Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terkait informasi dan komunikasi serta pemantauan pada kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha atas proyek Palapa Ring. Penelitian menggunakan metode triangulasi data kuesioner, wawancara dan telaah dokumen . Hasil penelitian adalah implementasi informasi dan komunikasi pada Penangung Jawab Proyek Kerja sama PJPK dan Badan Usaha Pelaksana BUP sudah efektif serta mitigasi risiko dilakukan sesuai dengan risk register, namun pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP belum efektif karena belum dikomunikasikan ke level bawah. Sedangkan implementasi pemantauan pada PJPK dan BUP sudah efektif namun pemantauan pada APIP belum efektif dikarenakan belum adanya penugasan auditor untuk melakukan pemantauan.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management related to the information, communication and monitoring on cooperation between the government and enterprises on the Palapa Ring Project. This research uses triangulation for data gathering by administering questionnaires, interviews and documents review. This research shows that the implementation of information and communication of Person in Charge of Partnership Project PJPK and Managing Business Entities BUP has been done effectively and risk mitigation is done in accordance with the risk register but not effective with the Government Internal Supervisory Apparatus APIP because it has not been communicated to the lower level. This research also find that the implementation of the monitoring on PJPK and BUP has been done effectively, except the evaluation by APIP because there was no assignments for the auditor to carry out the monitoring task."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), menganalisis kelayakan finansial serta risiko yang mempengaruhi kelayakan finansial proyek pembangunan New Bali International Airport. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan Capital Budgeting sebagai alat untuk menganalisis kelayakan finansial dan ISO 31000 sebagai alat untuk menganalisis risiko. Sumber data yang digunakan dalam bentuk primer melalui wawancara beberapa pemegang jabatan di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) maupun sekunder melalui data-data historis perusahaan. Hasil penelitian yaitu proyek pembangunan New Bali International Airport menunjukkan hasil yang layak terhadap indikator kelayakan dan terdapat 17 risiko yang mempengaruhi kelayakan dan masuk dalam kategori risiko tinggi dan sangat tinggi sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dari perusahaan.

---

This study aims to provide an overview of Public Private Partnership (PPP), analysis of financial feasibility, and risking financially affecting the construction of the New Bali International Airport. This study used descriptive qualitative method. This study uses Capital Budgeting as a tool for financial feasibility and ISO 31000 for analyzing risk. Sources of data used in the primary form through interviews with several position holders within PT Angkasa Pura I (Persero) and secondary through historical company data. The results of this research from New Bali International Airport show decent results on the feasibility indicators and there are 17 risks that affect financially and are categorized as high risk and very high risk, thus these are needed special attention from the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proses manajemen risiko pada lembaga pemerintah XYZ. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Setiap organisasi akan menghadapi beberapa risiko dalam pencapaian tujuan. Studi kasus pada lembaga pemerintah XYZ dilakukan karena dihadapkan pada ancaman dan risiko yang sangat besar, baik eksternal maupun internal, sehingga diperlukan manajemen risiko organisasi. Oleh karena itu, lembaga pemerintah XYZ membutuhkan suatu manajemen risiko yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil pengukuran tingkat maturitas menggunakan kriteria atribut ERM Process Management pada RIMS RMM menunjukkan bahwa lembaga pemerintah XYZ berada pada tingkat “initial” dalam menerapkan proses manajemen risiko organisasi. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam penerapan proses manajemen risiko organisasi sekaligus sebagai peta jalan dalam meningkatkan tingkat maturitas proses manajemen risiko pada lembaga pemerintah XYZ.

---

This study aims to analyze and implement the risk management process at the XYZ government agency. The type of research used in this research is descriptive qualitative research with a case study approach. This research data collection techniques using document analysis and interviews. Every organization will face some risks in achieving its goals. The case study at the XYZ government agency was carried out as they are faced with huge threats and risks, both external and internal so the organizational risk management was needed. Therefore, government agency XYZ requires effective risk management to achieve organizational goals. The results of measuring the maturity level using the ERM Process Management attribute criteria at RIMS RMM indicate that XYZ agency is at the "initial" level in implementing the organizational risk management process. In addition, this study provides relevant recommendations in the application of organizational management processes as well as a roadmap in increasing the level of maturity of the risk management process in XYZ government agencies.

"

"Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap negara. Pemerintah Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing negara. Kebutuhan investasi dalam pembangunan jalan pada tahun 2020-2024 adalah Rp. 6.447 Triliun, sedangkan dana APBN dapat mengakomodasikan sebesar 37% dari total biaya. Dengan kebutuhan biaya yang besar, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat diperlukan untuk memudahkan swasta dapat bergabung untuk pembangunan infrastruktur. Skema yang paling sering dan sudah pernah dipakai di Indonesia adalah Build Operate Transfer (BOT). Aspek terpenting dalam KPBU adalah identifikasi risiko dan alokasi rissiko, dimana kedua hal tersebut dapat menentukan jumlah harga dan kemampuan dari setiap pemegang risiko tersebut yang berdampak pada perhitungan investasinya. Pada penelitian ini dihasilkan 64 variabel yang masih relevan di Indonesia dengan risiko yang terbagi menjadi 7 yaitu risiko politik, risiko studi kelayakan, risiko pembiayaan, risiko desain, risiko konstruksi, risiko operasi, dan risiko penyerahan.

---

Infrastructure is one of the essential elements that every country must have. The Indonesian government is accelerating infrastructure development to enhance the nation's competitiveness. The investment needed for road construction from 2020 to 2024 is IDR 6,447 trillion, while the state budget (APBN) can accommodate only 37% of the total cost. Given the substantial financial requirements, Public-Private Partnership (PPP) is crucial to facilitate private sector participation in infrastructure development. The most frequently used scheme in Indonesia is Build Operate Transfer (BOT). The most critical aspects of PPP are risk identification and risk allocation, as these factors determine the pricing and the capability of each risk holder, impacting investment calculations. This study identifies 64 variables still relevant in Indonesia, with risks categorized into seven types: political risk, feasibility study risk, financing risk, design risk, construction risk, operation risk, and transfer risk."

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

---

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Atas Investasi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Palapa Ring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dukungan fiskal non pajak dan menganalisis kebijakan insentif fiskal berupa pajak dalam pembangunan palapa ring dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan fiskal dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana pembangunan palapa ring ialah berupa dukungan kelayakan Viability Gap Fund dan jaminan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment. Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pada industri telekomunikasi karena sebagaimana diatur dalam PMK 103 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa insentif pajak hanya dapat diberikan kepada industri pengilangan minyak bumi yang menggunakan skema KPBU.

---

This study discuss the Analysis Of Fiscal Incentive Policy On The Investment Using Public Private Partnership In The Context Of Palapa Ring Development. The purpose of this study was to analyze the form of non tax fiscal support and analyze the fiscal incentives such as tax policy in the development of Palapa Ring with scheme Public Private Partnership. This study uses a qualitative method.

The result of this study indicate that this from of government fiscal support to entities implementing development of Palapa ring is in the form of feasibility support Viability Gap Fund and the payment guarantee service Availability Payment. Fiscal incentive in the form of facility reduction corporate income tax can not be given to the telecommunications industry as stipulated in PMK 103 2016 Article 4 paragraph 4 b states that the text insentif can only be awarded to the tax incentive can only be awarded to the petrolum refining industry using a scheme Public Private Partnership."

"Customer Relationship Management (CRM) sebagai strategi maupun sebagai sistem tekonologi informasi pendukung proses bisnis terus mengalami perkembangan mulai dari awal mula munculnya. Organisasi besar yang mengutamakan kepuasan pelanggannya sangat memperhatikan strategi CRM yang diterapkan. PT Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dengan pelanggan terbanyak di Indonesia menjawab tantangan kepuasan pelanggan dengan berinvestasi pada implementasi sistem CRM. Implementasi CRM pada PT Telkomsel mentransformasi 119 aplikasi yang sebelumnya ada di direktorat Teknologi Informasi.Setiap investasi SI/TI yang dilakukan organisasi memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui manfaat apa saja yang diberikan bagi organisasi. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi manfaat binis dari investasi implementasi CRM di PT Telkomsel dengan menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penyederhanaan dari manfaat bisnis yang telah teridentifikasi dilakukan dengan pemodelan System Dynamics. Hasil penyederhanaan tersebut dikuantifikasi besaran manfaat ekonomisnya serta dianalisis risikonya. Analisis risiko dilakukan dengan panduan COSO ERM (Enterprise Risk Management) framework dengan melakukan identifikasi risiko potensial dari manfaat bisnis beserta indikator risiko utamanya.Hasil penelitian ini menyimpulkan manfaat bisnis yang diberikan oleh implementasi CRM pada PT Telkomsel berdasarkan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik serta risiko potensial yang dapat menghambat tercapainya manfaat tersebut. Manfaat-manfaat tersebut adalah: percepatan proses pembuatan laporan (APR-03), pengurangan risiko piutang tak tertagih (RRI-02), peningkatan kapasitas bisnis (IRE-01), peningkatan kualitas layanan (IQU-03). Risiko potensial dan indikator risiko yang teridentifikasi dapat dikelompokkan pada area teknologi, pelayanan pelanggan, dan pemasaran produk.

---

Customer Relationship Management (CRM) as a strategy and a system of information technology that is supporting corporate business process keeps evolving since it was invented. A large organization that prioritizing its customers' satisfaction shall consider CRM strategy application to be prioritized as well. Telkomsel as the largest telecommunication company in Indonesia would like to accept the customer satisfaction challenge by putting investment on CRM implementation. This CRM project was transforming 119 application on Information Technology directorate.

Every IS/IT investment performed by an organization will require a further analysis to observe what benefits the organization will get. In this research, business benefits identification of CRM implementation on Telkomsel will be performed by utilizing Ranti's Generic IS/IS Business Benefit Table. Simplification of the identified business benefits will be done using System Dynamics modelling. Based on the simplification result, economic value will be quantified and the risk will be analyzed. Risk analysis will be performed with COSO ERM (Enterprise Risk Management) framework guidance by identifying the potential risk of the business benefits and the key risk indicator.

The result of this research will conclude the business benefits provided by CRM implementation on Telkomsel based on Ranti's Generic IS/IT Business Benefit Table and the potential risk that will impact the benefit achievement. The benefits are: accelerated report making process (APR-03), reduced risk of unrecoverable claim (RRI-02), increased business capacity (IRE-01), increased quality of services (IQU-03). Potential risks and key risk indicators are identified and grouped into categories of technology, customer services, and product marketing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK dengan pendekatan Total Asset Management agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perencanaan kebutuhan BMN yang ada dengan kerangka Total Asset Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN yang saat ini diimplementasikan di BPPK belum memenuhi seluruh komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan keterkaitan langsung antara perencanaan aset dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

This research aims to analyze the implementation of government assets planning in the Finance Education and Training Agency FETA using Total Asset Management approach which support the accomplishments of organization rsquo s goals. This study uses qualitative case study methodology. The analysis is conducted by comparing the existing government assets planning with Total Asset Management framework. The result of this study shows the implemented government assets planning in FETA is not yet fulfilled the components in Total Asset Management framework entirely, thus has not shown direct correlation between asset planning with organization rsquo s stategic goals."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."

"Pada tahun 2017, Indonesia dan Denmark sepakat untuk melaksanakan kerja sama manajemen air dan lingkungan hidup antara kedua negara. Pada kerja sama ini, Denmark akan memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan kapasitas bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas air sekaligus pengelolaan limbah sesuai dengan asas berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya, kerja sama ini tidak berjalan secara efektif selama beberapa tahun. Skripsi ini akan membahas terkait dinamika antaraktor yang muncul dari Indonesia dan Denmark dalam menjalankan proyek kerja sama manajemen air dan limbah pada tahun 2017. Penelitian ini akan menggunakan teori rezim internasional sebagai model analisis dan metode eksplorasi deskriptif untuk mencari temuan dari pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa muncul perbedaan pandangan dari pemerintah Indonesia dan Denmark pada tengah-tengah jalannya kerja sama. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penting pada akhirnya kerja sama ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Tak hanya itu, kurangnya partisipasi badan non negara dalam kerja sama ini juga memperburuk proses jalannya proyek. Baik pemerintah Indonesia maupun Denmark pada awalnya kurang melibatkan badan non negara ke dalam partisipasi kerja sama ini. Hal ini kemudian membuat kurangnya kesadaran atas inisiatif perbaikan kualitas air dan manajemen lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan Denmark. Rendahnya kesadaran ini pada akhirnya juga turut menghambat jalannya proyek manajemen air dan limbah karena kurangnya partisipasi dan harmoni dari seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga masyarakat sebagai stakeholders terbesar dalam kerja sama ini.

---

In 2017, Indonesia and Denmark have agreed to cooperate for water and waste management between the two countries. In this cooperation, Denmark provides aids in form of capacity building for Indonesian government to fix the water quality along with the waste management based on the sustainability principle. However, in reality, this cooperation has not worked effectively for several years. This thesis aims to discuss on the rising dynamics between actors from Indonesia and Denmark when running the water and waste management cooperation project in 2017. The research uses international regime theory as the analysis model and exploratory descriptive method to seek findings from the research question. The result of this research finds that one of the main reasons behind the ineffectiveness is the difference of view between Indonesian government and Denmark government when the cooperation is currently running. Besides that, the lack of participation from non-governmental bodies in this cooperation is also contributing to the worsening of the cooperation process. Both Indonesian and Denmark government has not considered involving non-governmental bodies in this cooperation. Hence, this results that the lack of awareness of this environmental initiative between the two countries. The lack of awareness makes this cooperation slower due to the low number of participations from all the layer of society, especially the public as the biggest stakeholders in this cooperation."