Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBantuan Siswa Miskin BSM merupakan program pemerintah Indonesia dalam rangka mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor yang lebih produktif. BSM bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin akibat kenaikan bahan bakar bersubsidi dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selama ini besarnya dampak BSM terhadap kualitas pendidikan belum pernah diteliti secara kuantitatif. Untuk mengisi gap penelitian tersebut, studi ini dilakukan dengan dua tujuan: 1 mengetahui dampak BSM terhadap tingkat partisipasi sekolah siswa miskin dan 2 mengetahui dampak BSM terhadap kualitas belajar siswa miskin yang diukur melalui kemampuan berhitung numeracy skill . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah panel Fixed Effect with Propensity Score Matching. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Indonesia Familiy Life Survey IFLS periode 4 dan 5. Setelah mengontrol pendidikan orang tua, usia, pengeluaran keluarga dan domisili penduduk, peneliti menemukan bahwa BSM signifikan dalam meningkatkan probabilitas siswa miskin untuk bersekolah sebesar 30 dan memiliki numeracy test score yang lebih tinggi 3,1 poin dibandingkan siswa yang tidak menerima BSM.

---

ABSTRACTBantuan Siswa Miskin BSM is one of Indonesian rsquo s government program that shifted energy subsidy to more productive sector. The purpose of BSM is to alleviate households burden in education to cope with increasing of subsidized fuel and to increase the quality of education. The impact of BSM had not been researched by quantitative approach. To fill the research gap in quantitative impact evaluation on BSM, this study aims to know 1 Impact of BSM in school participation 2 Impact of BSM for quality of education, that represented by numeracy skill. This research use Fixed Effect with Propensity Score Matching method. This research use data from fourth and fifth wave Indonesia Familiy Life Survey IFLS . With the control of parent rsquo s education, age, household expenditure and domicile, this research found significant effect of BSM to increase school participation by 30 and numeracy test score by 3,1 points higher between treated and control group. "

"Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Program BSM bagi siswa-siswa tidak mampu di MAN 19 Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan program BSM yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2015. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis program. Peneliti menyarankan agar dibuat sejumlah perbaikan pada program BSM yang ada agar program dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat kedepannya

---

This Research describes the Implementation of the BSM (Poor Students Aid) for financially underprivileged students in MAN 19 Jakarta. This Research is an evaluation study using qualitative approach of research method with analysis technique based on the guiding principles of technical implementation of BSM which published by Dirjen Pendis Kemenag RI 2015. From the Results of the Research is Noted that the Implementation of the Program is not yet Fully in Accordance of technical guidelines. The Researcher suggests to create a number of improvements to the existing BSM Program in order to be better and more useful in the future."

"

Program bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer – CCT) banyak digunakan di negara-negara berkembang di mana angka kemiskinan anak tinggi, untuk meningkatkan outcomes untuk pendidikan anak. Meskipun tidak khusus didesain untuk menyelesaikan masalah pekerja anak, program CCT juga diharapkan dapat menurunkan tingkat partisipasi anak-anak di lapangan pekerjaan sebagai akibat meningkatnya partisipasi mereka di sekolah. Menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS), studi ini menginvestigasi dampak salah satu program CCT di Indonesia, Bantuan Siswa Miskin (BSM), terhadap penerima dan saudaranya. Secara spesifik, studi ini menganalisis sampel dari anak-anak berumur 16-18 tahun, yang merupakan kelompok umur sekolah menengah atas yang angka partisipasi sekolahnya relatif rendah di Indonesia. Untuk menginvestigasi dampak BSM, studi ini menggunakan kombinasi metode coarsened exact matching dan difference-in-difference. Hasil studi ini menunjukkan bahwa program BSM telah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak secara efektif yang telah menerima subsidi, walaupun tidak ada dampak signifikan terhadap partisipasi sekolah untuk anak-anak non-penerima BSM yang memiliki saudara penerima BSM dalam rumah tangga yang sama. Lebih lanjut, program ini telah berhasil menurunkan kejadian pekerja anak secara signifikan, walaupun hanya untuk anak-anak perempuan (baik penerima BSM maupun saudaranya), tidak ada bukti serupa untuk anak-anak laki-laki.

 

---

Conditional cash transfer programs (CCT) are widely used in developing countries where child poverty is prevalent to improve child schooling outcomes. Although not specifically designed to solve child working issues, CCT programs are also expected to reduce child participation in the labour force due to the increase of their participation in schooling. Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), we investigate the impact of the Indonesian government’s CCT program, Bantuan Siswa Miskin (BSM), on recipients and their siblings. Specifically, we analyse a sample of children aged 16-18 years old, as this cohort is of senior secondary school age, and the enrolment rate of this school level is relatively low in Indonesia. To investigate the BSM effects, we utilise a combination of coarsened exact matching and difference-in-difference approach. The findings suggest that the BSM program has increased the school participation rate of the children who receive the subsidy effectively, though it does not have any significant schooling impact on the non-BSM recipients who have a BSM recipient sibling in their household. Further, the program succeeds in significantly reducing the incidence of child labour only for girls (both BSM-recipient children and their siblings), with no such impact evident for boys.

 

"

"Cash transfer program is one of the poverty alleviations programs that carried out by the government in some developing countries. In Indonesia, the unconditional cash transfer program was introduced in 2005, when the government cancelled fuel subsidies. This program then was criticized for its implementation problems such as leakage of fund and corruption, and others. In 2012, the government launched a cash transfer program called Poor Student Assistance (BSM) to help poor households to have more access to education. The question arises whether this assistance has reached the most deprived groups of people and family who need it. This study aims to see whether BSM has reached eligible beneficiaries based on income, urban-rural locations, Java and Non-Java Islands. Using quantitative method which are probit and logit estimations to Indonesian Family Life Survey (IFLS), the findings of this study show that the BSM program mostly reaches people living in rural areas and those who live outside Java, which is in line with the purpose. Meanwhile, when the location variable is controlled, the recipients come from middle to high-income household. The BSM cash transfer does not reach those who need it, the families who live in the remote rural area.

---

Program bantuan tunai adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang. Pada 2012, pemerintah meluncurkan program transfer tunai yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu rumah tangga miskin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan. Muncul pertanyaan apakah bantuan ini telah menjangkau kelompok orang dan keluarga yang paling miskin yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BSM telah mencapai penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan pendapatan, lokasi kota-pedesaan, Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Menggunakan metode kuantitatif yang merupakan estimasi probit dan logit untuk Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BSM sebagian besar menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tinggal di luar Jawa. Namun sebagian besar para penerima bantuan ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian transfer tunai BSM tidak menjangkau mereka yang membutuhkannya, keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil."

"

Penelitian mengenai pengaruh bantuan pendidikan terhadap luaran tertentu masih jarang dibahas di Indonesia. Penelitian terkait bantuan pendidikan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Cameron(2009) untuk melihat pengaruh Jaringan Pengaman Sosial(JPS) dalam menahan laju drop out(DO). Studi yang pernah dilakukan terkait bantuan pendidikan menemukan hubungan positif jumlah bantuan terhadap partisipasi perguruan tinggi. Penelitian lain menemukan hubungan negatif bantuan terhadap pengurangan probabilitas drop out. Penelitian ini melihat pengaruh adanya bantuan pendidikan terhadap luaran pasar kerja dalam bentuk upah dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey(IFLS). Akibat efek dari bantuan ke upah terhubung secara tidak langsung dengan upah maka perlu adanya variabel antara yaitu lama tahun bersekolah(LTS). Penelitian ini menggunakan data cross-section dinamis dengan menggabungkan data pada dua gelombang IFLS 4 dan IFLS5. Metode regresi yang digunakan adalah Two Stage Least Square(TSLS) untuk menjabarkan efek Indirect dari bantuan terhadap upah terhadap LTS dan LTS terhadap upah. Hasil estimasi menunjukkan setiap anak yang menerima bantuan memiliki lama tahun bersekolah lebih tinggi sebesar 0.90-0.99 tahun dibanding non-penerima. Setiap kenaikan 1 tahun LTS berasosiasi dengan peningkatan upah sekitar 6.3-7.8%. Sehingga bantuan pendidikan mempengaruhi upah sebesar 5,67%-7,23%. Bagaimanapun masalah utama dari penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil, inclusion error pada penerima bantuan, dan bias pada penduduk yang berdomisili di Kota dan Pulau Jawa.

 

---

---

Research concerning effect of student aid to certain outcomes rarely come to academic discourse in Indonesia. One of the first research on said topic was carried by Cameron(2009) who investigate the effect of Jaringan Pengaman Sosial(JPS) in decreasing drop out rate after Asian Crisis in 1998. Other study that investigated effect of student aid found positive correlation between aid grant and college participation; and negative association between aid and probability to drop out from college. This research investigated effect of student aid on labor market outcome in term of wage. Due to indirect effect of aid to wage, thus we need intermediary variable represented by year of schooling. I utilized IFLS 4 and IFLS 5 data with dynamic-cross section approach. I employed two stage least square to break down the effect of aid on year of schooling and effect of year of schooling on wage. I found for each person who received aid on 2007 have higher year of schooling compare to their non-recipient counterpart around 0.90-0.99 year. For each 1 year increase in year of schooling correlated with increase of wage around 6.3-7.3%. Thus student aid has affected wage around 5,67%-7,23%. However, the main issue of this research were limited and small sample, inclusion error in it aid receipient, and domicile bias of Java and Urban.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya tata kelola atau pengendalian internal, (4) manajemen investasi yang buruk, (5) portofolio produk asuransi, dan (6) lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah PSAK 71 dan PSAK 74 sudah sesuai dengan Teori Regulasi Kepentingan Publik karena sebagian berpendapat bahwa kedua PSAK tersebut dapat mengurangi risiko gagal bayar, sebagian berpendapat bahwa PSAK tidak memiliki korelasi dengan gagal bayar, dan sebagian lainnya menyatakan tidak tahu. PSAK 71 dan PSAK 74 akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan asuransi menjadi lebih konservatif, transparan, mudah dibandingkan dan akuntabel. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. PSAK 74 juga mengubah proses pencadangan menjadi lebih konservatif

---

This study aims to analyze the causes of insurance insolvency and the effect of PSAK 71 and PSAK 74 implementation on the risk of default. Analysis is carried out by using Public Interest Regulation Theory. This is a qualitative research with case study method. Research data are sourced from questionnaires and interviews. Data analysis is done by using content, thematic, and constant comparative analysis. The results indicates that defaults can occur due to: (1) fraud, (2) underreserved, (3) weak governance or internal control, (4) poor investment management, (5) insurance product portfolio, and (6) weak regulations and supervision carried out by regulators. The study shows that there are different views about whether PSAK 71 and PSAK 74 is in accordance with Public Interest Regulation Theory because some argue that both PSAK can reduce the risk of default, some argue that PSAK does not have a correlation with default, and some others state that they do not know. PSAK 71 and PSAK 74 will turn insurance companies financial reporting to be more conservative, transparent, comparable and accountable. That way, it will indirectly affect the risk management and governance of insurance companies. PSAK 74 also turns the reserving process into more conservative."

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Maret 2005, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Atas dasar pertimbangan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama membuat program PKPS BBM bidang pendidikan yang Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ditujukan untuk membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap mempertahankan mutu Iayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan program BOS, maka perlu dilakukan suatu studi evaluasi terhadap program ini.Model evaluasi yang digunakan mengacu pada model Programme's intervention Logic yang dikembangkan Education and Learning Wales (ELWa), dengan melakukan evaluasi pada aspek relevansi, efisiensi, efektivitas dan efek program. Dalam melakukan penilaian terhadap 4 aspek, dikembangkan kriteria evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan target pencapaian hasil evaluasi. Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisa dokumen BOS, sedang secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 140 responden yang terdiri dari guru, siswa dan orang tua siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana BOS Iebih banyak digunakan untuk keperluan rutin seperti bahan habis pakai, sedang kebutuhan akan buku pelajaran dan alat praktek/media belajar masih minim dipenuhi, hanya 10% dari total penggunaan dana BOS. Dari segi relevansi kegiatan pembenan bantuan transportasi siswa miskin kurang relevan dilakukan di sebagian sekolah, karena para siswa datang ke sekolah dengan jalan kaki. Namun disisi Iain program BOS secara perlahan dapat memenuhi tujuan program dalam penyelenggaraan ?sekolah gratis", dan relevan menjawab perubahan kebijakan yang terjadi, diantaranya UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, khususnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru.Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah secara umum dinilai kurang efisien, tetapi efektif dilakukan. Dari sebagian besar kegiatan yang direncanakan, banyak yang tidak terealisasi dan memunculkan kegiatan baru diluar perencanaan. Selain itu, khusus kegiatan pengadaan alat praktek/media beIajar. sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat praktek olahraga yang merupakan mata pelajaran penunjang, sehingga alat praktek/media belajar untuk mata pelajaran inti tidak terpenuhi. Artinya penggunaan dana BOS tidak efisien dikelola, namun alatlmedia belajar yang dihasilkan dari dana BOS telah efektif dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Walaupun demikian, manfaat atau efek BOS sudah dapat dirasakan baik oleh guru, siswa maupun orang tua siswa. Orang tua siswa merasa walaupun BOS telah mewujudkan ?sekolah gratis".Adapun efek Program BOS bagi pemerintah daerah adalah dihentikannya subsidi pendidikan yang seiama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Implikasi kebijakan program BOS ke depan; Pertama, besaran alokasi dana BOS tidak hanya dihitung berdasarkan unit cost per siswa, namun perlu mempertimbangkan besaran APBD di setiap daerah; Kedua, dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan subsidi pendidikan setelah adanya BOS. Untuk menghindari ?double budgeting? maka dana pemenntah daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dibiayai BOS, seperti pembangunan prasarana sekolah; Ketiga, Pemerintah Pusat melaiui Tim PKPS BBM pusat diharapkan dapat rnembuat aturan ketentuan presentase penggunaan dana BOS yang digunakan sekolah; Keempat, Pemberian bantuan dana Iangsung siswa bersifat fleksibel atau disediakan pilihan jenis bantuan; Kelima; penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan metode partisipatif, dengan melibatkan siswa, orangtua dan stakeholder sekolah Iainnya; Keenam, peningkatan pengawasan masyarakat melalui dana operasional tim pengaduan masyarakat."