Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan.

---

This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances.