Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi perdagangan makanan dan perkembangan teknologi dalam produksi perikanan, penanganan, pengolahan dan distribusi serta peningkatan kepedulian dan permintaan konsumen untuk keamanan dan mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan dan jaminan kualitas yang tinggi dalam kepedulian publik dan perioritas bagi banyak pemerintah. Dalam hal pengelolaan perikanan, tahapan kegiatan pasca produksi menjadi hal yang penting dan perlu untuk diperhatikan dalam mengusahakan peningkatan nilai komoditas perikanan tangkap karena berkaitan erat dengan pengupayaan keamanan pangan dan jaminan kualitas ikan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peranan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kegiatan pasca produksi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengaturan yang telah ada terkait dengan kegiatan pasca produksi dari tataran legislasi hingga petunjuk teknis. Ketentuan hukum mengenai kegiatan pasca produksi perikanan belum sepenuhnya diatur secara eksplisit untuk meningkatkan komoditas perikanan Indonesia di pasar lokal ataupun global.

---

The globalization of food trade and technological developments in fisheries production, handling, processing and distribution as well as the increased consumer concern and demand for high food safety and quality make food safety and high quality assurance became public awareness and priority for many governments. In terms of fisheries management, post production activities stages are important and need to be taken into account in trying to increase the value of Indonesia rsquo s capture fishery commodities as they are closely linked to food security and quality assurance of expected fish. This study was conducted to find out more about the role of law and government policies related to post production activities in capture fisheries management in Indonesia. This study was conducted by looking at existing arrangements related to post production activities from the level of legislation to technical guidance. Legal provisions concerning post fishery production activities have not been fully explicitly regulated to increase Indonesian fishery commodities in local or global markets."

"Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumenuntuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakansebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benardan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentangPangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belumberjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produkyang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM pangan. Penelitianini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakanlabel pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukandengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melaluiwawancara mendalam serta fokus grup diskusi FGD . Dilakukan content analysisuntuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasiuntuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasikebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasikebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilobservasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak MemenuhiKetentuan TMK di Jakarta 91,6 dan Semarang 85,7 dengan pelanggarantertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapankebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintahsehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasijuga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilanprogram pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan labelpangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yangdibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan padalabel. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi,alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar prosesimplementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapatberjalan optimal.Kata kunci:Implementasi kebijakan, label pangan, UMKM pangan.

---

Food labels have an important role in affecting consumer decisions when purchasing aproduct. The government has set various policies in an effort to ensure food safetythrough correct and clear labelling, including Law No. 18 of 2012 on Food, GovernmentRegulation No. 69 of 1999 on Food Labelling and Advertisement, and Head of NationalAgency for Drug and Food Control Regulation No. 27 of 2017 on Food ProductRegistration. However, implementation of these policies is not optimal and manyviolations occur especially in Micro, Small, and Medium Food Enterprises MSME .This research is aimed analyzing the factors that affect the implementation of foodlabelling policies in food MSME in Jakarta and Semarang. This is a qualitative studyaimed at identifying stakeholder views through in depth interviews and Focused GroupDiscussions FGD . Content analysis was performed to determine the thematicphenomena, completed with observation of 12 MSME products in Jakarta and 7products in Semarang as a form of triangulation to maintain data validity. Analysis wasdetailed by framework implementation of Edward III policy which includes fourvariables that affect the implementation of a policy ndash communication, resources,disposition, and bureaucracy structure. Observations of MSME food labels revealedmajor violations in Jakarta 91.6 and Semarang 85.7 as production codes werenot printed on the labels. This low rate of policy implementation was caused by the lackof government support which limited socialization frequency, resource allocation,monitoring and evaluation that also affected coordination across sectors that caused alow success rate of the monitoring and maintenance program for food MSME.Implementation of food labeling policies in food MSME in Jakarta and Semarang is notoptimal as proven by the high rate of violations towards items to be posted on foodlabels. Therefore, the government should enhance the frequency of communication,resource allocation, monitoring and evaluation, as well as coordination across sectors toensure optimum implementation of the policy in Jakarta and SemarangKey words Implementation of policies, food labelling, food MSME"

"Regulasi keamanan pangan merupakan salah satu hambatan non tariff dalam perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agar regulasi tersebut efektif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Indonesia dengan Negara tujuan ekspor. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel ekspor perikanan Indonesia ke 29 negara tujuan ekspor dalam 13 tahun (2000-2012) menggunakan Model Gravitasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lebih efektif dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 24,85% dibandingkan sebelum adanya harmonisasi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dikarenakan kualitas perikanan Indonesia akan lebih dipercaya oleh Negara tujuan ekspor.

---

Food safety regulation is one of non-tariff barriers in trade to provide consumers protection. To make regulation more effective, it is necessary to harmonize food safety regulation between Indonesia and impoting countries. This study analyzes the impact of fisheries quality and safety regulation implementation on indonesia's fisheries export. Exploring panel data on Indonesia's fisheries exports to 29 importing countries in 13 years (2000 - 2012) using Gravity Model.

The results suggest that the harmonization in quality and safety regulation more efektif in increases Indonesia's fisheries export about 24,85% compare to before harmonization.

It can be concluded that harmonization in fisheries quality and safety regulation would be able to Indonesia?s fisheries export"

"Hingga saat ini, masih sering dijumpai kasus keracunan makanan ataupun penyakit yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang mutu keamanan dan kesehatannya rendah. Usaha jasa boga informal termasuk catering merupakan salah satu potensi permasalahan dalam penerapan food safety. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan food safety pada usaha jasa boga informal di Catering X, Y, dan Z Purworejo, Jawa Tengah, tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2012 menggunakan disain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan pengisian checklist dalam melakukan pengambilan data. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasaboga informal masih sangat kurang sehingga ditemukan berbagai ketidaksesuaian penerapan food safety dengan yang seharusnya.

---

Up till now, there are still encountered food poisoning cases or foodborne illnesses that caused by eating foods which have low-quality of safety and health. Catering services become one of potential problem in food safety implementation. The purpose of this study is to understand food safety implementation in Catering Services at X, Y, and Z Catering, Purworejo, Central Java, 2012.

This research was conducted in May and June 2012 using observational descriptive study design with qualitative approach. Researcher used in-depth interview method, observation, and checklist when used to perform data retrieval. Result of the study shows that lack of supervision and guidance for informal catering services affects various mismatches in food safety implementation."

"Kajian strategi peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia ini di tujukan (1) menganalisis pola konsumsi ikan masyarakat Indonesia ;(2) Menaganalisis faktor- faktor yg mempengaruhi tingkat konsumsi ikan masysrakat Indonesia baik dr faktor sosial, budaya dan ekonomi ; (3) Menganalisis kebutuhan dan kecukupan pasokan ikan untuk konsumsi domestik masyarakat Indonesia. dan (4) Mengindentifikasi kebijakan - kebijakan yg diperlukan untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Analisis yg di lakukan dlm rangka mengetahui pola konsumsi ikan masysrakat Indonesia dihitung berbasis analisis status konsumsi ikan perkapita di Indonesia, diperoleh dari data sekunder dengan pendekatan produksi, dimana tingkat konsumsi domestik diasumsikan diperoleh dr jumlah seluruh produksi dikurangi ekspor dan di tambah impor dengan beberapa konsideran yg pokok. Secara umum tingkat konsumsi ini menggambarkan kondisi geografis dan budaya masyarakat. diduga analisis ini blm mampu memberikan gambaran yg sebenarnya, krn asumsi-asumsi yg digunakan bersifat umum dan pendekatan basis produksi. Untuk itu dilakukan pula analisis berbasis pd tingkat protein intake, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan protein untuk konsumsi pangan harapan dan angka kecukupan gizi )AKG) serta kontribusi kelompok spesies ikan yg secara alamiah mempunyai kandungan gizi yg berbeda. Berdasarkan hasil dr perhitungan tsb diatas dpt terlihat besaran kebutuhan yg seharusnya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan yg ideal. Selanjutnya dpt dihitung besarnya kebutuhan ideal dan kondisi aktual produksi. Berdasarkan perhitungan tsb , tdp perbedaan (gap) dimana gap ini harus dipenuhi dengan produksi domestik dan atau impor. Berdasarkan uraian diatas , maka arah kebijakan yg direkomendasikan adalah : Pertama dri sis produksi (supplay): (a) Meningkatkan produksi budidaya ikan untuk menutup kekurangan produksi penangkapan (b) Meningkatkan fasilitas untuk mengurangi susut hasil dan komposisi gizi ikan agar menjamin intake protein yg cukup mulai dr produksi/ penangkapan, distribusi dan konsumsi (c) Meningkatkan ketersediaan ikan dengan kandungan protein tinggi dengan harga terjangkau. Kedua dari sisi permintaan :(a) Memasyarakatkan konsumsi ikan pd kaum perempuan/ibu di wilayah yg masih rendah tingkat konsyumsinya (b)Memasyarakatkan teknik preparasi dan pengolahan ikan yg tdk merusak kandungan gizi. (c)Meningkatkan komitmen pimpinan/pemerintah daerah dlm penganekaragaman sumber protein dr bhn ikan (d) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan hasil perikanan pd isu keamanan pangan (food safety)."

"Pelajar sebagai konsumen harus memiliki perilaku keamanan pangan yang baik untuk mencegah kasus penyakit bawaan makanan di sekolah. Pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi yang efektif terhadap keamanan pangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, umur, uang saku, kelas dan jurusan), pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar di SMAN 4 Depok tahun 2015. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan total sampel sebanyak 218 pelajar dari kelas X dan XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki pengetahuan keamanan pangan kurang baik (72%), sikap negatif terhadap keamanan pangan (64,7%) dan perilaku keamanan pangan berisiko (71,1%). Berdasarkan analisis bivariat, hanya variabel sikap yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku keamanan pangan pelajar dengan nilai p-value = 0,004 dan nilai OR = 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614).

---

Student as the consumer should have a good behavior to prevent foodborne disease at school. Good knowledge, attitude and behavior on food safety were essential for the development of effective educational interventions. The objective of the study was to determine the relationship between student characteristics (sex, age, pocket money, grade and major), knowledge, attitude and food safety behaviors among student of SMAN 4 Depok. This study used Cross sectional design. The sample consisted of 218 participants from tenth and eleventh grade students of SMAN 4 Depok in 2015.

The results show that 72% students have less knowledge on food safety, 64,7% students have negative attitudes on food safety and 71,1% students have risky food safety behaviors. Based on bivariate analysis, attitude has significant relationship towards students food safety behavior with p-values 0,004 and OR 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614)"

"Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang rentan, rentan terhadap pengaruh luar dan rentan terhadap penyakit. Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus keracunan di sekolah yang sering terjadi di Indonesia. Keamanan pangan harus menjadi perhatian dan mendapatkan pengawasan baik dari orang tua maupun guru di sekolah agar tercipta kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran persepsi terhadap keamanan pangan beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi, diantaranya adalah pengetahuan, budaya, gangguan kesehatan anak, kebijakan sekolah, pengawasan guru, informasi, serta keadaan tempat berdagang. Penelitian ini membahas mengenai persepsi risiko orang tua terhadap keamanan pangan di sekolah dasar tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner ceklis untuk menilai variabel-variabel independen. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki persepsi yang baik terhadap keamanan pangan dengan nilai bobot rataan di atas 3,01. Responden penelitian terhadap persepsi keamanan pangan (food safety) umumnya didominasi oleh kelompok usia dewasa (25-38 tahun), tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga), dan memiliki pendidikan terakhir SMA.

---

Age child elementary school is age vulnerable, susceptible to external influences and prone to illness. The study is done because many cases of poisoning in school very often in indonesia. Food safety should be paid attention and get supervision from both parents and teachers in school to create safety and health for children. Research purposes this to look at an image perspective on food safety and factors that deals with perception, among them are knowledge, culture, disorder their children, policy school, supervision teacher, information, and of the condition a trading place.

Discussed research into perception of risk parents to security crops in elementary school 2014. This research using methods research quantitative by using a questionnaire checklist to judge the variables independent. From the results of research it can be concluded that the respondents have a good perception of food safety with a value above the equivalent weight 3.01. Respondents to the study of the perception of food safety are generally dominated by early adult age group (25-38 years old), does not have a job (a housewife), and have an education senior high school."

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia,khususnya untuk anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhandiperlukan pangan yang aman dan bergizi. Masih tingginya angka keracunanyang disebabkan oleh pangan jajan di Indonesia dan jumlah hasil sampling danpengujian pangan jajan yang tidak memenuhi syarat (TMS), menggerakkan BadanPOM untuk menyusun suatu kebijakan dalam bentuk intervensi kepada sekolah(sekolah dasar) termasuk di Propinsi DKI Jakarta. Intervensi kebijakan yangdiberikan oleh BPOM kepada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu intervensikebijakan yang lengkap yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian PJAS,rapid test kit dengan mobil keliling, memberikan bimbingan teknis, serta KIE danpenyebaran produk informasi berupa poster, leaflet, CD yang berisi tentangedukasi pangan yang baik. Sementara intervensi kebijakan yang lain adalahdengan memberikan KIE secara singkat dan menyebarkan produk informasi saja.Dengan menggunakan metodologi regulatory impact assessment (RIA),penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan yang berupa intervensiterhadap kesadaran kelompok sasaran yaitu komunitas sekolah. Dari penelitianyang dilakukan diperoleh hasil bahwa intervensi kebijakan A yaitu denganmemberikan secara lengkap termasuk pengujian sampel PJAS memberikan hasilberupa kesadaran yang lebih baik dibanding dengan intervensi kebijakan C yanghanya memberikan produk informasi. Kelompok sasaran sekolah yangdiintervensi kebijakan A mempunyai kesadaran yang sangat baik, sementarauntuk intervensi C adalah cukup baik. Demikian halnya penilaian kualitaskeamanan pangan di sekolah untuk sekolah yang diintervensi A, rata-rata menilaikualitas kondisi sudah baik, sementara untuk sekolah yang diintervensi C masihmemerlukan upaya peningkatan yang lebih intensif.

---

ABSTRACTFood is a basic necessity in human life, especially for children who are experiencing a period of growth required a safe and nutritious food. A high rate of food poisoning caused by eating snacks in Indonesia and the number of sampling and lab testing results of snack foods are substandard. That reason encourage National Agency of Drug and Food Control (NADFC) for developing a policy in the form of intervention to school (elementary school) included in DKI Jakarta. Policy interventions provided by the NADFC to school divided into two policies intervention, first is to conduct sampling and testing PJAS, rapid test kit with the car around, provide technical guidance, as well as IEC and dissemination of information products such as posters, leaflets, CDs containing about good food education. While other policy interventions is to provide a brief IEC and disseminate product information only.By using the methodology of regulatory impact assessment (RIA), this study aims to measure the impact of policies intervention to improve awareness of the target group as community school. From research done shows that a policy intervention is to provide complete application, including testing of samples PJAS to result in better awareness compared with C policy interventions that only provide product information. Target group A policy intervention schools have a very good awareness, while for intervention C is enough to good. Similarly, the quality assessment of food safety in schools for the intervention school A, the average rate the quality of the conditions are good, while for school intervention C still require more intensive efforts."

"Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini.Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan.

---

Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries.

This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers.

Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU.

Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries."

"Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan.Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan.

---

Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade.

This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact."