Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas pemberian equity compensation dalam bentuk Restricted Share Units (RSU) untuk tenaga kerja ekspatriat Tranquil Group BV yang bekerja di Indonesia. Perbedaan pengakuan biaya skema RSU yang dibebankan oleh entitas induk di luar negeri kepada entitas anak di Indonesia berdasarkan standar pencatatan akuntansi dengan sifat biaya menurut sudut pandang fiskal menyebabkan adanya timing difference. Selain itu, berbagai variasi skenario yang mungkin terjadi sehubungan dengan tax residency tenaga kerja ekspatriat, terpenuhi atau tidaknya kondisi vesting dari skema RSU, serta ketentuan forfeiture clause dalam ketentuan skema RSU menyebabkan kemungkinan adanya tax exposure bagi perusahaan. Dari sudut pandang perlakuan biaya menurut pajak, perusahaan di Indonesia memiliki dua opsi untuk mengakui beban equity compensation, apakah sebagai natura (benefit-in-kind atau BIK) atau sebagai komponen penghasilan karyawan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Opsi perlakuan sebagai BIK lebih menguntungkan untuk perusahaan, karena beban equity compensation akan dikenakan tarif pajak perusahaan sebesar 25%, lebih rendah dari tarif pajak orang pribadi di Indonesia (Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan tarif progresif yang paling tinggi sebesar 30%.

---

This report explains about the accounting and fiscal treatment of equity compensation in form of Restricted Share Units awarded to an expatriate of Tranquil Group BV working in Indonesia. The difference between cost recognition of RSU scheme recharged by a foreign parent company to its Indonesian subsidiary entity based on accounting standards with the cost nature based on tax perspective results in a timing difference. Multiple scenarios of variations in the expatriate's tax residency during the vesting period, fulfilment of vesting conditions, and the forfeiture clause of the RSU scheme, may give rise to a tax exposure for the company. From the tax perspective of the respective cost treatment, Indonesian companies have the option to treat the equity compensation cost as a benefit-in-kind (BIK), or as a component of the employee's employment income which is subject to Article 21 withholding tax. Treating the cost as a BIK is favorable as it results in a lower total cost, in which the equity compensation cost is subject to corporate income tax of 25%, lower than Indonesian individual income tax rate with the highest progressive tax rate bracket of 30%."

"Laporan ini membahas mengenai risiko sanksi administrasi perpajakan berupa denda yang timbul akibat kealpaan pengungkapan penghasilan dari luar negeri milik ekspatriat di PT RBA Indonesia. Kealpaan ini terjadi selama tahun pajak 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keuangan, pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB lebih menguntungkan dibandingkan dengan pilihan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi SPT Tahunan PPh OP . Hal tersebut dikarenakan adanya jangka waktu pembatasan periode pengenaan denda. Namun demikian, keputusan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP akan menghindarkan PT RBA Indonesia dari potensi adanya pengenaan sanksi pidana perpajakan, sehingga dari perspektif perpajakan pilihan ini menjadi pilihan yang lebih baik untuk dilakukan oleh PT RBA Indonesia dibandingkan pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB. Bila perusahaan memilih melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP, maka penggunaan metode net untuk penghitungan penghasilan ekspatriat akan memberikan penghematan pada arus kas keluar dibandingkan penggunaan metode gross up dalam penghitungan tunjangan pajak yang diberikan kepada ekspatriat.

---

This report explains about tax penalties risk to be imposed due to the absence of expatriate rsquo;s of PT RBA Indonesia overseas income declaration. These absences were occurred during 2013 until 2016 fiscal year. The result shows that based on financial measurement, the option to wait the tax authority to publish the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB is more beneficial than the option to voluntary amend the Individual Income Tax Return IITR , due to the limitation of sanction period. However, the option to revise the IITR will avoid PT RBA Indonesia from the chance to be suspected for doing tax crime, shall this be a better option from the perspective of taxation. If PT RBA Indonesia chooses to amend the IITR, the use of net method in calculating the expatriate income will better off in saving the cash outflow compares to the use of gross up method."

"Pengawasan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan self-assesment di Indonesia. Pengawasan tersebut diadakan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yang mampu menggambarkan tingkat keterperiksaan seseorang dan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sayangnya masih belum mampu mencapai hasil yang optimal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan formulasi dari perhitungan Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak tersebut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data sekunder dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan formulasi dari Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak di Indonesia mengalami perubahan pada beberapa unsur dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yaitu faktor kapasitas pemeriksaan, dan faktor regulasi terkait. Lebih jauh lagi, faktor kapasitas pemeriksaan dapat dijabarkan terdiri dari faktor kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, dan faktor sarana yang mencakup penggunaan tekonologi untuk membantu proses pemeriksaan pajak.

---

Surveillance is one of the main elements needed by the government in carrying out the self-assessment tax system in Indonesia. The surveillance is carried out by conducting a tax audit. The Tax Audit Coverage Ratio, which is able to describe the chance of someone's getting audited and as a success indicator of conducting a tax audit, is unfortunately still unable to achieve optimal results in Indonesia. The purpose of this study is to describe the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio calculation, analyze the factors that are affecting it, and explain the various efforts that have been made by the government, especially by the Directorate General of Taxes (DGT) to increase the ratio. The research approach used is descriptive qualitative with the post-positivist paradigm. Data collection techniques in the research acquired by interviewing and retrieving secondary data from related parties. The results of this study indicate that there are changes in the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio in Indonesia on recent years. In addition there are two main factors that affect the Tax Audit Coverage Ratio, namely the audit capacity factor, and related regulatory factors. Furthermore, audit capacity factors consist of quantity factors of Human Resources (HR), quality of human resources, and facilities factors which include the use of technology to assist the tax audit process."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."

"Laporan ini membahas mengenai penentuan Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan milik ekspatriat asal Australia yang berdomisili di Indonesia. Ekspatriat tersebut menerima penghasilan dari Malaysia dan Inggris. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan penghindaran pajak berganda, tie breaker rule, undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi pemajakan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan ekspatriat adalah di Indonesia. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan terjadinya pemajakan berganda atas suatu penghasilan.

---

This report explains the determination of taxation jurisdiction for the income of expatriates from Australia that domiciled in Indonesia. The expatriates received income from Malaysia and England. The analysis is done based on tax treaty, tie breaker rule, income tax law and other applicable regulations. The results of the analysis show that the jurisdiction of taxation and compliance of tax obligations of expatriate income is in Indonesia. In addition, the results of the analysis also indicate that the absence of certificate of withholding tax may lead to double taxation of income."

"Laporan magang ini membahas tentang upaya banding yang dilakukan oleh PT Wandadalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2012 terkait koreksiatas pos penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri dan pos penyerahan yang PPN-nyatidak dipungut. Hasil analisis menunjukkan yang menjadi penyebab dalam pokoksengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan Wajib Pajak mengenaipenyerahan Barang Kena Pajak BKP yang dilakukan oleh Wajib Pajak di KawasanBebas Batam. Fiskus beranggapan bahwa penyerahan BKP tersebut wajib dipungut PPNkarena tidak mendapat endorsement dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak. SementaraWajib Pajak merasa bahwa prosedur penyerahan BKP sudah tepat dan telah diawasisecara penuh oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam laporan ini, diperolehkesimpulan bahwa atas penyerahan BKP tersebut tidak dapat mengesampingkan asassubstance over form sehingga Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnyabanding yang diajukan oleh PT Wanda.

---

This report explains an appeal made by PT Wanda related to the 2012 Value Added Tax dispute concerning the correction of the surrender post whose VAT is levied on its own and the surrender post whose VAT is not collected. The results of the analysis indicate that the cause of the dispute is the different perceptions between the tax authority and taxpayer regarding the delivery of Taxable Goods done by the taxpayer in the Batam. Taxauthority assumes that the delivery of Taxable Goods shall be levied on VAT because it does not get the endorsement from the Directorate General of Taxes officials. While thetaxpayer feels that the procedure of the delivery of Taxable Goods is correct and has beenfully supervised by the Directorate General of Customs and Excise. In this report, it isconcluded that the delivery of Taxable Goods cannot rule out the substance over form principle so that the Panel of Judges decide to grant all appeals filed by PT Wanda."

"Penyempurmaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 77 menjadi PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengubah pelaporan beban pajak dari pendekatan laba rugi (deferred method/income statement approach) menjadi pendekatan neraca (balance sheet approach) merupakan langkah awal yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia.Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif. PSAK No. 46 mulai berlaku e£ekiif pads tanggal I Januari 1999 untuk perusahaan yang go public dan tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan non go public.Laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mencoba mengangkat masalah kompleksitas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan pengaruhuya terhadap laporan keuangan khususnya terhadap perubahan laba kena pajak, mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut dalam dunia usaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengiventarisasi penyebab timbulnya aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan dan mengetahui apakah penyajian Realty sudah sesuai dengan PSAK No. 46, serta untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan menyebabkan kampleksitas dalam penglhitungannya.Metodologi penelitian dalam karya akhir ini adalah melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan penelitian lapangan ke PT Wika Realty dengan cara observasi langsung dan mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusuuan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan.Kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada PT Wika Realty, yaitu: terdapat unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan masa manfaat untuk aktiva tetap antara taksiran masa manfaat secara akuntansi komersial dengan ketentuan pajak. PT Wika Realty telah melakukan penyajian aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang sesuai PSAK No. 46 sejak tahun 2001 secara retrospektif; serta dalam hal kompleksitas penghitungan dalam penerapan PSAK No. 46 sebenarnya hanya terjadi pads tahun pertama pemberlakuan saja, sedangkan untuk tahun selanjutnya perusahaan dimudahkan dengan pemberlakuan balance sheet approach karena hanya membandingkan dengan periode sebelumnya dan itu pun telah dapat diidentifikasi jumlahnya di neraca periode sebelumnya tanpa melakukan perhitungan ulang setiap tahunnya terlebih dahulu.Saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir ini adalah perusahaan tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 tersebut, karena hal ini terkait dengan Undang undang Perseroan Terbatas Pasal 58; metode pengakuan pajak terutang dart perubahan income statement approach ke balance sheet approach pads dasarnya kan mempengaruhi laba kena pajak, hanya berbeda dari segi pengungkapannya saja di neraka, sehingga perubahan ini lebih kepada tujuan pelaporan kenangan untuk komersial saja, bukan pajak. Sebenamya pajak tidak terlalu membutuhkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut, sehingga pemberlakuan PSAK No. 46 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Selain itu, saran yang lain untuk PT Wika Realty adalah perlu adanya penyesuaian atas masa manfaat aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, agar rekonsiliasi fiskal atas perbedaan temporer tidak perlu dilakukan lagi."

"Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. Keberadaan PPh final, sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan, peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jika wajib pajak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya."

"Laporan ini membahas tentang kasus pajak PT CK Indonesia pada tahun pajak 2013. Pokok pembahasan dalam laporan ini adalah penggunaan metode harga transfer atas Harga Pokok Penjualan dan pembayaran royalti. Pada kasus pajak ini, PT CK Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan metode harga transfer yang berbeda dalam membuktikan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga menimbulkan perbedaan hasil perhitungan harga wajar dan laba wajar. Penulis melakukan analisis atas penggunaan metode harga transfer oleh kedua belah pihak secara terpisah dengan sudut pandang masing-masing dengan menggunakan peraturan terkait yang berlaku.

---

This report discusses about tax dispute of PT CK Indonesia in fiscal year 2013. The main topics in this report are the usage of transfer pricing method in Cost of Goods Sold and royalty payment. In this dispute, PT CK Indonesia and Directorate General of Taxation use different transfer pricing methods in order to prove the arm's length principle, which result in different calculations of arm's length price and arm's length profit. This report also discusses the analysis of transfer pricing method by both parties separately with each party's point of view using the prevailing relevant regulations."