Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasarhalal merupakan pasar yang identik dengan konsep Islam. Kebutuhan pasar halal meningkat seiiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan, baik negara mayoritas Muslim maupun negara non-Muslim. Jepang melirik pasar ini merupakan pasar yang strategis. Jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang meningkat karena adanya kemudahan yang didapat seperti bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pelakubisnis di Jepang juga melakukan inovasi dengan menciptakan produk halal dan menyiapkan fasilitas ramah untuk Muslim. Studiini, membahas tentang relasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pasar dalam mengembangkan pasar halal di Jepang, dimana peranan pemerintah begitu sangat penting.

---

ABSTRACTHalal market is a market that is identical with Islamic concept. The need for halal market increases along with the growth of the Muslim population in the world. This situation is used by a number of countries to gain profit. Both Muslim majority countries and non Muslim countries. Japan is eyeing this market is a strategic market. The number of Muslim tourists coming to Japan has increased due to the ease of getting such visa free by the Japanese government. Businesses in Japan are also innovating by creating halal products and preparing friendly facilities for Muslims. This study, discusses relations between government and business in developing halal markets in Japan, where the role of government is so important."

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan anjloknya wisatawan asing muslim berkunjung ke Jepang. Hal tersebut berdampak langsung terhadap turunnya konsumen restoran halal Jepang di Osaka dan Tokyo. Terdapat sejumlah restoran yang tutup selama pandemi hingga saat ini. Namun, terdapat juga restoran halal Jepang di Osaka dan Tokyo yang masih bertahan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku usaha restoran halal Jepang di Jepang pasca-pandemi Covid-19. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan terhadap 10 restoran halal Jepang di Osaka dan Tokyo, serta melakukan wawancara dengan 4 orang pelaku usaha restoran halal Jepang. Penelitian menunjukkan pelaku usaha restoran halal Jepang mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19, seperti penurunan jumlah pelanggan dan pembatasan kegiatan usaha, mereka tetap mempertahankan optimisme dan komitmen untuk berbisnis dalam sektor restoran halal. Namun, pelaku usaha percaya restoran halal tetap memiliki potensi pasar signifikan di Jepang. Biaya operasional yang tinggi, termasuk pemenuhan persyaratan dan sertifikasi halal, menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis mereka. Meskipun demikian, pelaku usaha restoran halal Jepang tetap optimistis dan beradaptasi dengan keadaan dengan inovasi serta bekerja sama dengan pihak terkait.

---

The number of international Muslim visitors to Japan has collapsed due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. This has caused a direct impact on the decline in consumers of Japanese halal restaurants in Osaka and Tokyo. There are a number of restaurants that have been temporarily or permanently closed during the pandemic until now. However, there are also Japanese halal restaurants in Osaka and Tokyo that still survive today. This study aims to analyze the perceptions of halal-certified Japanese restaurants entrepreneurs in Japan after the Covid-19 pandemic. In this study, qualitative research method was used to collect the data by observing 10 Japanese halal restaurants in Osaka and Tokyo, and interviewing 4 Japanese halal restaurant entrepreneurs. Although the research shows that Japanese halal restaurant businesses have experienced negative impacts due to the Covid-19 pandemic, such as a decrease in the number of customers and restrictions on business activities, they keep maintaining optimism and commitment to doing business in the halal food industry. However, the business actors believe that halal restaurants still have significant market potential in Japan. High operational costs, including fulfillment of halal certification requirements, are the main factors that affect their business sustainability. Nonetheless, Japanese halal restaurant businesses remain optimistic and adapt to the situation by keep doing some innovations and cooperating with related parties."

"Labelisasi halal bagi produk makanan untuk diedarkan bagi umat Islam merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen muslim dari mengkonsumsi produk makanan haram serta memberikan dorongan kepada prousen produk makanan agar memiliki kompitisi yang unggul dalam merebut pangsa pasar dari konsumen muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimana perlindungan hukum atas konsumen muslim terhadap labelisasi produk makanan halal di Indonesia, pertanggungjawaban produsen produk makanan halal terhadap konsumen muslim atas pencatuman label halal serta dapatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya kerugian yang dialami konsumen muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Perlindungan konsumen dalam KUHPerdata terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluwarsa. Dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 383 ayat (2) bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis keadaan dengan menggunakan tipu muslihat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen disebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Masyarakat banyak sekali mengeluhkan kekecewaannya tentang berbagai produk makanan kepada pihak YLKI, terhadap keluhan-keluhan tersebut YLKI akan melakukan melaporan kepada Ditjen POM, menindaklanjuti kepada MUI dan melakukan lewat jalur hukum."

"Atribut ramah halal merupakan indikator penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Hal ini diperlukan dalam pengembangan pariwisata ramah halal, terutama bagi destinasi dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Destinasi non-Muslim mungkin akan kesulitan dalam menyediakan atribut ramah halal karena mayoritas penduduknya tidak menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan wisatawan Muslim mendorong destinasi non-Muslim untuk mengembangkan atribut ramah halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut ramah halal terhadap destination image, customer engagement, dan loyalitas wisatawan Muslim Indonesia. Survei daring dilakukan kepada wisatawan Muslim Indonesia yang pernah mengunjungi Singapura, Bangkok, atau Tokyo dalam dua tahun terakhir. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS dan AMOS dengan metode pengolahan data Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji variabel penelitian terhadap 408 responden. Hasil penelitian memperlihatkan atribut ramah halal berpengaruh positif terhadap destination image, customer engagement, dan loyalitas wisatawan Muslim Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa customer engagement memediasi hubungan antara destination image dan loyalitas, serta terdapat peran moderasi dari kelompok destinasi (Singapura, Bangkok, dan Tokyo) dalam hubungan di antara variabel.

---

Halal-friendly attributes are an important indicator to meet the needs of Muslim tourists. This is necessary in developing halal-friendly tourism, especially for non-Muslim destinations. Non-Muslim destinations may find it difficult to provide halal-friendly attributes since they do not implement Islamic values in their daily lives. However, the development of Muslim tourists encourages non-Muslim destinations to develop halal-friendly attributes. This study aims to see the effect of friendly attributes on destination image, customer engagement, and loyalty of Indonesian Muslim tourists. The survey was conducted on Indonesian Muslim tourists who have visited Singapore, Bangkok, or Tokyo in the last two years. The data were analyzed using SPSS and AMOS with the Structural Equation Modelling (SEM) method to test the relationship among the research variables using 408 respondents. The results showed that halal-friendly attributes positively influence destination image, customer engagement, and loyalty of Indonesian Muslim tourists. The results also showed that customer engagement mediates the relationship between destination image and loyalty, and there is a moderating role of destination groups (Singapore, Bangkok, and Tokyo) in the relationship between variables."

"Meningkatnya kesadaran dan permintaan produk makanan halal di Indonesia, khususnya di kalangan penduduk mayoritas Muslim, telah secara signifikan mempengaruhi usaha kecil di sektor kuliner. Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian usaha mikro kuliner di Depok, dengan fokus pada kesadaran halal, kontrol perilaku yang dirasakan, norma subjektif, religiusitas, dan kepercayaan halal. Dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior - TPB), penelitian ini menyoroti bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait dengan pengadaan bahan baku kuliner halal. Responden penelitian dikumpulkan sebanyak 165 responden melalui metode survei. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antara variabelvariabel yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa identitas agama yang kuat dan kewajiban moral merupakan prediktor signifikan dari pembelian bahan baku halal oleh usaha mikro kuliner. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman perilaku konsumsi halal dalam konteks mayoritas Muslim dan memberikan wawasan bagi usaha mikro dalam meningkatkan praktik bisnis mereka untuk melayani segmen pasar konsumen muslim di Indonesia

---

The increasing awareness and demand for halal food products in Indonesia, particularly among the Muslim majority, have significantly impacted small businesses in the culinary sector. This study investigates the factors influencing the purchase intention of micro culinary businesses in Depok, focusing on halal awareness, perceived behavioral control, subjective norms, religiosity, and halal trust. Using the Theory of Planned Behavior (TPB), this research highlights how these factors affect decision-making processes related to the procurement of halal culinary ingredients. Data were collected from 165 respondents through survey methods. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) to examine the relationships between the variables studied. The findings indicate that a strong religious identity and moral obligation are significant predictors of halal ingredient purchasing on micro culinary entreprises. This research contributes to the understanding of halal consumption behavior in a Muslim-majority context and provides insights for micro businesses to enhance their business practices to serve this muslim consumer market in Indonesia."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Pesatnya pertumbuhan jumlah pengikut Islam dunia dan Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan industri halal dengan masif. Salah satu industri halal yang turut berkembang adalah pada sektor makanan halal. Sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh dari tahun ke tahun yang menunjukan bahwa sektor makanan halal semakin menjanjikan. Sektor makan halal di Indonesia memiliki nilai perbelanjaan yang fantastis. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya permintaan bahan-bahan makanan halal. Tumbuhnya sektor makanan halal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang juga menjadi variabel dalam penelitian ini, seperti religiusitas Muslim, purchase intention, dan buying attitude serta dimoderasi oleh perbedaan kelompok generasi X, Y, dan Z. Makanan halal yang dibahas dalam penelitian ini adalah makanan halal secara keseluruhan dan tidak dibatasi oleh satu jenis makanan halal. Penelitian ini dilakukan dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan model penelitian yang menggunakan theory of reasoned action (TRA). Penelitian ini melibatkan total 369 responden yang terbagi menjadi tiga generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z. Hasil penelitian menunjukan bahwa religiusitas Muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu, purchase intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap buying attitude. Kemudian, buying attitude memediasi hubungan religiusitas Muslim dengan purchase intention.

---

The rapid growth of the number of Islamic followers worldwide and in Indonesia has successfully driven the massive growth of the halal industry. One of the emerging sectors within the halal industry is the halal food sector. This sector is projected to continue growing from year to year, indicating its increasing potential. The halal food sector in Indonesia holds tremendous spending value, as evidenced by the high demand for halal food ingredients. The growth of the halal food sector is influenced by several factors that also serve as variables in this research, such as Muslim religiosity, purchase intention, and buying attitude, moderated by group differences of generational cohorts X, Y, and Z. The research focuses on halal food as a whole and is not limited to a specific type of halal food. This study employed the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method, with the research model based on the theory of reasoned action (TRA). A total of 369 respondents, divided into three generations (X, Y, and Z), participated in this study. The research findings indicate that Muslim religiosity has a positive and significant impact on purchase intention. Then, purchase intention has a positive and significant influence on buying attitude. Furthermore, buying attitude mediates the relationship between Muslim religiosity and purchase intention.

"

"Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sangat menarik dan penting untuk melakukan penelitian terkait praktik halal di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian deskriptif yang mengumpulkan 346 responden berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Indonesia, beragama Islam, berusia antara 18 hinggga 65 tahun, dan pernah mengonsumsi makanan bersertifikat halal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi pembelian produk makanan halal konsumen muslim Indonesia, yakni halal marketing, religious belief, halal awareness, halal logo certification, personal societal perception, dan product ingredients. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari religious belief dan halal logo certification terhadap halal awareness, serta mencari tahu bagaimana peran mediasi dari halal awareness terhadap pengaruh tidak langsung dari religious belief dan halal logo certification terhadap halal purchase intention. Dengan menggunakan metode Partial Least Square - Structural Equation Modelling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS 4, penelitian ini menemukan bahwa halal marketing, halal awareness, personal societal perception, dan product ingredients berpengaruh positif terhadap halal purchase intention. Selain itu, halal logo certification juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik terhadap halal awareness maupun halal purchase intention. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa religious belief tidak berpengaruh secara signifikan terhadap halal awareness dan halal purchase intention. Dengan segala keterbatasan penelitian yang ada, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam bersinergi guna membangun halal awareness konsumen Muslim Indonesia. Pelaku usaha, khususnya para produsen makanan halal dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan penjualan produk makanan halal mereka.

