Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 190224 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naufan Ghani Putra
"Skripsi ini membahas Kebijakan perlakuan pajak atas cadangan premi Unit Link pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data berupa data primer (hasil wawancara mendalam) dan data sekunder ( buku, majalah, artikel website). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terkait pembebanan biaya cadangan premi Unit Link merupakan Unacceptable Tax Avoidance, karena perusahaan asuransi jiwa pada dasarnnya tidak dapat membentuk biaya cadangan premi Unit Link. Walaupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa merupakan Unacceptable Tax Avoidance, koreksi positif atas cadangan premi Unit Link dengan menerapkan peraturan pemerintah No.94 Tahun 2010 kurang tepat, karena biaya cadangan premi Unit Link yang tidak sesuai dengan konsep deductible expenses yang ada di indonesia, yakni biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara, sehingga Cadangan premi Unit Link bukanlah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menyarankan cadangan premi Unit Link tetap diatur khusus pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-97/PJ/2011, beserta perhitungannya namun dibuatkan peraturan yang lebih tinggi untuk mendukung Surat Edaran ini, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan.

This thesis discusses the tax treatment policy for Unit Link premium reserves in life insurance companies in Indonesia. This research is qualitative research. Data collection in the form of primary data (results of in-depth interviews) and secondary data (books, magazines, website articles). The results of this study conclude that the actions taken by life insurance companies regarding the imposition of Unit Link premium reserve costs are Unacceptable Tax Avoidance, because life insurance companies basically cannot form Unit Link premium reserve fees. Although transactions carried out by life insurance companies constitute an Unacceptable Tax Avoidance, a positive correction of Unit Link premium reserves by implementing government regulation No. 94 of 2010 is not appropriate, because Unit Link premium reserve costs are not in accordance with the deductible expenses concept in Indonesia, that is, the cost of obtaining, collecting, and maintaining, so that Unit Link premium reserves are not costs to obtain, collect and maintain. To overcome this problem, the researcher recommends that the Unit Link premium reserves be regulated specifically in the Director General of Tax Circular No.SE-97/PJ/2011, along with their calculations but higher regulations are made to support this Circular, in this case the Minister of Finance Regulation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Budi Novia Cahyani
"Untuk menghindari kerugian yang besar, perusahaan asuransi biasanya menetapkan modifikasi (deductible, policy limit, atau coinsurance) pada jaminan asuransi. Modifikasi tersebut menyebabkan perubahan pada distribusi besar dan banyak klaim, yang diperlukan dalam perhitungan premi. Pada skripsi ini dibahas perubahan-perubahan distribusi tersebut. Untuk distribusi besarnya klaim, perubahan dilihat dari fungsi distribusi, fungsi probabilitas densitas, dan fungsi survival. Untuk distribusi banyaknya klaim, perubahan dilihat dari fungsi pembangkit probabilitasnya. Distribusi banyaknya klaim yang dibahas adalah distribusi diskrit anggota kelas ( ) dan ( ). Selain itu, dibahas pula perhitungan premi pada jaminan asuransi termodifikasi yang melibatkan perubahan-perubahan pada distribusi tersebut, serta beberapa implementasi dari modifikasi pada jaminan asuransi dalam dunia reasuransi.

To avoid large losses, insurance companies usually set modifications (deductibles, policy limits, and coinsurance) on insurance coverage. These modifications lead to major changes in the severity and frequency distributions of claims, which is required in the calculation of premiums. This minithesis discussed the changes of those distributions. For severity distribution, the changes will be presented from the distribution function, probability density function, and survival functions. For frequency distribution, the changes will be seen from the probability generating function. Frequency distributions discussed here are the members of ( ) and ( ) class of distributions. Beside that, discussed also in this minithesis, the premium calculations of insurance coverage with modifications that use the changes of distribution, as well as some implementations of coverage modifications in the reinsurances."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012
S1987
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Stefanus Ng
"Skripsi ini membahas model regresi untuk mengestimasi net premium sebuah polis asuransi umum yang dijual dengan deductible. Pada asuransi umum, taksiran untuk net premium harus mempertimbangkan frekuensi dan severitas klaim yang kemungkinan akan diajukan di masa depan. Model untuk net premium dapat dituliskan ke dalam dua komponen, yaitu komponen frekuensi dan severitas. Frekuensi dan severitas klaim antar pembeli polis dapat berbeda karena tidak semua pembeli polis memiliki karakteristik yang sama. Untuk menetapkan harga premi yang adil, karakteristik tersebut harus dipertimbangkan. Maka akan digunakan pendekatan analisis regresi. Model regresi dengan karakteristik pembeli polis sebagai kovariat diterapkan pada model frekuensi dan severitas secara terpisah, dan diasumsikan efek kovariat tersebut multiplikatif. Akan tetapi, dapat ditunjukkan bahwa efek dari deductible pada frekuensi maupun severitas tidak multiplikatif. Oleh karena itu, data akan dipartisi berdasarkan besarnya deductible dan untuk tiap partisi data ini dilakukan analisis Generalized Linear Model (GLM). Dari hasil GLM tersebut, dilakukan regresi sekali lagi untuk mencari hubungan antara frekuensi dengan deductible. Demikian juga untuk severitas dengan deductible. Hasil regresi yang diperoleh digunakan untuk mengestimasi frekuensi dan severitas klaim berdasarkan nilai deductible tertentu untuk setiap kombinasi karakteristik pembeli polis. Pada akhirnya, estimasi net premium didapat dari perkalian estimasi frekuensi dan severitas klaim.

This thesis discusses regression models to estimate the net premium of a generalĀ  insurance policy sold with a deductible. In general insurance, when estimating the net premium, the possible frequency and severities of claims made in the future must be considered. The model for net premium can be written into two components: the frequency and the severity component. Since every policyholder can have different characteristics, the claim frequency and severity can be different. To determine fair policy prices, these characteristics must be considered. Hence, the regression model will be used. The regression model with the policyholders characteristics as covariates is used to model the frequency and severity separately, and it is assumed that the effect of each covariate is multiplicative. However, it can be shown that the effect of deductible is not multiplicative. Therefore, the data will be partitioned based on deductibles and Generalized Linear Model (GLM) analysis will be used on each data partition. From this result, another regression will be used to model the relationship between frequency and deductible, and the relationship between severity and deductible. The estimate for net premium is obtained as a multiplication of the claim frequency and severity.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heirlan Faisyal
"The development of this insurance product is seen from the premium and the investment results, which are constantly increasing from year to year in accordance with the development of Unit-Linked products. This is, of course, related to the investment performance of Unit Link products, and any products of Unit Link that produces optimum investment performance. Unit Link is a life insurance product, combined with investment, and organized by investment management company. Unit Link is allocated for Cash Fund, Fixed Income Fund, Money Market Fund, and Mixed Fund. The research question is which are of the Unit link products that produce optimum investment performance by using Sharpe, Treynor and Jensen measurement method?.
The research is conducted with quantitative approach, specifically descriptive research. Population content are 179 products and sample amount of 150 products are sampled by means of purposive sampling method. The presented data are acquired from unit-linked daily value data in Business Indonesia, IHSG daily data, and Bank Indonesia's interest value. The data are calculated using Sharpe, Treynor, and Jensen's method of measuring investment's performance. Data tabulation is done with Microsoft Office Excel and SPSS version 16.0 software.
Based on the calculation results, Unit Link products that have best performance according to Sharpe method are Arthalink-Dynamic, Mega Link Protected Fund, Maestropiece Platinum (USD), and Manulife Dana Berimbang. According to Treynor method, Unit Link products that have best performance are MAA Rupiah Equity Fund, Manulife Pendapatan Tetap Dolar, Pro-Invest US$ Fund dan Brilliance USD Managed Fund. According to Jensen method, PRU link Rupiah Equity Fund, PRU link US$ Fixed Income Fund, ZLink Dana US$, and Mega Link Balanced Fund. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to Arthalink-Dynamic Arthalink-Dynamic, Mega Link Protected Fund, Maestropiece Platinum (USD), and Manulife Dana Berimbang according to Sharpe method. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to MAA Rupiah Equity Fund, Manulife Pendapatan Tetap Dolar, Pro-Invest US$ Fund dan Brilliance USD Managed Fund according to Treynor method. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to PRU link Rupiah Equity Fund, PRU link US$ Fixed Income Fund, ZLink Dana US$, and Mega Link Balanced Fund according to Jensen method."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meylina Sundari
"Pengakuan laba (profit) pada uji profitabilitas (profit testing) produk unit link back-end loading menghasilkan cadangan premi yang bernilai negatif pada tahun pertama karena biaya yang bernilai positif di sisi pengeluaran sehingga menambah profit dan menghasilkan laba untuk bisnis yang baru terjual (new business gain). Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dilihat dari sudut pandang pemegang polis karena jasa perlindungan belum sepenuhnya diterima oleh pemegang polis tetapi perusahaan telah mengambil laba terlebih dahulu. Standar pelaporan keuangan internasional nomor 17 tentang Kontrak Asuransi (International Financial Reporting Standard 17 atau IFRS17) yang akan mulai efektif berlaku pada tahun 2022, menyatakan bahwa perusahaan mengakui profit setiap periodenya (profit emergence) sesuai dengan jasa perlindungan asuransi yang telah diberikan kepada pemegang polis. Karya akhir ini membahas pengakuan profit produk asuransi jiwa unit link back-end loading menggunakan IFRS17. Analisis dilakukan dengan melihat pola pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17. Secara umum hasil analisis atas pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17 lebih stabil sehingga kondisi pengakuan laba yang tinggi diawal tahun penjualan tidak terjadi.

The recognition of profit on profit testing for unit link back-end loading products generates a negative premium reserve in the first year because positive costs on the expense side increased the profit and creates high profits recognition for newly sold businesses i.e new business gain. This situation considered unfair from policyholder's point of view because protection services have not been fully accepted by policyholders but the company has taken high profits in the early years. The International Financial Reporting Standard 17 for Insurance Contract or IFRS17 for Insurance Contract which will be implemented in 2022, states that the company should recognizes profit during insurance contract in accordance with the insurance protection services provided to policyholders. This paper discusses the recognition of profit or emergence surplus for unit link back-end loading in life insurace products using IFRS17. The analysis is done by looking at the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method. In general, the results of the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method are more stable so that high profit recognition situation in the early years does not occur."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhtar Taufik
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peraturan perpajakan Surat Edaran No 97/PJ/2011 terhadap tingkat solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT X selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016. Seluruh data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dokumen internal terkait dengan perpajakan perusahaan, dan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas biaya cadangan premi asuransi jiwa yang menyebabkan hutang pajak bertambah mempengaruhi solvabilitas perusahaan setiap tahunnya, yaitu menyebabkan rasio DAR dan DER meningkat dan rasio RBC mengalami penurunan.

The purpose of this study is to analyze the effect of tax regulation Circular Letter No 97/PJ/2011 to solvency ratio which measured by Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Case Study was conducted in Life Insurance Company X during 2010 to 2016. All data used were sourced from audited financial statement, internal document related to corporate taxation, and refer to regulation issued by Indonesia government. The result showed that fiskal correction related to premium reserve expense which caused increasing tax liabilities affect on corporate solvency ratio on each year. It will increase DAR and DER ratio, and decrease RBC ratio."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Angelina
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S24652
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Saraswati
"ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perusahaan asuransi juga turut mengembangkan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satunya, produk asuransi jiwa unit link, yaitu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan skema investasi Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa risiko investasi ditanggung oleh Tertanggung dan bukan oleh Penanggung layaknya konsep dasar asuransi. Pelaksanaan produk asuransi unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap Tertanggung/Pemegang Polis dan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan Tertanggung/Pemegang Polis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link, terkait landasan hukum penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia, kesesuaian polis asuransi jiwa unit link berdasarkan ketentuan hukum dalam bidang usaha perasuransian serta pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia.


ABSTRACT

Along with the development needs of the society, the insurance company also develops insurance products. One of them, unit-linked life insurance products, life insurance products that are bundled with investment schemes. In fact, the orientation of the implementation of unitlinked investments have different orientations compare to insurance protection needs. Investment requires benefit, while insurance requires protection. In addition, the unit-linked insurance states that the investment risk is borne by the Insured not by the Insurer which may not be consistent with the basic concept of insurance. The implementation of unit-linked insurance product involves the existence of an insurance agreement between the Insurer and the Insured. Seeing the element of investment in unit-linked insurance, the provision in unit-linked insurance policies should provide clear information to the prospective Insured and does not include laws that might harm the Insured. Based on this, it is necessary to do a law research on the implementation of unit-linked life insurance products, regarding legal basis of unit-linked life insurance products in Indonesia, the suitability of unit-linked life insurance policies based on legal provisions in the Insurance Business, and also the Government oversight toward the unit-linked insurance.

"
Universitas Indonesia, 2014
S57084
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cinthya Salsabila
"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Munafri
"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.
Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.
Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.
Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.
Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer
concerned.
Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.
The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.
The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.
There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.
My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22255
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>