Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

"

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis aktor. Mundurnya penantang potensial didorong oleh adanya perbedaan sumber daya dan keterampilan politik yang relevan dan efektif untuk mobilisasi elektoral. Tidak hanya itu, penantang menarik diri karena merasakan kompetisi yang sangat rentan memicu konflik dan kekerasan. Hal itu karena menguatnya politisasi identitas yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kekerasan antar pendukung. Penjelasan ini berbeda dari sejumlah kasus serupa seperti di Blitar (Sobari, 2017), Pati dan Jayapura (Lay et al. 2017). Perbedaan utamanya ada pada konteks arena kontestasi, jenis sumber daya yang penting bagi aktor, dan jalur menuju pencalonan tunggal. Perspektif ekonomi politik (oligarki lokal) dan politik kartel seperti di Pati dan konsep kepemimpinan ideal yang populer di Blitar, bukan penjelasan yang tepat untuk kasus ini. Penantang potensial tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan, rekam jejak dan popularitas. Penantang bahkan mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik yang ada. Namun mereka tidak siap melanjutkan kompetisi yang berat dan berpotensi konflik. Penantang meragukan kredibilitas institusi pemilihan dan keamanan. Mereka meyakini kompetisi tidak dapat berjalan secara bebas, adil dan damai setelah melihat petahana menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi pemilih secara luas. Kondisi itu mendorong mereka untuk mundur agar pemilihan itu di tunda sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the sole candidacy in the case of the withdrawal of the prospective opponent in North Central Timor district (TTU). It focuses on answering the main question of why this case could happen. The research, which uses a qualitative exploratory method and the arena theory of Neil Fligstein and McAdam, states that the sole candidacy in North Central Timor district (TTU) election was caused by the arena stucture and the actors strategic action.The withdrawal of the potential opponent was caused by the the differences in political skill and in effective and relevant resources to mobilize voters. Besides, the opponent felt that the competition was likely to trigger conflict and violence as the most sentitive identity politization got stronger and could trigger violence between supporters. The explanation differs from a number of similar cases in Blitar (Sobari, 2017), Pati and Jayapura (Lay et al. 2017). The main differences are on the context of competition arena, the type of important resources for the actor and the path or procedure leading to the sole candidacy. The political economy perspective (local oligarchy) in Pati and the concept of ideal leadership in Blitar are not at all the appropriate explanation for this. The opponent did not have any problem in terms of fund, track record, and populariy. They even got support from most political parties in that district but they were not ready to continue the competition which was heavy and that could cause conflict. They doubted the credibility of security and election institutions. Having seen the opponent using non-democratic ways in mobilizing voters massively, they were sure that the competition would not be freely, fairly and peacefully done. This condition made them withdraw in order that the election could be delayed and would in turn give them a better opportunity."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi

---

This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy"

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai political branding oleh calon Bupati Ade Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Merujuk pada teori brandingdari Adolphsen (2009), karakteristik political brandingterdiri dari adanya pembangunan identitas baru, pendistribusian branding, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian skripsi ini kemudian menemukan tiga hal. Pertama, pembangunan identitas baru tersebut terbukti dengan penggantian nama yang semula Ade Munawaroh menjadi Ade Yasin agar masyarakat lebih familiar dengan nama tersebut. Kedua, pendistribusian brandingtercermin dari penggunaan nama dan citra yang fun terhadap Ade Yasin melalui situs adeyasin.net, akun instagram, facebook dan twitter. Ketiga, pembangunan kepercayaan masyarakat ini dapat tercermin dari branding Ade Yasin yang sukses dapat meyakinkan masyarakat Kab. Bogor untuk memilihnya pada Pilkada Bogor 2018.

---

ABSTRACTThis thesis discusses political branding by the candidate for Regent Ade Yasin in the 2018 Regional Head Election for Bogor Regency. Referring to the branding theory from Adolphsen (2009), the characteristics of political branding consist of building a new identity, distributing branding, and building trust. This thesis research then found three things. First, the development of the new identity was proven by the change of the original name Ade Munawaroh to Ade Yasin so that people were more familiar with the name. Second, the distribution of branding is reflected in the use of a fun name and image for Ade Yasin through the adeyasin.net site, Instagram, Facebook and Twitter accounts. Third, the building of public trust can be reflected in Ade Yasins successful branding in convincing the people of Kab. Bogor to vote for him in the 2018 Bogor Regional Head Elections."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi kampanye pada pemilihan kepala daerah. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan strategi kampanye yang digunakan oleh pasangan Anies-Sandi pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 dan alasan dari penggunaan strategi kampanye tersebut. Menarik diteliti karena kampanye merupakan salah satu cara kandidat untuk mendapatkan suara pemilih. Kampanye juga merupakan salah satu tahap dari suatu pemilihan. Setiap kandidat memiliki strategi kampanye yang berbeda untuk mendapatkan suara pemilihnya. Pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 pasangan Anies-Sandi menggunakan bentuk kampanye pra-modern, modern, dan post-modern yang didasarkan pada keterampilan individu kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran di media mengenai kandidat, dan lanskap politik Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur. Teori yang digunakan adalah strategi komunikasi kampanye dari Pippa Norris dan konsep yang digunakan adalah efektivitas kandidat dari Jonathan Paul Day.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about campaign strategy on governor election. The focus of this research is to explain the campaign strategy used by Anies Sandi in the election of Governor of Jakarta 2017 and the reason for using the campaign strategy. Interesting to be observed because campaign is the way of candidate to get vote. The campaign is also one of the stages of an election. Each candidate has a different campaign strategy to get votes. In the 2017 Governor election of DKI Jakarta Anies Sandi use pre modern, modern, and post modern campaigns based on personal skill of the candidate, the skill of the candidate rsquo s campaign team, the media rsquo s portayal of the candidate, and the political landscape of Jakarta. This research used a qualitative approach with descriptive analysis model with techniques of collecting primary and secondary data through indepth interviews and literature sources. The theory used is the campaign communication strategy of Pippa Norris and the concept used is the candidates effectiveness from Jonathan Paul Day."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013. Jalur perseorangan adalah cara untuk mewujudkan pinsip kesetaraaan dalam politik. Calon perseorangan hadir sebagai solusi dari tuntutan masyarakat akan kecilnya akses politik bagi orang yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang cenderung memanfaatkan jalur perseorangan untuk mendapatkan kekuasaan. Calon perseorangan juga tak memaknai jalur perseorangan sebagai media represetasi politik yang menghubungan mereka dengan rakyatnya.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, khususnya yang menjabarkan fenomena defisit demokrasi. Selain teori demokrasi, dalam tesis ini juga dijelaskan konsep rerkutmen politik dan representasi politik.Dalam prinsip demokrasi elektoral, pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi sehingga kehadirannya perlu dipertahankan.Calon perseorangan hadir untuk melengkapi instrumen demokrasi itu.Teori rekrutmen politik yang menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah ditentukan oleh faktor popularitas calon dan kekuatan finansial calon.Teori representasi politik digunakan untuk melihat bagaimana para calon memanfaatkan isu politik sebagai alat untuk meraih dukungan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.;This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support., This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.]"

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan selebriti di dalam partai politik dan pemilu karena daya tarik mereka sebagai juru kampanye maupun sebagai kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait proses rekrutmen selebriti di partai politik serta strategi mereka dalam menggunakan modal-modal mereka untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2014.Metode pengumpulan data berasal dari beberapa studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa subjek penelitian, diantaranya selebriti politik Eko Hendro Purnomo sebagai petahana, Krisna Mukti sebagai selebriti baru yang terpilih, dan Gitalis Dwi Natarina sebagai selebriti yang tidak terpilih, serta ketua tim pemenangan dari masing-masing caleg selebriti dan Wasekjen dari PAN dan PKB.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa caleg selebriti direkrut oleh partai politik dikarenakan aspek popularitas yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai penunjang strategi pemenangan partai serta berfungsi sebagai supporter partai. Di dalam menggunakan modal-modal yang mereka miliki, selebriti politik terpilih berhasil menggunakan modal-modal tersebut sebagai strategi pemenangan pemilu. Aspek yang paling diunggulkan ialah modal popularitas, yang ditunjang oleh modal politik, sosial dan ekonomi. Sementara selebriti yang tidak terpilih hanya memaksimalkan modal popularitasnya tanpa ditunjang oleh modal lainnya.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PAN dan PKB menjalankan proses rekrutmen politik dalam tiga tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Pippa Norris, dan model rekrutmen compartmentalization sebagaimana yang dikemukakan oleh Barbarra Geddes. Di dalam menjalankan strateginya, selebriti terpilih menjalankan proses penyusunan strategi politik sesuai teori yang disampaikan oleh Peter Schroder. Sementara selebriti yang tidak terpilih di dalam penelitian ini tidak dapat menjalankan strategi politiknya karena tidak memaksimalkan sumber daya yang ia miliki. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa popularitas selebriti tidak menjamin mereka untuk dapat terpilih di dalam pemilu. Butuh dukungan dari modal-modal lainnya yang diaktualisasikan dalam aksi nyata dan program pemilu untuk memenangkan pemilihan umum.

---

ABSTRACTThe background of this research is the involvement of celebrities in political parties and elections because of their appeal as campaigners and candidates. This research purpose is for getting answers relating to the recruitment process of celebrities in political parties and their strategies in using their assets to win the elections in 2014.In collecting data, this research conducted several literature studies and in depth interviews on several research subjects, including political celebrity Eko Hendro Purnomo as an incumbent, Krisna Mukti as a newly elected celebrity, and Gitalis Dwi Natarina as an unelected celebrity, as well as the leader of the winning team from each celebrity legislative candidate and party elites from PAN and PKB.The result of this study explains that celebrity candidates are recruited by political parties because their popularity aspect has been used as a supporter of party winning strategies and had a function as party supporters. In using their own assets, the selected political celebrities succeeded in using those assets as election winning strategies. The most favored aspect was the popularity asset, which was also supported by political, social and economic asset. While the unelected celebrities only focused on their popularity asset without being supported by other assets.Theoretical implications show that PAN and PKB ran the process of political recruitment in three stages as proposed by Pippa Norris, and the model of recruitment compartmentalization as proposed by Barbarra Geddes. In carrying out their strategies, the selected celebrities ran the process of formulating the political strategies as the theory presented by Peter Schroder. While, the unelected celebrity legislative candidates in this study could not execute their political strategies because they did not utilize the power resources they had. This study also reveals that the popularity of celebrities can not guarantee them to be an elected legislative in the election. It needs support from other asset to become actualized in real action and election program to win the election."