Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished.