Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini menjelaskan mengenai proses audit yang dilaksanakan oleh KAP TWR atas pembiayaan Murabahah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank B Syariah, sebuah Bank Umum Syariah di Indonesia. Prosedur audit yang dilakukan mengacu kepada Pedoman Audit KAP TWR yang sudah berbasiskan ISA. Setelah melakukan tes-tes dalam prosedur audit, auditor dapat menyimpulkan bahwa Bank B Syariah telah menetapkan PSAK 102 PAPSI dan PSAK 55 dengan sesuai, serta secara keseluruhan laporan keuangan Bank B Syariah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan Bank B Syariah diberikan opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report describes the auditing procedure executed by TWR Public Accounting Firm upon murabahah financing and provision of impairment loss of B Islamic Bank, a General Islamic Bank in Indonesia. Audit procedure is carried out based on TWR Audit Guide which has complied with ISA standard. Based on tests conducted during audit procedure, auditor concludes that B Islamic Bank has applied PSAK 102 PAPSI and PSAK 55 accordingly, and the overall financial statement of B Islamic Bank has been presented fairly in all material respects, so that unqualified opinion was given upon B Islamic Bank 39 s financial report."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan prosedur audit untuk menilai kewajaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap CKPN pembiayaan murabahah PT Bank Syariah X.Pembahasan akan memaparkan prosedur-prosedur audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) dan PAPSI. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun CKPN pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah X. Dari prosedur audit CKPN pembiayaan murabahah yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan terkait nilai CKPN piutang murabahah telah sesuai dengan standar yang diatur oleh PAPSI dan PSAK 102 (Revisi 2013)

---

This Internship Report aims to explain the audit procedures to assess the reasonable value of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X, describe the audit process conducted by KAP ABC of allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X.

The discussion will describe the procedures needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of allowance for losses-murabahah loan impairment in accordance with the PAPSI and PSAK number 102 (Revised in 2013). Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of allowance for losses- murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X. Based on audit procedures for Allowance for Losses Murabahah Loan Impairment in the Financial Statement of PT Bank Syariah X 2013, it can be concluded that the presentation and disclosure related to allowance for losses-murabahah loan impairment in PT Bank Syariah X has complied with the Standard of PAPSI 2013 and PSAK 102 (Revised in 2013)."

"Laporan Magang ini menganalisis tentang prosedur audit yang dilakukan KAP KML terhadap Bank RRR dan perlakuan akuntansi dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit pada Bank RRR. KAP KML melakukan prosedur audit mengacu pada Pedoman Audit KAP KML yang diadopsi dari ISA sebagai standar audit yang berlaku. Hasil temuan audit menunjukkan bahwa Bank RRR kelebihan mencadangkan CKPN individu dan kurang mencadangkan CKPN kolektif. Namun, kedua temuan tersebut dianggap tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP KML telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan CKPN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

This internship report analyzes the audit procedure performed by KAP KML for Bank RRR and the accounting treatment for Loan Loss Provision at Bank RRR. Audit procedures were performed based on KAP KML Audit Guideline, which is adopted from ISA as the applicable auditing standards. The audit findings show that Loan Loss Provision for individual assessment is overprovision. Meanwhile for collective assessment, it is underprovision. However, since the amount of the findings are considered to be immaterial, no audit adjustments were needed. In general, audit procedures performed were in comformity with the applicable auditing standards, and Loan Loss Provision were presented fairly in all material aspects."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah pada PT Bank Syariah XYZ. Pembahasan akan dimulai dari standard audit internal dan prosedur pembiayaan, pelaksanaan audit internal atas pembiayaan murabahah, program audit, sampai dengan temuan audit beserta tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada. Pelaksanaan audit internal pada PT Bank Syariah XYZ tidak hanya bersifat administratif, namun juga dilihat dari kepatuhan aspek syariahnya. Kesimpulan dari hasil laporan magang ini ialah pelaksanaan audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah, baik yang bersifat administratif maupun syariah, telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selain itu, program audit yang dibuat sudah dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi tujuan audit internal.

---

This internship report discusses the internal audit process of financing product called Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah. The report begins with internal audit standards and financing procedures, and continues to the internal audit implementation, audit programs, and also the audit findings. The implementation of the internal audit is not administrative only, but also from the compliance of syariah. The conclusion of this report explains that the implementation of internal audit of financing product "Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah", either administrative or syariah, has been implemented as well as the valid standards and procedures. Besides that, the audit program also has been implemented effectively and could achieve the internal audit?s objectives."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi prosedur audit substantif yang dikerjakan penulis di KAP LOL terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit Bank ALM untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang terdiri dari loan products untuk komersil korporasi, komersil individu, konsumsi, dan kredit modal kerja. Hasil evaluasi mengacu pada perbandingan antara teori prosedur audit substantif, regulasi serta kriteria asesmen terkait perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, dan prosedur audit substantif secara keseluruhan yang dilakukan tim audit KAP LOL berdasarkan notulensi diskusi tim audit dan tim spesialis KAP LOL yang telah diolah kembali. Prosedur audit yang dikerjakan terdiri dari proses reperformance yang secara spesifik pada kegiatan loan review sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh direct manager. Dari hasil evaluasi, praktik prosedur audit yang dikerjakan oleh penulis telah sesuai dengan teori prosedur audit substantif, regulasi serta kriteria asesmen perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, dan prosedur audit substantif secara keseluruhan berdasarkan notulensi diskusi tim audit dan tim spesialis KAP LOL. Namun, terdapat sejumlah rekomendasi terkait prosedur loan review yang dijalani oleh KAP LOL untuk meningkatkan kinerja prosedur tersebut untuk masa mendatang. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis terhadap pengalaman yang didapatkan selama magang di KAP LOL.

---

This internship report discusses evaluation towards KAP LOL’s substantive procedure which is relevantly done by the author towards Bank ALM’s allowance for credit impairment losses for the financial year ended in December 31st 2022. Allowance for credit impairment losses refers to Bank ALM’s loan products which consists of commercial corporate, commercial individual, consumers, and working capital credit. The evaluation results refer to the comparison between the theory of substantive audit procedures, regulations and assessment criterias related to the calculation of allowance for impairment losses in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks and Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks, and overall substantive audit procedures carried out by the KAP LOL’s audit team based on the minutes of discussion of the audit team and specialist team of LOL KAP which have been reprocessed. The audit procedures carried out consist of a reperformance process that is specific to loan review activities in accordance with the work given by the direct manager. From the results of the evaluation, the practice of audit procedures carried out by the author is in accordance with the theory of substantive audit procedures, regulations and assessment criteria for calculating allowance for impairment losses, and overall substantive audit procedures based on the minutes of discussion of the audit team and KAP LOL specialist team. However, there are a number of recommendations regarding the loan review procedures undertaken by KAP LOL to improve the performance of these procedures in the future. This internship report also discusses the author’s self reflection towards the experiences he has gotten during the internship period in KAP LOL."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP OMEGA atas estimasi akun cadangan kerugian penurunan nilai CKPN kredit yang diberikan Bank ALFA Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Prosedur audit yang dibahas terbatas pada tahap pengujian dan pengumpulan bukti dengan melakukan prosedur substantif. KAP OMEGA menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan pencadangan yang material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yag dihitung secara individu. Namun hal ini diimbangi dengan kelebihan pencadangan yang juga material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara kolektif, sehingga perbedaan secara keseluruhan menjadi tidak material. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses audit yang dilakukan KAP OMEGA telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the audit procedures performed by KAP OMEGA over the estimated allowance for impairment losses on loan given by Bank ALFA Indonesia for the period ended 31 December 2016. The audit procedures explained is limited to testing and collection of audit evidence phase by performing substantive procedures. KAP OMEGA concluded that there was underprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed individually. However, this misstatement was offset by overprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed collectively so that the overall difference was immaterial. Based on the analysis, it can be concluded that audit procedures performed has been accordance with the applicable standards."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."

"Implementasi PSAK 50/55 di masing-masing Bank di Indonesia merupakan salah satu syarat regulatory compliance dari Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu cakupan dari PSAK 50/55 adalah Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisionin / Loan Impairment) atau dikenal dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang wajib dibentuk oleh Bank, sebagai akibat dari penyaluran kredit atau pembiayaan. Perhitungan CKPN membutuhkan data pembiayaan dari berbagai source system (core banking) dalam kurun waktu minimal 3 tahun. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi Bank adalah kesiapan dalam menyusun laporan pembentukan CKPN secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan metodologi perhitungan yang disyaratkan oleh regulator. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan akibat volatilitas pembentukan CKPN sesuai dengan aturan PSAK 50/55. Volatilitas tersebut akan berpengaruh kepada tingkat profitabilitas Bank itu sendiri dan potensi kerugian risiko kredit. Apabila penyisihan terlalu besar, maka berdampak pada profitabilitas bank, sedangkan apabila penyisihan terlalu kecil, maka dapat meningkatkan risiko kredit bank khususnya apabila kredit yang bermasalah meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan datamart PSAK 50/55 yang mampu mengumpulkan berbagai sumber data pembiayaan yang dapat digunakan untuk perhitungan CKPN sesuai dengan ketentuan PSAK 50/55. Dengan adanya datamart ini penyusunan laporan penyisihan kerugian kredit (CKPN) oleh Bank X dapat dicapai secara tepat waktu dan akurat. Implementasi datamart juga merupakan fondasi dalam penerapan OLAP yang dapat memberikan jawaban atas tantangan pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas bagi Bank X. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, pemahaman kebutuhan bisnis dan informasi, perancangan arsitektur datawarehouse dan perancangan dan implementasi datamart, termasuk proses ETL dan penerapan OLAP. Hasil penelitian ini berupa implementasi datamart PSAK 50/55 dan penerapan OLAP dalam pelaporan dan monitoring penyisihan CKPN pada portfolio pembiayaan sesuai dengan PSAK 50/55.

---

Implementation of PSAK 50/55 in each Bank in Indonesia is one of the regulatory compliance requirements from Bank Indonesia (BI) and Indonesia Accountants Association (IAI). The scope of PSAK 50/55 is the allowance for credit losses or known as CKPN. In order to calculate loan impairment allowance, Banks need to consolidate from variety of source systems (core banking) with at least 3 years loan historical data. The challenge faced is the readiness of Banks in preparing the report of impairment allowance in timely and accurate manner. Other challenge is the decision making made by the Bank related to the volatility of impairment provision as a result of PSAK 50/55. This volatility will affect Bank’s profitability and credit risk exposure. If the allowance is too high, it impact on the profitability, whereas if the allowance is too small, credit risk is impacted, particularly when the bad debt is also increase. Therefore it required a datamart, which is able to consolidate a variety of data sources in a single view, spesific for the purpose of calculation impairment allowance in accordance with PSAK 50/55. Preparation of the report can be achieved on time and provide accurate result along with analytical capability for decision making support. Implementation datamart is also the foundation for OLAP application which can answers to the challenges of decision making. Those all benefits provide efficiencies and effectiveness of the Bank X. This research start with data collection, understanding the requirements of business and information, design of datawarehouse architecture and datamart design and implementation, including ETL processes and end with OLAP application. The result of this research is the implementation of PSAK 50/55 datamart and OLAP for the reporting and monitoring allowance for impairment in accordance with PSAK 50/55."

"Dalam melakukan estimasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit, terdapat berbagai macam asumsi dan pendapat manajemen sehingga risiko kesalahan atas nilai cadangan sangat tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan proses audit untuk memastikan kewajaran dari nilai cadangan tersebut. Laporan magang ini menjelaskan tentang proses audit atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan oleh Bank XYZ. Hasil audit menunjukkan terdapat salah saji yang tidak material yang disebabkan oleh asumsi manajemen untuk tidak memasukkan jaminan ke dalam perhitungan estimasi arus kas.

---

In estimating the allowance for impairment losses on loans, there are various assumptions and management's judgments that cause the risk of error on the value of reserves is very high. Therefore, the audit process is required to ensure the reasonableness of the value of these reserves. This report explains about audit process on estimation of allowance for impairment losses on loans provided by the Bank XYZ. The audit results showed that there was immaterial misstatements caused by management's assumptions which do not include a guarantee to the calculation of estimated cash flow."