s interdependence as a result of global migration, the concept of foreign politics and diplomacy will be used as conceptual and analitical frameworks in order to analyze the phenomenon of this politics of Indonesian migrant workers? protection that prescribed in this research."

"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia membuat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus diberikan pelindungan maksimal. Dengan menggunakan state crime theory dan metode kualitatif dalam menganalisis, penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerentanan yang dimiliki perempuan pekerja migran dan bagaimana implementasi kebijakan One Channel System dapat memberikan pelindungan maksimal bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perempuan pekerja migran domestik dan agen perekrut serta pemberi kerja atau majikan menempatkan perempuan pekerja tersebut ke dalam kerentanan yang berlapis, terutama rentan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut teori state crime, hal tersebut tidak terlepas dari peran negara yang telah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran domestik termasuk ke dalam crime by omission. Sementara, pembentukan kebijakan One Channel System (OCS) sebagai upaya pelindungan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia justru memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan munculnya celah baru yang membuat perempuan pekerja migran Indonesia semakin mengalami kerentanan. Sistem tersebut dinilai telah membatasi hak perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan mempersulit perempuan pekerja migran Indonesia dalam melakukan pendaftaran prosedural. Pada akhirnya, kebijakan One Channel System (OCS) yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

---

The various human rights violations experienced by female Indonesian Domestic Sector Migrant Workers (PMID) in Malaysia make them a vulnerable group that must be given maximum protection. Using state crime theory and qualitative methods for analysis, this paper aims to examine the vulnerabilities faced by female migrant workers and how the implementation of the One Channel System (OCS) policy can provide optimal protection for Indonesian domestic workers in Malaysia. The analysis reveals that power imbalances between domestic migrant women and recruiting agents or employers place these women in layered vulnerability, particularly concerning human rights violations. According to state crime theory, this situation implicates the state itself for facilitating these violations. The Indonesian government's inaction regarding human rights abuses against domestic migrant women falls under crime by omission. Meanwhile, the establishment of the One Channel System (OCS) as a protective measure for PMID women in Malaysia has various shortcomings and introduces new vulnerabilities. The system is criticized for restricting the rights of Indonesian domestic workers in Malaysia and complicating their procedural registration. Ultimately, the One Channel System (OCS) created by the Indonesian and Malaysian governments fails to provide the necessary protection for domestic migrant women in Malaysia and does not address the longstanding issues they face."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"Fenomena Pekerja Migran Indonesia non prosedural merupakan bentuk migrasi tenaga kerja secara ilegal dan berisiko membahayakan kemaslahatan hidupnya sehingga diperlukan suatu skema pemulangan pekerja migran Indonesia non prosedural sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan didukung data komparatif terkait skema pemulangan imigran ilegal di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pekerja migran Indonesia non prosedural terjadi pada saat pekerja migran Indonesia bermigrasi namun tidak sesuai prosedur administratif ataupun teknis yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia diberikan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Skema pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah telah diatur dalam Peraturan BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal, namun dikarenakan status non proseduralnya, maka hal ini sulit untuk diterapkan dan berkenaan dengan yurisdiksi negara penempatan. Oleh sebab itu skema ideal dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia selaku warga negara Indonesia yang wajib dilindungi kepentingannya oleh negara, sehingga negara dapat memberikan layanan pendampingan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam menjalani prosedur di negara penempatan dengan memperhatikan batasan-batasan melalui aspek sosial, kesehatan dan keselamatan, serta hak asasi manusia.

---

The phenomenon of non-procedural Indonesian migrant workers is a form of migration that crosses country illegally and risking their life welfare. Therefore, the repatriation scheme for these non procedural workers is urgently needed as a form of protection for basic human rights. This research used doctrinal method and supported by comparison of data in several countries. The research results show non-procedural Indonesian migrant workers occurs because worker intend to migrate from one country to another without following administrative or technical procedures. Legal protection of Indonesian migrant workers is given before, during, and after work. The repatriation scheme for problematic Indonesian migrant workers is regulated in the Regulation of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Number 3 of 2019 about technical Instructions for the Return of Problematic Indonesian Migrant Workers to Their Origin. However, due to a lack of valid documents, the Indonesian government found it difficult to support non procedural migrant worker repatriation, because usually non procedural migrant violates the host country’s immigration law. Therefore, the ideal scheme of repatriating non procedural Indonesian migrant workers performed based on their basic rights as Indonesian citizens that must be protected by the government. Government can provide accompaniment for non- procedural Indonesian migrant workers facing law sanctions in the host country while still considering social aspects, health and safety, as well as human rights."

"Sebagai negara maju di segala bidang dan disegani oleh negara-negara eropa. Jerman membutuhkan tenaga kerja pada sektor  kesehatan. Permintaan tenaga kesehatan ini disambut baik oleh Indonesia. Maka, sejak tahun 2020 dilandasi dengan MoU, kedua negara melangsungkan kerja sama pengiriman pekerja  migran Indonesia secara  antarpemerintahan (G to G). Tujuan dari pemerintah Indonesia ini adalah melindungi warga negaranya dari pra bekerja hingga setelah bekerja dilaksanakan oleh BP2MI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data pendukung lainnya seperti pendapat para ahli, hasil wawancara, jurnal ilmiah, dan pengambilan dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan dengan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kerja sama antara Indonesia dengan Jerman dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jerman berlangsung juga karena adanya program triple win. Di batch pertama proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Jerman berjalan dengan baik, akan tetapi setelah memasuki masa pelatihan banyak yang mengundurkan  diri dari proses perekrutan. Banyaknya yang mengundurkan diri menimbulkan masalah bagi pemberi kerja. Oleh karena itu pada batch kedua negara bersepakat untuk memberikan sanksi denda dengan membayar biaya pelatihan mengikuti kursus bahasa Jerman. Kesepakatan kedua negara ini layer diakibatkan calon pekerja migran Indonesia telah mengisi dan  menandatangani formulir pernyataan partisipasi.

---

As a developed state in all sector and respected by European Country. Germany needs worker in health sector. This request for health workers was welcomed by Indonesia, which has unemployment problems. So, since 2020 based on the MoU, the two country have cooperated in sending Indonesia Migrant Workers with G to G Program (Intergovemental). The research method used in this research is using the Normative Juridical Approach Method. The data used are primary data and other supported daya by expert opinions, interviews, scientific journals and official document retrieval. Then the data is collected and presented in the form of a systematic description. The data obtained were analyzed and described with positive legal regulations relating to the object of research. Based on the results of the research the cooperation between Indonesian and Germany in sending Indonesian Migrant Workers to Germany also took place because of the triple win program. In the first batch the process of placing Indonesian migrant workers to Germany was good, but after entering the training period many resigned from the recruitment process. The large number of resigning poses a problem for employers. Therefore, in the second batch, the countries agreed to impose by paying training fees for taking German language course. The agreement between the two countries is layered because prospective Indonesian Migrant Workers have filled out and signed a participation Statement form."

"Keterdesakan ekonomi telah menjadi faktor utama yang mendorong perempuan Indonesia untuk bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga migran di Malaysia. Selama proses migrasi, perempuan pekerja rumah tangga migran rentan menghadapi terjadinya pelanggaran hak seperti eksploitasi dan kekerasan. Eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran merupakan fenomena global yang terus berulang. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan realitas forced labour yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia di Malaysia. Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, penulis menemukan bahwa perempuan pekerja rumah tangga migran mengalami viktimisasi akibat dari situasi forced labour yang dihadapi selama bekerja. Forced labour dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran karena telah merugikan perempuan melalui dampak fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Kekerasan ini telah memaksa perempuan untuk terus bertahan dalam kondisi buruk tanpa adanya pilihan untuk keluar. Teori feminis Marxist digunakan untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme dan patriarki telah mempengaruhi penindasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran. Kapitalisme terus mengedepankan eksploitasi tenaga kerja perempuan untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan perbedaan kelas dalam masyarakat, sementara patriarki meminggirkan posisi perempuan.

---

Economic desperation has been a major factor driving Indonesian women to work as migrant domestic workers in Malaysia. During the migration process, women migrant domestic workers are vulnerable to rights violations such as exploitation and violence. Exploitation and violence against women migrant domestic workers is a recurring global phenomenon. This paper aims to describe the reality of forced labour experienced by Indonesian women migrant domestic workers in Malaysia. Using a qualitative content analysis method, the author found that women migrant domestic workers experience victimization as a result of the forced labour situation faced during their work. Forced labour is seen as a form of violence against women migrant domestic workers because it has harmed women through physical, psychological, economic, and social impacts. This violence has forced women to continue to endure bad conditions without the option to leave. Marxist feminist theory is used to explain how capitalism and patriarchy have influenced the oppression of women migrant domestic workers. Capitalism continues to prioritize the exploitation of women's labor for profit and creates class differences in society, while patriarchy marginalizes the position of women."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."