Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017. Kemudian yang kedua apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 telah memenuhi prinsip keadilan pemilu. Pada Pilkada 2015 terdapat 115 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Kemudian pada Pilkada 2017 terdapat 62 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Serta terdapat dokumentasi dan pencatatan data sengketa yang tidak lengkap dan rapih di pengawas pemilu. Selain itu, ditemukan tiga persoalan peraturan penyelesaian sengkea pencalona, yakni tidak diaturnya Keputusan KPU sebagai objek sengketa, KPU yang tidak boleh mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengawas pemilu, dan tidak sinkronnya pengaturan di UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait jadwal penyelesaian sengketa pencalonan.Kemudian dari tiga indikator pemenuhan prinsip keadilan pemilu, ditemukan ketidakpatuhan terhadap waktu penyelesaian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan, yakni lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan ketika keputusan diskualifikasi pasangan calon dikeluarkan oleh KPU RI. Sedangkan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi di sengketa pencalonan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, terkait jaminan pemulihan hak pilih warga negara setelah proses sengketa pencalonan tidak tercapai, karena sengketa pencalonan tidak memulihkan hak pilih pasangan calon kepala daerah, kejadian ini terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan terhadap dokumentasi dan publikasi data sengketa pencalonan di pengawas pemilu, serta perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Pilkada, Peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pilkada, Peraturan Bawaslu terkait penangaan sengketa pencalonan, dan Peraturan MA terkait sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah.

---

The elections monitoring body has recently been granted the authority to adjudicate dispute over candidacy process in elections, and this authority, by all means, is a novelty for the elections monitoring body. However, in practice, many problems occur due to this authority. For example, because of the adjudication process on electoral disputes in 2015 Local Elections, the elections commission had to postpone local elections in five electoral areas. Election adjudication process should have created a free and fair elections, not to postpone the elections and upset the election schedule instead. Therefore, in this research, I would like to address two objectives firstly, how is the regulatory dispute candidacy problem in regional head election 2015 and 2017 and, secondly, to analyze whether the adjudication processes conducted by the elections monitoring body on those disputes have been compliant with the principle of free and fair elections. In 2015 Local Elections, the elections monitoring body handled 115 cases of electoral disputes. In 2017 Local Elections, the body handled 62 cases of disputes. However, it is noteworthy that the elections monitoring body itself fail to make a proper documentations and records on the data regarding electoral dispute cases that they have handled. Based on the adjudication process, we can see that the electoral institutions have many times failed to comply with free and fair elections principle, for example when the elections monitoring body did not resolve a dispute case on time or according with the proper mechanism. Such failure happened, among others, in Aceh Tamiang, Aceh, Pematang Siantar, North Sumatera, and Fak Fak. In addition, the adjudication process also created a legal vacuum because they did not specify what institution has the authority to resolve the candidacy disputes when the Elections Commission KPU has issued the decision to disqualify a certain candidate. The Elections Monitoring Body, at that time, did not have the authority resolve such case in local elections. This legal vacuum especially happened in Central Kalimantan. Also, the adjudication process on electoral disputes have failed to protect the voting right of candidates because the adjudication process did not restore the right after the trial has completed. This is especially happened in Dogiyai Regency in Papua. Therefore, in this research I conclude that it is necessary to make a reform and improvement on the Local Elections Law, KPU Regulations on elections stages, programs, and schedule, Bawaslu rsquo s Regulations on candidacy disputes, and Supreme Court rsquo s Regulations on state administrative disputes in local elections."

"Skripsi ini membahas tentang fenomena kemunculan vehicle party di Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Adanya perubahan konstitusi dalam hal pemilihan umum secara langsung, telah memberikan celah bagi kalangan elit-elit politik membentuk partai sebagai kendaraan untuk menjadi presiden. Hal ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat memutuskan diri untuk keluar dari Partai Golkar dan membentuk Partai Gerindra di tahun 2008. Adapun karakter yang dimiliki oleh Partai Gerindra ialah bersifat sentralistis dan memusatkan kekuasaan kepada sosok personal Prabowo Subianto. Lebih spesifik lagi, skripsi ini berusaha melihat karakter Partai Gerindra sebagai partai kendaraan Prabowo Subianto dalam kasus pencalonan kepala daerah, khususnya pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015. Proses terbentuknya koalisi Gerindra-PKS hingga penentuan nama calon walikota, tidak memperlihatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kasus mengalahnya Gerindra terhadap PKS dalam mencalonkan kadernya sebagai calon Walikota Depok. Penulis menggunakan teori Andreas Ufen 2017 untuk membuktikan bahwa pengorganisasian partai kendaraan memang ditujukan untuk memenangkan sosok pendiri partai sebagai presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan yang dilakukan oleh Partai Gerindra menjadi perwujudan perkembangan karakter partai kendaraan di Indonesia. Konteks teori yang dipakai ternyata juga mencakupi studi kasus yang terjadi di level daerah. Mengalahnya Partai Gerindra terhadap PKS diindikasikan karena kepentingan Prabowo Subianto terhadap PKS menjelang pencalonan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2019.

---

This thesis discusses the phenomenon of vehicle party emergence in Indonesia after the amendment of UUD 1945. The existence of constitutional changes in the case of direct elections has provided a gap for political elites to form parties as vehicles to become president. This is happened to Prabowo Subianto when deciding to get out of Golkar Party and form Gerindra Party in 2008. The character owned by Gerindra Party is centralized and concentrate power to Prabowo Subianto personal figure. More specifically, this thesis seeks to see the character of Gerindra Party as the vehicle party of Prabowo Subianto in the case of the nomination of the regional head, especially in regional head election of Depok City in 2015. The process of forming the Gerindra PKS coalition up to the decision of the mayor rsquo s name, does not show any autonomy possessed by the Gerindra Party. Through qualitative method, this research appoints Gerindra Party has been succumb to PKS in nominating its cadres as Depok Mayor candidate. The author uses the theory of Andreas Ufen 2017 to prove that the party organization of the vehicle is intended to win the figure of the party founder as president. The results of this study indicate that the candidacy made by Gerindra Party becomes the embodiment of the character development of vehicle party in Indonesia. The context of the theory used also includes case studies that occur at the regional level. The decision of Gerindra Party succumb to PKS is indicated by Prabowo Subianto 39 s interest in PKS approaching to his presidential election in 2019."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah merupakan sengketa yang dianggap berbeda dengan Sengketa Pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai kelembagaan peradilan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda karena di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa perlu ada peradilan khusus dalam penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

---

Dispute over Regional Head Election Result is dispute that is considered different from Election Disputes. The Constitution of Indonesia does not explicitly regulate judicial institutions in Disputes over Regional Head Election Results, so this has led to an interpretation that the judiciary that has authority over disputes over disputes over the results of Regional Head Elections is the Supreme Court and the judicial institutions under it, then transferred to Constitutional Court. The transfer of authority raises different views because on the one hand there is a view which states that the Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of regional head elections, while on the other hand there is a view which states that there needs to be a special court in resolving disputes over regional head election results."

"Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diselesaikan telah secara jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan dan aturan teknis yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian dan keadilan secara hukum dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

---

Dispute the results of the general election of regional heads can be checked and legally terminated by Constitutional Court. The First Problem, mechanism accepted regional head election dispute resolution in Constitutional Court Republic of Indonesia. This research answer the problems of the mechanism accepted of dispute settlement that resolved the election results have clearly regulated relatedlaw and technical rules that apply to the Constitutional Court so that the legal certainty and jutice can be accepted by the parties disput. This Research use qualitative descriptive method, by conducting in depth interviews and literatur study, Factors that influence in the process of mechanism accepted in the constitutional Court,namely transparency, accountability, conditional, participation, equal rights, balence of rights and obligations."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari MA ke MK. Pada saat menjadi kewenangan MK, MK telah memutus berbagai putusan terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yang membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah jika terpenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif. pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 terjadi pelanggaran money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

---

A thesis this talk about the authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional heads, originally authority was terminated by ma which is regulated in the law No.32/2004 about local governments. The award MK No.072-073/PUU-II/2004 will the establishment of law was the forerunner of no. 22/2007 about implementer elections. Then through the act of No.12/2008 about both the changes of the law on local government No.32/2004 about occurring transferee the authority to decide a dispute the results of the elections of regional head of the MA to MK. Is the authority MK, at the time of MK had terminated various the award related offenses elections regional heads who annul the results of the elections of regional head if fulfilled element of the systematic, structured, and masif. Elections of regional head district mandailing christmas through the award MK No. 41/PHPU.D.-VIII/2010 is proven money politic done sistimatically, structured, and masif. The award No. 97/PUU-XI/2013 MK no longer has the authority in cutting off the dispute the results of the elections the head of the region."

"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

---

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan APBD memungkinkan penyalahgunaan anggaran dengan memanipulasi anggaran untuk menarik simpati dari pemilih untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Itu menyebabkan anggaran pemerintah membentuk siklus yang mengikuti tahun pemilihan. Dalam politik teori anggaran publik, keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada keputusan teknis tetapi juga keputusan politik. Kekuatan kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam keputusan anggaran. Studi ini dilakukan untuk melihat pola siklus anggaran yang terjadi pada tahun pemilu dan bagaimana peran koalisi partai kepala daerah di DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran. Siklus anggaran dianalisis dalam sisi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat keseluruhan pola siklus anggaran. Penelitian ini menggunakan data panel dari 502 kabupaten/kota pada periode 2011-2017 menggunakan Fixed Effect Model dan Pooled OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh tahun pemilihan pada tingkat agregat pendapatan dan pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran dibiayai dari peningkatan sisi pendapatan. Di sisi pendapatan, PAD meningkat pada tahun pemilihan yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang relatif lebih tinggi di bidang ekonomi, perumahan dan fasilitas publik, kesehatan dan fungsi perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat. Dan sebagian besar jenis anggaran yang relatif lebih tinggi di tahun pemilu adalah belanja baik dan layanan dan belanja karyawan. Pangsa koalisi partai kepala daerah di DPRD signifikan terhadap pengeluaran dan pendapatan di tingkat agregat. Di tingkat komponen pengeluaran dan pendapatan, kekuatan koalisi di DPRD hanya signifikan terhadap pendapatan terutama PAD yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Karena DPRD juga memengaruhi keputusan anggaran, jika ada praktik PBC, koalisi partai kepala daerah di DPRD juga terlibat atau memiliki peran di dalamnya.

---

The first direct regional head election (Pilkada) in Indonesia was held in 2005. To win the election, regional head candidates must obtain the highest votes. On the other hand, after the implementation of decentralization in Indonesia, the regional head has the authority to manage regional finances including the authority to prepare the Regional Budget (APBD). The authority to prepare the APBD allows budget misuse by manipulating the budget to attract sympathy from voters for re-election in the next election. That causes the government budget to form a cycle that follows the election year. In the politics of public budget theory, budget decisions are not only based on technical decisions but also political decisions. The strength of interest groups plays an important role in budget decisions.

This study was conducted to look at the pattern of the budget cycle that occurred in the election year and how the role of the party coalition of regional heads in the DPRD in budget decision making. The budget cycle is analyzed in terms of income and expenditure to see the overall pattern of the budget cycle. This study uses panel data from 502 districts / cities in the period 2011-2017 using the Fixed Effect Model and Pooled OLS. The results show that there is an influence of the election year on the aggregate level of income and expenditure. This shows that the increase in expenditure was funded by an increase in income.

On the revenue side, PAD increased in the election year originating from taxes and other PAD. On the expenditure side, expenditures are relatively higher in the economic, housing and public facilities, health and social protection functions as the basic needs of people's welfare. And most types of budgets that are relatively higher in the election year are good spending and service and employee spending. The share of the party head coalition in the DPRD is significant on expenditure and income at the aggregate level. At the level of expenditure and revenue components, the strength of the coalition in the DPRD is only significant to revenues, especially PAD derived from taxes and other PAD. Because the DPRD also influences budget decisions, if PBC practices are involved, the regional head party coalition in the DPRD is also involved or has a role in it."

"ABSTRAKPenyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus Desain penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia belum terintegrasi dengan baik sehingga seringkali aspek keadilan pemilu electoral justice guna untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil free and fair election belum tercapai. Padahal penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah seharusnya melihat sisi efektifitas dan efisiensi dari lembaga yang menangani sengketa tersebut. Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pilkada, terdapat banyak pergantian terkait dengan lembaga yang menanganinya. Hal ini disebabkan oleh penafsiran dari pilkada bagian rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Terakhir, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada ada pada Badan Peradilan Khusus. Sebelum adanya peradilan khusus tersebut, Mahkamah Konstitusi masih berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada. MK menjadi peradilan transisi sebelum adanya badan peradilan khusus yang harus dibentuk sebelum pilkada serentak Tahun 2024. Desain badan peradilan khusus pilkada yang ditawarkan dalam tesis ini tidak hanya mengadili dan menyelesaikan sengketa hasil pilkada, namun juga mengintegrasikan sengketa pilkada lainnya yang memungkinkan untuk diintegrasikan. Sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman yaitu ada 2 dua syarat formal yang harus dipenuhi dalam membentuk badan peradilan khusus yaitu dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan dibentuk dengan undang-undang. Peradilan khusus pilkada tersebut dibentuk dibawah lingkungan peradilan tata usaha negara dengan kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada dan mengadili perselisihan tata usaha negara mencakup juga perselisihan pemilihan sebagaimana yang ada pada UU 10 Tahun 2016 . Kata Kunci : Sengketa, Pilkada, Peradilan Khusus.

---

ABSTRACTDispute Resolution of Region Election Through Special Court The dispute resolution design for regional elections in Indonesia has not been well integrated so often the aspects of electoral justice in order to create free and fair election have not been reached. Whereas the resolution of the dispute over the regional head election should see the effectiveness and efficiency of the agency handling the dispute. In the case of dispute resolution of election results, there are many changes related to the agency that handles it. This is due to the interpretation of elections to the election regime or regional government. Finally, Law Number 10 Year 2016 which regulates the Pilkada determines that the resolution of the dispute over the election results is on the Special Court. Prior to the special judiciary, the Constitutional Court is still authorized to adjudicate election disputes. The Constitutional Court becomes a transitional justice before the existence of a special judicial body that must be established before the elections simultaneously in 2024. The design of the special election court body offered in this thesis not only prosecutes and resolves the dispute over election results, but also integrates other electoral disputes that allow for integration. In accordance with the mandate of Judicial Power Law, there are 2 two formal requirements that must be fulfilled in forming a special judicial body that is formed under one of the court environment under the Supreme Court and established by law. The special election court is established under the administrative court of the state with the authority to adjudicate electoral dispute cases and adjudicate state administrative disputes including electoral disputes as well as in Law Number 10 Year 2016 . Keywords Disputes, Regional head elections, Special Court "

"Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik Aat Syafaat. Menggunakan Teori Pembelotan Broker Politik oleh Aspinall (2014), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa clientelist broker membelot dari politisi dengan prospek kemenangan tinggi ke politisi dengan prospek kemenangan yang lebih rendah. Penelitian ini berargumen bahwa pembelotan clientelist broker dipengaruhi oleh motivasi patronase yang ia inginkan dan melemahnya hubungan hierarkis dengan patronnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelemahan hubungan hierarkis antara broker dengan patron-nya yang menjadi faktor penunjang pembelotan, serta adanya faktor penentu di mana clientelist broker membelot kepada politisi yang bisa menyediakan patronase yang ia inginkan. Dalam kasus ini, clientelist broker memiliki motivasi untuk menguasai institusi partai demi memperkuat pengaruh politiknya. Untuk itu, dapat dianalisis bahwa konteks lemahnya institusi partai membuat clientelist broker yang ingin menguasai partai lebih bergantung kepada elit partai yang berkuasa dibandingkan politisi dengan prospek kemenangan tinggi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa clientelist broker akan mendukung politisi patron manapun yang dapat mewujudkan keinginannya, baik di lingkup pemerintahan atau nonpemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara clientelist broker dan partai politik pada konteks budaya politik informal dapat bersifat kompatibel di mana keduanya bisa saling menguntungkan.

---

In Indonesia, political brokers have a strategic position in an election due to weak political party institutions and politicians’ reliance on their personal networks. However, political brokers defection is still a problem that every politician must face. The case in Cilegon City 2020 Regional Head Election shows how Sahruji as a clientelist broker defected from Aat Syafaat’s political dynasty. Using the Theory of Political Broker’s Defection by Aspinall (2014), this research aims to analyze why do clientelist broker defects from an electorally strong prospected candidate to an electorally weak prospected candidate. This research argues that clientelist broker defection is affected by the broker’s patronage demand and the weakening hierarchy relationship with the patron. This research found that the hierarchy relationship between broker and the patron is weakening which creating the supporting factor of defection, and there is a determinant factor where clientelist broker defects to the politician who can provide the patronage he pursue. In this case, clientelist brokers have the motivation to rule party institutions in order to strengthen their political influence. Thus, we can analyze that the context of weak party institution turns the clientelist broker who seeks to rule a party to be more dependent on party elites rather than the electorally strong prospected candidate in the election. This research concludes that clientelist broker will support any political patron who can deliver their demands, whether in government or non-government area. Furthermore, this research shows how the relationship between clientelist broker and political party within informal politics context could be compatible where both sides are mutually beneficial."