Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe purpose of this study was to determine the effect of the development of Regional Taxes and Regional Retribution on increasing Regional Original Revenue (PAD). The research method used is quantitative descriptive analysis. that is, the presentation of data in the form of numbers. This research consists of two independent variables, namely Regional Taxes and Regional Retribution. The classicassumption test used is normality test, multicollinearity autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The data analysis model used is multiple linear regression analysis. The results showed the highest growth rate in 2011 reached 45.21% while the realization of PAD revenue which showed the lowest growth rate was in 2010 which was only 15.42%. The average growth of PAD revenue in Bandung in 2009-2013 was 22.19%, while in descriptive statistics it was Rp.812.20 billion. The test results show that the Regional Tax has a significant effect while the Regional Retribution has no significant effect on theBandung City PAD. Simultaneously, Bandung City PAD is 100% influenced by regional taxes and retribution.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. yaitu penyajian data dalam bentuk angka-angka yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model analisis data yang digunakan adalahanalisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi ada di tahun 2011 mencapai 45.21% sedangkan realisasi penerimaan PAD yang menujukkan tingkat pertumbuhan paling rendah ada di tahun 2010 yang hanya 15.42%. Ratarata pertumbuhan penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah sebesar 22.19%, sedangkan pada statistik deskriptif sebesar Rp.812,20 milyar. Hasil pengujian menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah tidakberpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Secara simultan, PAD Kota Bandung 100% dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."

"ABSTRAKPajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dominanbagi Pemerintah Daerah terutama di era otonoml daerah yang secaragaris besar Iebih berbasis pada Kabupaten/Kota. Disadari, KotaPadang selain sebagai salah satu daerah kota di Indonesia jugasebagai ibu kota Dropinsi Sumatera Barat, memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, Tiamun hingga saat inipenerimaan pajak daerah Kota Padang, belum memberikan kontribusiyang signinkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahdaerah baik untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaanpembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganallsls potensi penerimaan pajakdaerah Kota Padang khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkirdan pajak penerangan jalan, dengan menggunakan data primer yangdiperoleh meiaiui metode survei dengan pengambilan sampel yangdiilhat dari sisi supply (pengelola unit bisnis) yakni data untukpengukuran potensi pajak yang ditentukan dari banyaknya barang danjasa yang ditawarkan kepada masyarakat dan dari sisi demand(rumah tangga) dengan melihat pola pengeluaran RT pada beberapasektor yang menjadi sumber penerimaan pajak.Dari hasil penefitan diperoleh estimasi potensi penerimaan masing~masing jenls pajak yang dlteliti jauh Iebih besar dari targetpenerimaan 2007. Disamping itu hasil penghitungan potensi yangdiperoleh dari hasil survey rumah tangga cenderung memberikan hasilyang under estimate hal ini disebabkan rumah tangga sampel tidakmemiliki pencacatan terhadap seiuruh pengeluaran anggota rumahtangganya yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, sementaradari sisi unit bisnis hasll penghitungan potensi tersebut dapatmemberikan gambaran yang mendekati nilai sesungguhnya, dan masihmemiliki peluang untuk dapat ditingkatkan, karena ada beberapapelayanan yang diberlkan oieh wajib pajak dengan pembayaran belumdimasukkan dalam variabel peneiitian.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini : Diperlukannyakeakuratan data tentang potensl pajak yang sebenamya, sehinggadapat dilakukan berbagai upaya kebijakan oleh pemerintah daerahbaik secara intensifikasi maupun ekstensinkasi dalam rangkamengoptimalkan penerimaan pajak sesuai potensi yang ada tanpamenimbulkan distorsi bagi masyarakat dan dunia usaha.

---

"

"Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regersi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi riil. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 persen, Pajak Restoran 43,56 persen, Pajak Reklame 53,37 persen, dan Pajak Hiburan 53,16 persen tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 persen sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 persen Pajak Restoran 7,13 persen Pajak Reklame 18,08 persen Pajak Hiburan 4,45 persen tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang 60 persen tidak efektif."

"The Utilization of Fiscal Decentralization Policy Base on Act No. 3412000 by Local Government to Collect Local Tax and Retribution (A Study in Bogor Municipality) Implementation of fiscal decentralization policy has given opportunities for local governments to develop their finance potential which in turn to support their governmental and developmental duties as a consequence of being granted autonomous status. One of the finance potential is the local government ability to increase their income from local tax and retribution. This thesis aims to discuss the utilization of fiscal decentralization policy based on Act No. 3412000 to collect local tax and retribution. Bogor Municipality is chosen for this research.

In this thesis I use quantitative approach which is descriptive nature. I will employ field studies technique, literary study, and time series analysis to gather data. The research itself is focused on two studies. Firstly, various concepts on fiscal decentralization, particularly in relation to institution perspective, will be discussed. This perspective tries to examine institutions and rule of the game in utilization the fiscal decentralization policy. Secondly, a case study in Bogor Municipality on the utilization of the concept will be further discussed.

In this policy, autonomous region are granted with a certain degree of autonomy to generate revenues and spend them according to their degree of fiscal autonomy they have. The utilizing fiscal decentralization is based on three government regulations: government regulation on local government, government regulation on financial balance between central and regional government, and government regulation on local tax and retribution. These regulation form institutional framework that will regulate utilization fiscal decentralization policy by local government to collect local tax and retribution. Local government with the agreement of DPRD will then issue local regulations on local tax and retribution.

The local government of Bogor Municipality's policy on this matter can be categorized in to 3 categories: (1) to formulate new local government regulation to response Act No. 3412000 and its operational regulations; (2) to formulate new local government regulation to response the possibilities to collect local tax and retribution as stated in Act No. 3412000 and its operational regulations; (3) to formulate new local government regulation to response the change in new local tax and retribution regulation that issued by local government with agreement of DPRD. During 2001-2003, two local government regulation in Bogor Municipality were propose inactive because they violated Niger regulations. From data gathered, local government in Bogor Municipality is able to maximize their local tax and retribution provided that they observe the existing regulations and acts.

It is advisable for the local government of Bogor Municipality to search for other sources of local tax and retribution as an effort to make the best use of Act No. 34/2000. To avoid misperception in utilizing fiscal decentralization between central government and local government, improvement in institutional building, understanding about the policy and law enforcement are paramount so that the autonomous status benefits the people and not the other way around."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitaspelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR)pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganpendekatan studi korelasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisishubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak (variabel bebas) terhadappenerimaan pajak dan wajib pajak (variabel terikat). Hasil analisis data atas data-data sekunder yang diperoleh danSuku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganmenggunakan teknik analisis regresi sederhana, koefisien korelasi,koefisien determinasi, dan t-test menunjukkan temuan-temuan sebagaiberikut: 1. Kondisi pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak PHRSuku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Utara cenderungfluktuatif dan menunjukkan pergerakan yang linier. 2. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajakmemìlìki hubungan yang positif dan sìgnifikan, dengan tingkathubungan tergolong kuat (0.657) dan memberikan kontribusisebesar 43.1%. 3. Antara kebijakan pemerìksaan pajak dengan wajib pajak memilikihubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungantergolong kuat (0.744) dan memberikan kontribusi sebesar 55.3%. Dari temuan-temuan penelitian tersebut disarankan tiga halpenting, yakni: 1. Kebijakan pemeriksaan pajak dalam hal jumlah pemeriksa pajakhendaknya dìtambah atau ditìngkatkan dan tahun ke tahun secaraproporsional sesuai dengan potensi pajak yang diperkirakan dapatdihimpun karena jumlah pemeriksa pajak ternyata memberikankontribusi positif yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlahwajib pajak dan penerimaan pajak PHR. Namun, selain itu, untukmeningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa diperlukan pulatraining atau workshop mengenai pemeriksaan secara rutin danberkala. 2. Oleh karena pemeniksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana dalamimplementasinya memunculkan sejumlah masalah (implikasi) yangtidak menguntungkan bagi pemungutan pajak hotel dan restoranmaka eksistensinya perlu ditinjau kembali atau paling tidak ditatakembali dan kemudian hasilnya dikukuhkan ke dalam Perda. inipenting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum danpelaksanaan pemeriksaan yang lebih elegan, efektif dan efisien. 3. Sebagai tindak lanjut akademik atas hasil penelitian ini ada baiknyadilakukan penelitian lanjutan yang secam spesifik berusahamengkaji pengaruh penìngkatan wajib pajak terhadap peningkatatipenerìmaan pajak PHR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."