Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"ABSTRAKBisnis wealth management Indonesia saat ini dalam pertumbuhan positif seiring dengan jumlah jumlah High Network Individual HNWI yang selalu meningkat dalam 5 tahun terakhir. Turunnya suku bunga dan melemahnya mata uang rupiah menjadikan produk investasi sebagai salah satu pilihan bagi nasabah untuk menempatkan dananya. Hal ini terjadi di setiap industri perbankan, terutama bagi perusahaan bank milik negara. Adanya persaingan yang tinggi di pasar juga menyebabkan setiap bank untuk mendorong target pendapatan bagi bisnis wealth management, terutama pada penjualan reksadana dan surat berharga negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana sebuah bank milik negara menghadapi tantangan yang tidak logis dari manajemen untuk memenangkan persaingan, dengan fokus penelitian pada Bank XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan beberapa alternatif strategi bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan pendapatan dari reksadana dan surat berharga pemerintah. Peneliti menggunakan metode studi kasus yang membahas situasi sebenarnya dari bisnis perusahaan. Data yang digunakan oleh penulis berasal dari

---

ABSTRACT Indonesia wealth management business is currently in positive growth along with the number of Indonesia rsquo s High Network Individual HNWI that always increase in the last 5 years. The decline of interest rates and the weakening of rupiah currency make investment products as another option for customers to place the funds. This situation has been taking management rsquo s attention as a growing business in most of Indonesia banking industry, especially for state owned bank companies. Due to high competition in market, each bank should push the revenue target for wealth management business, especially on mutual funds and government securities sales. Therefore, in this study the researcher will describe how state owned bank companies faced the illogical challenge from management to win the competition, focusing on Bank XYZ. This study aims to find several alternative strategies for company in purpose to achieve targets with the focus on how to boost mutual fund and government securities revenue.The researcher used a case study method that discusses the real situation of the company 39 s business. The data used by the researcher comes from interviews result and data obtained directly from the company."

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya.

---

This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.

"

"ABSTRAK Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sistem pertahanan laut yang handal. Keterbatasan armada maupun luas laut yang rawan terjadi tindak kejahatan menjadi konsen masalah maritim di Indonesia. Laut-Laut terluar di Indonesia tidak luput dari berbagai kejahatan seperti illegal fishing maupun penyelundupan. Pangkalan laut kini menjadi hal yang menarik bagi sistem maritim dalam menyokong pertahanan laut. Mooring buoy dapat didesain untuk keperluan khusus seperti pangkalan laut sederhana sehingga memudahkan kapal-kapal patrol untuk tambat di daerah sekitar operasi. Dalam merancang mooring buoy system ini menggunakan persamaan catenary sebagai perhitungan rantai. Ketentuan desain menggunakan quasy-static sebagai model perhitungan beban pada buoy dan kapal. Lokasi penambatan mooring buoy yang dipilih yaitu laut Natuna. Hasil perancangan yaitu konfigurasi mooring line yang digunakan yaitu konfigurasi 4-4 dan beban maksimum lingkungan pada sistem yaitu sebesar 409,936 N.

---

ABSTRACT

Indonesia as maritime country should have reliable marine defense system. The limitations of the fleet and the vastness of the sea are prone to crime to be the problem of maritime issues in Indonesia. The outer seas in Indonesia do not escape from various crimes such as illegal fishing and smuggling. Sea bases are now an interesting thing for the maritime system in supporting sea defense. Mooring buoys can be designed for special purposes such as simple sea bases that make it easier for patrol boats to moor in the area around the operation. In designing the mooring buoy system, catenary equations are used as chain calculations. The design requirement uses quasy static as a model of load calculation on buoy and ship and mooring buoy mooring located at Natuna seas. The design result is the configuration of mooring line that is used is configuration 4 4 and maximum load of environment at system that is equal to 409,936 N. "

"Tesis ini membahas strategi dan upaya penanganan keamanan maritim di area tumpang tindih antara Malaysia dengan Indonesia khususnya di perairan Selat Malaka. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku selama ini, proses penegakan hukum antar negara tetangga yang memiliki wilayah tumpang tindih dan belum ditetapkan batasnya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip proporsional dan didasari pada ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengamanan area tumpang tindih khususnya di perairan Selat Malaka ialah TNI AL, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai. Kendati demikian, tata kelola keamanan maritim masih belum jelas sehingga menyebabkan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Untuk mengatasi hal itu maka diperlukan suatu regulasi yang komprehensif didukung dengan satu gugus tugas khusus yang berperan mengkoordinasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengamanan area tumpang tindih di perairan Selat Malaka.

---

This study discusses strategies and efforts to handle maritime security in the undelimited water area between Malaysia and Indonesia, especially in the waters of the Malacca Strait. Based on the provisions of international law that have been in force so far, the process of law enforcement between neighboring countries that have overlapping areas and the boundaries have not been determined, need to pay attention to proportional principles and are based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law No. -Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zones, Law Number 6 of 1996 concerning Waters. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that the main actors in securing overlapping areas, especially in the waters of the Malacca Strait, were the Navy, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri and Customs. However, maritime security governance is still unclear, causing confusion in the authority of law enforcement in maritime border areas. To overcome this, a comprehensive regulation is needed supported by a special task force whose role is to coordinate the actors involved in securing overlapping areas in the waters of the Malacca Strait.

"

" ABSTRAK Skripsi ini membahas situasi keamanan perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau yang berfokus pada fenomena bajak laut modern. Keberadaan bajak laut di perairan ini sendiri sudah ada sejak masa kolonial, namun penemuan mesin uap dan perkembangan teknologi kapal laut sempat membuat bajak laut tidak lagi nampak. Terhitung sejak berakhir Perang Dunia II, bajak laut kembali muncul dan bertransformasi dalam bentuk modern dilihat dari persenjataan, strategi dan sasarannya. Bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau menjadi suatu fenomena mengingat perairan ini merupakan kawasan paling rawan selama periode 1990an hingga awal 2000an. Skripsi ini menjelaskan bagaimana negara-negara selat, khususnya Indonesia dalam merespon ancaman ini melalui kebijakan dan kerjasama selama periode 1982 mdash;2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan studi pustaka melalui buku, jurnal dan surat kabar sezaman.

---

ABSTRACT This thesis discusses about security situation in the Malacca Strait and Riau Islands which focuses on the phenomenon of modern pirates. The existence of pirates in these waters itself has existed since colonial times, but the invention of the steam engine and the development of marine technology could make the pirates no longer appears. Since the end of World War II, pirate re emerged and transformed into modern views by its weaponry, strategy and objectives. Modern pirates in the Malacca Strait and the Riau Islands became a phenomenon considering these waters is the most vulnerable region during the period of the 1990s to early 2000s. This thesis describes how straits countries, particularly Indonesia to response this threat through policies and regional cooperation during 1982 mdash 2005. The method used is the historical method with literature studies through books, journals and current newspapers."