Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual dalam menetapkan nilai limit objek lelang berdasarkan PMK Nomor 93/2010 dan PMK Nomor 40/2006 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 serta bagaimanakah keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 berlaku ketentuan Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 PMK Nomor 93/2010, dimana dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak hanya didasarkan pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan apabila perkara diajukan pada saat berlakunya PMK 40/2006, maka berdasarkan Pasal 29 ayat 4 angka 2, harga limit barang yang dimaksud dalam pasal ini, dasar penilaiannya dapat dilakukan oleh Penilai Internal dengan memperhatikan NJOP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 35 ayat 2, Pasal 36, Pasal 91 PMK Nomor 93/2010, Pasal 1 angka 3 UU PBB, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b PP Nomor 71/2008, nilai limit objek lelang yang berada dibawah NJOP sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bandung.

---

The execution of auction of mortgage execution, reserve price is determined by the creditor as a guarantee rights holder. The reserve price that determined by the creditor to the object of mortgage execute under NJOP is one of the reasons the debitor filed a lawsuit to against the cancellation of the auction. One of those Decision that will be discussed in this thesis is The Decision of Bandung District Court No. 274 Pdt.G 2013 PN.Bdg jo The Desicion of Bandung High Court No. 319 Pdt 2014 PT.Bdg jo The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. The issues that will be discussed are how was the authority of the seller in determining the reserve price of the object auction based on PMK No. 93 2010 and PMK No. 40 2006 on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 as well as how was the validity of the auction conducted by KPKNL Bandung based on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. This research is a juridical normative with research type of descriptive analytic.

Based on the results of the research, we can conclude that the authority of the seller to determine the reserve price of the object auction in The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 applicable the provisions of Article 35 paragraph 2 jo Article 36 of PMK No. 93 2010, whereby in determining the reserve price of the object auction not only based on NJOP, but also influenced by other factors. Meanwhile, if the case is submitted when PMK 40 2006 is applicable, based on Article 29 paragraph 4 point 2, the reserve price that referred in this article, the basic assessment can be carried out by the Internal Appraiser regarding to NJOP, and based on the provisions of Article 1 paragraph 1, Article 35 paragraph 2, Article 36, Article 91 of PMK No. 93 2010, Article 1 paragraph 3 of PBB Act, and Article 4 paragraph 2 point b Government Regulation No. 71 2008, the reserve price of the object auction that under NJOP did not affect the validity of the auction that conducted by KPKNL Bandung."

"Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang wajar berdasarkan peraturan yang berlaku serta upaya yang dapat dilakukan debitor tereksekusi/pemilik barang yang merasa dirugikan akibat penetapan Nilai Limit yang terlalu rendah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dalam menentukan Nilai Limit objek Hak Tanggungan pada kasus yang dibahas di atur dalam Pasal 29 PMK No. 40/PMK.07/2006. Akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi karena harus berdasarkan penilaian oleh Penilai Independen atau Tim Internal. Dalam melakukan penilaiannya, terdapat pedoman yang harus diikuti oleh Tim Internal, akan tetapi pedoman tersebut masih saja tidak diikuti dengan baik seperti yang terjadi dalam kasus yang dibahas penulis. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK No. 93/PMK.06/2010 belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pedoman penilaian Nilai Limit oleh Tim Internal atau Tim Penaksir sehingga penetapan Nilai Limit yang berdasarkan penilaian oleh Tim Penaksir dapat menimbulkan celah terjadinya kesewenangwenangan kreditor. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tereksekusi yang merasa dirugikan adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri setempat.

---

The Reserve Price is the minimum standart value in the auction that is the lowest price limit that could be agreed to and justified. Therefore, the determination of the Reserve Price become an important part in an effort to achieve the appropriate price in the auction. In the credit agreement, if a debtor default, then the creditor as the first Mortgage holder has the right to carry out auction without asking for the approval from the owner of the collateral. The problem that discussed is how far the authority of the creditor as the first Mortgage holder in determining the Reserve Price for the auction that was professional and responsible as well as knowing efforts that could be done by debtor executed/owner of the collateral who feel aggrieved of the too low auction price. Based on this research, it can be concluded that the authority of the first Mortgage holders/creditor in determining the Reserve Price of the Mortgage object is based on Article 29 of PMK No. 40/PMK.07/2006. But the creditor?s authority is limited by the valuation of the Independent Appraiser or Internal Team (Estimator Team). In conducting the assessment, there are guidelines to be followed by the Internal Team (Estimator Team). However, the discussed case shows that the guidelines are not properly followed by the Internal Team (Estimator Team). While the current regulations, PMK No. 93/PMK.06/2010 there has been no provision governing providing guidelines in determining Reserve Price by the Internal Team (Estimator Team). The determination of Reserve Price based on the assessment by the Team Estimator can cause a gap for Mortgage Holder/creditors, which will affect the auction price and detriment to the owner of the collateral. Remedies that can be taken for the party who feel aggrieved is by filing a civil lawsuit at the local court."

"ABSTRAKSearah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

ABSTRACTIn line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"Tulisan ini membahas tentang Penyelenggaraaan Lelang Eksekusi Pengadilan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sebagai Pelayanan Publik. Untuk memahami cara Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Pengadilan, definisi, penyelenggara, dan asas asas dalam pelayanan publik serta pengertian sumber hukum dan asas asas dalam lelang juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penyelenggaraan lelang eksekusi pengadilan sebagai pelayanan publik haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam proses pra lelang, saat lelang, dan pasca lelang, serta dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lelang eksekusi pengadilan dan penerapan asas akuntabilitas sebagai bentuk pelayanan publik.

---

This paper discusses the Implementation of the Court Execution Auction by State Property Service Office and Auction as Public Service. In order to understand the way in which Court Execution Auctions are held, definitions, organizers, and principles in public services as well as understanding legal sources and principles in auctions are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that, The implementation of court execution auctions as a public service must be in accordance with applicable regulations including in the pre- auction process, during the auction, and after the auction, as well as the required documents in the process. This research is expected to explain regarding the implementation of court execution auctions and the application of the principle of accountability as a form of public services."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"Terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi peristiwa penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta unifikasi hukum di bidang hak jaminan atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan ini sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di Indonesia. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan UUHT bagi pemegang jaminan kebendaan tidak selalu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis yang menggunakan jenis data sekunder. Keabsahan pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dibatalkan karena terjadinya wanprestasi, telah dilaksanakan sesuai prosedur. Debitur melalaikan pembayaran angsuran sesuai yang disepekati dalam perjanjian kredit bahkan telah ditegur hingga tiga kali oleh Kreditur namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh kreditur, berkas telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang oleh karenanya KPKNL berhak melaksanakan lelang sesuai prosedur. Eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri dapat dilakukan pemegang Hak Tanggungan pertama apabila debitur wanprestasi dan tidak memerlukan fiat pengadilan.

---

The creation of Law No. 4 year 1996 regarding Mortgage Act has become an important event in the development of national land laws because it has created unification of law in the field of land rights which not only provides protection and legal certainty for creditors and debitors, but also to other interested parties. The natures and characteristic of Mortgage is convenient and assured execution, makes the institution as legal protection for creditors doing lending activities in Indonesia. But in fact the convenience offered by Mortgage Act for collateral holders to settle off the rights to claim are not always convenience and assured in its implementation. The research method used a normative juridical approach with a descriptive analytical research typology that uses secondary data types. The validity of the auction of mortgage canceled due to default, has been carried out according to the procedure. The debitor neglected the installment payment as agreed in the credit agreement even been reprimanded three times by the Creditor but still did not fulfill its obligations. Based on the evidence provided by the creditor, the file has fulfilled the formal legality of the subject and object therefore KPKNL has the right to proceed the auction according to the procedure. The first holder of the mortgage has the right to sell by their own will that is stated in Article 11 paragraph 2 letter e in the APHT clause."

"Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, khususnya pada barang tidak bergerak yang dijual oleh bank melalui lelang akibat adanya kredit macet, belum sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Penyebabnya adalah karena adanya halangan bagi pemenang lelang dalam bentuk gugatan terhadap hasil pelelangan sehingga mereka harus mengikuti proses pengadilan perdata yang panjang bertahun-tahun hingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga akan menyebabkan terganggunya keadaan keuangan bank sehingga menjadi tidak sehat karena bank akan mengalami kesulitan dalam menjual barang melalui jasa lelang akibat menurunnya jumlah pembeli lelang. Selain itu, pembatalan risalah lelang oleh pengadilan mengakibatkan bank tersebut untuk memulai proses penagihan hutang dari awal kembali seperti sebelum lelang dilaksanakan. Akibatnya, kondisi keuangan bank yang tidak sehat akan membahayakan kondisi ekonomi dari suatu negara, Indonesia.

---

Legal protection for Auction Winners, especially on the immovable goods sold by means of Auction by Banks due to bad credit, has not been fully protected by the legislations. Auction Winners could not immediately enjoy the goods bought by them because they must face an obstacle in the form of lawsuit against the auction result so that they must follow the whole lengthy process of civil procedure, which could take years, until the Courts reach a final and binding decision or inkrah. The non-existence of legal protection for the Auction Winners would also cause disturbance on the financial condition of a bank so that it would be unhealthy because the bank will have difficulty in selling the goods through auction service due to decreasing amount of auction participant. Further, cancellation of Auction Deed by the Courts will cause the bank to start over the debt collection process from the beginning as if the auction has not been conducted. Moreover, this unhealthy financial condition of a bank would endanger the economic condition of a country, Indonesia."

"Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal.

---

Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seiler are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created."

"Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atauPenilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yangdikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya

---

In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller

(creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value

as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the

fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by

executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far

below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element

of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the

valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on

Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods

through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the

considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN

Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of

the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining

the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a

violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the

perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is

contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence.

Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each

appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the

Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser

Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction

Implementation Guidelines, through several approaches including market

approach, revenue approach, and cost approach"