Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai syarat kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan juga syarat kepailitan di Singapura serta perbedaan diantara keduanya, dan bagaimana penerapan syarat-syarat tersebut pada kasus kepailitan PT Telkomsel. Pada bagian analisis akan dibahas mengenai penerapan syarat kepailitan dalam kasus kepailitan PT Telkomsel dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 dimana putusan pailit terhadap PT Telkomsel dibatalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan studi kepustakaan sebagai cara menganalisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa perbedaan antara syarat kepailitan di Indonesia dan Singapura terkait jumlah minimal kreditor, jumlah minimal utang, dan keadaan tidak mampu membayar utang, serta bahwa penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kepailitan PT Telkomsel karena Majelis Hakim di Pengadilan Niaga kurang tepat dalam menerapkan syarat-syarat kepailitan.

---

This thesis discusses the terms of bankruptcy in Indonesia contained in Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 and also the condition of bankruptcy in Singapore and the difference between the two, and how the application of those conditions in the bankruptcy case of PT Telkomsel. In the analysis section will be discussed the application of bankruptcy requirements in the bankruptcy case of PT Telkomsel in the Commercial Court Decision Number 48 Bankrupt 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst and also the Supreme Court Decision Number 704 K Pdt.Sus 2012 where the decision to put PT Telkomsel in bankruptcy is canceled. In this study, the author uses normative juridical research methods, with literature study as a way of analyzing cases that have been in the form of court decisions. The author concludes that the difference between bankruptcy requirements in Indonesia and Singapore is related to the minimum number of creditors, the minimum amount of debt, and the inability to pay the debt, and that the authors agree with the decision of the Supreme Court to cancel the bankruptcy of PT Telkomsel because the Panel of Judges in the Commercial Court did not apply the terms of bankruptcy appropriately."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik Induk-Anak Perusahaan bukan hanya satu atau dua entitas di Indonesia, tetapi banyak sekali digunakan bagi pengusaha. Selain itu juga dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak luput dari segala kekurangannya. Tidak hadirnya tes insolvensi, membuat suatu perusahaan dapat dengan mudah pailit selama memenuhi persyaratan pailit yang diatur dalam UUKPKPU, padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Tulisan ini hadir membahas masalah-masalah tersebut, mulai dari urgensi tes insolvensi di Indonesia, studi kasus penerapan insolvensi tes dalam kasus kepailitan PT Hanson International Tbk yang menjadi contoh semrawutnya hukum ekonomi di Indonesia, serta eksekusi kepailitan yang dalam hal terjadinya kepailitan Induk-Anak Perusahaan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa PT Hanson International Tbk belum dalam keadaan insolven, serta menyimpulkan eksekusi harta pailit dalam bentuk saham yang dimiliki Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaannya.

---

There are several business models that can be used by an entrepreneur in building his business. One of them is using the Parent-Subsidiary type (Group Company). Using any business model, failure is often inevitable. Financial difficulties with various factors become the reason for the failure of a business. Bankruptcy comes as a solution for an entrepreneur to be able to solve these problems. However, economic life in Indonesia still has many shortcomings. The absence of regulations regarding the Parent-Subsidiary Company is one of them. Whereas the practice of Parent-Subsidiary Company is not only one or two entities in Indonesia but is widely used for entrepreneurs. In addition, Indonesian bankruptcy law is not free from shortcomings. The absence of an insolvency test means that a company can easily go bankrupt as long as it meets the bankruptcy requirements stipulated in the UUKPKPU, even though the company is still able to pay its debts. This paper discusses these issues, starting from the urgency of the insolvency test in Indonesia, a case study of the application of the insolvency test in the bankruptcy case of PT Hanson International Tbk, which is an example of the chaos of economic law in Indonesia, as well as the execution of bankruptcy in the event of Parent-Subsidiary bankruptcy in Indonesia. This paper uses a qualitative approach, which then concludes that PT Hanson International Tbk is not yet insolvent and concludes the execution of bankruptcy assets in the form of shares owned by the Parent Company against its Subsidiaries."

"Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

---

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy."

"Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, dengan studi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure karena perbedaan jumlah utang telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU?; 2. Bagaimana penerapan prinsip utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure ditinjau dari pembuktian sederhana? Berdasarkan kasus yang dianalisis, pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure tidak sesuai dengan UUK-PKPU.

---

The focus of this thesis is on the summary proof in bankruptcy, with a case study the petition for a declaration of bankruptcy towards of PT. Multi Structure. In Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (UUK-PKPU) in article 8 paragraph 4 has been regulated that the petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy as reffered in article 2 paragraph 1 have been met. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. Are whether the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure because differences in the amount of debt in accordance with article 8 paragraph 4 UUK-PKPU?; 2. How the application of debt principle in the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure in terms of summary proof? Eventually, the writer came to the conclusion that the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, denganstudi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. DalamPasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwapermohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penelitian iniberbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1.Apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolakpermohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure karena perbedaan jumlah utangtelah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU?; 2. Bagaimana penerapanprinsip utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yangmenolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure ditinjau daripembuktian sederhana? Berdasarkan kasus yang dianalisis, pada akhirnya penulismemperoleh kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga JakartaPusat yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structuretidak sesuai dengan UUK-PKPU

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the summary proof in bankruptcy, with a case studythe petition for a declaration of bankruptcy towards of PT. Multi Structure. InLaw Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation forPayment of Debts (UUK-PKPU) in article 8 paragraph 4 has been regulated thatthe petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there are facts orcircumstances summarily proving that the conditions for a declaration ofbankruptcy as reffered in article 2 paragraph 1 have been met. This research is anormative juridical with a descriptive tipology. Based on the problems, the writerproposed the main issues, which are: 1. Are whether the decision of the Judges ofthe Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration ofbankruptcy towards PT. Multi Structure because differences in the amount of debtin accordance with article 8 paragraph 4 UUK-PKPU?; 2. How the application ofdebt principle in the decision of the Judges of the Central Jakarta CommercialCourt who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. MultiStructure in terms of summary proof? Eventually, the writer came to theconclusion that the decision of the Judges of the Central Jakarta CommercialCourt who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. MultiStructure has not in accordance with UUK-PKPU"

"Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, kreditor selain Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU BUMN, jika BUMN berbentuk perseroan terbatas, dapat langsung mengajukan kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU KPKPU.

---

This thesis discusses the bankruptcy of BUMN according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. To understand how to file for bankruptcy with BUMN in Indonesia, the requirements for bankruptcy applications, types of SOEs, characteristics of BUMN and parties who can file for bankruptcy under the KPKPU Law are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that creditors other than the Minister of Finance based on Article 2 paragraph (5) of the BUMN Law, if the BUMN is in the form of a limited liability company, can immediately file for bankruptcy. This research is expected to be able to provide answers regarding the bankruptcy of BUMN based on the KPKPU Law."

"Skripsi ini menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa kepailitan yang ada. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Prinsip exceptio non adimpleti contractus merupakan prinsip hukum perdata yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap klaim wanprestasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terjadi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, prinsip exceptio non adimpleti contractus sering digunakan dalam sengketa kepailitan sebagai instrumen pembelaan oleh debitor yang menjadi termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan eksistensi utang, yang merupakan salah satu syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang menerapkan prinsip exceptio non adimpleti contractus adalah sengketa kepailitan PT Anema Villas & Hotels, dengan nomor kasus: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

---

This thesis analyzes the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus within Indonesian bankruptcy law, specifically in existing bankruptcy dispute cases. This paper is structured using doctrinal legal research methodology. The principle of exceptio non adimpleti contractus is a civil law principle that serves as a defense against a claim of breach of contract, wherein this principle asserts that the breach by the defendant occurred because the claimant first committed a breach of contract. However, in practice, the principle of exceptio non adimpleti contractus is often employed in bankruptcy disputes as a defense instrument by debtors who are respondents to the Bankruptcy Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition. The application of this principle is directly related to the existence of debt, which is one of the requirements for PKPU as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. One of the bankruptcy disputes in Indonesia where the principle of exceptio non adimpleti contractus was applied is the bankruptcy dispute of PT Anema Villas & Hotels, case number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby."

"Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menerapkan norma-norma hukum dalam putusan serta beberapa pertimbangan hukumnya. Sehingga hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara lebih cermat dalam menerapkan norma-norma hukum yang berlaku agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor.

---

The debtor declared bankrupt must fulfill all the bankruptcy jurisdiction requirements as stated in Law No. 37 of 2004. However, in the case of PT. Hendratna Plywood, one of the the bankruptcy jurisdiction requirements is unfulfilled, but the judges still declared PT. Hendratna Plywood bankrupt with all the legal considerations. This research, which was conducted using normative juridical method concludes that the judges were less precise in applying legal norms in the decision as well as some legal considerations. Thus, in deciding the case, the judges should be more careful in applying the legal norms applicable in order to create legal certainty a..."