Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "

"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Ternyata dalam praktek sehari-hari, muncul peluang terjadinya suatu benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur yang merupakan bentukbentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Telah diberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AAUPB sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam peradilan Tata Usaha Negara. Yurisprudensi yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat adanya kasus pernyataan Jaksa Agung yang dianggap perbuatan melawan hukum dan melanggar asas kecermatan dalam AAUPB sesuai dengan Putusan PTUN No. No. 99/G/2020/PTUN-JKT. Bisa dilihat bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif pelanggaran AAUPB dalam Tindakan Jaksa Agung. Skripsi ini pada pokoknya akan membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait AAUPB dalam hukum administrasi negara di Indonesia, bagaimana unsur pelanggaran AAUPB dalam pernyataan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, dan bagaimana Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum tindakan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan AAUPB.

---

As mandated in Act Number 30 of 2014 about Government Administration that every decision and/or action must be based on the provisions of laws and regulations and the Good Governance General Principles. It turns out that in daily practice, opportunities arise for a conflict of interest between the government and the people, both in the form of onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, as well as in the form of willekeur which are forms of irregularities in government actions that result in the deprivation of the human rights of citizens. Juridical legitimacy has been given to judges to apply Good Governance General Principles as a test tool in deciding cases that occur in the State Administrative Court. Jurisprudence that can provide an overview of the application of Good Governance General Principles in the administration of government can be seen in the case of the Attorney General's statement which is considered an unlawful act and violates the principle of accuracy in the Good Governance General Principles in accordance with the Administrative Court Verdict No. 99/G/2020/PTUN-JKT. It can be seen that the judge's consideration in the decision did not comprehensively explain the violation of Good Governance General Principles in the Attorney General's Action. This thesis will basically discuss 3 problems, namely how the arrangements related to Good Governance General Principles in state administrative law in Indonesia, how the elements of Good Governance General Principles violations in the statement of the Attorney General in Decision Number: 99/G/2020/PTUN-JKT, and how is the legal responsibility for actions taken by Attorney General in Verdict Number: 99/G/2020/PTUN-JKT based on Good Governance General Principles. "

"Skripsi ini membahas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan salah satu staf khusus presiden berkaitan dengan Surat Edaran Staf Khusus Presiden Nomor 003/S-Skp-Atgp/Iv/2020 Perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19 yang dikeluarkannya. Penelitian berfokus pada dasar pembentukan dan kewenangan dari staf khusus presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, fokus penelitian adalah unsur penyalahgunaan yang dilakukan staf khusus presiden tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pembentukan staf khusus presiden adalah melalui keputusan presiden dan wewenangnya hanya terbatas untuk membantu presiden sehingga segala yang dilakukannya berdasarkan komando presiden. Selain itu, ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang dikarenakan tidak adanya pelimpahan wewenang atau perintah dari presiden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar pemerintah mempertegas kewenangan staf khusus presiden dan staf khusus presiden diharapkan untuk mempertahankan integritasnya sebagai pejabat pemerintahan.

---

This thesis discusses the abuse of authority committed by one of the special presidential staff in relation to the Surat Edaran Staf Khusus Presiden Nomor 003/S-Skp-Atgp/IV/2020 Regarding Cooperation as a Village Volunteer Against COVID-19 that he issued. The research focuses on the basis of the formation and authority of special presidential staff based on Indonesian laws and regulations. In addition, the focus of the research is the element of abuse of power committed by the special presidential staff. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study conclude that the basis for the formation of special presidential staff is through presidential decrees and their authority is only limited to assisting the president so that everything he does is based on the president's command. In addition, an element of abuse of authority was found because there was no delegation of authority or orders from the president. Based on the results of this study, the author suggests that the government should strengthen the authority of the presidential special staff and the presidential special staff are expected to maintain their integrity as government officials. "

"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut."Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"[ABSTRAKKekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuatakibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR padapengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR,yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatupengangkatan pejabat publik memerlukan campur tangan DPR karena merupakanbagian dari varian fungsi pengawasan DPR di samping tentunya bagian dari fungsichecks and balances atas kewenangan presiden. Hal yang menjadi perdebatan adalahketika kewenangan dan kekuasaan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publikterjadi penyimpangan akibat tidak transparan dan kredibel dalam melakukan prosespengisian seleksi pejabat publik.Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap kewenangan DPRdalam seleksi pengisian pejabat publik yang diberikan oleh UUD 1945. Di sampingitu juga menganalisa tentang putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXII/2013 tentang pengujian terhadap pemilihan Hakim Agung MA (MahkamahAgung) dan putusan nomor 16/PUU-XII/2014 tentang pengujian terhadap pemilihananggota Komisi Yudisial (KY) dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dimana dalam putusan pemilihan Hakim Agung MA dan anggota KY itumengembalikan kewenangan DPR sebatas hanya menyetujui atau tidak menyetujuipara calon Hakim Agung MA dan anggota KY. Penelitian ini juga melakukanperbandingan pengisian pejabat publik dengan Negara Amerika Serikat, KoreaSelatan dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,dengan analisis data deskriptif kualitatif dan komparatif.

---

ABSTRACTThe strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due tothe amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seenin the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election ofseveral strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)forms the appointment of public officials involving the DPR, through theconsideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment ofpublic officials requires the intervention of House of Representative as part of avariant of the House supervision functions in addition to the checks and balancesfunction on the authority of the president. The debate arises when there is deviation inthe authority and power of the House of Representatives in the election of publicofficials due to non-transparent and credible process of filling the election of publicofficials.This study will focus on the analysis of the authority of the House ofRepresentatives in the selection of public officials granted by the Constitution ofIndonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of theConstitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of theelection of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the JudicialCommission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court andmembers of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative isrestored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justicesof the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointmentof public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This studyuses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptivedata analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due tothe amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seenin the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election ofseveral strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)forms the appointment of public officials involving the DPR, through theconsideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment ofpublic officials requires the intervention of House of Representative as part of avariant of the House supervision functions in addition to the checks and balancesfunction on the authority of the president. The debate arises when there is deviation inthe authority and power of the House of Representatives in the election of publicofficials due to non-transparent and credible process of filling the election of publicofficials.This study will focus on the analysis of the authority of the House ofRepresentatives in the selection of public officials granted by the Constitution ofIndonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of theConstitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of theelection of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the JudicialCommission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court andmembers of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative isrestored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justicesof the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointmentof public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This studyuses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptivedata analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due tothe amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seenin the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election ofseveral strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)forms the appointment of public officials involving the DPR, through theconsideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment ofpublic officials requires the intervention of House of Representative as part of avariant of the House supervision functions in addition to the checks and balancesfunction on the authority of the president. The debate arises when there is deviation inthe authority and power of the House of Representatives in the election of publicofficials due to non-transparent and credible process of filling the election of publicofficials.This study will focus on the analysis of the authority of the House ofRepresentatives in the selection of public officials granted by the Constitution ofIndonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of theConstitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of theelection of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the JudicialCommission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court andmembers of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative isrestored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justicesof the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointmentof public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This studyuses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptivedata analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due tothe amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seenin the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election ofseveral strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)forms the appointment of public officials involving the DPR, through theconsideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment ofpublic officials requires the intervention of House of Representative as part of avariant of the House supervision functions in addition to the checks and balancesfunction on the authority of the president. The debate arises when there is deviation inthe authority and power of the House of Representatives in the election of publicofficials due to non-transparent and credible process of filling the election of publicofficials.This study will focus on the analysis of the authority of the House ofRepresentatives in the selection of public officials granted by the Constitution ofIndonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of theConstitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of theelection of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the JudicialCommission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court andmembers of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative isrestored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justicesof the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointmentof public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This studyuses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptivedata analysis., The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due tothe amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seenin the design of the House of Representative’s involvement scheme in the election ofseveral strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)forms the appointment of public officials involving the DPR, through theconsideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment ofpublic officials requires the intervention of House of Representative as part of avariant of the House supervision functions in addition to the checks and balancesfunction on the authority of the president. The debate arises when there is deviation inthe authority and power of the House of Representatives in the election of publicofficials due to non-transparent and credible process of filling the election of publicofficials.This study will focus on the analysis of the authority of the House ofRepresentatives in the selection of public officials granted by the Constitution ofIndonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of theConstitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of theelection of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the JudicialCommission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court andmembers of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative isrestored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justicesof the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointmentof public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This studyuses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptivedata analysis.]"

"Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik sebagai Subjek Data Pribadi wajib melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Subjek Data Pribadi wajib melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN yang dikelola oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi atas informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan berdasarkan UU KIP. Namun, di sisi lain Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkannya. Pelindungan dan kerahasiaan Data Pribadi subjeknya harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyebaran yang berpotensi membahayakan Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik, jika infromasi pribadi tersebut tidak dijaga kerahasiaannya, maka akan berpotensi terjadinya doxing yang membahayakan Penyelenggara Negara. Doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi seseorang secara sengaja dengan niat jahat. Penelitian ini akan menganalisis perbuatan doxing yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji2 (dua) permasalahan, yaitu tinjauan pelaporan LHKPN tercakup sebagai pengecualian dari kewajiban pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta bentuk pertanggungjawaban pelaku doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang berfokus dalam peraturan terutama peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan dan pengunggahan informasi pribadi milik Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik melalui  LHKPN tidak dikecualikan dalam UU PDP. Meskipun terdapat pengecualian perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU PDP, doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara tidak termasuk ke dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara berhak menuntut implementasi hak-hak mereka sesuai dengan UU PDP. Penelitian juga mengungkapkan pertanggungjawaban terhadap doxing terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik tanpa persetujuan yang diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan UU KIP

---

State Organizers and Public Officials as Personal Data Subjects are required to report their wealth through the State Asset Report (LHKPN). Personal Data Subjects are required to report their wealth through the LHKPN managed by the Government. Problems arise when the Government has an obligation to make public information transparent to realize a transparent government based on the KIP Law. However, on the other hand, the Government as the Controller of Personal Data is obliged to protect the confidentiality of the Personal Data it collects. The protection and confidentiality of the subject's Personal Data must be strictly maintained to prevent dissemination that could potentially endanger State Administrators and Public Officials, if the personal information is not kept confidential, it will potentially cause doxing which endangers State Administrators. Doxing is the act of intentionally spreading someone's information with malicious intent. This research will analyze the act of doxing based on the principle of information disclosure based on Indonesian legal norms and how the legal implementation is. This research will examine 2 (two) issues, namely the review of LHKPN reporting included as an exception to the obligation to process personal data in the PDP Law and the form of liability of doxing perpetrators against Public Officials and State Organizers in Indonesia. The research method used is doctrinal which focuses on regulations, especially regulations related to Personal Data Protection and Public Information Disclosure in Indonesia. The results of the study concluded that the reporting and uploading of personal information belonging to State Organizers and Public Officials through LHKPN is not excluded in the PDP Law. Although there are exceptions to the protection of Personal Data in Article 50 paragraph (1) of the PDP Law, doxing of Public Officials and State Officials is not included in these exceptions. Through this doctrinal research method, it can be concluded that Public Officials and State Administrators are entitled to demand the implementation of their rights in accordance with the PDP Law. The research also reveals the liability for doxing State Officials and Public Officials without consent regulated in the ITE Law, PDP Law, and KIP Law."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadappejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotikaRoland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik,mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasandiperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa media massa dianggap tidak lagi mampu menyuarakan kritik sosial,sehingga masyarakat memanfaatkan meme sebagai media alternatif penyampaian kritik.Temuan lainnya adalah bahwa mitos di dalam meme memperkuat gambaran pejabat dibenak masyarakat. Pemilihan dan penempatan teks di dalam meme adalah hasil dariframing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upayanya untuk menyampaikankritik. Tanpa mitos, fungsi meme sebagai media penyampaian pesan tidak akan kuat.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to find out how social critics on public officials isrepresented through a meme. Text analysis is done using Ronald Barthes' semiotics. Thememes being researched are the ones mentioning public officials, which contains critics,and also popular within a certain period of time. The analysis discussion is thenstrengthened by Barthes' concepts of meme and myth. The findings shows that massmedia is no longer considered capable of expressing social criticism, therefore the societythen uses memes as an alternative media to express their critics. Other findings suggestthat myths within memes strengthens the image of public officials in the minds of society.The text selection and placement inside memes are a result of framings that are done bycertain parties in their effort to express critics."

"Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities.

This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type.

The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations."