Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kompetensi sumber daya manusia Polri dipercaya sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi Polri. Saat ini, Polri khususnya Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan program promosi jabatan terbuka yang salah satu tahapannya menggunakan Assessment Center untuk menguji kompetensi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan dampak implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka terkait pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka dalam arti sempit sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya. Dalam arti luas, implementasi kebijakan Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka masih belum berhasil dan belum memiliki dampak yang positif. Hal ini dikarenakan Polda Kaltim sebagai organisasi birokrasi, belum sepenuhnya memiliki kapasitas organisasi yang merupakan tulang punggung birokrasi, yang didalamnya melibatkan : struktur organisasi; mekanisme kerja; sumber daya manusia; dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja. Adapun ke-empat unsurnya tersebut belum mampu mewujudkan kondisi yang optimal dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitupun kaitannya dengan assessor yang mempunyai peran penting dalam menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan Assessment Center, dimana assessor harus mampu menjalankan fungsi – fungsi assessment yang kompleks dan memiliki kompetensi assessor. Pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim belum seutuhnya dan sepenuhnya diterapkan sebagaimana 6 (enam) tahapan model pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi : Desire (Keinginan); Trust (Kepercayaan); Confident (Kepercayaan Diri); Credibility (Kredibilitas); Accountability (Akuntabilitas); dan Communication (Komunikasi).

---

The competency of Indonesian National Police human resource is believed as the main factor in determining the successful of Indonesian National Police organization. Now, Indonesian National Police especially the East Kalimantan Regional Police has been conducting an opening of career promotion program which one of the stages is use Assessment Center to examine managerial competencies. This research aims to analyze the policy and the impact of Assessment Center implementation in encouraging the opening of career promotion related to assessor empowerment in environmental of East Kalimantan Regional Police. The researcher used qualitative approach by applying observation as the data collecting technique, interview, and documents study. The result of this research is the policy of implementing the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion, in the sense of narrow, has been done well although it hasn't been done entirely. In the sense more extensive, the implementation of the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion has not been succeed and does not have positive impact. This could happen for the East Kalimantan Regional Police as a bureaucracy organization, does not have the capacity of organization as the bureaucracy's breadwinner, in which involves: the structure of organization; the working mechanism; the human resources; the financial supporting and the resources required for working. Those four elements are still not able to optimize the condition and encourage each other. As it is related to the assessors who have the important role in determining the good and the bad of the implementation of the Assessment Center, in which the assessors have to be able in running the complex assessment's functions and hold the assessor's competencies. The empowerment of assessor in East Kalimantan Regional Police has not been implied entirely as it mentioned in the six models of the human resources empowerment, include: Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, and Communication."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kegiatan Assessment Center Polri Di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan karier perwira untuk jabatan Kapolsek dan Kasat Reskrim. Penelitian menggunakan teori assessment center Alvin Lum (2015) yakni Assessment Center itu merupakan suatu cara atau metode untuk mengukur suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan memprediksi atau memperkirakan perilakunya di masa depan melalui simulasi dari perilaku yang ditunjukan oleh assessee dalam menangani beban dan tanggung jawab yang akan diberikan nantinya. Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Assessment Center dalam pengembangan karier para perwira di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan post positivist. Pengumpulan data melaui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para perwira senior di lingkungan Polda Kepulauam Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Assessment Center Polri yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sesuai teori dan ditemukan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Uniform Guidelines dan Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operation.

---

This study aims to analyze the activities of the National Police Assessment Center in the Bangka Belitung Islands Regional Police in the career development of officers for the posisions of the head of Police Sector and the head of Criminal Investigations. The study uses the theory of Assessment Center by Alvin Lum (2015), namely the Assessment Center is a method to measure a potential or ability possessed by humans by predicting or predicting their behavior in the future through simulations of the behavior shown by the assessee in dealing with burdens and responsibilities of his or her duties and responsibility that will be given later. The main problem of this research is how the implementation of the assessment center for the career development of police officers at the Bangka Belitung Islands Regional Police. This study uses a post-positivist approach, and data collection through documentation studies and in-depth interviews with senior officers in Regional Police of Bangka Belitung Islands. The research findings showed that the Police Assessment Center processes carried out by the Bangka Belitung Islands Regional Police had not been carried out according theory and it was found that the stages were not yet implemented according to the Uniform Guidelines and Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi assessment center dalam pembinaan karir personel Polda Metro Jaya. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hal penting untuk mengatur penempatan personel Polri dalam jabatan tertentu. Oleh karena itu, proses penempatan personel Polri harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk menyelenggarakan penempatan yang berasaskan The right man on the right place maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kompetensi agar jabatan yang diemban sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan kompetensi yang dimiliki maka diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian tes uji kompetensi yang lengkap dan menyeluruh atau disebut dengan assessment center.Penilaian kompetensi seorang pegawai sudah seharusnya menggunakan beberapa metode yang komprehensip dan terintegrasi berupa simulasi-simulasi (multi method atau multiple tools) serta dinilai oleh lebih dari satu orang assessor (multi assessor) sehingga dapat meminimalisir faktor like and dislike dalam menempatkan seseorang. Pelaksanaan assessment center dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kelengkapan, faktor sumber daya manusia dan faktor sistem penilaian. Selain itu pelaksanaan evaluasi dan monitoring juga menjadi hal yang penting agar assessment center terlaksana dengan baik. Sedangkan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ataupun program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi dan struktur organisasi. Begitu juga dengan keberhasilan implementasi assessmet center di Polda Metro Jaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

---

This research purpose is to explain the implementation of assessment center in Metropolitan Regional Police. Human Resource Management is important to regulate the placement of National Police personel in certain positions for placement of national Police Personel career who have . Therefore, the process of personnel police placing should be transparent and accountable. To organize placement with the principle of the right man on the right place, it is necessary to measure the competence in order to accordance the position with competence. With it?s competence be expected to carry out the duties and responsibilities better, to achieve organizational goals. Measurement of these competencies can be done through a lot of tests, assessment center is one of a complete tests.An employee competency assessment should use several methods that a comprehensive and integrated form of simulations (multi-method or multiple tools) and assessed by more than one assessor (multi assessor) so as to minimize factors like and dislike in placing someone. Implementation of the an assessment center is influenced by several factors including the factor of completeness, the human factor and factor assessment system. Besides the implementation of evaluation and monitoring also become important factors that an assessment center carried out well. While the successful implementation of a policy is influenced by factors of communication, resources, bureaucratic attitudes and organizational structure. As well as the successful implementation of assessmet center at Polda Metro Jaya influenced by these factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi assessment center pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Utara (Sulut). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Teori implementasi kebijakan dan konsep assessment center digunakan untuk melakukan analisis terhadap implementasi assessment center. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek assessment center yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Sulut masih belum menerapkan standar yang ideal terutama keterkaitannya pada fungsi serta peran di dalam melakukan evaluasi dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.Polri yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Berbagai karakteristik dan mekanisme penting dalam sebuah penyelenggaraan assessment center seperti analisis jabatan, kompetensi assessor, metode penilaian dan proses integrasi hasil observasi dalam assessment center pada Biro SDM Polda Sulut belum sepenuhnya menunjukkan pelaksanaan yang ideal dari sebuah pelaksanaan assessment center. Implementasi assessment center pada Biro SDM Polda Sulut belum sepenuhnya berjalan optimal ditinjau dari permasalahan yang masih terdapat di dalamnya yaitu belum terbangunnya penyampaian komunikasi yang baik sehingga berdampak pada lemahnya pemahaman assessee dalam pelaksanaan assessment center. Kondisi masih terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan unit kerja assessment center dan lemahnya dukungan anggaran untuk program strategis assessment center terutama sistem kompensasi bagi assessor. Masih kurangnya dukungan assessor untuk aktif dalam assessment center, belumnya dilakukan uji kompetensi pada seluruh jabatan serta pemahaman assessor yang masih kurang memadai. Secara struktur birokrasi unit kerja assessment center belum memiliki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Polri serta belum dijadikannya assessment center sebagai syarat mutlak untuk penempatan personel menjadikan pemanfaatan hasil dari assessment center belum dapat menjawab program pengembangan program sumber daya manusia terutama dalam penempatan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada suatu jabatan tertentu.

---

This study aims to explore the implementation of assessment centers at the North Sulawesi Regional Police Bureau of Human Resources. Qualitative approach was used in this study by conducting interviews, observation and documentation studies.

Analysis on assessment center implementation was made based on the theory of policy implementation and assessment center concept. Result of this study showed that the assessment center practices carried out by the North Sumatra Regional.

Police Humah Resource Bureau still had not implemented ideal standard, especially in relation to its functions and roles in evaluating and developing competencies of human resources of the Indonesian National Police related to the effectiveness of the organization. Various important characteristics and mechanisms in the implementation of assessment centers such as job analysis, assessors competency, assessment methods and integrational process of observed results in the assessment center at the North Sulawesi Regional Police HR Bureau have not fully demonstrated the ideal implementation of an assessment center. Implementation of assessment center in HR bureau of North Sulawesi Regional Police had not been running optimally and can be seen by problems found such as the lack of a well-delivered communication which impacted on poor understanding of assessees about assessment center. There were limited number of human resources in the management of assessment center work units and scarce budget support for strategic assessment center programs, especially for assessors' compensation. There was still a lack of support from assessors to be active in the assessment center, tests for competency were not thoroughly carried out in all job positions and also inadequate knowledge of assessors. Structurally, the assessment center bureaucracy did not had a strategic position in the development of human resources of the National Police and the assessment center has not been made as an absolute requirement for the placement of personnels competence for their position."

"

Kepolisian Negara Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya mewujudukan kemanan dalam negeri. Dalam mewujudkan visi dan misi Polri maka Kapolri mengeluarkan program prioritas yang disebut dengan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya). Reformasi internal menjadi program prioritas Kapolri yang pertama, maka dari itu Polri membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi. Salah satu reformasi internal yang dilakukan oleh Polri yaitu dengan diterapkannya Assessment Center Polri sebagai penilaian kompetensi anggota Polri dalam menempati suatu jabatan. Pada sisi lain Polri menghadapi kendala internal yakni jumlah personel Polri saat ini dirasakan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan tugas di wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang belum dilakukan terkait dengan assessment center yaitu tidak terdapat tes situasi dengan in-tray, tidak terdapat tes situasi skenario dalam posisi kerja yang dituju, pelaksanaan role-player belum dilaksanakan dengan sempurna, hasil assessment hanyalah sebuah rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi sehingga subyektifitas pimpinan lebih dominan dibandingkan hasil dari assessment tersebut, hasil assessment center tidak seluruhnya digunakan dalam pengembangan karir Perwira Polri Polresta Denpasar, hasil dari assessment bersifat kualitatatif sehingga ranking tidak dapat tergambarkan secara jelas, dan tes terakhir tidak dilakukan sebelum calon menjalankan tugas sesuai jabatan yang akan diemban. Sedangkan faktor yang mempengaruhi diberlakukaannya assessment center di Polresta Denpasar adalah adanya hambatan administrasi dimana hasil assessment center bukan mutlak penentu jabatan, hasil assessment center bersifat kualitatif, kebijakan pimpinan sangat menentukan posisi suatu jabatan, faktor budaya berpengengaruh terhadap pengembangan karir di Polresta Denpasar, kurang efektifnya pelaksanaan assessment center dimana banyak terjadi waktu yang bentrok.

 

---

Police, the National Police Chief issued a priority program called PROMOTER (Professional, Modern and Reliable). Internal reform is the first priority program of the Indonesian National Police, therefore Polri requires professional and competent human resources. One of the internal reforms carried out by the Indonesian National Police is the implementation of the National Police Assessment Center as an assessment of the competence of police officers in occupying a position. On the other hand, the National Police faces internal obstacles, namely the number of Polri personnel is currently felt to be lacking in meeting the needs and challenges of tasks in the region. Based on the results of the study, it was found that a number of things that had not been done were related to the assessment center, namely there was no in-tray situation test, no test situation scenario in the intended work position, the implementation of role-players had not been implemented properly, the assessment results were only a recommendation be taken into consideration and recommendations so that the leadership subjectivity is more dominant than the results of the assessment, the assessment center results are not entirely used in the career development process of Denpasar Police Polri Officer, the results of the assessment are qualitative so the ranking cannot be clearly described, and the last test was not conducted before candidates carry out duties according to the position to be carried out. Whereas the inhibiting factors that affect the assessment of the assessment center in Denpasar Police are administrative barriers where the assessment center results are not absolute determinants, assessment center results are qualitative, leadership policies greatly determine the position of a position, cultural factors influence career development in Denpasar Police, ineffective implementation of the assessment center where there are many times that conflict.

