Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan tentang unsur significantly different dalam desain industri, khususnya desain industri botol minuman. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh frasa significantly different dalam Persetujuan TRIPs yang tidak ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur significantly different akan membuat putusan pengadilan terkait desain industri akan berbeda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada kasus Tupperware mengenai desain industri antara Eco Bottle milik Tupperware sebagai Penggugat dengan Bio Life dan Bio Life Borneo dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. Penggugat, gugatan Penggugat, dan jawaban Para Tergugat dalam kedua putusan ini sama, yang membedakan hanya pihak Para Tergugat karena memiliki perbedaan domisili. Walaupun gugatan dan jawaban sama, putusan yang dihasilkan baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung berbeda. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby adalah tepat karena memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan putusan kasasinya tidak tepat. Pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang salah dalam menerapkan hukum terkait kedudukan dari Para Tergugat, sedangkan pada tingkat kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo.

---

This thesis dicusses how the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design, especially for industrial design of drinking bottle. This thesis is backed by significantly different phrase in TRIPs Agreement that can not find in Law No. 31 of December 20, 2000, regrading Industrial Designs. It is a problem because without the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design makes judge verdicts will be different between one another, as in the Tupperware case regrading industrial design between Eco Bottle that is property of Tupperware as palintiff against Bio Life and Bio Life Borneo in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby. The plaintiff, claim, and answer the defendants are similar, the difference is only the defendants because they have different domicile. Although the calim and answer the defendants are similar, it has different of judge verdicts in both commercial court level and supreme court level. In the result of this study revealed that consideration of the judges in the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby is appropriate because they expalined about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo completely and appropriately. Whereas consideration of the judge in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and its cassation verdict is not appropriate. The judge from Semarang Commercial Court is incorrect in adjusting of the law regrading legal standing of the defendants, whereas supreme court level did not explain about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo."

"ABSTRAKFokus pembahasan dalam tesis ini adalah membandingkan hal-hal penting berkaitan dengan aspek significantly different yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan Japanese Design Law, Act No. 36 of 2014. Melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif, tesis ini membahas tentang arti significantly different, known design, combination of known design features, dan bagaimana cara menentukan aspek significantly different dalam aplikasi permohonan dan pemeriksaan desain industri yang diterapkan dalam UUDI dan Japanese Design Law, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat 1 TRIPS Agreement. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, tafsiran hukum desain Jepang tentang significantly different lebih baik daripada UUDI. Kedua, frasa known design, baik dalam hukum desain Jepang maupun UUDI sama-sama mengedepankan aspek publikasi sehingga dikenal umum, perbedaannya ada pada waktu publikasi di mana di Jepang dimungkinkan adanya jangka waktu ?non - publicly known design?, yang tidak terdapat dalam hukum desain industri Indonesia. Sementara itu, frasa combination of known design features dalam hukum desain Jepang menekankan aspek fitur dari suatu desain tanpa mempertimbangkan kesamaan article, sementara dalam UUDI tidak diatur. Ketiga, pemeriksaan substansial dalam DA Jepang bersifat wajib setelah persyaratan administratif dipenuhi, sementara dalam UUDI, pemeriksaan substansial dilakukan berdasarkan sanggahan/keberatan. Fakta ini memungkinkan tidak adanya pemeriksaan terhadap aspek significantly different dalam hukum desain industri Indonesia. Keempat, Penentuan aspek significantly different pada dasarnya sama-sama dilakukan berdasarkan observasi mata. Perbedaannya terletak pada acuan penilaian yang diukur berdasarkan kesan estetis, dimana dalam hukum desain Jepang, kesan estetis tersebut ada dalam sudut pandang konsumen (termasuk pedagang), sementara dalam UUDI kesan estetis yang terdapat dalam pengertian desain industri tidak dijelaskan artinya dan pada sudut pandang siapa dinilai.

---

ABSTRACT

Focus of this thesis is comparing important aspects of significantly different case ruled in Indonesian Industrial Design Law No. 31 Of 2000 and Japanese Design Law, Act No. 36 of 2014. This study uses literature study and comparative approach to discuss about significantly different, known design, and combination of known design features interpretation, and how to determine significantly different aspect in design application and industrial design examination ruled in Indonesian Design Law and Japanese Design Law referring to TRIPS Agreement Provision Article 25 (1) as the main substance. This study has some results: first, Japanese Design Law better than Indonesian Design Law in applying significantly different aspects interpretation. Second, both Japanese Design Law and Indonesian Design Law take publication factor as the internal part of known design phrase interpretation. The different between them is the time of publication with create non-publicly known design only in Japanese Design Law. Besides, combination of known design features phrase specially concerns to the features aspect of design without taking consideration to the article in Japanese Design Law; it is not specifically ruled in Indonesian Design Law. Third, regarding to the substantial examination, Japanese Design law regulates it as compulsory provision; in Indonesian Design Law, it shall not be done if there isn?t a disclaimer from the plaintiff. This said provision will make the probability in determining significantly different aspect in Indonesian Industrial Design Law become weak. Fourth, both Japanese Design Law and Indonesian Design Law basically determine the significantly different aspect by sight observation. The different between them occurs when aesthetical impression is used; Japanese Design Law uses aesthetical impression in the view of consumer (including trader), but Indonesian Design Law doesn?t regulate it specifically."

"Pengembangan desain industri memerlukan kreativitas dan inovasi berkepanjangan, originalitas sebuah desain industri seringkali menjadi perdebatan apabila ditemukan kesamaan pada bagian tertentu terhadap desain produk sejenis yang lain. Skripsi ini selanjutnya akan membahas mengenai permasalahan kebaruan pada sistem perlindungan desain industri yang mempengaruhi inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk melihat hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah perbandingan konsep kebaruan terkait desain Industri, kasus terkait konsep kebaruan ini, serta pengaruh dari penerapan konsep kebaruan di Indonesia yang mempengaruhi inovasi produk. Hasil penelitian ini selanjutnya juga akan menyimpulkan bahwa permasalahan kebaruan dalam sistem perlindungan hak desain industri yang berlaku dapat mempengaruhi pendesain dalam berinovasi terhadap produknya.

---

The development of industrial designs requires creativity and innovation for a long time, the originality of an industrial design is often a debate if there are similarities in certain parts of the design of other similar products. This thesis will further discuss the novelty problems in industrial design protection systems that affect product innovation. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of problems on related topics. As for seeing this, the problems studied in this thesis include the comparison of novelty concepts related to Industrial design, cases related to this novelty concept, as well as the influence of the application of the novelty concept in Indonesia that affects product innovation. The results of this study will also conclude that the problem of novelty in the applicable industrial design rights protection system can affect designers in innovating their products. "

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai pembatalan desain industri diterapkan. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa batasan antara objek perlindungan desain industri dan merek masih belum jelas. Pada skripsi ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum desain industri. Kedua, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum merek. Ketiga, analisis terhadap putusan majelis hakim pada kasus Yoko melawan Alpenliebe yang tertuang pada Putusan No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan doktrin yang mengatur tentang pembatalan desain industri. Aspek yang diteliti adalah apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan doktrin-doktrin yang mengatur tentang kriteria pembatalan desain industri ketika terjadi tumpang tindih antara perlindungan desain industri dan merek, di antaranya kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam kriteria kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik adalah sudah tepat.

---

This thesis discusses how the legal provisions regarding the cancellation of the industrial design is applied. There is still a society which considers that the boundaries between objects of industrial design and the trademark protection remains unclear. In this paper will discuss three things. First, an overview of the image in the scope of legal protection of industrial designs. Second, an overview image in the sccope of the legal protection of trademark. Third, analysis of the judges' verdict in the case of Yoko versus Alpenliebe which contained in Verdict No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST to doctrines regarding to the cancellation of industrial design regulation. Aspect studied is whether the consideration of the judges in this verdict are in accordance with the doctrines of the cancellation of industrial design criteria when there is an overlap between industrial design and the trademark protection, including legal standing, novelty, public order, and bad faith. This study uses a juridical-normative, which is most of the research data obtained from the study of literature. In the results of this study revealed that the consideration of the judges in the legal standing, novelty, public order, and bad faith is appropriate."

"Plastik merupakan produk olahan teknologi dengan beberapa kelemahan yang telah diubah menjadi wadah penyimpanan dari plastik yang fungsional, dan aman untuk digunakan. Tupperware sebagai perusahaan multinasional yang menjual dan memasarkan wadah-wadah terbuat dari plastik berkualitas premium, melihat kesempatan baik tersebut. Tupperware telah lama dikenal oleh konsumen Indonesia, brand awareness yang baik telah dicapai oleh Tupperware yaitu sebesar 80% (data tahun 2003), hal tersebut seharusnya diikuti dengan keinginan membeli yang tinggi oleh konsumen. Ternyata, hal tersebut tidak dirasakan oleh produk Tupperware, masih banyak ditemukan konsumen yang tidak mau membeli produk tersebut. Hal ini mengakibatkan penjualan produk Tupperware menurun sebesar 13% pada tahun 2004-2005. Oleh sebab itu penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam alasan konsumen membeli produk Tupperware dengan terlebih dahulu melihat ekuitas merek dari Tupperware itu sendiri. Selanjutnya akan dilihat seberapa tepatkah strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh Tupperware.Penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan desain riset eksploratori dan desain riset deskriptif, Tahap riset eksploratori dilakukan wawancara mendalam (depth interview) kepada beberapa konsumen Tupperware, sedangkan riset deskriptif yang digunakan adalah cross-sectional design dengan metode survey. Oleh karena itu, pengambilan data dari setiap responden hanya dilakukan satu kali. Responden adalah konsumen yang menggunakan wadah penyimpanan dari plastik di wilayah pemukiman Tanah Kusir dan Bintaro Jaya.Hasil penelitian mengatakan bahwa ekuitas merek dari produk Tupperware sebagai berikut, responden telah memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap membeli produk Tupperware. Ternyata, konsumen membeli produk Tupperware bukan karena harga melainkan faktor lain. Konsumen juga memiliki persepsi yang baik terhadap produk Tupperware, yaitu sebesar 80,98%. Asosiasi konsumen terhadap produk Tupperware adalah kualitas bagus (41%), harga mahal (23%) dan mutu terjamin (21%). Tupperware juga terbukti dapat menduduki posisi puncak dalam merek yang paling diingat dalam benak konsumen.Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa konsumen membeli produk Tupperware karena mutu produk tersebut terjamin. Perhitungan crosstab menunjukkan bahwa sebanyak 39% konsumen yang loyal terhadap produk Tupperware mengatakan cukup setuju untuk membeli produk Tupperware dengan alasan mutu terjamin. Selain Tupperware telah memiliki persepsi yang baik dalam benak konsumen, ternyata 42% konsumennya mengatakan bahwa mereka membeli produk Tupperware karena mutu terjamin.Dari hasil penjelasan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk strategi pemasaran produk Tupperware adalah lebih mengetahui perilaku konsumen yang menggunakan wadah penyimpanan dari plastik sehingga target pasar dapat dibidik dengan tepat. Strategi harga yaitu tidak menaikkan harga produknya karena telah dipandang sebagai produk mahal oleh konsumen. Selain itu, inovasi sebagai salah satu kunci sukses dari produk Tupperware, harus selalu ditingkatkan. Dalam strategi promosi, Word Of Mouth sangat berperan dalam memasarkan produk Tupperware. Mensponsori acara di televisi yang berkaitan dengan rumah tangga, ikut serta dalam bazaar, mengembangkan B2B, dan membuka Butik Tupperware dan distributor dipertokoan. Terakhir, strategi distribusi untuk Tupperware adalah meningkatkan kualitas para salesperson dengan Cara memberikan pelatihan, target pelaksanaan home party bagi salesperson, merekrut salesperson baru, dan perlunya acara gathering untuk bertukar pengalaman bagi para salesperson.

---

Plastic is a technologically processed product with a number of weaknesses that have been transformed to become plastic containers that are functional and safe in use, The Tupperware made by a multinational company that sells and markets plastic containers of premium quality, sees this good opportunity, The Tupperware has long been known by Indonesian consumers. The Tupperware has attained the brand awareness up to 80% (data of 2003). This condition should be followed-up by high demands by consumers. However, it was not responded by the Tupperware product, as there are still a good many consumers who refuse to buy this product. The impact was a decrease in the sale of the Tupperware product by 13% in 2004-2005. Accordingly, this study is designed to thoroughly identify why the consumers buy the Tupperware product by first looking at the equity of the Tupperware trademark itself. Further, it will be necessary to identify how accurate the marketing strategy is as adopted by the Tupperware.

This study was conducted by combining the exploratory research design and the descriptive research design. The stage of exploratory research includes in-depth interviews with a number of the Tupperware consumers. The descriptive research stage uses the cross-sectional design with the survey method. Hence, the data collection from consumers was only done once. The respondents are the consumers that use plastic containers in Tanah Kusir and Bintaro Jaya residential areas.

The results of the study show the trademark equity of the Tupperware product is that the respondents are highly committed to continue buying the Tupperware. It was found that the consumers buy the Tupperware products not for the price but for another factor. The consumers also have a good perception of the Tupperware, namely, 80.90%. The consumers' associations of the Tupperware product are that it is of good quality (41%), high price (23%) and quality warranted (21%). The Tupperware was also found to be at the top position in the list of trademarks the consumers remember the most.

It was also found in the study that the consumers buy the Tupperware product because the quality is warranted. The cross tab equation shows that 39% of the consumers loyal to the product said they agree that buying the Tupperware product means buying for the warranted quality. Besides having successfully attained perception in the minds of the consumers, it was found that 42% of the consumers stated they buy the Tupperware for the warranted quality.

From the above findings of the study, the recommendation for the Tupperware product marketing is to identify the behavior of the consumers using the plastic containers so that the marketing could be better targeted. The price strategy should be not to increase the price as the consumers see it as an expensive product. Besides, innovations as one of the keys to success for the Tupperware product should be improved, In the promotional strategy, the World of Mouth has an important role in the marketing of the Tupperware products. Other recommendations include sponsoring TV programs pertaining to household activities, participation in bazaars, developing B2B, and starting a Tupperware Boutique as well as distributors in shops. Finally, the distribution strategy for the Tupperware product will require improving the quality of the salespersons through training, home party for salespersons, recruitment of new salespersons, and initiating gatherings for exchange of experience among the salespersons."

"Tesis ini membahas tentang analisis terhadap proses pendaftaran Desain Industri Tempat Bedak Dua Kamar Opal. Penulis berusaha untuk mengupas tentang kendala yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2000, yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa Desain Industri. Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang penerapan syarat kebaruan dalam suatu pemeriksaan Desain Industri, telah diterapkan sepenuhnya oleh pengadilan niaga. Dengan data-data yang disajikan, penulis akan mengkaji apakah putusan Pengadilan Niaga pada kasus Tempat Bedak Dua Kamar Opal sudah sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan TRIPs.

---

This thesis discusses the analysis of the process of registration of industrial designs of The Two Rooms Oval Powder Box The author tried to peel about constraints in the implementation of Law No. 31-2000, which has the potential to give rise to disputes Industrial Design. Furthermore, the authors will examine the application of the requirements of novelty in an examination of industrial design, has been fully implemented by the commercial court. With the data presented, the authors will examine whether the decision of the Commercial Court in the case of The Two Rooms Oval Powder Box is in conformity with the principles contained in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design and TRIPs."

"ABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesiatidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itusendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalampersetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masihmenjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankannilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik danmengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter ataunilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifanimplementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat.Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede.Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahamanmasyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatkurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perakKotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produkdesain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum adasatupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknyake dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memilikikeinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% respondentidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi.Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/ujipengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatanreponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulanbahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotongroyong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruandesain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidaksearah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut makamasyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabiladesain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebutmempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya olehorang lain.

---

ABSTRACTThe drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based onthe interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as aconsequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement.Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistikand still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adoptedcapitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic).Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectivenessimplementation of the provisions of IPR laws in society.This is what happens in society silversmith Kotagede. People areunfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public'sunderstanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of researchshowed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design theirsilver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register theirproducts to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have adesire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents haveno such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR stillvery high.In this study tested the correlation and linear regression test of variablecultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her productdesign imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values“rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and theobjection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by othersthere is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional.Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/herproduct design imitated by others."

"ABSTRAKSalah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia."

"Para seniman Indonesia dapat mengekspresikan kebudayaan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui lukisan nudis. Namun, unsur nudisme dalam sebuah seni dapat dianggap menjadi hal asusila di Indonesia. Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta juga melarang adanya ciptaan yang melanggar kesusilaan. Namun, lukisan nudis yang diciptakan bukan untuk melanggar kesusilaan, tetapi terdapat latar belakang yang membawa unsur tersebut pada sebuah lukisan. Menjadi sebuah pertanyaan apakah para seniman yang memiliki lukisan nudis dapat mendapatkan hak cipta bagi karyanya apabila terdapat unsur tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep asusila sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia sehingga kita dapat menilai lukisan nudis mana yang memang melanggar kesusilaan dan mana yang murni sebuah seni. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan metode deskriptif Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa lukisan nudis dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apabila tidak mengarah ke lukisan erotis dan pornografi. Untuk dapat membedakan antara lukisan nudis, lukisan erotis, dan pornografi, harus dilakukan penelitian terhadap unsur-unsurnya oleh para ahli kesenian dan ahli Bahasa.

---

Indonesian artists can express culture in various ways, one of which is through nudist paintings. However, elements of nudism in art can be considered immoral in Indonesia. Article 50 of the Copyright Law also prohibits creations that violate immorality. However, nudist paintings were created not to violate immorality, but there is a background that brings these elements to a painting. It becomes a question whether artists who own nudist paintings can obtain copyrights for their works if these elements are present. This research will discuss the concept of immorality according to the prevailing norms in Indonesia so that we can judge which nudist paintings violate decency and which are purely art. The research method used in this study was a juridical-normative method with a descriptive method approach. The results of this study concluded that nudist paintings can be protected by the Copyright Act if they do not lead to erotic and pornographic paintings. To be able to distinguish between nudist paintings, erotic paintings, and pornography, art experts and linguists must conduct research on their elements."

"Thesis ini membahas perubahan sistem administrasi yang terjadi pada distributor Tupperware didalam membangun sistem yang terintegrasi antara Distributor dengan PT. Cahaya Prestasi Indonesia. Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian eksploratori dan penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa perpindahan dari sistem DIMAS ke DIMAS2 telah mengurangi pekerjaan manual, tetapi didalam implementasinya perlu dilakukan pendekatan dan pelatihan kepada user agar tidak terjadi penolakan terhadap perubahan dan sistem baru perlu juga dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi kekurangan-kekurangannya.

---

The focus of this study is the changes made in administration system that happened at distributor of Tupperware in developing integrated system between distributors with PT. Cahaya Prestasi Indonesia. This research is aliance of research of exploratory and descriptive research. Result of research is the change of system DIMAS to DIMAS2 have lessened work of manual, but in its implementation require training and approach to the user in order avoid deduction to the new system and Dimas2 need further development to iessen its insuffiencys."