Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara memang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, namun pertumbuhan yang diharapkan adalah yang efektif dalam mengurangi kemiskinan serta pertumbuhan yang menyebar dalam setiap golongan pendapatan termasuk pada golongan penduduk miskin growth with equity. Diantara beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah, terdapat mekanisme bantuan sosial yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya risiko sosial dimana salah satunya adalah kondisi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas anggaran belanja bantuan sosial pada APBD dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada 33 provinsi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2016. Belanja bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan sosial dan mencegah terjadinya risiko sosial di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dimana peningkatan 1 belanja bantuan sosial akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0009. Sedangkan belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan P2. Sehingga perlu untuk melanjutkan program bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah namun diperlukan kebijakan yang lebih pro poor sehingga belanja bantuan sosial yang dikeluarkan tidak hanya mengangkat masyarakat miskin keatas garis kemiskinan tetapi juga menghilangkan ketimpangan diantara masyarakat miskin.

---

The economic growth of a country is indeed a goal to be achieved by the government, but the expected growth is effective in reducing poverty and spreading growth in every income class growth with equity. Among the poverty reduction programs that have been implemented by the government, there is a social assistance mechanism which is the government 39s effort to prevent the occurrence of social risk which one of them is the condition of poverty. This study aims to analyze the effectiveness of social assistance expenditure on local budget in reducing poverty level in 33 provinces in Indonesia region within the period of 2013 s.d. 2016. Social assistance expenditure is an effort made by the Regional Government in conducting social development and preventing the occurrence of social risks. This research uses quantitative method of panel data regression analysis.The results show that social assistance expenditure have a negative and significant effect to poverty level. Where a 1 increase in social assistance spending will result in a poverty reduction of 0.0009. While social assistance spending has no effect on Poverty Gap Index P1 and Poverty Severity Index P2. So it is necessary to continue the social assistance program by the local government but a more pro poor policy is needed so that the expenditure of social assistance issued not only raises the poor up the poverty line but also removes inequality among the poor. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Penelitan terdahulu terkait pengendalian penyakit AI umumnya hanya melihat efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyakit AI, tetapi belum melihat bagaimana pengaruh alokasi bantuan pemerintah untuk pengendalian penyakit AI terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi OLS dan IV SLS, penelitian ini menggunakan data panel pada 34 provinsi yang ada di Indonesai selama kurun waktu 2013-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa alokasi bantuan pencegahan penyakit AI berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit AI namun belum mampu menguranginya. Sehingga implikasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan sebaiknya tidak reaktif terhadap kejadian penyakit AI dan populasi unggas saja, tetapi sesuai acuan yang jelas berupa roadmap pengendalian AI sesuai dengan tahapan yang disepakati berdasarkan epidemiologi penyakit AI. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kejadian penyakit AI di Indonesia. Optimalisasi peran puskeswan dan kegiatan surveilans AI di daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi kejadian penyakit AI selain pemberian alokasi bantuan pengendalian penyakit

---

This study aims to analyze the influence of the allocation of AI control assistance provided by the central government to the provinces on the incidence of AI in Indonesia. Previous research on AI disease control generally only saw effectiveness in implementing AI disease control policies, but had not seen how the effect of the allocation of government assistance in the incidence of AI in Indonesia. Using the OLS and IV SLS regression methods, this study uses panel data in 34 provinces in Indonesia during the 2013-2016 period. The estimation results show that the allocation of AI prevention assistance has a significant effect on the incidence of AI but has not been able to reduce it. So that the policy implications that should be made by the government are the allocation of AI control assistance given should not be reactive to AI disease events and poultry populations, but according to clear references in the form of AI control roadmap, with agreed stages based on AI epidemiology. So that it can reduce the incidence of AI in Indonesia. Optimizing the role of puskeswan and AI surveillance activities in the regions needs to be improved to reduce the incidence of AI in addition to the allocation of AI disease control assistance."

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas hubungan pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan 54 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 sebagai sampel penelitian. Hasil regresi data panel dalam penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana hubungan antara pengungkapan CSR dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan bersifat positif. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada pemerintah, khususnya aparatur perpajakan dalam meningkatkan pengawasan untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak negara.

---

This thesis is a study that discuss the association of Corporate Social Responsibility with the level of company tax avoidance in Indonesia. This is a quantitative study with 54 companies listed in Indonesia Stock Exchange IDX from 2013 to 2016 as samples.

The regression result of the panel data show that there is a significant association between CSR disclosure with the level of company tax avoidance. The association between the CSR disclosure with the level of company tax avoidance is a positive association.

This research is expected to be able to contribute to the government, especially the tax apparatus in increasing supervision to prevent loss of potential state tax revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia, bahkan ketika tingkat kemiskinan moneter mengalami penurunan. Indonesia bergulat dengan kesenjangan antarwilayah yang signifikan, terutama pada indikator kemiskinan non-moneter. Oleh karena itu, penting untuk mendalami lanskap kemiskinan non-moneter di Indonesia dan menggali potensi desentralisasi dalam mengatasi permasalahan ini di berbagai daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan desentralisasi fiskal dengan kemiskinan multidimensi yang diukur dengan Angka Kemiskinan Multidimensi Indonesia (AKM) yang dikembangkan oleh Prakarsa. Penulis juga menggunakan data APBD DJPK Kementerian Keuangan dan data karakteristik daerah dari BPS. Dengan mempertimbangkan potensi dampak tingkat kemiskinan di masa lalu dan hubungan reverse causality antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan, penulis menggunakan generalized method of moments (GMM).Studi ini tidak menemukan bukti kuat adanya korelasi yang signifikan antara belanja kesehatan dan perumahan dengan AKM. Namun terdapat korelasi yang signifikan antara belanja pendidikan dengan AKM. Temuan ini dapat dikaitkan dengan tingkat kesadaran dan upaya strategis terhadap parameter AKM yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

---

Poverty remains a persistent challenge in Indonesia, despite declining monetary poverty rates. Indonesia faces significant interregional disparities, particularly in non- monetary poverty indicators. Therefore, it is crucial to thoroughly understand Indonesia’s non-monetary poverty landscape and explore the potential of decentralization in addressing these issues across different regions.

This study aims to examine the relationship between fiscal decentralization and multidimensional poverty, measured by the Indonesian Multidimensional Poverty Figure (AKM) developed by Prakarsa. The author utilizes APBD data from the DJPK Ministry of Finance and regional characteristics data from BPS. Considering the potential impact of past poverty levels and the reverse causality between government expenditure and poverty, the author employs the generalized method of moments (GMM).

The study finds no strong evidence of a significant correlation between health and housing expenditures and AKM. However, there is a significant correlation between education expenditures and AKM. These findings can be attributed to the awareness and strategic efforts towards AKM parameters as outlined in the regional government work plan (RKPD) and the medium-term development plan (RPJMD)."

"Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan.

---

This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."