"

"Penelitian ini didasari oleh pentingnya Assessment Center untuk pengembangan karir dan penilaian kinerja pada jabatan Kapolsek di Polda Papua Barat. Salah satu program utama Kapolri adalah reformasi internal yang salah satunya adalah pelaksanaan Assessment Center. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan karakteristik penerapan Assessment Center Polri, pemanfaatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatannya. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut antara lain adalah Karakteristik Assessment Center, Proses Rekrutmen, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penerapan Assessment Center. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dan metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Penelitian difokuskan pada penerapan Assessment Center untuk proses mutasi jabatan Kapolsek di Polda Papua Barat, yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Data penelitian kemudian dievaluasi dengan menggunakan metode triangulasi data. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa aspek dalam pelaksanaan Assessment Center masih belum maksimal. Dalam penggunaan hasil assessment center Polri, seleksi calon masih belum berdasarkan ranking, hasil penilaian masih dalam bentuk kualitatif dan bukan angka kuantitatif, serta belum dilakukan pemeriksaan akhir. Kemudian terdapat unsur-unsur yang berdampak pada aspek administrasi, politik, budaya, dan teknis dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa saran untuk perbaikan tersebut antara lain memasukkan materi operasional dalam tes situasi, menunjuk asesor sebagai role-player dalam kegiatan asesmen, menjadikan hasil asesmen sebagai syarat mutlak dalam penempatan jabatan, membuat aturan yang berbasis faktor budaya, dan menetapkan jabatan asesor sebagai jabatan fungsional di lingkungan Polda Papua Barat.

---

This research is based on the importance of Assessment Centre for career development and performance appraisal in the position of Chief of Police at Polda Papua Barat. One of the Kapolri's main programmes is internal reform, one of which is the implementation of the Assessment Centre. Therefore, the purpose of this study is to explain the characteristics of Polri's Assessment Center implementation, utilisation, and factors that influence its utilisation. The theories used to examine these issues include the characteristics of the Assessment Centre, the Recruitment Process, and the Factors Affecting the Implementation of the Assessment Centre. This research uses a postpositivism approach and a qualitative method with descriptive analytics. The research focused on the application of the Assessment Center for the transfer process of the Chief of Police position at Polda Papua Barat, which was collected through interview techniques and document studies. The research data was then evaluated using the data triangulation method. Based on the research findings, some aspects of the Assessment Centre implementation are still not optimal. In the use of the results of the Polri assessment centre, the selection of candidates is still not based on ranking, the assessment results are still in qualitative form and not quantitative numbers, and the final examination has not been carried out. Then there are elements that have an impact on administrative, political, cultural, and technological aspects in its implementation. Some suggestions for improvement include including operational material in the situation test, appointing assessors as role-players in assessment activities, making assessment results an absolute requirement in job placement, making rules based on cultural factors, and establishing the position of assessor as a functional position within the West Papua Police."

"Keputusan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berperan sebagai service city. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus didukung oleh aparat yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pada masa reformasi ini Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Banyak keluhan-keluhan masyarakat antara lain : Sulitnya mengurus perijinan (KTP, Akte Kelahiran), banyaknya aparat yang terlibat KKN, disiplin aparat yang rendah penyelesaian masalah lambat, Usaha untuk meningkatkan kinerja aparat telah dilakukan, namun masih banyak keluhan masyarakat mulai dari sistim seleksi untuk pengisian jabatan lurah, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui Diklat, penyusum standard kerja. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem recruitment/seleksi yang benar-benar berbasis kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lurah sehingga tingkah laku yang ditampilkan lurah tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan masyarakat. Salah satu metode assessment yang berbasis kompetensi adalah metode assessment center. Metode assessment eenter sebagai metode yang multi assessment memiliki antara lain untuk seleksifpromosi identiikasi kader potensial, mendianosa kebutuhan training dan pengembangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan make metode assessment center dianggap tepat untuk menjawab permasalahan, belum adanya sistim seleksi yang berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan lurah. Untuk penerapan metode assessment center dalam pengisian jabatan lurah perlu dilakukan tahapan mulai dari identifikasi kompetensi lurah pemulihan metode, penyusunan tools, training assesor, integrasi data, penulisan laporan, presentasi dan feedback bila diperlukan. Disamping itu perlu diperhatikan waktu dan biaya yang diperlukan. Mengingat manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk pengisian jabatan lurah tetapi juga untuk identifkasi kader pimpinan (lurah potensial) dan analisa kebutuhan training maka metode assessment center tepat bila diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai rekomendasi disampaikan hal-hal sebagai berikut : metode assessment center sangat tepat untuk mengidentifikasi kader pimpinan (tidak hanya lurah), pengisian jabatan yang berbasis kompetensi, pada proses assessment center digunakan tes psikologi sebagai salah satu metode assessment, sebagai assessor digunakan tenaga psikolog yang kompoten baik dari dalam maupun luar Propinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus benab-benar terjadwal dan terstruktur sehingga hasilnya efektif dan efisien."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program assessment center di Lembaga Kepolisian Indonesia. Assessment center di lembaga Kepolisian dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian mixed method untuk menjawab efektivitas implementasi program assessment center. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengambil sampel secara purposif sampling terdiri dari responden yang mewakili unit-unit implementasi assessment center. Jumlah sampel penelitian sebanyak 323 responden dari Mabes Polri dan Polda. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendalami dan mengeksplorasi temuan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap pelaksanaan program assessment center. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program assessment center di Mabes Polri dan Polda belum efektif ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi yang belum efektif meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor sumber daya yang belum efektif meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana/ fasilitas, dan informasi. Faktor disposisi meliputi dukungan dan komitmen pelaksana program. Faktor struktur birokrasi meliputi standar operasi prosedur dan pembagian tugas/ fragmentasi. Strategi terbaik agar implementasi program assessment center di Kepolisian berjalan dengan efektif adalah membuat perencanaan program assessment center yang terintegrasi dari Mabes Polri ke Polda dengan fokus utama pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program juga harus diikuti dengan pengawasan dan monitoring yang ketat dan tepat.

---

ABSTRACTThe aim of the present study is to analyze the effectiveness of assessment center program implementation in The Indonesian National Police. Assessment center in The Indonesian National Police is conducted at Police Headquarters Mabes Polri and Regional Police Polda throughout Indonesia. This research uses mixed method research to answer the effectiveness of assessment center program implementation. Quantitative approach is done by taking samples by purposive sampling consists of respondents representing units assessment center. The number of research samples were 323 respondents from Mabes Polri and Polda. A qualitative approach is undertaken to explore quantitative findings using interview, documentation and observation of assessment center program implementation. The research result concludes that the implementation of assessment center program at Mabes Polri and Polda has not been effective in communication factor, resource, disposition, and bureaucratic structure. Communication factors that have not been effective are transmission, clarity, and consistency. Resource factors that have not been effective are human resources, budget, facilities facilities, and information. Disposition factors that have not been effective are support and commitment of program implementers. Bureaucratic structure factors that have not been effective are standard operating procedures and division of tasks fragmentation. The best strategy for effective implementation of the assessment center program in the Police is to make an integrated assessment center planning program from Mabes Polri to Polda with the main focus on communication, resource, disposition and bureaucracy. Implementation of the program should also be followed by strict monitoring."

"Assessment Center merupakan metode moderen yang digunakan dalam penilaian kompetensi. Skripsi ini membahas mengenai evaluasi program assessment center dalam sektor publik untuk para pejabat struktural yakni di Kementerian Agama. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Hasil Penelitian ini adalah Kementerian Agama masih belum menerapkan pilot project sesuai dengan assessment center didalam organisasi. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pemilihan assessor.

---

Assessment Center is a modern method that used by management to do competency assessment. This thesis is about Evaluation on Assessment Center Programme can run in public organization, in this case Ministry of Religion. Qualitative is the method that used to do the research with a deep interview technic. The result of this research is assessment center at Ministry of Religion still have improvement. They need to follow the theory of assessment center and need to train internal assessor."