---

As a country with the majority of its population adhering to Islam and being the country with the largest Muslim population in the world, it is very interesting and important to conduct research related to halal practices in Indonesia. In line with this, using a quantitative approach and a descriptive research design that collected 346 respondents who are Indonesian citizens who live in Indonesia, are Muslim, aged between 18 to 65 years, and have consumed halal-certified food, this study aims to analyze the factors that affect the intention to purchase halal food products for Indonesian Muslim consumers, namely halal marketing, religious belief, halal awareness, halal logo certification, personal societal perception, and product ingredients. This study also analyzes the influence of religious belief and halal logo certification on halal awareness, and finds out the mediating role of halal awareness on the indirect effect of religious belief and halal logo certification on halal purchase intention. Using the Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS 4 software, this study found that halal marketing, halal awareness, personal societal perception, and product ingredients have a positive effect on halal purchase intention. In addition, halal logo certification also has a positive and significant impact on both halal awareness and halal purchase intention. On the other hand, this study found that religious belief did not have a significant effect on halal awareness and halal purchase intention. With all the limitations of existing research, the results of this research can be utilized by the government, “Majelis Ulama Indonesia”(MUI), “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (BPJPH) in synergy to build halal awareness for Indonesian Muslim consumers. Business actors, especially halal food producers, can take advantage of research results to increase sales of their halal food products."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang cara Korea Selatan mengadaptasi budaya Islam dalam mengembangkan produk halal K-food. Dewasa ini, menurut data statistik, jumlah umat muslim di Korea Selatan semakin bertambah, baik dari penduduk asli maupun wisatawan yang berasal dari negara-negara mayoritas muslim. Hal itu membuat kebutuhan akan produk makanan halal meningkat. Korea Selatan melihat kesempatan ini sebagai peluang bisnis dan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Indonesia dan UEA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perkembangan halal K-food dan upaya Korea Selatan untuk mengadaptasi nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya yang dilakukan Korea dalam sertifikasi produk makanan halal mengikuti model sertifikasi halal dari negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia dan UEA. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan makanan halal adalah pertambahan jumlah umat muslim di Korea Selatan, pengaruh pariwisata dan di sektor perdagangan sebagai komoditas ekspor ke negara-negara mayoritas muslim

---

ABSTRACTThis journal discusses how South Korea adapted Islamic culture in developing halal K-food products. Recently, based on the statistic, the number of muslims in South Korea are increasing, both from indigenous and also tourists coming from muslim majority countries. This makes the need for halal food products to increase. South Korea takes this chance as a business opportunity and seeks to have a good relationship with muslim majority countries such as Malaysia, Indonesia and UAE. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the development of halal K-food and South Korea 39;s efforts to adapt Islamic values. This research applies the qualitative method and using the literary technique. The results of this study shows that Korea rsquo;s cultural adaptation of halal food certification adapted the scheme of muslim majority countries such as Malaysia and the UAE. The factors that encourage halal food development are the growing number of muslims in South Korea, the influence of tourism and in the trade sector as an export commodity to muslim majority countries."

"Industri kuliner dan pangan olahan di Indonesia berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Namun, seiring pertumbuhan ini, muncul masalah kurangnya informasi tentang kehalalan produk yang dijual, yang berdampak pada kerugian konsumen, terutama konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terkait informasi kehalalan produk kuliner dan pangan olahan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak atas informasi jelas tentang kehalalan produk, dan pelaku usaha berkewajiban memberi informasi akurat sesuai hukum. Label halal dipandang sebagai upaya menyediakan informasi yang cukup dalam konteks jaminan produk halal. Selain itu, kesimpulan penelitian menyarankan bahwa keterangan tidak halal yang terstandarisasi dapat mengurangi potensi misinformasi bagi konsumen. Dengan demikian, untuk memastikan informasi yang cukup terkait kandungan halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan label halal dan keterangan tidak halal yang terstandarisasi.

---

The culinary and processed food industries in Indonesia are rapidly growing and making a significant contribution to the national economy. However, alongside this growth, there is a problem with inadequate information regarding the halal status of products being sold, which has negative implications for consumers, particularly Muslim consumers. This study aims to examine the legal protections related to halal information on culinary and processed food products in Indonesia through a normative juridical approach, analyzing the Consumer Protection Act, the Halal Product Assurance Act, their derivative regulations, and other relevant legislation. The findings indicate that consumers have the right to clear information regarding the halal status of products, and business operators are legally obligated to provide accurate information. The halal label is viewed as an effort to provide sufficient information in the context of halal product assurance. Additionally, the study concludes that a standardized "non-halal" label could be a solution to mitigate potential misinformation for consumers. Thus, to ensure adequate information on halal content as a form of consumer protection, the government can maximize the use of standardized halal and non-halal labeling."