Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip independensi dan non conflict of interest yang wajib ditaati oleh setiap pengurus dan kurator di Indonesia, namun nyatanya pengurus maupun kurator yang melakukan pengurusan harta pailit PT. Dewata Royal Indonesia melanggar prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya. Diketahui bahwa pengurus maupun kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang kepailitan. Hal ini tentunya menjadi hal yang penting akan harus adanya pencegahan serta sanksi pidana terhadap pengurus maupun kurator yang melanggar ketentuan peraturan di bidang kepailitan maupun kode etik profesi. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal prinsip independensi dan non conflict of interest yang memberikan penafsiran yang jelas serta memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor.Kata kunci: Independensi, benturan kepentingan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pertanggungjawaban pidana, pengurus, kurator."

---

""ABSTRACT"The focus of this study discusses the principle of independence and non conflict of interest that must be obeyed by every board and curator in Indonesia, but in fact the board and the curator who handles bankruptcy in PT. Dewata Royal International replaced the principle in performing its duties. It is known that the board and curator in performing their duties are not in accordance with the regulations in the field of bankruptcy. This is an importhant thing will happen also the existence of criminal practices agains administrators and curators who violate the provisions of regulations in the field of bankruptcy of professional code of ethics. Therefore, a clearer and clearer arrangement of the principle of independence and non conflict of interest is required to provive a clear interpretation and provide legal regulation to creditors and debtors.Key words Independence, conflict of interest, bankruptcy and obligations debt payment delay, criminal responsibility, administrator, curator."

"Lembaga Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua harta Debitor Pailit, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam pelaksanaannya Kurator berhadapan dengan berbagai kalangan yang berbeda baik status hukum maupun status pribadi. Ir. Fadel Muhammad adalah pengusaha dan politisi sukses yang dipailitkan, pada masa Kepailitannya diangkat menjadi Gubernur Gorontalo, tidak Kooperatif sehingga Kurator hanya mendapatkan Mobil Blazer. Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit selama Kepailitan dan setelah pencabutan Kepailitan. Dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit apa perlindungan hukumnya.Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tertier, dan wawancara bebas kepada informan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil Kepailitan Ir. Fadel Muhammad berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal 13 Maret 2001 sampai dengan 11 Juni 2006. Selama Pailit, Debitor Pailit tidak kooperatif dengan melakukan perlawanan dan upaya hukum pencabutan Pailit. Kurator walaupun berganti sebanyak 3(tiga) kali dalam melakukan tugasnya tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya; seperti pemberesan harta Pailit. Kurator kurang maksimal dan pasif. Pada saat Pailit dicabut, Majelis Hakim dan Hakim Pengawas yang mengurusi Pailit tersebut sudah tidak ada. Kurator kehilangan tempat untuk melapor dan memohon penetapan. Kurator berinisiatif untuk langsung berhadapan dengan Debitor baik untuk serah terima, memohon imbalan jasa dan membuat surat keterangan tidak Pailit. Hal itu tidak dibenarkan karena tidak diakui dalam lalu lintas bisnis. Putusan Pailit yang bersifat serta merta, Undangundang Kepailitan dan Pasal 50 KUHPidana melindungi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kurator harus mempunyai keahlian khusus, Pendidikan Kurator yang hanya dilaksanakan 2 (dua) Minggu, tentu tidak cukup. sebaiknya Kurator dididik selama 1 (satu) tahun dan magang selama 1 (satu) tahun."

"Penelitian ingin mengetahui penerapan manajemen konflik manajer Jepang dan Indonesia serta mengetahui perbedaan penerapan gaya manajemen konflik. Manajemen konflik yang terdiri dari integrating, obliging, avoiding, dominating dan compromising. Responden adalah pegawai di perusahaan manufaktur PT.X dan PT. Z. Penelitian menggunakan kuesioner sesuai Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II), lalu diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dan t-test.Hasil penelitian menemukan bahwa manajer Jepang menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, obliging, dominating dan avoding. Sedangkan manajer Indonesia menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, dominating, obliging dan avoiding. Ditemukan juga bahwa perbedaan penerapan manajemen konflik antara manajer Jepang dan Indonesia terdapat dalam gaya avoiding dan dominating.

---

This research is conducted to discover the application of conflict management between Japanese and Indonesian managers and the applied distinction of conflict management. Conflict management consists of integrating, obliging, avoiding, dominating, and compromising. The respondents are employees from PT. X and PT. Z. The research uses questionnaire based on Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II) and is processed by using descriptive analysis and t-test.The result of this research finds out that Japanese manager applies conflict management by sequence of integrating compromising, obliging, dominating, and avoiding while Indonesian manager applies conflict management by sequence of integrating, compromising, dominating, obliging, and avoiding. There is also applied distinction of conflict management between Japanese and Indonesian managers in avoiding and dominating manners."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai dampak konflik hubungan industrial terhadap penguatan fungsi serikat pekerja, dengan mengambil kasus konflik antara Serikat Pekerja JICT SP JICT dengan PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II mengenai perpanjangan kontrak konsesi PT. Jakarta International Container Terminal PT. JICT secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pelindo II terhadap Hutchison Port Holding Group. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa walaupun konflik seringkali membawa dampak negatif bagi satu atau kedua belah pihak namun konflik juga dapat memberikan dampak positif khususnya keutuhan di dalam kelompok. Pandangan tersebut mengandung kelemahan dimana studi terdahulu hanya melihat dampak positif konflik melalui sudut pandang di tingkat meso saja. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana konflik dapat membangun identitas individu-individu yang selanjutnya dapat menguatkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Penulis berargumen bahwa konflik dapat membangun identitas individu-individu di dalam serikat pekerja dan mempererat ikatan solidaritas di antara individu-individu tersebut yang selanjutnya dapat memelihara keutuhan dan kelekatan di dalam serikat pekerja tersebut, bahkan konflik hubungan industrial dapat membantu mereka untuk terus mempertahankan eksistensi dan memperkuat fungsi serikat pekerja didalam struktur sosial.

---

ABSTRACTThis article discusses the impacts of industrial relations conflict on strengthening the functions of labour unions, by taking cases of conflicts between the labour union, Serikat Pekerja JICT SP JICT with PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II regarding the extension of PT. Jakarta International Container Terminal PT JICT unilaterally conducted by PT. Pelindo II to Hutchison Port Holding Group. Previous studies shows that although conflict often has negative impacts on one or both sides of the conflicting parties, but conflict can also have a positive impact, especially for the group rsquo s unity. That view contains a weakness which previous studies only see the positive impact of the conflict through the meso level perspective only. This research can fill the shortage by looking at how conflict can build the identity of individuals who can further strengthen solidarity within the group. The author argues that conflict can build the identity of the individuals within the labour union and strengthen the bonds of solidarity among those individuals who, further can maintain the unity and attachment within the union, even industrial relations conflicts can help them to continue to maintain their existence and strengthen their function within the social structure."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai dampak konflik hubungan industrial terhadap penguatan fungsi serikat pekerja, dengan mengambil kasus konflik antara Serikat Pekerja JICT SP JICT dengan PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II mengenai perpanjangan kontrak konsesi PT. Jakarta International Container Terminal PT. JICT secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pelindo II terhadap Hutchison Port Holding Group. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa walaupun konflik seringkali membawa dampak negatif bagi satu atau kedua belah pihak namun konflik juga dapat memberikan dampak positif khususnya keutuhan di dalam kelompok. Pandangan tersebut mengandung kelemahan dimana studi terdahulu hanya melihat dampak positif konflik melalui sudut pandang di tingkat meso saja. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana konflik dapat membangun identitas individu-individu yang selanjutnya dapat menguatkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Penulis berargumen bahwa konflik dapat membangun identitas individu-individu di dalam serikat pekerja dan mempererat ikatan solidaritas di antara individu-individu tersebut yang selanjutnya dapat memelihara keutuhan dan kelekatan di dalam serikat pekerja tersebut, bahkan konflik hubungan industrial dapat membantu mereka untuk terus mempertahankan eksistensi dan memperkuat fungsi serikat pekerja didalam struktur sosial.

---

ABSTRACTThis article discusses the impacts of industrial relations conflict on strengthening the functions of labour unions, by taking cases of conflicts between the labour union, Serikat Pekerja JICT SP JICT with PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II regarding the extension of PT. Jakarta International Container Terminal PT JICT unilaterally conducted by PT. Pelindo II to Hutchison Port Holding Group. Previous studies shows that although conflict often has negative impacts on one or both sides of the conflicting parties, but conflict can also have a positive impact, especially for the group rsquo s unity. That view contains a weakness which previous studies only see the positive impact of the conflict through the meso level perspective only. This research can fill the shortage by looking at how conflict can build the identity of individuals who can further strengthen solidarity within the group. The author argues that conflict can build the identity of the individuals within the labour union and strengthen the bonds of solidarity among those individuals who, further can maintain the unity and attachment within the union, even industrial relations conflicts can help them to continue to maintain their existence and strengthen their function within the social structure."

"On the past new era, we always see the action of, expansion the violence for take over the human right of the society ( local community) to ward the plantation or horticultural and the natural resources which done by the Government or private company. Even for the low level society, the action of losing, expansion and violence are things which threaten their life. Even most of us call it as the era of Reformation, but the society's fate has become a sacrifice of the action and it hasn't changed. All of these happened because the society lived in a country with unjustice.

Based on the thought above, the researcher tried to learn the conflict about expansion and the violence for take over the plantation which done by the company of oil palm, which titled : The Effort of Reconciliation of Conflict Between Society of Mahato And PT. Torganda in North Tambusai Regent of Rokan Hulu Riau Province.

The research found, the efforts which are taken to reconciliate the conflict was only the effort to make it peace and compensation. It's often interpreted as the causes of conflict's appearing while the substance of the conflict has been never touched.

Many cases and efforts of reconciliation which done need to learn more deeply. How ever the research tried to open our mind to know a lot the cases deeply which caused why the conflict happened, so the effort of the reconciliation which has been doing will effectively be applied."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."