Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi ini akan dibahas mengenai perkembangan pengaturan dan penyelenggaraan rekam medis, hak pasien dalam mengakses isi rekam medisnya ditinjau dari hukum kesehatan, dan peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan studi kepustakaan dengan tipe preskriptif yang mana tujuan dari penelitian ini membawa penulis untuk mengenal lebih dalam mengenai rekam medis. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum serta menganalisis putusan-putusan yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dengan adanya peran rekam medis dapat membantu hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the development of regulations and the conduct of medical record, medico legal perspective of patient rights to access his her medical record, and the role of medical record to prove allegation of tort by doctor. The research method of this thesis is literature study with prescriptive type, so that a deeper understanding of medical record can be reached. This thesis research is conducted through the analysis of written regulations, related court judgments with respect to allegation of tort by doctor. Thus, it can be seen the role of medical record to help judges to make a decision with respect to allegation of tort in the medico legal field."

"ABSTRAKDalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapan teori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi di rumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastian hukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawab secara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010 rumah sakit bertanggung jawab secara central responsibility.

---

ABSTRACTIn this research analyzed the relation between the hospital's responsibility with the unlawful act that done by the doctors who are not be part of hospital's employee and the application of the central responsibility theory, and analysis of the judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010. This study uses normative juridical method with qualitative approach. The hospital is responsible for the unlawful act that occurred in the hospital. The application of the central responsibility theory makes the legal certainty of both patients and the hospital with the hospital responsible centrally to all cases that happen in the hospital. In the judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010 hospital responsible centrally."

"ABSTRAKDalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatanmelawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapanteori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG,62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumahsakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dirumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastianhukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawabsecara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan352/PK/PDT/2010 rumah sakit bertanggung jawab secara Central Responsibility

---

ABSTRACTIn this research analyzed the relation between the hospital's responsibility withthe unlawful act that done by the doctors who are not be part of hospital'semployee and the application of the central responsibility theory, and analysis ofthe judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG,1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010. This study uses normative juridicalmethod with qualitative approach. The hospital is responsible for the unlawful actthat occurred in the hospital. The application of the central responsibility theorymakes the legal certainty of both patients and the hospital with the hospitalresponsible centrally to all cases that happen in the hospital. In the judicialdecision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010 hospital responsible centrally"

"ABSTRAKDi Indonesia masih banyak orang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban pasien yang diatur di dalam undang-undang. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis, fungsi second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis dan menganalisis Putusan No.14/PDT/G/2011/PN.BDG, 84/PDT/2012/PT.BDG, dan 1644/K/PDT/2013. Dengan tujuan menjelaskan peran second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan bahwa rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peneyelesaian sengketa medis, sedangkan second opinion dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa medis. Saran penulis, hasil perbedaan pendapat dokter lain second opinion harus dipahami dahulu konteksnya dan tidak dapat langsung diambil kesimpulan bahwa dokter yang lain telah melakukan malpraktek.

---

ABSTRACTBulk of people in Indonesia didn 39 t know about the rights and obligations of being a patient which are regulated in the laws and regulations. This Thesis is focusing on the regulations regarding second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute, and the role of second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute and analyzing verdict No.14 PDT G 2011 PN.BDG, 84 PDT 2012 PT.BDG, and 1644 K PDT 2013. To explain the role of second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute. The research in this thesis is using juridical normative method with prescriptive type. The results of the research in this thesis shows that medical record can be used as evidence for medical dispute settlement, while second opinion can be used as the clue for the vulnerable parties in the medical dispute. This thesis suggests that different view from another doctor second opinion should be seen the context and cannot be used to conclude that the first doctor was doing malpractice. Keywords Medical Record, Second Opinion, Medical Dispute. "

"Rumah sakit sebagai suatu organisasi yang unik dan kompleks karena merupakan institusi padat karya. Dengan meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi serta kompleksnya penyakit dan pelayanan, maka tuntutan mutu tentunya semakin diperhatikan oleh pelanggan. Untuk itu salah satu upaya yang menentukan dalam mutu adalah rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Tenaga Pengisi terhadap Kelengkapan, Keakuratan, dan Memenuhi Aspek Hukum Rekam Medis Rawat hap Umum di RSU Bhakti Yudha Depok. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian terdiri dari tenaga pengisi rekam medis yakni dokter, perawat, dan bagian admisi yang berhubungan dengan rawat inap umum serta mutu rekam medis dinilai melalui indikator kelengkapan, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap rekam rnedis untuk melihat kelengkapan, keakuratan ,dan memenuhi persyaratan hukum. Data tenaga pengisi dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam tentang rekam medis. Analisa dilakukan berdasarkan persentase tanpa dilakukan uji statistik dan dibandingkan dengar. kemampuan dari tenaga pengisi. Pada penelitian ditemukan bahwa rekam medis yang ada kurang lengkap dan kurang akurat dibandingkan dengan kemampuan tenaga pengisi yang ada , maka keadaan ini memunglcinkan terjadinya keadaan tersebut. Guna meningkatkan mutu tersebut, maka upaya yang dimungkinkan adalah menambah tenaga, meningkatkan kualitas dari tenaga yang ada dengan pelatihan secara terus menerus, panitia rekam medis lebih diaktifkan lagi . Selanjutnya sangsi terhadap tenaga pengisi terutama dokter lebih dipertegas.

---

Hospital is a unique and complex organization. With the improvement of education and social economic level along with the complexity of diseases and the health care, customers become more aware with the quality of hospital care. One of the parameter value the quality of hospital care is medical record.

This research aims to know about the role of medical record filler in the improvement of medical record quality at the In Patient Care Department in RSU Bhakti Yudha.

This research use descriptive methodology research with quantitative and qualitative approach . The independent variables are doctors, nurses and admissions work at the in - patient care department. The dependent variable is medical record quality.

Data is collected by measuring the completeness, the accuracy , and the accurate time returning medical record to medical record department , and the legal aspect of medical record . Data is collected from the filler by filling questioners and doing in depth interview to get more information about medical record. The data analyzed by percentage , without statistical test, and then compare it with the capability of medical filler.

The results are : only 9 % of 100 medical records have been completed , and only 68 %, of 100 medical records are accurate . This may caused by the quality of medical record filler . As for the accurate time returning medical record to medical record department, can not be measured. Improving the quality of medical record can be done by adding human resources, improving the quality of human resource available in RSU Bhakti Yudha, train the filler continuously, and activate medical record committee. One thing that should not be forgotten is giving punishment explicitly to the medical record filler, especially doctors, who do not fill the medical record properly."

"Skripsi ini membahas tentang perbuatan melawan hukum atas tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien tanpa adanya informed consent sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah informed consent merupakan suatu proses yang satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan merupakan hal wajib dilakukan oleh dokter kepada pasien. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya informed consent disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Peneliti menyarankan dokter harus bertindak hati-hati dalam melakukan tindakan medis, rumah sakit harus selalu melakukan pengawasan kepada dokter, dan masyarakat supaya bersikap kritis terhadap pelayanan medis.

---

This thesis discusses the tort of a medical procedure perfomed on patients without their prior informed consent. This research is a normative research with descriptive type. The results of this research is informed consent is a process that is an intergral and inseparable and it is a compulsary to be given form doctor to the patien. Medical procedures perfomed by doctors without any informed consent is called a tort, except the medical procedures do in an emergency. Researchers suggest, doctor shoud be cautious in perfoming a medical procedure, the hospital managers should always supervise the doctors, and the public are expected to be critical of the medical service."

"Tanggung gugat (Vicarious Liability) adalah doktrin yang menyatakan bahwa majikan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, sejauh perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup/bagian dari pekerjaannya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan penjelmaan dari doktrin Vicarious Liability. Terdapat banyak masalah dalam penerapan tanggung gugat (Vicarious Liability), yaitu masalah dalam menguraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membebankan tanggung gugat (Vicarious Liability) kepada majikan. Penulisan skripsi ini akan menganalisis masalah tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2498 K/Pdt/2000, dimana terdapat perbedaan pertimbangan atas pembebanan tanggung gugat di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dengan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan, dimana dalam menganalisis permasalahan tanggung gugat ini, penulis mengacu pada norma hukum yaitu pasal 1367 ayat (3) KUHPer serta doktrin-doktrin yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk membebankan tanggung gugat kepada majikan, kesemua unsur di dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPer haruslah dipenuhi, oleh karena itu majikan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum bawahan yang bukan merupakan lingkup/bagian dari pekerjaan.

---

Vicarious liability is a doctrine which states that master will be liable for any tort commited by servant, as far as such action is related to the course of employment. Article 1367 paragraph 3 of Indonesian Civil Law is the embodiment of the doctrine of Vicarious Liability. In the implementation of vicarious liability doctrine, there are a lot of problem in explaining the elements that should be fullfiled to impose the liability on the master. This thesis will analyze the issue of vicarious liability in the Supreme Court verdict No. 2498/K/Pdt/2000, where there are differences in consideration of the imposition of vicarious liability in the District court, Court of Appeal, and Supreme Court. Research methods used by the writer is Research Library, where in analyzing issues of the vicarious liability, writer refers to the legal norm, namely Article 1367 paragraph (3) Indonesian Civil Code, as well as legal doctrines prevailing in the society. The results of this research states that, all the elements in the Article 1367 paragraph (3) Indonesian Civil Code must be fullfilled in order to be able to impose the vicarious liability, therefore the master is not responsible for the tort committed by the servant that is not in the course of employment."

"Cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi seorang atlet, bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar namun juga bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh karena itu cedera atlet harus segera diobati dengan benar. Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa tidak ada regulasi yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir. Walaupun demikian, Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan atlet yang telah bertanding mewakili kepentingannya, sehingga mereka dihukum untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan atlet tersebut hingga sembuh. Ada beberapa hal dalam putusan ini yang menurut penulis kurang tepat. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti atlet profesional.

---

An injury becomes one of the horrifying and harmful thing for an athlete, not only becomes a barrier to pursue a title but also can force an athlete to end his her career. Therefore, an injured athlete has to be treated immediately. In fact, there are disagreements about who and how the responsibility takes on the injured athlete treatment. On the case used by this thesis shows that there is no clear regulation about the responsibility. Besides that, the tribunal consider that there should be a reciprocal obligation between PERBASI the Indonesian Basketball Organization Banyuwangi, KONI the Indonesian Olympic National Committee Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi with the athlete who has competed representing its hometown, and so the judge convict PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi to treat the athlete until normally fit. In the author rsquo s opinion, there are things in the judgment that are not correct. The local government should regulate about the responsibility on an injured athlete treatment immediately specially on amateur athlete that has no contract unlike a professional athlete."

"Skripsi ini membahas tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Koperasi Pedagang Pasar Citeureup melawan PT. Bank Bukopin Tbk dan R Kusumah Sandjoyo. Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo sehingga dapat digugat dan dapat bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 168/PDT/2005/PT.DKI, hanya R. Kusumah Sandjoyo yang dinyatakan bersalah, namun putusan tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo bersalah dan harus bertanggung jawab.Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo memenuhi semua unsur dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi Pedagang Pasar Citeureup.

---

This thesis discusses the tort case between Koperasi Pedagang Pasar Citeureup against PT. Bank Bukopin and R Kusuma Sandjoyo. This study focuses on two principal issues , namely the elements that must be met by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo so it can be sued and may be liable under tort and analysis on the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 related tort committed by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo. In the South Jakarta District Court decision No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel and the Jakarta High Court decision No. 168/PDT/2005/PT.DKI , only R. Kusuma Sandjoyo were found guilty, but the verdict was overturned by the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 which stating that both PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo guilty and should be held accountable. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia’s legislation.The results of the study concluded that either PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo meet all the elements and responsible for a tort against Koperasi Pedagang Pasar Citeureup."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan malpraktik medis berdasarkanperbuatan melawan hukum (PMH). Selain itu juga membahaspertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Penulisan inibertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai malpraktik medis danperbuatan melawan hukum (PMH), selain itu juga bertujuan untuk mengetahuipertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan mengetahui ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korbanmalpraktik medis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannyaadalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alatpengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka danwawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatankualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korban malpraktik medis yangmerasa dirugikan dapat menutut ganti kerugian dengan dasar gugatan perbuatanmelawan hukum (PMH) dan dokter wajib bertanggung jawab apabila terbuktitelah melakukan kesalahan. Ganti rugi yang dapat dituntut dapat berupa ganti rugimateriil dan immateriil.

---

ABSTRACTThe discussion of this academic thesis is about juridical analysis of medicalmalpractice can be classified as unlawful act. It also discusses the responsibility ofthe doctor of medical malpractice victims to demand compensation and the scopeof damages that can be claimed by the victim. This research aims to determine aclear overview of medical malpractice and unlawful act, but it also aims todetermine the responsibility of the doctor of medical malpractice victims sue fordamages and determine the scope of damages that can be claimed by victims ofmedical malpractice. This study is normative , the type of research is descriptive ,the type of data used are primary data and secondary data. Data collection toolsused in the form of study documents or library materials and interviews. Analysisof the data used by the authors is the qualitative approach. The conclusion of thisstudy is the victim of medical malpractice who feels aggrieved can menutut claimfor damages on the basis of tort ( PMH ) and the doctor shall be responsible if it isproved have made a mistake. Compensation may be required can be material andimmaterial damages.;;"