Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian kualitatif ini bertujuan untuk untuk menantang paradigma yang mendominasi dalam penyediaan perumahan yang menjadikan rumah sebagai objek terstandar untuk bertinggal. Bagi kaum migran, urbanisasi ke Jakarta seperti mencoba ldquo;durian besar rdquo; untuk mencoba peruntungannya. Benak mereka berpikir bahwa dengan hidup di Jakarta dapat memberikan mereka akses atas sebidang tanah untuk dimanfaatkan, bukan perumahan, apalagi rumah. Rumah yang dipahami adalah shelter di atas lahan yang berfungsi sebagai container menciptakan atau menaungi aktifitas ekonomi informal guna bertahan hidup di kota. Rumah bukan dipahami sebagai sebuah standar fasilitas untuk kelayakan hidup. Bagi masyarakat miskin kota, menurut Turner 1977 rumah bukan sebagai ldquo;what it is rdquo; namun sebagai ldquo;what it does to people rsquo;s live rdquo;. Invisible housing adalah gagasan, istilah yang diajukan peneliti untuk menggambarkan ide metafisik tentang sesuatu yang bukan fisik obyektif terhadap kondisi rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat miskin perkotaan di wilayah urban seperti Jakarta. Objek penelitian adalah rumah-rumah masyarakat pembuat tempe dan tahu di tepi Sungai Ciliwung, Pengadegan dan rumah-rumah pembuat tempe di Perumahan KOPTI Semanan, Jakarta Barat. Temuan di lapangan menunjukan pembuat tempe dan tahu menganggap eksistensi di urban disamakan dengan menguasai ldquo;sebidang tanah rdquo; sebagai wadah aktifitas ekonomi dan sekaligus bertinggal. Lahan-lahan di tepi sungai merupakan lahan yang dianggap paling mudah dan murah untuk dimanfaatkan atau ldquo;lahan bebas rdquo;. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan grounded theory, melalui informan dengan teknik snowballing. Perolehan data primer dilakukan melalui survey, pengukuran rumah dan wawancara kepada responden penghuni rumah.

---

ABSTRACTThis qualitative research aims to challenge the dominant paradigm in the provision of housing that makes a housing as standardized object for living. For migrants, urbanity to Jakarta is conceived as trying big durians striving for fortune. Their minds thoght that living in Jakarta can give them access to a space or a piece of land to utilized, not housing, let alone a house. A house is understood as ldquo a shelter rdquo built on a land that served as a container creating or protecting their informal economic activities to survive in the city. A house is not understood as a standard facility for the viability of life. For the urban poor, according to Turner 1977 the house is not as what it is but as what it does to people 39 s live . Invisible housing is an idea, a term proposed by researcher to describe the metaphysical idea of something that is not objectively physical to the condition of houses inhabited by the urban poor in urban areas such as Jakarta. The objects of research are the houses of the community of tempe and tofu maker on the banks of the Ciliwung River, Pengadegan and house of tempe maker at KOPTI Housing Semanan, West Jakarta. The findings in the field showed the tempe and tofu maker conceiveed urbanity as space of existence is equated with mastering a piece of land as a container of economic activity and at the same time as dwelling thing. Land near by the river was the land that is considered the easiest and cheapest to be utilized or known as free land . The research was conducted qualitatively with grounded theory, through informant with snowballing technique. Primary data acquisition is done through survey, home measurement and interview to respondents of house dweller. "

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Sebagai perwujudan amanah UUD 1945 untuk memastikan setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal layak, pemerintah melakukan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Studi ini mengkaji pengaruh implementasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) terhadap tingkat migrasi risen dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan bagi golongan MBR di Indonesia. Menggunakan metode regresi linear berganda random effect model, penelitian ini menganalisis status kepemilikan rumah migran risen dengan indikator rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita dalam Susenas 2010 s.d 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penyaluran KPR-FLPP berpengaruh secara negatif terhadap minat penduduk untuk bermigrasi. Sedangkan realisasi penyaluran KPR-FLPP berpengaruh secara negatif terhadap peningkatan rumah tangga MBR untuk memiliki rumah, artinya pencapaian KPR-FLPP untuk menjangkau golongan MBR belum sepenuhnya efektif. Alasan yang diindikasikan menjadi penjelasan, yaitu kurang berkembangnya portal informasi data kependudukan sebagai basis data perencanaan sekaligus menguji ketepatan sasaran penyaluran KPR-FLPP bagi MBR. Oleh karena itu, pemerintah setidaknya perlu meningkatkan aksesibilitas kredit jangka panjang perumahan bagi MBR dan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak pelaku penyelenggaraan perumahan untuk membentuk konsep pengembangan kawasan hunian bertumbuh selain mampu menghemat lahan, juga untuk mendukung daya beli MBR.

---

As a manifestation of the mandate of the 1945 Constitution to ensure that everyone has the right to live in prosperity and a decent place to live, the government is developing a housing finance system in order to supply the housing needs of everyone, especially for the Low-Income Households. This study examines the effect of the implementation of Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) as subsidized mortgage on the recent migration rate and its impact for low-income households in Indonesia. Using the multiple linear regression method random effect model, this study analyzed the home ownership status of recent migrants by the average household’s per capita expenditure in the 2010-2019 from the Statistics Indonesia survey. The results show that the realization of KPR-FLPP has a negative effect on the migration rate. Meanwhile, the realization of KPR-FLPP has a negative effect on low-income households’ home ownerships rate, it is the same as the achievement of KPR-FLPP to reach low-income households had not been fully effective. Current evidence suggests that due to the lack of data information portal usage which collect the major planning database to raise the low-income households as the main target. The Government of Indonesia should prioritize to formulate the subsidized mortgage policies necessary for the low-income households and encourage concerned stakeholders to develop the most appropriate policies such as the flat concept, which relevants of land-saving issues, as well as to supply the housing for low-income households."

"Manusia pada tahapan siklus hidup yang berbeda akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan hambatan yang berbeda-beda dalam kegiatan merumahnya, serta bergantung pada konteks di mana ia bertinggal. Pengalaman merumah individu pada setiap tahapan siklus hidup atau yang sering disebut sebagai housing transition diperlukan untuk dapat memahami secara menyeluruh kondisi dan isu permukiman dalam konteks tertentu. Salah satu isu permukiman yang membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara pengalaman merumah dengan tahapan siklus hidup manusia adalah segregasi permukiman berdasarkan usia. Pada konteks Blok Empang ditemukan adanya housing transition kelompok individu dewasa muda, usia paruh baya, dan usia lanjut yang berbeda dan cenderung lebih fleksibel dibandingkan teori housing transition yang ada dikarenakan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim warga di Blok Empang. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim di Blok Empang yaitu keterikatan dengan lingkungan, kedekatan dengan keluarga, parental background, proses pembentukan keluarga, pekerjaan, dan adanya variasi pilihan rumah. Faktor-faktor ini juga yang kemudian memengaruhi terbentuknya permukiman yang terintegrasi secara usia di Blok Empang, terutama ketersediaan variasi pilihan rumah yang terjangkau.

---

Humans at different stages in the life course will have different needs, aspirations, and constraints on their housing experiences depending on the context in which they live. Therefore, to understand housing conditions and problems in certain contexts, it is important to understand the housing experiences of the people in each stages of the life course, which is often referred to as the housing transition. One of the housing problems that requires an understanding of the relation between housing experiences and the life course is the issue of residential segregation by age. In the context of Blok Empang, it was found that the housing transitions for younger adults, middle-aged adults, and older adults are different and more flexible than the housing transition theory from literature, caused by the factors that affect the lives of the residents in Blok Empang. Several factors that affect the housing transition in Blok Empang are attachment to the neighborhood, family closeness, parental background, family formation, work, and the variety of housing options. These factors, especially the availability of various affordable housing options, influenced the age integration in Blok Empang."

"ABSTRAK

The study is trying to understand how Tongkonan, the Toraja traditional architecture, in facing the influence of modern culture towards the traditional culture such as believes, values, regulation and habits of the Toraja community. Culture is a perception or knowledge of community such as believe, norms, as a reference in facing the environment, such as social environment and physical environment.

Now the social environment is gradually changing by the rush of tourism in Toraja. In the one hand Tourists exist to fulfill their social needs such as beautiful scenery, religious ceremony, Toraja traditional architecture (Tongkonan), etc, whilst tourism itself by their modern culture could influence the traditional culture of the Toraja community.

The changes caused by modernization process will be gradually changing the daily living pattern of the Toraja community; the questions will be derived such as :

(1) how far these changes eliminate Tongkonan function ?, and

(2) does Tongkonan as a physical traditional still needed by Toraja community

This study is trying to answer the above-mentioned questions by using survey method in the Tikuna Malenong village, Sanggalangi district at Toraja Regency as a sample. Questionnaire and interview are mainly emphasized on the community's daily habits and living pattern towards old ethnic tradition of Toraja, namely A7uk Todo7o, especially in conjunction with the traditional house of Toraja.

The result of the study are as follows :

1. The physical room lay-out is limited, so the movement of the inhabitant is also limited.

2. However, the present living pattern needs more flexibility then the room layout now adjusted as shown in the new Tongkonan namely Tongkonan Dilanggara.

3. Eventhough the modern culture influences the community living pattern, the old tradition is still reluctant to be changed as shown in the unchanged basic design of Tongkonan.

The benefits of the study is to provide an understanding of the attitude of ethnic community in facing the modern culture, how to maintain their living pattern through the cultural form such as the architecture of traditional house, and also as a suggestion to the decision maker in managing the Indonesian ethnic culture.

---

Kajian ini berusaha memahami pengaruh budaya masyarakat Toraja masa kini terhadap arsitektur tradisionalnya yang bernama Tongkonan. Yang dimaksud budaya disini adalah pandangan atau pengetahuan suatu masyarakat berupa kepercayaan, nilai-nilai, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam bertindak guna menghadapi lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik atau lingkungan buatan.

Kini lingkungan sosialnya telah berubah oleh adanya pariwisata yang makin meningkat. Para wisatawan disatu pihak hadir untuk suatu kebutuhan tertentu, dan melahirkan tuntutan yang akan dinikmatinya, misalnya keindahan alam Tana Toraja, upacara keagamaan, dan keberadaan arsitektur tradisional seperti Tongkonan tadi. Sementara itu wisatawan juga membawa pengaruh yang bersifat modern, berupa pengetahuan baru yang mungkin sekali mempengaruhi pengetahuan lama yang dimiliki orang Toraja.

Pengetahuan baru karena pengaruh pariwisata tadi menyebabkan orang Toraja menentukan pilihan, terutama yang menyangkut keberadaan Tongkonan. Pilihan itu harus diambil karena orang Toraja harus mempertahankan Tongkonan dan hal lain yang terkait dengan itu, misalnya upacara. Keutuhan Tongkonan memberi pengaruh terhadap peningkatan taraf hidup mereka, karena Tongkonan merupakan salah satu faktor yang menarik wisatawan.

Pengetahuan mereka yang berkembang menyebabkan perubahan persepsi mereka tentang kesehatan (penyediaan jamban dirumah), keamanan (kondisi dapur yang tidak mudah menimbulkan kebakaran), kesejahteraan: misalnya ruangan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang memenuhi syarat. Keadaan tersebut diatas melahirkan masalah yang akan dicoba difahami, meialui penelitian ini. Permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah fungsi Tongkonan akan tergeser karena perubahan pola hidup ?

2. Apakah masyarakat Toraja masih memerlukan suatu wujud budaya secara fisik dalam bentuk Tongkonan ?

Lokasi yang dipilih adalah desa Tikuna Malenong, kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Dipilih lokasi ini karena : masyarakatnya masih menganut adat istiadat etnik Toraja, lokasi Bering -dikunjungi wisatawan , sehingga diduga Bering berinteraksi dengan orang luar Toraja, kepadatan penduduknya paling tinggi dan lokasi memiliki obyek wisata cukup lengkap.

Data-data dikumpulkan dengan menggunakan cara pengambilan sampel acak sederhana. Data dikumpulkan dari responder melalui wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang terstruktur. Analisis data dilakukan secara diskriptif dan analisis uji statistik.

Kesimpulan yang didapat penelitian ini adalah :

1. Ditinjau dari segi kesehatan dan keselamatan lingkungan, bentuk Tongkonan asli tidak dapat dipertahankan.

2. Fungsi Tongkonan dasar belum tergeser, karena fungsi Tongkonan dapat dilengkapi dengan ruangan yang diinginkan. Kelengkapan ruangan itu dapat ditemui dalam Tongkonan Dilanggara.

3. Pengaruh tradisi dalam kaitannya dengan Tongkonan masih akan melekat dalam waktu cukup lama ditinjau dari perilaku masyarakatnya.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan masyarakat Toraja dalam menghadapi modernisasi yang datang ke daerahnya. Dan bagaimana mempertahankan pola kehidupan melalui bentuk kultural seperti arsitektur rumah tradisional dan juga sebagai sumbang saran bagi pembuat keputusan dalam mengelola kebudayaan etnik di Indonesia."

"Rumah selalu menjadi kebutuhan primer dari seluruh manusia, sehingga diharapkan setiap masyarakat nantinya memiliki rumah untuk mereka bernaung. Beberapa tahun kebelakang, gated community atau perumahan bergerbang mulai menjadi salah satu tipe pilihan rumah yang paling digemari oleh masyarakat karena penawaran keamanan serta fasilitas yang lebih baik, namun dengan harga yang lebih mahal. Pengelompokkan golongan berdasarkan kelas sosialnya dan pembatasan ruang untuk orang-orang tertentu selalu menjadi salah satu dampak yang dikhawatirkan muncul ketika banyak gated community dibangun. Selain itu, kurangnya interaksi antar individu karena pembatasan ruang juga akan berdampak untuk suatu kota. Sehingga penulisan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe gated community dan perbedaan diantaranya serta keterbukaan penghuni maupun non-penghuni dari tiap tipe gated community tersebut. Pada penulisan ini akan diambil dua tipe area perumahan yang merupakan gated community, yaitu perumnas Depok I dan cluster anggrek 3, grand depok city. Terlihat bahwa kedua perumahan merupakan jenis gated community yang berbeda namun yang membedakan hanya keamanan pada pintu gerbang cluster yang lebih ketat. Untuk yang lain, seperti masalah fasilitas dan infrastruktur, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Apabila dilihat dari keterbukaannya, rumah yang berada di dalam gated community anggrek 3 hanya diisi oleh orang dengan kelas sosial menengah ke atas serta keterbukaan terhadap publik yang sangat terbatas dibandingkan perumnas yang lebih beragam serta masih sangat terbuka untuk publik di waktu tertentu.

---

House has always been a primary need for all human beings, so it's every human right to have shelter for themselves. In the past few years, gated communities have become one of the most popular housing options because they offer better security and facilities even though at a higher price. It separates people based on their social classes and space restrictions for some people. In addition, the lack of interaction between individuals due to space restrictions is another impact. So that this writing is done to know the types of gated communities and the differences between them as well as the affordability of residents' and non-residents' of gated communities. Writer chooses two types of gated communities, Perumnas Depok I and Cluster Anggrek 3, Grand Depok City. The two housing estates are different types of gated communities, but the main distinguishes the tighter security at the cluster Anggrek 3 gate. The others, such as facilities and infrastructure, do not have significant differences. Based on the openness, the houses within the gated community of Anggrek 3 are only filled with people from middle to upper social classes, and access to the public is very limited compared to perumnas which are more diverse and are still very open to the public at certain times."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished."